Oleh: MARYUNANI LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPEM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG FORMULA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Presentasi berjudul: "Oleh: MARYUNANI LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPEM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG FORMULA ALOKASI DANA DESA (ADD)"— Transcript presentasi:

1 Oleh: MARYUNANI LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPEM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG FORMULA ALOKASI DANA DESA (ADD)

2 Otonomi daerah akan berjalan dengan baik jika setiap strata pemerintahan (kabupaten dan desa) mampu mengelola pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah menyusun perencanaan anggaran secara baik. Proses ini tentunya akan melibatkan peran Pemerintah dan DPRD di tingkat kabupaten, maupun Kepala Desa & LPMD, serta BPD di tingkat desa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Dasar Pemahaman

3 Konsekuensi logis dari adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten, maka perlu ada transfer dana dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Diketahui bahwa salah satu sumber keuangan desa, berupa Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, antara lain berupa: bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Dasar Pemahaman

4 DESA (UU 22/1999) PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA KEBERDAYAAN DESA KEUANGAN DESA [Desentralisasi fiskal] SUMBER-SUMBER (antara lain dari DAU) PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN FORMULA ALOKASI DANA DESA KETERBATASAN ETIKA PEMBANGUNAN DESA PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN

5 adalah: bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, pendistribusiannya didasarkan pada prinsip pemerataan atau keadilan secara horizontal, sehingga mencerminkan pemerataan pelayanan maupun kesejahteraan. Alokasi Dana Desa [ADD]

6 Alasan kesenjangan fiskal secara vertikal kurang relevan bila dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa; Alasan eksternalitas juga kurang relevan karena minimnya eksternalitas yang diciptakan oleh pemerintah desa; Alasan menciptakan pemerataan atau keadilan secara horizontal lebih tepat, baik pemerataan pelayanan maupun kesejahteraan; Agar konsisten dengan jenjang pemerintahan di atasnya, maka formula alokasinya secara teoritis dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan. Alokasi Dana Desa [ADD] Alasan dan Tujuan

7 A.Mendorong semangat desentralisasi B.Adil dan Transparan C.Sederhana D.Pasti dan dapat diprediksi E.Netral dan F.Memberikan insentif bagi desa penerima Prinsip-prinsip penyusunan Formula ADD, meliput i:

8 ADV= TADD - TADM ADD i = Alokasi dana desa untuk desa ke i ADM= Alokasi Dana Minimum (dibagi sama rata untuk seluruh desa) BD i = Bobot desa ke i ADV= Total alokasi dana desa yang bersifat variabel TADD= Total alokasi dana desa yang akan disalurkan oleh kabupaten TADM= Total alokasi dana Minimum yang akan disalurkan oleh kabupaten ADD i = ADM + (BD i x ADV) di mana: Formula “ADD” Kabupaten-Desa Komponen Tetap: Alokasi Dana Minimal (ADM) Komponen Variabel: Alokasi yang ditentukan berdasarkan bobot desa (BD) dari: (a) Indeks Kebutuhan Desa; (b) Indeks Potensi; dan (c) Indeks Insentif.

9 KRONOLOGI PERHITUNGAN BOBOT DESA

10 ILW i = Indeks luas wilayah desa i IJP i = Indeks jumlah penduduk desa i IJPM i = Indeks jumlah penduduk miskin desa i IKLP i = Indeks ketersediaan layanan publik di desa i IKTJ i = Indeks keterjangkauan desa I  1-5 = Koefisien masing-masing variabel kebutuhan beradasarkan alternatif skenario IKD i =  1 ILW i +  2 IJP i +  3 IJPM i +  4 IKLP i +  5 IKTJ i di mana: BD i = Bobot desa i IKD i = Indeks kebutuhan desa i IPD i = Indeks potensi desa i IID i = Indeks insentif desa i  1-3 = Koefisien masing-masing indeks berdasarkan alternatif skenario BD i =  1 IKD i +  2 IPD i +  3 IID i ;  1   2   3 di mana: Formula Bobot Desa Formula Indeks Kebutuhan Desa

11 CARA PERHITUNGAN Indeks Luas Wilayah (ILW), Indeks Jumlah Penduduk (IJP), Indeks Proporsi Jumlah Rumah Tangga Miskin (IPJRTM), dan Indeks Kebutuhan (IK) IK 1 = (0,3 x ILW) + (0,4 x IJP) + (0,3 x IPJRTM) IK 2 = (0,3 x ILW) + (0,4 x IPJRTM) + (0,3 x IJP) Tiga versi menghitung Indeks Kebutuhan (IK): Wilayah Luas Total 2 Km Wilayah Luas ILW 

12 CARA PERHITUNGAN Indeks Potensi Desa (PD) dan Indeks Insentif 100 x (PD) Desa PotensiProxy Total (PD) Desa PotensiProxy PD Indeks  ) 2 (Km Wilayah Luas 2003 Pajak Tahun PBB PenerimaanTarget (PD) Desa PotensiProxy  2003 Tahun PBB Penerimaan Realisasi % Total 2003 Tahun PBB Penerimaan Realisasi % Indeks Insentif 

13 Menghitung ADD dengan Bobot Desa (BD) dengan Skenario : BD 1 = (0,7 x IK 1) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB) Skenario I = ADM Per Desa + (BD 1 x Dengan Formula) BD 2 = (0,6 x IK 1) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB) Skenario II = ADM Per Desa + (BD 2 x Dengan Formula) BD 3 = (0,5 x IK 1) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB) Skenario III = ADM Per Desa + (BD 3 x Dengan Formula) BD 4 = (0,7 x IK 2) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB) Skenario IV = ADM Per Desa + (BD 4 x Dengan Formula) BD 5 = (0,6 x IK 2) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB) Skenario V = ADM Per Desa + (BD 5 x Dengan Formula) BD 6 = (0,5 x IK 2) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB) Skenario VI = ADM Per Desa + (BD 6 x Dengan Formula) BD 7 = (0,7 x IK 3) + (0,2 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB) Skenario VII = ADM Per Desa + (BD 7 x Dengan Formula) BD 8 = (0,6 x IK 3) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,1 x IRPBB) Skenario VIII = ADM Per Desa + (BD 8 x Dengan Formula) BD 9 = (0,5 x IK 3) + (0,3 x Indeks SumPropPD-PropPD) + (0,2 x IRPBB) Skenario VIII = ADM Per Desa + (BD 9 x Dengan Formula)

14 Komposisi Bobot Desa (BD) DESA X Berdasaran Simulasi I Hingga IX – [HIPOTESIS] Uraian Skenario 123456789 Komponen ADD a. Alokasi Dana Minimal (ADM/tetap) (%)50 60 70 b. Alokasi Dana Variabel (ADV/variabel) (%)50 40 30 Total (%)100 Bobot Desa: a. Indeks Kebutuhan Desa (IKD)0,70,60,50,70,60,50,70,60,5 a.1. Indeks Luas Wilayah (ILW)(0.007)(0.006)(0.005)(0.007)(0.09)(0.005)(0.105)(0.12)(0.005) a.2. Indeks Jumlah Penduduk (IJP)(0.175)(0.180)(0.150)(0.245)(0.180)(0.175)(0.245)(0.180)(0.150) a.3. Indeks Rumah Tangga Miskin (IRTM)(0.245)(0.210)(0.150)(0.280)(0.180)(0.175)(0.210)(0.180)(0.150) a.4. Indeks Keterjangkauan (IKJT)(0.210)(0.150)(0.100)(0.105)(0.150)(0.100)(0.140)(0.120)(0.150) b. Indeks Potensi Desa (IPD)0,20,3 0,20,3 0,20,3 c. Indeks Insentif Desa (IID)0,1 0,20,1 0,20,1 0,2

15 Alokasi Dana Desa (ADD) Terendah dan Tertinggi Berdasarkan Bobot Desa (BD) Tahun 2004, Skenario I - IX UraianTerendahTertinggiPerbedaan Nama DesaVolumeNama DesaVolume Skenario IGondang 33.203.671Suruh Wadang 118.765.881 85.562.210 Skenario IISumberarum 33.528.775Jegu 137.680.988 104.152.213 Skenario IIISumberarum 31.415.422Jegu 138.338.018 106.922.596 Skenario IVSumberarum 36.534.953Suruh Wadang 104.233.717 67.698.764 Skenario VSumberarum 35.892.239Jegu 120.149.427 84.257.188 Skenario VISumberarum 35.023.501Jegu 120.674.279 85.650.778 Skenario VIISumberarum 39.337.241Jegu 82.200.063 42.862.822 Skenario VIIISumberarum 39.517.250Jegu 102.608.593 63.091.343 Skenario IXSumberarum 38.849.253Jegu 103.002.811 64.153.558 Sumber : Hasil Perhitungan, 2003

16 Diawali dengan upaya mengimplementasikan formula ADD dalam konteks memahami peningkatan kemampuan pemerintahan desa mengelola pembangunan, selanjutnya dapat dibangun penguatan pemerintah desa menyuarakan aspirasi masyarakat dalam konstalasi pengelolaan pembangunan Kabupaten. Ini dimaksudkan untuk menambah muatan baru bagi stakeholders di tingkat kabupaten dan desa denganterlebih dahulu memahami berbagai keragamannya yang sarat dengan kekayaan sumberdaya (SDA, SDM, dan SDS) lokal. Perspektif ADD Kabupaten X

17 Temuan penelitian tentang Formulasi Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah antara lain menyimpulkan bahwa: “ADD tidak sekedar merupakan bentuk bantuan pemerintahan kabupaten kepada pemerintahan desa, lebih dari itu bahkan merupakan salah satu peluang untuk menciptakan perekat pola hubungan antara pemerintahan kabupaten dan desa (Gambar 1)”. Perspektif ADD Kabupaten X

18 Pemerintahan Kabupaten Pemerintahan Desa BPD Sosialisasi : 1.Plafon ADD tahun yang bersangkutan 2.Bobot Desa Diinformasikan Pengucuran Dana Desa Pengajuan ADD Menghitung ADD Menyusun Rencana Implementasi Pemanfaatan ADD Pertanggung Jawaban ADD dalam APBDesa Penyerahan Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa Pertanggung jawaban APBDesa diterima/ditolak Diterima terus ke-8 Ditolak kembali ke-6 Kembali ke Urutan 1 untuk tahun berikutnya Mekanisme Penyusunan & Pertanggungjawaban ADD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 “Perekat” dapat diwujudkan jika tercipta hubungan timbal balik yang harmonis melalui umpan balik dari pengelolaan dan pemanfaatan laporan tahunan ADD disertakan dalam APBDesa setiap pemerintahan desa oleh pemerintah kabupaten. Akumulasi pelaporan setiap desa yang mengandung informasi tentang potensi dan kebutuhan tersebut, jika dicermati, bermanfaat besar sebagai: data dasar dan masukan (acuan) evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap desa dan pembangunan kabupaten maupun penyusunan rencana pembangunan tingkat kabupaten yang sinergis dengan pembangunan tingkat desa pada tahun berikutnya (masukan lain RAKORBANG), Gambar 2. Perspektif ADD Kabupaten X

20 PENGADMINISTRASIAN PEMBANGUNAN SEKTORAL Rencana Pembangunan DINAS-DINAS (SEKTORAL) Rencana Pembangunan Kabupaten Rencana Pembangunan DI TINGKAT DESA BPD DPRD KABUPATEN SETUJU/TIDAK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA Pertanggung jawaban diterima/ ditolak Mekanisme Penyusunan Program & Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan 1 2 AKUMULASI Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa RAKORBANG KABUPATEN 3 5 7 8 9 STAKEHOLDERS KABUPATEN BUPATI Penyerahan Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 11 PENGADMINIS- TRASIAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA 4 6 10 9 6 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DINAS- DINAS 3 4 KEPALA DESA INSPIRASI MASYARAKAT

21 !!!Thank’s Copyright by @ Basecamp 2004 Terima kasiH Atas perhatiannya