Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Menganalisis substansi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Menganalisis substansi."— Transcript presentasi:

1 Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Menganalisis substansi konstitusi Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menunjukkan sikap positip terhadap konstitusi. Kompetensi Dasar :

2 Oleh : Teguh Basuki, S.Pd.

3 DASAR NEGARA HUBUNGAN KONSTITUSI KLASIFIKASI SUBSTANSI UUD 1945 PERKEMBANGAN PANCASILA INDONESIA UUD 1945 SISTEMATIKA UUD 1945 TUJUAN NILAI SIFAT SUBSTANSI PENGERTIAN INDONESIA PEMBUKAAN UUD 1945 PASAL– PASAL POKOK PIKIRAN MAKNA PEMBUKAAN KEDUDUKAN terdapat SIKAP POSITI P WN Terhadap KEDUDUKAN

4 DASAR NEGARA Adalah prinsip–prinsip atau norma dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan bangsa. Dasar Negara hakekatnya merupakan falsafah negara (philosphische grondslag atau political philosophy) atau idiologi negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti : Liberalisme, Sosialisme, Komunisme.

5 DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila digunakan sebagai pedoman dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup semua bidang kehidupan bangsa. Pancasila secara yuridis konstitusional merupakan norma obyektif dan norma tertinggi, sehingga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai falasafah negara atau idiologi negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan secara tegas dinyatakan dalam Tap MPR No XVIII/MPR/1998.

6 PENGERTIAN KONSTITUSI Arti Luas : Konstitusi adalah keseluruhan hukum dasar yang memuat aturan- aturan pokok yang menggambarkan sistem ketatanegaraan. Arti Sempit : Konstitusi berarti piagam atau UUD. a)Hukum dasar tertulis yaitu berupa UUD. b)Hukum dasar tak tertulis yaitu berupa kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Hukum dasar (Konstitusi) ada 2 macam :  UUD merupakan hukum dasar tertulis yang berisi aturan – aturan pokok yang digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan

7 Dasar negara berisi prinsip–prinsip dasar hidup bernegara yang harus dijabarkan kedalam konstitusi yang merupakan aturan–aturan pokok untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

8 TUJUAN KONSTITUSI Membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Memberikan pengawasan (kontrol) terhadap kekuasaan politik. Menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara.

9 NILAI KONSTITUSI a. a.Nilai Normatif : resmi diterima oleh bangsa sehingga tidak hanya berlaku secara hukum tapi secara nyata dalam masyarakat. b. b.Nilai Nominal : sesuai dengan hukum yang berlaku. c. c.Nilai Semantik : hanya untuk kepentingan penguasa, sehingga penguasa menafsirkan konstitusi sesuai dengan keinginannya.

10 SIFAT KONSTITUSI Supel (Flexible) : Bisa diubah oleh badan pembuat undang- undang Kaku (Rigid) : Tidak bisa diubah oleh badan pembuat undang-undang, karena memerlukan prosedur khusus yang lebih berat.

11 SUBSTANSI KONSTITUSI Secara garis besar substansi/isi konstitusi memuat : a. a.Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, gagasan moral keagamaan b. b.Ketentuan tentang struktur organisasi negara c. c.Ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia d. d.Ketentuan tentang prosedur mengubah UUD e. e.Ketentuan tentang larangan mengubah bagian tertentu dari konstitusi

12 KOSNTITUSI DI INDONESIA NNKRI sekarang menggunakan UUD 1945 UUUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang periode ke II (14-16 Juli 1945), dan disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 NNaskah resmi UUD 1945 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun ke II nomor 7 tanggal 15 Februari UUUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri pembukaan dan pasal-pasal yang merupakan sebagian dari hukum dasar negara yaitu sebagai hukum dasar tertulis.

13 KEDUDUKAN UUD 1945 Berisi norma yang harus dilaksanakan dan ditaati. Berisi peraturan yang mengikat kepada pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat dan setiap warga negara Menjadi dasar adanya dan sumber kekuasaan setiap lembaga negara. Merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang- an yang lebih rendah kedudukannya. 1. Sebagai norma hukum : 2. Sebagai hukum dasar :

14 Kedudukan UUD 1945 Pelaksanaan pemerintahan negara. Peraturan perundangan lain dibawah UUD Dalam tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi, sehingga peraturan perundangan lainnya yang lebih rendah harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan UUD Sebagai alat kontrol terhadap : 4. Sebagai hukum tertinggi :

15 HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945 Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang hakekatnya merupakan pancaran sila-sila Pancasila dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945

16 KLASIFIKASI KONSTITUSI DI INDONESIA 1)U UD )K onstitusi RIS )U UD Sementara 1950 Klasifikasi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia :

17 SUBSTANSI UUD 1945 UUD 1945 yang terdiri Pembukaan dan pasal-pasal, secara garis besar memuat materi-materi atau ketentauan-ketentuan pokok sebagai berikut : a. Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, gagasan moral keagamaan b. Sistem ketatanegaraan (struktur organisasi negara) c. Prinsip pembagian kekuasaan d. Prinsip negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. e. Sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, seperti adanya pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD serta Presiden dan wakil Presiden. f. Negara Indonesia adalah negara hukum.

18 Substansi UUD 1945 g. Pengkuan dan perlindungan hak asasi manusia h. Sistem sosial budaya berdasarkan asas “Bhinneka Tunggal Ika” i. Prinsip kesederajatan dalam hukum dan pemerintahan. j. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. k. Prinsip bela negara l. Prinsip pertahanan dan keamanan negara m. Prosedur mengubah UUD. n. Larangan mengubah bagian tertentu dari UUD.

19 SISTEMATIKA UUD ) P embukaan UUD 1945 terdiri empat alinia 2) B atang Tubuh UUD 1945 terdiri 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan 3) P enjelasan UUD 1945 terdiri Penjelasan umum dan Penjelasan pasal demi pasal 1) Pembukaan UUD ) Pasal – pasal UUD 1945 Sebelum amandemen : Sesudah amandemen :

20 POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a)Persatuan. b)Keadilan sosial. c)Kedaulatan rakyat. d)Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

21 KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD Sebagai tertib hukum. 1. Sebagai tertib hukum. 2. Sebagai pokok kaidah negara yang foundamental 2. Sebagai pokok kaidah negara yang foundamental 3. Sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak terpisahkan 4. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 4. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi

22 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari pasal-pasal UUD 1945, sehingga secara hirarki Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi

23 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fondamental a) T erjadinya ditetentukan oleh pembentuk negara (yaitu PPKI) b) I sinya memuat : dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, cita-cita negara dan ketentuan yang menentukan adanya UUD. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fondamental karena :

24 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 a) P embukaan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi. b) P embukaan merupakan pernyataan kemerde- kaan secara terperinci. c) P embukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fondamental. d) P embukaan menentukan/menetapkan adanya UUD e) P embukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena :

25 MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia Makna tiap-tiap alinia : AAlinia Pertama AAlinia Kedua AAlinia Ketiga AAlinia Keempat

26 Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia : 1)Merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. 2)Merupakan sumber tertib hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dilingkungan nasional maupun internasional. 3)Mengandung nilai-nilai yang universal dan lestari.

27 Makna Alinia Pertama a. a.Keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. b. b.Adanya pernyataan obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan agar setiap bangsa dapat mewujudkan kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. c. c.Mengandung pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. d. d.Bangsa/Pemerintah Indonesia senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa e. e.Adanya alasan bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan.

28 Makna Alinia Kedua a.Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. b.Harapan para pengantar kemerdekaan yaitu : Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. c.Ketepatan dan ketajaman penilaian bahwa : Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir perjuang- an bangsa, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

29 Makna Alinia Ketiga a. M otivasi riil dan materiil bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. b. M otivasi spiritual yang luhur bahwa tindakan menyatakan kemerdekaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. c. B angsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan antara material dan spiritual, duniawai dan akhirat. d. P engukuhan proklamasi kemerdekaan

30 Makna Alinia Keempat a.M emuat fungsi negara yang sekaligus merupakan tujuan negara Indonesia. b.A kan diadakan UUD untuk mencapai tujuan bangsa. c.M emuat asas politik negara yaitu Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. d.M emuat dasar falsafah negara.

31 Pasal–Pasal UUD 1945 Pasal – pasal UUD 1945, secara garis besar berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian : a.Pasal-pasal yang memuat materi sistem ketatanegaraan, seperti : bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan termasuk kedudukan, tugas dan wewenang serta hubungan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah b.Pasal-pasal yang memuat materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia serta konsepsi negara di segala bidang.

32 PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA  P Periodesasi Konstitusi di Indonesia  Perubahan UUD 1945 :  T T ujuan Perubahan UUD 1945  T T ahapan Perubahan UUD 1945 KK esepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945  F F ungsi Perubahan UUD

33 PERIODESASI KONSTITUSI DI INDONESIA 1. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 sd 27 Desember 1949). 2. Kosntitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 sd 17 Agustus 1950) 3. UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 sd 5 Juli 1959) 4. UUD 1945 (5 Juli 1959 sd 19 Oktober 1999), berlaku pada masa Orde Lama dan Orde Baru 5. UUD 1945 hasil Amandemen ( 19 Oktober 1999 sampai sekarang)

34 TAHAPAN PERUBAHAN UUD 1945 Perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 dilakukan pada masa Reformasi melalui serangkaian persidangan MPR : 1) 1)Perubahan pertama UUD 1945 melalui Sidang Umum MPR tahun ) 2)Perbubahan kedua UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR tahun ) 3)Perbubahan ketiga UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR tahun ) 4)Perubahan keempat UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

35 TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945 : Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal- hal lain yang sesuai dengan perkembang- an aspirasi dan kebutuhan bangsa

36 FUNGSI PERUBAHAN UUD : a.Mengubah pasal-pasal UUD yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan agar tidak menimbulkan multi tafsir. b.Mengubah dan/atau menambah pengaturan- pengaturan di dalam UUD yang terlalu singkat atau tidak lengkap serta terlalu banyak mendele- gasikan pengaturan selanjutnya kepada undang- undang dan ketetapan lainnya. c.Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal serta antara bab dan pasal. d.Memperbaiki beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara

37 KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN UUD Tidak mengubah Pembukaan UUD Tetap mempertahankan NKRI 3.Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil 4.Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. 5.Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD1945, dan naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli

38 SIKAP POSITIP WARGA NEGARA TERHADAP UUD 1945 Memahami Pancasila dan UUD 1945 Berperan serta dalam menegakan Pancasila dan UUD 1945 Mengembangkan pola hidup taat aturan.


Download ppt "Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Menganalisis substansi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google