Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bank 2006 1 PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA DIREKTORAT HUKUM BANK INDONESIA 2006 Disampaikan dalam rangka Kuliah Umum Hukum Perbankan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bank 2006 1 PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA DIREKTORAT HUKUM BANK INDONESIA 2006 Disampaikan dalam rangka Kuliah Umum Hukum Perbankan."— Transcript presentasi:

1 Bank PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA DIREKTORAT HUKUM BANK INDONESIA 2006 Disampaikan dalam rangka Kuliah Umum Hukum Perbankan

2 Bank POKOK-POKOK PEMBAHASAN 2 1.Pendahuluan 2.Pengaturan dan Pengawasan Bank 3.Arah Kebijakan Perbankan 4.Perkembangan Perbankan 5.Ketentuan Kehati-hatian Perbankan 6.Penanganan Bank Bermasalah

3 Bank PENDAHULUAN 2 1.Bank merupakan lembaga intermediasi. 2.Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. 3.Bank merupakan pendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. 4.Bank merupakan lembaga yang sangat sensitif dan memiliki dampak sistemik.

4 Bank Sistem Keuangan Indonesia Sistem Keuangan Sistem Moneter Non Sistem Moneter Otoritas Moneter Perusahaan Pembiayaan Asuransi Dana Pensiun Perusahaan Sekuritas. Perbankan Bank Umum BPR Perusahaan Pemeringkat Perusahaan Gadai Pialang Pasar Uang Bank Indonesia Modal Ventura Leasing Anjak Piutang Kartu Kredit Pembiayaan Konsumen Perusahaan Keuangan Lain Perusahaan Keuangan Lain Banking Supervision UU No. 10/1998 3

5 Bank Tugas Bank Indonesia UU BI No.23/1999 sbgmn diubah dg UU No. 3/2004 Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH Mengatur & Mengawasi Bank Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaram 4

6 Bank Pengaturan dan Pengawasan Bank [Pasal 24 UUBI] BI berwenang: menetapkan peraturan di bidang perbankan (right to regulate) memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank (right to license) melakukan pengawasan bank baik langsung maupun tidak langsung (right to supervise/control) mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (right to impose sanction) 5

7 Bank Pengaturan dan Pengawasan Bank Tujuan: Menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai: a.Lembaga kepercayaan masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat b.Pelaksana kebijakan moneter c.Mendorong perkembangan ekonomi secara wajar 6

8 Bank PETA PENGAWASAN BANK

9 Bank Sistem Pengawasan Bank Pendekatan Risk-Based Supervision dengan tetap memperhatikan Compliance-Based Supervision Risk-Based Supervision (pengawasan berdasarkan risiko)  Pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan dimana pengawasan/pemeriksaan bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank dan sistem pengendalian risiko bank Compliance-Based Supervision (pengawasan berdasarkan kepatuhan)  Pendekatan pengawasan yang menekankan pada pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan 7

10 Bank Risk-Based Supervision SIKLUS PENGAWASAN Penyusunan Rencana Pemeriksaan Penilaian Risiko Triwulanan Pemahaman Terhadap Bank Pelaksanaan Pemeriksaan yang Terfokus pada Risiko dan Penyususnan Laporan Hasil Pemeriksaan Strategi Pengawasan Bank Individual Pelaksanaan Strategi Pengawasan Bank Individual dan Tindakan Pengawasan

11 Bank Organisasi Sektor Perbankan di Bank Indonesia DEWAN GUBERNUR DIREKTORAT PENELITIAN & PENGATURAN PERBANKAN DIREKTORAT PERIZINAN & INFORMASI PERBANKAN DIREKTORAT PENGAWASAN BANK 1 DIREKTORAT PENGAWASAN BANK 2 DIREKTORAT PENGAWASAN BANK 3 DIREKTORAT PENGAWASAN BPR DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH DIREKTORAT INVESTIGASI & MEDIASI PERBANKAN 32 KANTOR BANK INDONESIA 9

12 Bank Arah Kebijakan Perbankan 6 pilar/sasaran API :  Struktur Perbankan yang sehat  a.l. penguatan permodalan, peningkatan daya saing  Sistem Pengaturan yang Efektif  a.l. peningkatan compliance thd 25 Basel Core Principles For Effectiveness Bank Supervision  Fungsi Pengawasan yang efektif  a.l. peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, penerapan Risk-Based Supervision  Industri perbankan yang kuat  a.l. penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen risiko, peningkatan kemampuan operasional  Infrastruktur Perbankan yang Memadai  a.l. pembentukan Credit Bureau, optimalisasi credit rating agency  Perlindungan Konsumen  a.l. penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, transparansi  Arsitektur perbankan Indonesia (API) 10

13 Bank Arah Kebijakan Perbankan 11

14 Bank Visi Perbankan Indonesia Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API Bank Internasional Bank Nasional Bank dengan fokus: DaerahKorporasiRitelLainnya BPR Bank dengan kegiatan usaha terbatas Rp triliun Permodalan ,1 12

15 Bank Arah Kebijakan Perbankan  Konsolidasi Perbankan  Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan permodalan Modal Inti : - Minimum Rp80miliar pada akhir th 2007; dan - Minimum Rp 100miliar pada akhir th 2010  Penerapan Basel II Accord (secara bertahap)  Sistem perhitungan kecukupan modal yang lebih berorientasi pada risiko dengan mendasarkan pada 3 pilar:  1) Minimum Capital requirement;  2) Supervision Review Process;  3) Market Discipline  Pengembangan Perbankan Syariah  Pengembangan BPR dan Linkage Program BPR dengan Bank Umum/Lembaga lain 13

16 Bank Perkembangan Perbankan Jumlah Bank Jumlah Kantor Jumlah Bank Jumlah Kantor Jumlah Bank Jumlah Kantor Bank Umum BPR (Sept) (Sept) Tabel Perkembangan Jumlah Bank Posisi bulan Desember 14

17 Bank Perkembangan Perbankan Total Aset DPKTotal Aset DPKTotal Aset DPK Bank Umum BPR (Sept) (Sept) Tabel Perkembangan Total Aset & DPK Posisi bulan Desember Dalam Miliar Rp 15

18 Bank Pokok-pokok Ketentuan Kehati-hatian Perbankan  Giro Wajib Minimum PBI No 6/15/PBI/2004 sbgm diubah dg PBI No 7/29/PBI/2005 dan PBI No 7/49/PBI/2005  Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) PBI No 3/21/PBI/2001dan PBI No 5/12/PBI/2003  Kualitas Aktiva & Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) PBI No 7/2/PBI/2005 sbgm diubah dg 8/2/PBI/2006  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PBI No 7/3/PBI/2005  Posisi Devisa Netto (PDN) PBI No 5/13/PBI/2003 sbgm diubah dg PBI No 6/20/PBI/2004 dan PBI No 7/37/PBI/2005  Prinsip Mengenal Nasabah & Anti-Money Laundering PBI No 3/10/PBI/2001 sbgmn diubah dg PBI No 3/23/PBI/2001 dan PBI No 5/21/PBI/

19 Bank Bank Wajib memiliki rekening giro di Bank Indonesia GWM adalah saldo giro yang harus dipelihara oleh Bank di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) bank. GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah. Tambahan GWM dikaitkan dg jumlah DPK: 1% u/ bank dengan DPK >1T dan <10T 2% u/ bank dengan DPK >10T dan <50T 3% u/ bank dengan DPK >50T 5.2. Giro Wajib Minimum (GWM) 17

20 Bank Tambahan GWM dikaitkan dg loan to deposit ratio (LDR) : 0% u/ LDR>90% 1% u/ LDR>75% s.d. 90% 2% u/ LDR>60% s.d. 75% 3% u/ LDR>50% s.d. 60% 4% u/ LDR>40% s.d. 50% 5% u/ LDR<40% GWM dalam Valas ditetapkan sebesar: 3% dari DPK Bank dalam Valas Giro Wajib Minimum (GWM) 18

21 Bank Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank Umum wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (aktiva tertimbang menurut rasio) Modal = modal inti + modal pelengkap (u/ Bank Umum domestik) Modal Inti = modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba setelah pajak Modal Pelengkap = modal pinjaman, pinjaman subordinasi, cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPA Modal = dana bersih kantor pusat LN pada KC-Indonesia (Net Head Office Fund/NHOF – u/ KC Bank Asing) 19

22 Bank Penilaian Kualitas Aktiva & PPA Aktiva Bank 1)Produktif : penyediaan dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, penyertaan, transaksi rekening administratif, dll 2)Non Produktif : aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, al. agunan yang diambil alih, properti terbengkalai Bank wajib menilai kualitas aktiva (produktif maupun non produktif) Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA): = Cadangan umum dan khusus u/ aktiva produktif = Cadangan khusus u/ aktiva non produktif Kualitas Kredit : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet Kualitas Surat Berharga: Lancar, Kurang Lancar, Macet NPL (Non Performing Loan/Kredit Bermasalah) mencakup kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet 20

23 Bank Restrukturisasi Kredit dan Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Restrukturisasi Kredit Hanya dapat dilakukan thd debitur yang memenuhi kriteria:  mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga  masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restruktrisasi Bentuk-bentuk Restrukturisasi kredit : Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok atau bunga, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan. Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Hapus buku: penghapusan kredit dari neraca, tanpa menghapus hak tagih bank terhadap debitur Hapus tagih: penghapusan kewajiban debitur Hanya dapat dilakukan thd kredit dengan kualitas Macet 21

24 Bank Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)  Pengertian BMPK: Prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank  Tujuan pengaturan BMPK: U/ menghindari kegagalan bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana  BMPK kepada PIHAK TERKAIT  10% dari modal bank – u/ seluruh pihak terkait  BMPK kepada PIHAK TIDAK TERKAIT  20% dari modal bank - u/ satu peminjam  25% dari modal bank - u/ satu kelompok peminjam  Pihak Terkait: Perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.  Kelompok Peminjam: Beberapa peminjam yang mempunyai hubungan pengendalian baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan. 22

25 Bank Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)  Beberapa pengecualian dari BMPK:  Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia  Penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia  Penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai atau surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia  Penyertaan modal kepada bank lain sepanjang dikonsolidasikan  Pengambilalihan wesel ekspor berjangka sepanang telah diaksep oleh prime bank  Bagian penyediaan dana yang dijamin prime bank  Penempatan dana pada prime bank, maksimum sebesar modal bank  Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma 23

26 Bank Posisi Devisa Neto (PDN)  Tujuan: - pengelolaan risiko transaksi valuta asing - dalam rangka memelihara stabilitas nilai tukar  Pengertian PDN: selisih bersih aktiva dan pasiva untuk setiap valas ditambah selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang berupa komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas yang semuanya dinyatakan dalam rupiah  PDN yang wajib dipelihara maksimum 20% dari modal  U/ bank yang sudah wajib memperhitungkan risiko pasar, PDN maksimum 30% dari modal.  Bank wajib melaporkan PDN setiap akhir hari. 24

27 Bank Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) KYC adalah prinsip untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan Tujuan :  Melindungi bank dari risiko terkait dg pencucian uang (risiko reputasi, risko hukum, risiko konsentrasi)  Membantu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang Pokok-pokok penerapan KYC:  Mengenal/mengidentifikasi nasabah, termasuk beneficial owner  Membuat profil nasabah dan menatausahakan data identitas nasabah  Memantau rekening dan transaksi nasabah  Mengidentifikasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan  Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK  Bank wajib menolak membuka rekening atau melakukan transaksi dengan calon nasabah yang: a) tidak memenuhi KYC; b) memberikan identitas atau informasi tidak benar; c) berbentuk shell banks atau digunakan oleh shell banks. 25

28 Bank Tindak Pidana pencucian uang (money laundering) Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan ….. atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah Transaksi keuangan mencurigakan  transaksi keuangan yg menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah ybs;  transaksi keuangan yg patut diduga dilakukan dengan tujuan utk menghindari pelaporan transaksi yg wajib dilakukan oleh Bank sesuai UU TPPU;  transaksi yg dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yg diduga berasal dari hasil tindak pidana Pengertian dana hasil tindak pidana termasuk dana yang secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) 26

29 Bank TAHAP-TAHAP PENCUCIAN UANG Bank A Pihak ketiga menyetor uang tunai ke Rekening Tuan ABC di Bank A Bank B Bank C Bank E Bank D Transfer Dana Tuan ABC memerintahkan Bank A untuk melakukan wire transfer kepada PT Alfa & PT Beta 1 2 PT. Alfa memerintahkan Bank B untuk membayar kepada Bank D dalam rangka pembelian 1000 lot saham PT Gamma Saham PT Gamma diserahkan kepada PT Alfa PT Beta memerintahkan Bank C untuk melunasi kredit properti di Bank E Hak kepemilikan atas tanah & bangunan diserahkan kpd PT Beta 3a 4a 4b 5a5a Dana diterima Transaksi dilaksanakan Tuan ABC 3b 5b 6a 6b PT Alfa PT Beta LAYERINGPLACEMENTINTEGRATION

30 Bank Penanganan Bank Bermasalah BANK KONDISI BAIKBERPOTENSI BERMASALAH PENGAWASAN INTENSIF KONDISI BAIK KONDISI MEMBURUK PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE) BERHASIL GAGAL TDK BERDAMPAK SISTEMIK - BI mencabut izin usaha bank - LPS membayar penjaminan & melikuidasi PENGAWASAN RUTIN/NORMAL LPS KOMITE KOORDINASI BERDAMPAK SISTEMIK - BI meminta keputusan penyelamatan bank kepada Komite Koordinasi UPAYA PENYELAMATAN 27

31 Bank Penanganan Bank Bermasalah Kriteria bank yang masuk dalam pengawasan intensif  TKS kurang sehat (PK-4) atau tidak sehat (PK-5); atau  Permasalahan potensial dan atau aktual untuk keseluruhan risiko; atau  Pelanggaran GWM dengan langkah penyelesaiannya yang tidak mungkin tercapai; atau  Pelanggaran PDN namun langkah pemyelesaiannya tidak mungkin tercapai; atau  Permasalahan likuiditas yang mendasar; atau  Permasalahan profitabilitas yang mendasar; atau  NPL Netto > 5% dari total kredit. 28

32 Bank Penanganan Bank Bermasalah Kriteria bank yang masuk dalam pengawasan khusus (SSU)  CAR < 8%; dan atau  Rasio GWM kurang dari 5% dengan perkembangan memburuk dalam waktu singkat Jangka waktu SSU:  3 bulan untuk bank yang belum go public  6 bulan untuk bank yang go public  dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 3 bulan 29

33 Bank Penanganan Bank Bermasalah Kriteria bank non sistemik yang diserahkan ke LPS  Jangka waktu SSU belum terlampaui namun kondisi bank menurun sehingga CAR < 8%; dan atau GWM < 0%; ATAU  Jangka waktu SSU telah terlampaui, CAR < 8% dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan Kriteria bank berdampak sistemik yang dimintakan keputusan Komite Koordinasi  Jangka waktu SSU belum terlampaui, namun kondisi bank menurun dg cepat; atau  Jangka waktu SSU telah terlampaui, CAR < 8% dan kondisi bank tidak mengalami perbaikan; atau  Jangka waktu SSU belum terlampaui, namun fasilitas pembiayaan darurat bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi 30

34 Bank Akhir Presentasi Terima Kasih


Download ppt "Bank 2006 1 PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA DIREKTORAT HUKUM BANK INDONESIA 2006 Disampaikan dalam rangka Kuliah Umum Hukum Perbankan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google