Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERSPEKTIF KEBIJAKAN SISTEM PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA DAN SISTEM PERLINDUNGAN KI GLOBAL Arry Ardanta Sigit Direktur Kerja Sama dan Pengembangan DIREKTORAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERSPEKTIF KEBIJAKAN SISTEM PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA DAN SISTEM PERLINDUNGAN KI GLOBAL Arry Ardanta Sigit Direktur Kerja Sama dan Pengembangan DIREKTORAT."— Transcript presentasi:

1 PERSPEKTIF KEBIJAKAN SISTEM PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA DAN SISTEM PERLINDUNGAN KI GLOBAL Arry Ardanta Sigit Direktur Kerja Sama dan Pengembangan DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

2 Pokok-Pokok Materi Penyajian 1. PENDAHULUAN i. Kekayaan Intelektual (KI) dan peranannya ii. Peraturan Perundang-undangan di Bidang HKI dan Kelembagaan yang Mengelolanya iii. Tingkat Pendayagunaan Sistem HKI oleh Masyarakat iv. Tingkat Kesadaran/Pemahaman Masyarakat akan Sistem HKI v. Tantangan/Harapan dan Kendala 2. FUNGSI DAN PERAN PERGURUAN TINGGI 3. PERKEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN HKI a. Administrasi, Kelembagaan, dan Informasi HKI b. Legislasi c. Sosialisasi d. Kerja Sama e. Penegakan Hukum 4. KESIMPULAN

3 The Washington Post (28 April 2001): “.... if there is one lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do” Sebagian besar negara maju, bukan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, melainkan karena kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola keterbatasan yang mereka miliki; Di masa yang sangat memerlukan kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan sekarang ini, terbayangkankah kita hidup tanpa dukungan berbagai produk teknologi yang merupakan hasil kreasi manusia.

4 Kamil Idris, Director General WIPO (2003): “.... it has been the imagination of the world’s creators that has enabled humanity to advance to taday’s levels of technological progress..... IP is a power tool for economic development that is not yet being used to optimal effect in all countries, particularly in the developing world international acceptance and utilization of IP tools means that there will be more innovation and therefore more creative change and cultural and economic growth”

5 KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) Membuat hidup lebih mudah, nyaman, ekonomis; Membuat hidup lebih mudah, nyaman, ekonomis; Meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan/ dunia; Meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan/ dunia; Menimbulkan dampak yang bersifat menghibur; Menimbulkan dampak yang bersifat menghibur; Meningkatkan faktor keselamatan. Meningkatkan faktor keselamatan. Sesuatu yang merupakan hasil olah pikir (hasil karya) seseorang dan merupakan hasil pemecahan atas masalah yang dihadapi olehnya yang dapat:

6 KEKAYAAN INTELEKTUAL (2) Alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi; Alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi; Motor penggerak perdagangan; Motor penggerak perdagangan; Penghargaan atas “keaslian”/”kebaruan” yang dihasilkan oleh seseorang; Penghargaan atas “keaslian”/”kebaruan” yang dihasilkan oleh seseorang; Kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial. Kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.

7 KEKAYAAN INTELEKTUAL (3) Pemicu kesenjangan; Penyebab munculnya tindak pembajakan; “Kurang” menghargai tradisi yang umumnya bersifat kolektif; Kekuatan yang dapat menyebabkan ketergantungan.

8 Penciptaan produk/proses/alat baru Peningkatan daya saing: lebih efektif, aman, nyaman, ekonomis Penanaman modal/investasi Penyerapan tenaga kerja Penciptaan lapangan kerja (kegiatan litbang, diklat, industri) DAMPAK POSITIF YANG PERLU SENANTIASA DIUPAYAKAN

9 Meningkatnya harga produk/proses/alat baru sehingga menjadi tidak terjangkau masyarakat luas Meningkatnya ketergantungan terhadap pemilik HKI Meningkatnya tindak pelanggaran HKI Monopoli/Penguasaan yang berlebihan Buruknya citra Negara Berkurangnya kredibilitas DAMPAK NEGATIF YANG HARUS DITEKAN

10 diberikan oleh sosial ekonomi Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights - IPR “Hak yang timbul atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”

11 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta dan Hak-hak Terkait (Copyright and Related Rights) Hak Cipta dan Hak-hak Terkait (Copyright and Related Rights) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property): Hak Kekayaan Industri (Industrial Property):  Paten (Patent)  Merek (Trademark)  Indikasi Geografis (Geographical Indication)  Desain Industri (Industrial Design)  Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)  Rahasia Dagang (Trade Secret)  Varietas Tanaman (Plant Variety) HAK CIPTA MEREK PATEN

12 Perangkat Perundang-undangan HKI dan Kelembagaan Pengelolanya Dikelola penanganannya oleh DJHKI, Dept. Hukum dan UU Hak Cipta (UU no UU Paten (UU no UU Merek (UU no UU Rahasia Dagang (UU no UU Desain Industri (UU no 31/2000), UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU no 32/2000). Dikelola penanganannya oleh Pusat PVT, Dept. UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU no 29/2000). Dikelola penanganannya oleh UU Larangan Usaha Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU no 5/1999).

13 Keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian Internasional di Bidang HKI 1. Agreement establishing the World Trade Organization (UU No. 7 / 1994) 2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997 ttg Perubahan atas Keppres No. 24/1979); 3. Patent Cooperation Treaty (“PCT”) and Regulations under the PCT (Keppres No. 16/1997); 4. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997); 5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres No. 18/1997); 6. WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997)

14 iii.a. Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tahun Permohonan yang Diterima Jumlah LokalAsing Jumlah iii. Tingkat Pendayagunaan Sistem HKI oleh Masyarakat :

15 Tahun DITERIMADIDAFTARDITOLAK LokalAsingLokalAsingLokalAsing , iii.b. Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

16 iii.c. Permohonan Paten TahunPaten Paten Sederhana Jumlah Lokal PCT Lokal Asing PCT Asing LokalAsing , , , , , , , , , Total

17 Pendayagunaan sistem HKI khususnya Paten 1. Secara umum, tidak berlebihan bila dinyatakan terlihat adanya peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan dalam kurun 5 tahun terakhir, yang kiranya perlu diantisipasi, baik oleh DJHKI maupun stake holder HKI lainnya. 2. Secara lebih spesifik, terlihat adanya peningkatan dalam jumlah permohonan paten lokal, baik dalam kaitannya dengan paten maupun paten sederhana [walaupun secara presentase permohonan lokal terhadap keseluruhan masih relatif rendah, mengingat bahwa secara nasional (jumlah penduduk Indonesia telah lebih dari 150 juta jiwa) sedangkan jumlah permohonan lokal yang diajukan “hanya” 500 berarti hanya 500/150 juta = 0,003 per mil]. 3. Demikian pula adanya peningkatan pemanfaatan sistem PCT (Patent Cooperation Treaty), baik oleh pemohon lokal maupun internasional. 4. Walaupun pada saat ini belum dapat disajikan secara lebih rinci mengenai jumlah permohonan paten (paten sederhana) yang berasal dari Perguruan Tinggi atau pun dari Pengusaha Kecil dan Menengah tetapi perlu kiranya diakui bahwa peranan kedua stake-holder sistem HKI tersebut sangatlah nyata.

18 iii.d. Permohonan Pendaftaran Merek TahunDiterimaDidaftarDitolak Ditarik kembali TOTAL

19 iii.e. PNBP DJHKI Tahun Anggaran Bidang HKI Jumlah (Rp) Hak Cipta (Rp) Desain Industri (Rp)Paten(Rp)Merek(Rp) (31 April – 31 Dec 2000) (1 Jan – 10 Dec 2001) (1 Jan – 10 Dec 2002) (1 Jan – 31 Dec 2003) (1 Jan – 31 Dec 2004) (1 Jan – 31 Dec 2005) (1 Jan – 31 Dec 2006)

20 iv. Tingkat Kesadaran/Pemahaman Masyarakat akan Sistem HKI (1) Secara umum, tidak berlebihanlah kiranya bila dinyatakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan sistem HKI masih rendah. Beberapa hal yang mengindikasikan hal ini di antaranya adalah: -Relatif masih tingginya peredaran barang bajakan; -Masih terbatasnya jumlah masyarakat yang mengetahui (dan dapat membedakan) berbagai bentuk perlindungan HKI yang telah tersedia; serta -Relatif masih rendahnya pendayagunaan sistem HKI yang telah tersedia, utamanya dalam pengajuan permohonan HKI sebagaimana yang tercermin pada data statistik.

21 Walaupun demikian, di kalangan terbatas (dan umumnya adalah mereka yang berpendidikan) terlihat adanya tuntutan masyarakat yang semakin meningkat akan tersedianya sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif dan efisien (cepat, akurat, dipercaya, mudah, dan murah), seiring dengan: Pesatnya perkembangan di berbagai bidang ilmu dan pengetahuan, serta kemajuan di bidang perdagangan. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peranan (sistem perlindungan atas) kekayaan intelektual dalam kehidupan sehari-hari. iv. Tingkat Kesadaran/Pemahaman Masyarakat akan Sistem HKI (2)

22 v.1. Beberapa Tantangan dan Harapan Meningkatnya jumlah permohonan HKI  meningkatnya beban kerja yang harus ditangani oleh DJHKI  dukungan SDM yang handal dan otomasi yang memadai sangat diharapkan; Meningkatnya jumlah permohonan HKI  meningkatnya beban kerja yang harus ditangani oleh DJHKI  dukungan SDM yang handal dan otomasi yang memadai sangat diharapkan; Tersedianya pelayanan yang terbaik/prima (cepat, tepat, murah, akuntabel, dan transparan) sangatlah dibutuhkan oleh segenap pemangku kepentingan (pemohon, pemegang hak, masyarakat umum); Tersedianya pelayanan yang terbaik/prima (cepat, tepat, murah, akuntabel, dan transparan) sangatlah dibutuhkan oleh segenap pemangku kepentingan (pemohon, pemegang hak, masyarakat umum); Sistem HKI yang baik, tidak semata mengupayakan pengelolaan sistem administrasi HKI yang prima, tetapi juga perlu didukung oleh sistem “Penegakan Hukum” yang kokoh. Sistem HKI yang baik, tidak semata mengupayakan pengelolaan sistem administrasi HKI yang prima, tetapi juga perlu didukung oleh sistem “Penegakan Hukum” yang kokoh.

23 v.2. Kendala yang dihadapi, antara lain Persepsi dan pengkoordinasian penanganan sistem HKI dan berbagai aspeknya kadang kala masih terbatas dan belum seragam; Persepsi dan pengkoordinasian penanganan sistem HKI dan berbagai aspeknya kadang kala masih terbatas dan belum seragam; Proses penyusunan/persetujuan berbagai peraturan perundang-undangan (UU, PP, dll) yang lama; Proses penyusunan/persetujuan berbagai peraturan perundang-undangan (UU, PP, dll) yang lama; Terbatasnya anggaran (bagi DJHKI - PNBP hanya 25%); Terbatasnya anggaran (bagi DJHKI - PNBP hanya 25%); Terbatasnya kewenangan dalam hal recruitment dan pengembangan karir SDM. Terbatasnya kewenangan dalam hal recruitment dan pengembangan karir SDM.

24 Pendidikan Pendidikan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Kepada Masyarakat 2. FUNGSI DAN PERAN PERGURUAN TINGGI

25 Sejalan dengan otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi Peranan Sistem HKI tidak dapat lagi dikesampingkan Perguruan Tinggi diharapkan dapat lebih berinteraksi dengan industri dan lembaga Pemerintah serta non-Pemerintah (dalam hal: Penyusunan kontrak penelitian dan komersialisasi invensi;Penyusunan kontrak penelitian dan komersialisasi invensi; Inovasi;danInovasi;dan Pemanfaatan hasil-hasil penelitian)Pemanfaatan hasil-hasil penelitian)

26 Pemanfaatan Sistem HKI yang Optimal Meningkatkan dan menunjang kualitas sistem pendidikan Meningkatkan kesejahteraan Perguruan Tinggi dan masyarakat Perguruan Tinggi diharapkan dapat berfungsi sebagai income-generating institution melalui komersialisasi dan pendapatan royalti dari hasil penelitian yang mendapat perlindungan HKI

27 SIKLUS PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian & Pengembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual yang sesuai Kekayaan Intelektual Kepercayaan masy akan kualitas produk/proses Insentif (credit point & credit “coin”); Investasi & alih teknologi; Lapangan kerja; Dimanfaatkan oleh Masyarakat

28 1. Menyiapkan/mendidik/menghasilkan para ahli (baik berupa penegak hukum, kreator, dsb) yang akan berpartisipasi dalam berbagai aspek sistem HKI; 2. Melaksanakan salah satu visinya sebagai sebagai income-generating institution melalui penerapan dan pendayagunaan sistem perlindungan HKI secara maksimal (dengan mengajukan dan memproses permohonan, maupun lisensi HKI, serta mengkomersialisasikan HKI);

29 3. Membantu/menelaah berbagai bentuk perlindungan HKI yang telah ada dalam rangka: Mengoptimalkan pendayagunaannya, Mengoptimalkan pendayagunaannya, Mengetahui berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan dan mengusulkan cara agar kekurangan tersebut dapat diatasi sesegera mungkin; Mengetahui berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan dan mengusulkan cara agar kekurangan tersebut dapat diatasi sesegera mungkin; 4. Mengkaji kemungkinan (perlu disiapkannya) bentuk baru (sui-generis) perlindungan HKI; 5. Membantu/mengupayakan seluas dan seefektif mungkin kegiatan sosialisasi HKI bagi masyarakat; maupun 6. Membantu masyarakat dalam melakukan advokasi sistem HKI.

30 IP Community Right Holders Policy Makers Public etc. Agents, Lawyers MedanSurabayaMakassar DGIP’s Integrated Systems OFFICE - AUTOMATION IPDL DGIPNET IT Projects IT Services Production Systems Networking Infrastructure e-learning Helpdesk Internet Other... D G I P N E T / I N T E R N E T Strategi Pengembangan Otomasi 3. Perkembangan Sistem HKI

31 Rencana DGIP-Net Ex. 3 Kanwil - Medan - Surabaya - Makassar Jakarta (Disaster) Internet Transmitter 25 W Transmitter 5 W 1 Mb (Down) 256 Kb (Up) IP Based Satellite Modem USA Tangerang Computer Centre Transmitter 25 W Modem 1 Mb (Down) 256 Kb (Up) 1 Mb (Down) 64 Kb (Up) 1 Mb 1 Mb (Down) 64 Kb (Up) DVB

32 Hak Cipta Telah mencakup pengaturan mengenai:Belum mencakup: 1. Data base 2. Penggunaan alat apa pun (kabel dan non kabel), termasuk mesia internet untuk pemutaran CD melalui audio, audio visual, dan/atau sarana telekomunikasi 3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa 4. Penetapan sementara 5. Batas waktu penyelesaian perkara perdata di bidang HC dan hak terkait di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung 6. Hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi 7. Mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi 8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait 9. Ancaman pidana dan denda minimal 10. Ancaman pidana atas perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum Ketentuan lebih lanjut mengenai: Folklor Broadcasting Collecting Society Sejauh mana tanggung jawab internet service provider Siapa yang seyogianya bertanggung jawab dan berkompeten dalam melakukan pengawasan atas “isi” produk yang disiarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran.

33 Paten Telah mencakup pengaturan mengenai:Belum mencakup: 1. Penegasan mengenai istilah “invensi” yang tidak mencakup: a. kreasi estetika; b. skema; c. aturan dan metode untuk melakukan: i. yang melibatkan kegiatan mental, ii. permainan, iii. bisnis; d. aturan dan metode mengenai program komputer; e. presentasi mengenai suatu informasi. 2. Paten Sederhana: a. Kebaruannya bersifat universal; b. Mekanisme pengumuman dan pemeriksaan diselaraskan dengan sistem paten, dengan jangka waktu lebih cepat; c. Dikenakannya biaya tahunan (pemeliharaan) terhitung sejak Tanggal Penerimaan. 3. Paralel import. 4. Pembatasan mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten. 5. Lisensi wajib yang untuk memperoleh dilakukan melalui pengajuan permohonannya ke Direktorat Jenderal HKI. 6. Penetapan sementara. 7. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa 8. Batas waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. 9. Ancaman pidana. Ketentuan yang diharapkan menunjang perlindungan terhadap pendayagunaan pengetahuan tradisional dan sumber daya alam yang melimpah, seperti: a. Pengungkapan mengenai tempat asal sumber daya alam/biologis dan/atau pengetahuan tradisional dikembang/manfaat-kan; b. Pengungkapan mengenai telah dila- kukannya pemberitahuan dan diperolehnya ijin dari otoritas setempat untuk eksplorasi, pengembangan, dan/atau pendayagunaan atas sumber daya alam/biologis dan/ atau pengetahuan tradisional terkait; c. Pengungkapan adanya kesepakat- an untuk pembagian hasil yang seimbang dan adil dalam pengembangan, dan/atau pendayagunaan atas sumber daya alam/biologis dan/atau pengetahuan tradisional terkait.

34 Patent Cooperation Treaty Beberapa penyempurnaan yang dilakukan mencakup: adanya berbagai kemudahan yang perlu diberikan kepada pemohon paten, dan adanya berbagai kemudahan yang perlu diberikan kepada pemohon paten, dan beberapa perubahan yang sudah harus dilaksanakan pada tahun 2007 (antara lain batas jangka waktu penyampaian dokumen prioritas oleh pemohon yang diperpanjang dari 12 bulan – menjadi 14 bulan – sejak diajukannya permohonan paten yang pertama kali di suatu negara). beberapa perubahan yang sudah harus dilaksanakan pada tahun 2007 (antara lain batas jangka waktu penyampaian dokumen prioritas oleh pemohon yang diperpanjang dari 12 bulan – menjadi 14 bulan – sejak diajukannya permohonan paten yang pertama kali di suatu negara).

35 Merek Telah mencakup pengaturan mengenai:Belum mencakup: 1. Indikasi Geografis 2. Perubahan dan percepatan mekanisme pedaftaran 3. Perubahan jenis delik yang semula merupakan delik biasa menjadi delik aduan 4. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa 5. Penetapan sementara 6. Batas waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung 7. Ancaman pidana 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai merek terkenal 2. Ketentuan lebih lanjut untuk menerapkan/ melaksanakan aturan tentang indikasi geografis 3. Kemungkinan untuk pengajuan permohonan merek secara internasional sebagaimana halnya dengan pengajuan permohonan paten melalui mekanisme Patent Cooperation Treaty (PCT)

36 Trademark Law Treaty Secara umum, sebagian besar hal yang diatur dalam usulan revisi treaty tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai merek yang saat ini diberlakukan di Indonesia (Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek). Walaupun demikian, ada beberapa hal di antara 32 Pasal dalam revisi Trademark Law Treaty (R-TLT) tersebut yang perlu kiranya dicermati dan dipersiapkan ketentuan/aturan lebih lanjut, yang menunjang pelaksanaannya di Indonesia, antara lain yang mengatur tentang: Lingkup Merek; Pemberian Kuasa; Persyaratan Minimum untuk Memperoleh Tanggal Penerimaan; Pengajuan Permohonan untuk Beberapa Kelas Barang da/atau Jasa; Pemecahan Permohonan; Perbaikan terhadap kesalahan dalam Pengisian Formulir Permohonan; Jangka Waktu Pengajuan Perpanjangan Waktu Perlindungan; Keterlambatan dalam Memenuhi Persyaratan Administratif; Pencatatan Lisensi.

37 Madrid Protocol System Seperti halnya dengan Patent Cooperation Treaty (PCT) yang telah diterapkan di sistem Paten, mekanisme yang hampir sama di bidang Merek diatur melalui Madrid Protocol. Pemerintah sedang dalam tahap mempersiapkan penelaahan dan persiapan lebih lanjut untuk meratifikasi ketentuan ini yang pada inytinya tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai merek yang saat ini diberlakukan di Indonesia (Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan sangat membantu pemohon dalam mengajukan permohonan mereknya ke luar negeri. Tidak hanya kepraktisan, kecepatan, dan kemudahan, melainkan juga keekonomisan yang akan diperoleh/dirasakan oleh para pemohon merek. Walaupun demikian, penjelasan yang lebih intensif dan menyeluruh kiranya masih perlu dilakukan oleh DJHKI dalam rangka menghilangkan keberatan dari para Konsultan HKI yang masih meragukan keefektifan dan bahkan merasa agak dikurangi bisnis mereka dengan akan diterapkannya sistem dimaksud.

38 Desain Industri Telah mencakup pengaturan mengenai:Belum mencakup: 1. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa 2. Penetapan sementara 3. Batas waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung 4. Ancaman pidana Kemungkinan untuk pengajuan permohonan desain industri secara internasional sebagaimana halnya dengan pengajuan permohonan paten melalui mekanisme Patent Cooperation Treaty (PCT) melalui Haque Agreement yang terbaru.

39 Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan berbagai bentuk sosialisasi dan pelatihan HKI, baik untuk kepentingan internal DJHKI maupun eksternal DJHKI, baik di forum nasional maupun internasional; Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan berbagai bentuk sosialisasi dan pelatihan HKI, baik untuk kepentingan internal DJHKI maupun eksternal DJHKI, baik di forum nasional maupun internasional; Menyiapkan dan melakukan penghimpunan, pengklasifikasian, pemeliharaan, dan pelayanan bahan pustaka dan informasi HKI. Menyiapkan dan melakukan penghimpunan, pengklasifikasian, pemeliharaan, dan pelayanan bahan pustaka dan informasi HKI. Menyiapkan dan mengkoordinasikan: Menyiapkan dan mengkoordinasikan: penyusunan, penerbitan, dan penyebarluasan Majalah Media HKI; penyusunan, penerbitan, dan penyebarluasan Majalah Media HKI; penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi dan radio; penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi dan radio; pelaksanaan talk show mengenai berbagai aspek HKI di berbagai stasiun televisi dan radio. pelaksanaan talk show mengenai berbagai aspek HKI di berbagai stasiun televisi dan radio. Beberapa Kebijakan di bidang Sosialisasi sistem HKI

40 Kerja Sama Internasional (1) Berpartisipasi secara aktif dalam forum: WIPO, WTO, APEC - IPEG, ASEAN - WGIP, dan Asia-Africa; Berpartisipasi secara aktif dalam forum: WIPO, WTO, APEC - IPEG, ASEAN - WGIP, dan Asia-Africa;WIPOWTO APEC - IPEGASEAN - WGIPWIPOWTO APEC - IPEGASEAN - WGIP Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan EC, AS, Jepang, Australia, dan Korea; Menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan EC, AS, Jepang, Australia, dan Korea;EC AS, Jepang, Australia, dan KoreaEC AS, Jepang, Australia, dan Korea Secara hati-hati mengikuti perkembangan/ pembentukan berbagai FTA/EPA baik di tingkat bilateral maupun regional; Secara hati-hati mengikuti perkembangan/ pembentukan berbagai FTA/EPA baik di tingkat bilateral maupun regional;FTA/EPA Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan berbagai bentuk sosialisasi dan pelatihan HKI, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, utamanya yang didukung oleh dana dari pihak asing; Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan berbagai bentuk sosialisasi dan pelatihan HKI, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, utamanya yang didukung oleh dana dari pihak asing; Beberapa Kebijakan yang Ditempuh a.l.:

41 Kerja Sama Internasional (2) Mempersiapkan pandangan dan posisi Indonesia mengenai aspek HKI di berbagai forum, perundingan, dan kerja sama bilateral maupun multi-lateral; Mempersiapkan pandangan dan posisi Indonesia mengenai aspek HKI di berbagai forum, perundingan, dan kerja sama bilateral maupun multi-lateral; Mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam Timnas WTO yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan; dan Mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam Timnas WTO yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan; dan Mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam Kelompok Kerja HKI Bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore yang dibentuk berdasarkan KepMen Hukum dan HAM. Mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam Kelompok Kerja HKI Bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore yang dibentuk berdasarkan KepMen Hukum dan HAM. Beberapa Kebijakan yang Ditempuh a.l.:

42 Kerja Sama Nasional Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama (dalam berbagai bentuk kegiatan) dengan berbagai institusi, baik dari kalangan Pemerintahan maupun swasta yang menunjang tercapainya Visi DJHKI; Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama (dalam berbagai bentuk kegiatan) dengan berbagai institusi, baik dari kalangan Pemerintahan maupun swasta yang menunjang tercapainya Visi DJHKI; Mengadministrasi, memantau, dan mengevaluasi konsultan HKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Mengadministrasi, memantau, dan mengevaluasi konsultan HKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Mendukung Timnas Penanggulangan Tindak Pelanggaran HKI, khususnya dalam membantunya dalam pengkompilasian dan pengevaluasian data dari berbagai institusi. Mendukung Timnas Penanggulangan Tindak Pelanggaran HKI, khususnya dalam membantunya dalam pengkompilasian dan pengevaluasian data dari berbagai institusi. Beberapa Kebijakan yang Ditempuh DJHKI a.l.:

43 PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG HKI DI TINGKAT NASIONAL Instansi Tema Kerja Sama Penandatanganan BPOM HKI yang berkaitan dengan pengawasan obat & makanan 8 April 2003 PDII-LIPI Dokumentasi & penyebarluasan informasi HKI 8 April 2003 POLRI Penanggulangan tindak pidana di bidang HKI 10 Juni 2003 Univ. Padjadjaran HKI 31 Mei 2004 YKCI Pemanfaatan & pemberdayaan sistem HKI 24 Februari 2005 ASPILUKI Pemanfaatan & pemberdayaan sistem HKI 24 Februari 2005 Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Pemanfaatan & pemberdayaan sistem HKI 24 Februari Microsoft Indonesia PT. Microsoft Indonesia Pemanfaatan & pemberdayaan sistem HKI 23 Mei 2005 Pemda Yogyakarta Pendayagunaan sistem HKI 9 Mei 2006 Pemda Jambi Pendayagunaan sistem HKI 3 Juli 2006 Dep. Perindustrian Peningkatan pemahaman & pemanfaatan sistem HKI bagi sektor industri 11 Juli 2006 Kementerian KUKM Peningkatan pemahaman & pemanfaatan sistem HKI bagi koperasi & UKM 12 Juli 2006

44 TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Tim yang terbentuk sejak Maret 2006 bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia, serta mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Tugas Tim mencakup: Merumuskan kebijakan nasional serta memberikan arahan operasional mengenai upaya penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota tim; Membuat perencanaan strategis di bidang hak kekayaan intelektual termasuk aspek pendidikan dan pelatihan mengenai penegakan hukum; Melakukan analisa dan evaluasi permasalahan pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual; Menyampaikan saran yang diperlukan bagi peningkatan upaya penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual; dan Melaporkan kegiatan Tim Koordinasi tersebut secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden.

45 Harapan Koordinasi yang intensif, baik, dan efektif antara DJHKI dengan semua pihak dalam berbagai kegiatan a.l. yang berkaitan dengan: Koordinasi yang intensif, baik, dan efektif antara DJHKI dengan semua pihak dalam berbagai kegiatan a.l. yang berkaitan dengan:  penyiapan dan pelaksanaan: sosialisasi, pelatihan, dan penegakan hukum yang efektif dan efisien;  penelaahan/pengkajian mengenai berbagai aspek terkait yang menghasilkan masukan/usulan yang dibutuhkan;  penyiapan posisi dan pelaksanaan perundingan yang selaras dan menunjang kebijakan pembangunan nasional; Semakin dikenal dan diberdayakannya sistem HKI oleh masyarakat, yang diiringi oleh menurunnya tindak pelanggaran HKI; Semakin dikenal dan diberdayakannya sistem HKI oleh masyarakat, yang diiringi oleh menurunnya tindak pelanggaran HKI; Berbagai data yang diperlukan (dan erat hubungannya dengan pelaksanaan sistem HKI) dapat diperoleh dari berbagai pihak - yang berkompeten untuk menyiapkan/mengelolanya - secara mudah, cepat, akurat, dan murah. Berbagai data yang diperlukan (dan erat hubungannya dengan pelaksanaan sistem HKI) dapat diperoleh dari berbagai pihak - yang berkompeten untuk menyiapkan/mengelolanya - secara mudah, cepat, akurat, dan murah. Segera terwujudnya sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional, yang antara lain tercermin dari:

46 Kendala/Keterbatasan Internal: Internal:  Anggaran yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan: penelitian, sosialisasi, koordinasi dalam penegakan hukum;  Jumlah staf yang handal dalam: o meneliti, menelaah/menganalisa, dan menyimpulkan; o menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi; o merintis dan membina kerja sama, maupun dalam o menyiapkan posisi dan merundingkannya dengan berbagai pihak di berbagai forum. External: External:  Sangat luasnya wilayah Republik Indonesia;  Masih beragamnya tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem HKI;  Pola rekruitmen dan promosi staf yang kurang/belum mengarah kepada upaya penguasaan sistem HKI secara komprehensif.

47 4. Kesimpulan 1) Penerapan dan perkembangan sistem HKI berpotensi memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Walaupun demikian, dampak negatif yang mungkin timbul harus diupayakan untuk ditekan/dieliminasi semaksimal mungkin. 2) Berbagai perkembangan dalam pengaturannya (baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional) perlu diikuti secara aktif dan cermat oleh semua pihak, dan diupayakan agar pendayagunaannya dapat secara maksimal menunjang perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia; 3) Informasi tentang KI yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, baik dalam rangka pemilihan dan pemanfaatan teknologi, maupun untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia; 4) Penerapan dan pendayagunaan sistem HKI yang telah tersedia perlu dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak; 5) DJHKI senantiasa: terbuka untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bentuk dengan semua pihak, dan terbuka untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bentuk dengan semua pihak, dan terus mengembangkan kemampuannya dan mengupayakan untuk memenuhi harapan masyarakat luas akan tersedianya sistem layanan HKI yang efektif dan efisien. terus mengembangkan kemampuannya dan mengupayakan untuk memenuhi harapan masyarakat luas akan tersedianya sistem layanan HKI yang efektif dan efisien.

48 Copyright © DJHKI


Download ppt "PERSPEKTIF KEBIJAKAN SISTEM PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA DAN SISTEM PERLINDUNGAN KI GLOBAL Arry Ardanta Sigit Direktur Kerja Sama dan Pengembangan DIREKTORAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google