TARGET MDGs 2015 SASARAN RPJMN

Presentasi berjudul: "TARGET MDGs 2015 SASARAN RPJMN"— Transcript presentasi:

1 KELEMBAGAAN INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2 TARGET MDGs 2015 SASARAN RPJMN 2010-2014
MDG’s 1 Menanggulangi Kemiskinan & kelaparan MDG’s 2 Memenuhi Pendidikan dasar untuk semua Meningkatnya UHH 70,5 thn  72 thn MDG’s 3 Mendorong aKesetaraan jender & pemberdayaan perempuan Menurunnya angka kematian bayi 34  24 per 1000 KH MDG’s 4 Menurunkan Angka kematian balita MDG’s 5 Meningkatkan Kualitas kesehatan ibu Menurunnya angka kematian ibu 228 102 per KH MDG’s 6 Memerangi HIV/ AIDS, malaria & penyakit menular lain Menurunnya prevalensi gizi kurang balita 17,9% 15 % MDG’s 7 Menjamin Kelestarian lingkungan hidup MDG’s 8 Mengembangkan Kemitraan global untuk pembangunan

3 Indikator IPKM Variabel Bobot Prev. balita gizi buruk dan kurang 5
Prev. balita sangat pendek & pendek Prev. balita sangat kurus dan kurus Prevalensi balita gemuk 4 Prevalensi diare Prevalensi pnemonia Prevalensi hipertensi Prevalensi gangguan mental 3 Prevalensi asma Prevalensi penyakit gigi dan mulut

4 Indikator yang Masuk Variabel Bobot Proporsi perilaku cuci tangan 4
Proporsi merokok tiap hari 3 Akses air bersih 5 Akses sanitasi Cakupan persalinan oleh nakes Cakupan pemeriksaan neonatal-1 Cakupan imunisasi lengkap Cakupan penimbangan balita Ratio Dokter Ratio Bidan

5 Peringkat Kab/Kota di Kalsel
Kode Kab/kota Rank IPKM Penduduk 6372 Kota Banjar Baru 27 6309 Tabalong 129 6301 Tanah Laut 162 6302 Kota Baru 163 6371 Kota Banjarmasin 182 6307 Hulu Sungai Tengah 186 6310 Tanah Bumbu 256 6306 Hulu Sungai Selatan 271 6305 Tapin 305 6308 Hulu Sungai Utara 322 6311 Balangan 385 6304 Barito Kuala 391 6303 Banjar 425

6 MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MISI Meningkatakan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Meingkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik.

7 Menurut RPJMD Prov Kalsel
SASARAN UHH : 64,17 TAHUN  70,6 TAHUN IMR : 50/1000 kh  33 PER 1000 LAHIR HIDUP MMR : 228/ LH  102 PER LH GIZI KURANG 22,8 % MENJADI 15 % Keempat sasaran yang ditetapkan berkaitan dengan kesepakatan global, yaitu dalam upaya pencapaian MDGs. Menurut RPJMD Prov Kalsel

8 ARAH KEBIJAKAN 1 Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis. 2 3 Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Peningkatan sosialisasi kesling dan pola hidup sehat (PHBS). 4 Meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular 5 Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. 6

9 PROGRAM KERJA (APBN) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Lingkungan Sehat Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Perorangan Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Sumber Daya Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

10 PROGRAM KERJA (APBD) Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengawasan Obat dan Makanan Pengembangan Obat Asli Indonesia Obat dan Perbekalan Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

11 KEBIJAKAN DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH
MENGAMANATKAN DAERAH MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PERCEPATAN DESENTRALISASI BIDANG KESEHATAN

12 KEPALA SEKRETARIAT Seksi Kesehatan Keluarga Seksi Kesehatan Gizi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPALA SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Program Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum & Kepegawaian Bidang Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Bidang Promosi Kesehatan & Sumber Daya Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Farmasi dan Litbang Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi & Kes Matra Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Dasar, Rumah Sakit & Rujukan Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Kosmetika & Obat Tradisional Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat Keluarga dan Gizi Seksi Kesehatan Keluarga Seksi Makanan, Minuman, Narkotika & Bahan Berbahaya Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Seksi Penyehatan Lingkungan Seksi Tenaga Kesehatan & Sarana Kesehatan Seksi Kesehatan Gizi Seksi Litbang, Hukum & Kemasyarakatan U P T D 1. Bapelkes Banjarbaru 2. Balai Laboratorium Kesehatan 3. BKOM, Ibu dan Anak 4. Instalasi Farmasi & Perlengkapan Kes 5. Unit Kewaspadaan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan

13 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) TH 2011

14 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
IPM 70,44 (Nasional 72,77) Pencapaian peringkat 26, shorfall 1,86, termasuk pertumbuhan tinggi. AHH 64,17 tahun dengan akselarasi 0,56 % per tahun diatas nasional 0,32 %. Masalah PN 78,8 %, persalinan di faskes 30,2 %, BABS 17 %, rumah kurang sehat 28,1 %, air minum tidak baik 23,7 %. Pernikan dini thn 9 % (Nas 4,8 %)

15 PENGADAAN OBAT PERKAPITA
PROV KALSEL TAHUN Biaya obat perkapita tahun 2009 Rp.6.663,- Standart WHO US $ 2 perkapita

16 SISTEM KESEHATAN PROVINSI (SKP)
Perda No 4 Tahun 2009 Permasalahan Kesehatan bukan hanya tanggungjawab sektor kesehatan. Perlu PERDA yang mengikat semua sektor dan stakeholder untuk bekerja mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Komitmen: kesehatan menjadi prioritas dalam pembangunan, jaminan ketersediaan pembiayaan untuk menopang subsistem dalam SKP (Minimal 15 % dari APBD). Dasar hukum dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan provinsi maupun kab/kota SKP adalah Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya komponen sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta di Kalimantan Selatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.

17 SARANA PUSKESMAS, PUSTU, PUSLING, POLINDES DAN POSYANDU
* 07/16/96 SARANA PUSKESMAS, PUSTU, PUSLING, POLINDES DAN POSYANDU Puskesmas Rawat jalan : 170 buah Puskesmas Perawatan : 45 buah Puskesmas Poned : 33 buah Rasio Puskesmas : 1 PKM/15961 org Rasio Pustu : 1 Pustu/5151 org * ##

18 SDM KESEHATAN Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
semakin pesat dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu serta kompetisi global yang tidak dapat dihindari menuntut pembangunan kesehatan yang komprehensif DIPERLUKAN SDM KESEHATAN YANG KOMPETEN SEBAGAI PELAKU PEMBANGUNAN KESEHATAN

19 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
* 07/16/96 JUMLAH TENAGA KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN * ##

20 RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENDUDUK
* 07/16/96 RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENDUDUK JENIS TENAGA RASIO STANDARD Dokter = 19 (per ) / Dokter Spesialis = 4,1 (per ) / Dokter Gigi = 7,1 (per ) / Apoteker = 3,2 (per ) / Asisten Apoteker = 28 (per ) / Perawat = 58,8 (per ) ,5/ Bidan = 51,7 (per ) / Tenaga Gizi = 10, (per ) / * ##

21 KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Regionalisasi Rumah Sakit dan Unggulan pelayanan Kesehatan (SK. GUB. NO /0337/KUM/2007) sbb: RSUD. ULIN Banjarmasin sebagai top Referral dengan status kelas A; RSU dr.H.Moch Ansari Saleh, regional Kota Banjarmasin dan Kab Batola dengan kelas B Non Pendidikan. RSUD Ratu Zalecha Martapura, regional Kota Banjarbaru, Kab Banjar dan Kab Tala dengan status kelas B Non Pendidikan; RSUD H.Damanhuri Barabai, regional Kab Tapin, Kab HSS, Kab HST, Kab HSU, Kab Tabalong dan Kab Balangan dengan status kelas B Non Pendidikan; RSUD Kotabaru regional Kab Tanbu dan Kab Kotabaru dengan status kelas B Non Pendidikan; RSUD Kab/Kota lainnya sebagai RS Satelit dengan kelas C.

22 KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Ditetapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (ex RS Jiwa Tamban) sebagai pusat rujukan Kesehatan Jiwa di Provinsi Kalimantan Selatan dengan status kelas A Jiwa sekaligus sebagai tempat praktek Kesehatan jiwa bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Unlam dan Akper; (MOU No. 974/603/TU.2/RSJ dan No. 727B / H8.1.17/TU/2007); Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dalam penanggulangan penyakit yang berpotensi KLB (Demam Berdarah, HIV/AIDS, Flu Burung, Flu Baru (H1N1), Gizi Buruk);

23 KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Meningkatkan pemenuhan ketersediaan tenaga dokter spesialis dasar (Bedah, Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan dan Kandungan, Radiologi, Anestesi dan Patologi Klinik) Kemampuan setiap rumah sakit Kabupaten/Kota dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak (PONEK dan BDRS); Pemenuhan kebutuhan tempat tidur kelas III RS dalam rangka pelayanan rujukan kepada masyarakat miskin (program Jamkesmas); BLUD RSUD. Ulin (SK. Gub. No / 0456 / KUM / 2007) dan RS lainnya yang memenuhi persyaratan. Peningkatan mutu RS melalui Akreditasi Rumah Sakit; Meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam mendukung PBR PKK Regional Banjarmasin.

24 KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
Dinas Kesehatan Prov Kalsel sebagai Koordinator Sistem pelayanan kesehatan dalam penangulangan kegawatdaruratan dan bencana dan RSUD Ulin sebagai koordinator jejaring Rumah Sakit. Tiap Rumah Sakit akan menerapkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk gawat darurat di UGD khusus pada Rumah Sakit program HOPE.

25 RUMAH SAKIT PEMERINTAH

26 RUMAH SAKIT SWASTA, TNI/POLRI, BUMN & KHUSUS
JUMLAH 730 JUMLAH TT RS PEMERINTAH 1607 JUMLAH TT SELURUHNYA 2377 STANDART 1 TT/1000 Pddk (1468)

27 JAMINAN KESEHATAN PROVINSI (JKP)
TUJUAN Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien SASARAN Masyarakat miskin dan tidak mampu yang termasuk dalam program Jamkesda Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan berdasarkan data yang dimuktahirkan setiap tahunnya. Manfaat 1. Sharing Provinsi Kabupaten/Kota bagi pasien Jamkesda yg dirujuk ke RS Provinsi 60 : 40. Manfaat 2. Bagi yg tidak punya jaminan apapun dijamin 100 % sepanjang dirawat kelas II RS Provinsi, KTP Kalsel

28 PUSAT BANTUAN REGIONAL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN UNIT KESEHATAN PENANGGULANG KRISIS KESEHATAN (UKPKK) Penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kedaruratan memerlukan tindakan yang cepat dan segera untuk meminimalisasi korban Mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Repuplik Indonesia No : 783/Menkes/SK/X/2006. Tugas : Menyiapkan dan memobilisasi sumber daya untuk mempercepat dan mendekatkan bantuan pelayanan kesehatan. Pusat Bantuan Regional Kesehatan Wilayah : Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Selatan .

29 DASAR PERTIMBANGAN Pemisahan fungsi pembinaan teknis, pengawasan, perijinan dan kebijakan bidang farmasi pada Dinkesprov. Fungsi logistik, distribusi pada Instalasi Farmasi. Rujukan dan lanjutan, dukungan Gudang Farmasi Kabupaten/Kota. Memudahkan koordinasi dgn Kemkes sesuai struktur organisasi pusat.

30 PERTIMBANGAN Peran obat dan alkes 60 % dalam pelkes.
Pembinaan dan pengendalian farmasi komunitas dan klinis, baik pemerintah maupun swasta. Pengamanan buffer provinsi dan hubungan buffer pusat dan one gate policy obat program dan vaksin.

31 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
INSTALASI GUDANG FARMASI & PERLENGKAPAN KESEHATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 048 TAHUN 2009 Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan mempunyai tugas menerima, menyimpan, memelihara dan mengamankan serta mendistribusikan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan. fungsi IGF & Perlengkapan Kesehatan: Penyusunan rencana penerimaan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan; Penerimaan dan penyimpanan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan; Inventarisasi dan evaluasi persediaan dan pemanfaatan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan; Perawatan dan pemeliharaan kualitas obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan lainnya; Pengamatan dan pengamanan khasiat dan persediaan obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan; Bimbingan teknis perawatan dan pemeliharaan kualitas obat, alat kesehatan, perbekalan dan perlengkapan kesehatan; Pengelolaan urusan ketatausahaan

32 STRUKTUR ORGANISASI Kepala Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan, ess IIIa Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan , ess IVa Kasi Distribusi dan pengamanan, ess IVa. Kasubag Tata Usaha , ess Iva. Jabatan Fungsional

33 JOINT HEALTH COUNCIL : JHC
Merupakan suatu institusi/badan yang mampu mendorong dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan kesehatan Peran dan fungsi JHC yaitu : Pemberi masukan untuk perencanaan bidang kesehatan di Kalimantan Selatan, Pemantau dan Pengawas kinerja kesehatan, Mediator yang konstruktif antara kesehatan dengan masyarakat, dan Advokator bagi pengambil keputusan kebijakan bidang kesehatan. PERDA 4 /2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN

34 TERIMA KASIH 34