Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN) Arif Budiarto. PAJAK PENGHASILAN A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN) Arif Budiarto. PAJAK PENGHASILAN A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU."— Transcript presentasi:

1 PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN) Arif Budiarto

2 PAJAK PENGHASILAN A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK

3 ORANG PRIBADI WAJIB PAJAK BADAN 1 orang 1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

4 Kewajiban NPWP = PPh UNDANG SUBJEK PAJAK WAJIB PAJAK NON - USAHA NON - PEK. BEBAS USAHA / KEGIATAN PEK. BEBAS OP > PTKP Ya Orang Pribadi Badan NPWP

5 Diri WP Status kawin Istri – Penghasilan digabungkan dg penghasilan suami Tanggungan PTKP 2006

6 NoStatusPTKP TK/0 13,200,000 2TK/1 14,400,000 3TK/2 15,600,000 4TK/3 16,800,000 5K/0 14,400,000 6K/1 15,600,000 7K/2 16,800,000 8K/3 18,000,000 9K/I/0 27,600,000 10K/I/1 28,800,000 11K/I/2 30,000,000 12K/I/3 31,200,000

7 PEKERJAAN KELOMPOK SUMBER PENGHASILAN LAIN-LAINMODALUSAHA & KEGIATAN HUBUNGAN KERJA PEKERJAAN BEBAS HARTA GERAK HARTA TAK GERAK Contoh: Pengacara, Akuntan, Dokter, Arsitek, Konsultan, Notaris

8 Jenis SPT Tahunan 1770 S (sederhana) ORANG PRIBADI BADAN WP yg menerima : ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri, bukan Objek WP yg melakukan usaha / pekerjaan bebas WP Badan

9 PPh ORANG PRIBADI WP orang pribadi menerima ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri, bukan Objek  SPT 1770 S WP orang pribadi lainnya  SPT 1770

10 WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S PENGHASILAN PEKERJAAN DARI SATU PEMBERI KERJA DIKENAKAN PPh FINAL DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi) Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek Penjualan Saham di Bursa Efek Hadiah Undian Dll (akan disampaikan kemudian) Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja Penghasilan anak dari pekerjaan BUKAN OBJEK Bantuan/sumbangan/hibah Warisan Bagian laba anggota CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa

11 WP sebagai Karyawan Tetap Dikenakan PPh Pasal 21, Rincian terdapat pada 1721 A1 2006

12 Lanjutan …..

13 1770 S : PPh Final NoSumber/jenis PenghasilanTarif Pajak 1 Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI 20% 2Bunga/diskonto obligasi di bursa efek20% 3Penjualan saham di bursa efek0,1% 4Hadiah undian25% 5Pesangon, THT/Tebusan pensiunbertingkat bila > 25 jt 6Honorarium atas beban APBN/APBD15% 7Pengalihan hak atas Tanah/Bangunan5% 8Bangunan yg diterima d/r BGS(BOT)5% 9Sewa Tanah/Bangunan10% pesangon

14 Penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri Penghasilan anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa (tidak digabung dengan orang tuanya) Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penghasilan istri (karyawati) bila diperoleh hanya dari 1 pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya (tidak digabung dengan penghasilan suamin) Hubungan istimewa : hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

15 CONTOH KASUS Tuan Badri, direktur PT. Maxima Consultindo, pada tahun 2006 sesuai formulir 1721-A1 dari perusahaannya mempunyai penghasilan sebesar Rp ,00. Ia sudah menikah dengan Shinta (35 tahun) dan sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Januari Shinta tidak bekerja. Pada tanggal 21 April 2006, Shinta memperoleh hadiah undian sebuah sepeda motor dengan harga Rp ,00.

16 WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 PENGHASILAN PEKERJAAN DIKENAKAN PPh FINAL DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI BUKAN OBJEK USAHA / PEKERJAAN BEBAS 1 PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN LUAR NEGERI

17 1770 : WP – USAHA / PEKERJAAN BEBAS USAHA DAGANG INDUSTRI JASA PEKERJAAN BEBAS Pengacara Arsitek Dokter Akuntan Konsultan Notaris Aktuaris Penilai OMSET SETAHUN < 1,8 milyar≥ 1,8 milyar Boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (%) Wajib menyelenggarakan pembukuan (akuntansi)

18 Contoh besarnya norma Jenis Usaha Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, & Pontianak Ibu kota propinsi lainnya Daerah lainnya Industri kecap, tauco, tempe, oncom, tahu, dan tempe, oncom, tahu, dan pengolahan kedele/kacang-kacangan lainnya. 1512,510 Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warunglangsam Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik Rumah makan dan minum Notaris 5550 Dokter. 4542,540 KEP- 536 /PJ./2000

19 1770 : WP – PEKERJAAN Karyawan Tetap (satu atau lebih pemberi kerja) Pegawai Tidak Tetap Penerima Upah Penerima Honorarium dll

20 1770 : WP – Penghasilan DN lainnya Bunga (selain bunga deposito, tabungan, giro) Dividen Royalti Sewa Penghargaan & Hadiah (tidak dg undian) Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta Lain-lain

21 1770 : WP – Penghasilan Luar Negeri Seluruh penghasilan dari LN Kerugian dari LN tidak boleh diperhitungkan (kompensasi horisontal) dengan penghasilan lainnya

22 1770 : WP - PPh Final NoSumber/jenis PenghasilanTarif Pajak 1 Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI 20% 2Bunga/diskonto obligasi di bursa efek20% 3Penjualan saham di bursa efek0,1% 4Hadiah undian25% 5Pesangon, THT/Tebusan pensiunBertingkat bila > 25 jt 6Honorarium atas beban APBN/APBD15% 7Pengalihan hak atas Tanah/Bangunan5% 8Bangunan yg diterima d/r BGS(BOT)5% 9Sewa Tanah/Bangunan10% 10Usaha Jasa Konstruksi2%, 4%, 4% 11Penyalur/dealer/agen BBM0,30% 12Penyalur/distributor rokok0,15%

23 1770 : WP - PPh Tersendiri Sama dengan di 1770 S 1770 : WP – Bukan Objek Sama dengan di 1770 S

24 CONTOH KASUS Tuan Badri, direktur PT. Maxima Consultindo, pada tahun 2006 sesuai formulir 1721-A1 dari perusahaannya mempunyai penghasilan sebesar Rp ,00. Ia sudah menikah dengan Shinta (35 tahun) dan sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Januari Shinta mempunyai sebuah minimarket dengan omset setahun Rp ,00. Untuk menghitung pajak ia memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang besarnya ditetapkan 20%. Selama tahun 2006 sudah membayar angsuran/PPh pasal 25 Rp ,00 tiap bulan Pada tanggal 21 April 2006, Shinta memperoleh hadiah undian sebuah sepeda motor dengan harga Rp ,00.

25 PPh BADAN Seluruh WP Badan pelaporan pajaknya diperlakukan sama  SPT 1771 Wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menyusun Laporan Keuangan di akhir tahun (minimal Neraca & Laporan Laba Rugi) Wajib melampirkan penghitungan penyusutan aktiva tetap

26 PENGERTIAN BADAN : sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : o perseroan terbatas, o perseroan komanditer, o perseroan lainnya, o Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, o firma, o kongsi, o koperasi, o dana pensiun, o persekutuan, o perkumpulan, o yayasan, o organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, o lembaga, o bentuk usaha tetap dan o bentuk badan lainnya termasuk reksadana

27 Sumber Dokumen JurnalNeraca Saldo Buku Besar Laporan Keuangan Laporan Laba/Rugi Neraca UU Perpajakan PSAK Praktek akuntansi yang lazim Laba (Rugi) Fiskal Rekonsiliasi Fiskal Laba xxx Kompensasi( xxx ) Penghasilan Kena Pajak xxx PPh Terutang: xxx (10%, 15%, 30%) Penyesuaian Positif Penyesuaian Negatif

28 Pendapatan menurut Akuntansi Bukan Pendapatan menurut Akuntansi Objek Pajak – PPh Final Objek Pajak – PPh Tidak Final Biaya menurut Akuntansi Bukan Biaya menurut Akuntansi Biaya berkaitan dg Objek Pajak – PPh Tidak Final Biaya berkaitan dg Objek Pajak – PPh Final Laba Kena Pajak PPh

29 Pendapatan Komersial Bukan Pendapatan Komersial OBJEK PAJAK Bukan Objek Pajak PPh FINAL PPh UMUM Ada penghitungan kembali di SPT Tahunan

30 Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini Laba usaha Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg penggantian saham/penyertaan modal; 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota; 3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)

31 Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya Deviden, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dgn PP Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing

32 tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) premi asuransi,

33 PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) - Bunga deposito/tabungan - Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek - Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan - Penghasilan tertentu lainnya PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2)

34 BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU WARISAN HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)

35 DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN YANG DIDIRIKAN/BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DEVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DEVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB IURAN YG DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DAN PENGHASILAN DANA PENSIUN TSB DARI MODAL YG DITANAMKAN DLM BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN MENKEU BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI BADAN USAHA YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM (CV, Persekutuan, dll) BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA SELAMA 5 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN/PEMBERIAN IZIN USAHA TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)

36 PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)

37 BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 6 ayat (1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Penyusutan dan amortisasi Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; Kerugian karena selisih kurs mata uang asing; Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN & PPnBM

38 BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK, TERMASUK 1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL; 2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS; 3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN 4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SYARAT PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA Pasal 6 ayat (1) huruf h

39 Yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus adalah: a.Penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau b.Penerbitan khusus Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS); atau c.Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.

40 PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI - DI DAERAH TERTENTU DAN - YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1)

41 JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN / SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b KECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEG WP ORANG PRIBADI PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMIILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH PAJAK PENGHASILAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1)

42 BIAYA 3M UNTUK PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAL BIAYA 3M UNTUK PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL BIAYA 3M PENGHASILAN YG PAJAK DIHITUNG DG NORMA KERUGIAN HARTA / HUTANG YG TIDAK DIMILIKI & DIGUNAKAN UNTUK 3M OBJEK PAJAK PPh DITANGGUNG PERUSAHAAN PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PP NO.138 TAHUN 2000

43 KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN, DI DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA 10 TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN DIBERIKAN PALING LAMA 8 TAHUN KOMPENSASI KERUGIAN Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994

44 CONTOH KOMPENSASI KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TA HUN RUPIAH TH (Rupiah) TH (Rupiah) TH (Rupiah) TH (Rupiah) TH ( Tahun Pajak ini) RUPIAH *) TH ( Tahun Berjalan) RUPIAH **) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) JUMLAH : Dari tahun 1995 s.d tidak ada keuntungan sehingga tidak ada kompensasi. Tahun 2000 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1995 dapat dikompensasi. Tahun 2001 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1996 dapat dikompensasi. Tahun 2003 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1998 dapat dikompensasi. Sisa kerugian tahun 1998 Rp di tahun 2004 tidak dapat dikompensasi lagi.

45 PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEKALIGUS Pasal 9 ayat (2)

46 BANGUNAN SELAIN BANGUNAN USAHA TERTENTU METODE GARIS LURUS METODE SALDO MENURUN PADA AKHIR MASA MANFAATDISUSUTKAN SEKALIGUS DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN HARTA BERWUJUD PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7) KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI

47 DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA SESUAI PASAL 19 NILAI SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA PADA BULAN PENGELUARAN KECUALI : HARTA YG MASIH DLM PROSES PENGERJAAN, PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN PADA BULAN HARTA MULAI DIGUNAKAN/ MENGHASILKAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK SAAT MULAI PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)

48 KEL. HARTA MASA TARIF PENYUSUTAN BERWUJUD MANFAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN 1. BUKAN BANGUNAN - KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4 4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 % 2. BANGUNAN PERMANEN 20 THN 5 % TDK PERMANEN 10 THN 10 % PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD DITETAPKAN DENGAN KMK MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (6) dan (7)

49 JUMLAH NILAI SISA BUKU DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN ASURANSI DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d ATAU PENARIKAN HARTA KARENA SEBAB LAINNYA DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA KARENA PENGGANTIAN ASURANSI YG JUMLAHNYA BARU DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN ATAU PENARIKAN HARTA PENGALIHAN HARTA BERWUJUD Pasal 11 ayat (8) dan (9)

50 METODE GARIS LURUS METODE SALDO MENURUN PADA AKHIR MASA MANFAAT DIAMORTISASI SEKALIGUS (CLOSED ENDED ) AMORTISASI Pasal 11A ayat (1)

51 KELOMPOK MASA TARIF AMORTISASI HARTA TAK MANFAAT BERWUJUD GARIS LURUS SALDO MENURUN - KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4 4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 % 1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA ATAU DIBEBANKAN SEKALIGUS PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIL YANG MASA MANFAAT > 1 TAHUN METODE SATUAN PRODUKSI TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA 1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA METODE SATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20 % SETAHUN MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6)

52 Biaya Perolehan 50% Biaya Perolehan 50% Biaya Perawatan dan BBM Kelompok 2 Biaya Perawatan dan BBM Perlakuan Khusus Penyusutan Fiskal Aktiva perusahaan yang merupakan fasilitas bagi karyawan Aktiva perusahaan yang merupakan fasilitas bagi karyawan Sedan dan sejenisnya Dibebankan seluruhnya Bus Karyawan Kelompok 2 Dibebankan 50% Biaya Perolehan 50% Biaya Pulsa dan Perbaikan Kelompok 1 Dibebankan Telepon Selular

53 Perlakuan Khusus Amortisasi Fiskal Harga Perolehan Biaya Up-grade Software Komputer Termasuk Komputernya Terpisah Aplikasi Umum Aplikasi Khusus Kelompok 1 Dibebankan Kelompok 1 Menambah NSBF Biaya untuk memperoleh TANAH Untuk Pertama kali Di kapitalisasi Biaya Perpanjangan HGB, HGU dan Hak Pakai atas TANAH Diamortisasikan selama jangka waktu tersebut

54 Bunga tersebut dikapitalisasi, pada : - pembelian saham - pembelian tanah (real estate) - masa konstruksi Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman Bunga Pinjaman Sepanjang berhubungan dengan biaya untuk 3 M penghasilan (obyek PPh non-final) Dapat dibebankan Kecuali

55 Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman Apabila WP juga mempunyai deposito atau tabungan Bunga tidak boleh dibebankan Rata-rata Pinjaman = < Rata-rata Dep/Tab Bunga dibebankan atas selisih lebih rata-rata pinjaman Rata-rata Pinjaman > Rata-rata Dep/Tab Bunga dapat dibebankan seluruhnya dalam hal : - dana pinjaman ditempatkan dalam rekening giro - ketentuan mengharuskan dana pinjaman ditempatkan di dep/tab - saldo dep/tab dananya berasal dari tambahan modal/sisa laba Bunga yg diperkenankan: (Rata2 Pinjaman – Rata2 Deposito) Rata2 Pinjaman X Bunga Pinjaman

56 BIAYA ENTERTAINMENT SE-27/PJ.22/1986 Dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat: Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha. NoTanggal Jenis Entertain ment Nama Tempat Alamat Tempat Jumlah Relasi NamaPosisiPerusahaanUsaha 1. 2.

57 Penyisihan/Cadangan : BANK Bagi Bank Umum (lihat KMK No 68/KMK.04/1999), cadangan kerugian : 1% dari jumlah kredit lancar 5% dari jumlah kredit dalam perhatian khusus 15% dari jumlah kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan 50% dari jumlah kredit diragukan setelah dikurangi nilai agunan 100% dari jumlah kredit macet setelah dikurangi nilai agunan Bagi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (KMK No.204/KMK.04/2000), cadangan kerugian : 0,5% dari jumlah kredit lancar 3% dari jumlah kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan 50% dari jumlah kredit diragukan setelah dikurangi nilai agunan 100% dari jumlah nilai kredit macet setelah dikurangi nilai agunan Nilai agunan yang dikurangkan setinggi-tingginya : seluruh nilai agunan yang bersifat lancar. agunan lain yang tidak lancar ditetapkan sebesar 75% dari nilai agunan atau berdasarkan penilaian perusahaan penilai.

58 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Sumbangan meliputi uang dan/atau barang Sumbangan harus ditampung, disalurkan, dan/atau dikelola oleh instansi Pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Departemen Keuangan, serta pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan organisasi sosial dan/atau keagamaan. Sumbangan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diuji kebenarannya.

59 LAPISAN PKPTARIF PAJAK - S/D Rp ,00 10 % - DI ATAS Rp ,00 15 % S/D Rp ,00 - DI ATAS Rp ,00 30 % DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN : Tarif tertinggi diturunkan menjadi paling rendahnya 25 % Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat 1 (b), (2), (3) dan (7) TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DN

60 JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM RIBUAN RUPIAH PENUH UNTUK KEPERLUAN PENERAPAN TARIF PAJAK TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat (4) Contoh:  

61 - DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24) - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25) PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)

62 LANGKAH MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN IDENTIFIKASI PENGHASILAN IDENTIFIKASI BIAYA IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN IDENTIFIKASI PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

63 IDENTIFIKASI PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 1 (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA UMUM) PASAL 4 AYAT 2 (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL) PASAL 4 AYAT 3 (PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK)

64 IDENTIFIKASI BIAYA DEDUCTIBLE EXPENSES (PASAL 6 UU PPh) Biaya yang dapat dikurangkan NON DEDUCTIBLE EXPENSES (PASAL 9 UU PPh) Biaya yang TIDAK dapat dikurangkan

65 IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN- TAHUN SEBELUMNYA KERUGIAN YANG DIKOMPENSASIKAN TIDAK BOLEH MELEBIHI LIMA TAHUN KOMPENSASI SESUAI SURAT KETETAPAN PAJAK YANG DITERBITKAN KPP (dalam hal sudah dilakukan pemeriksaan) KOMPENSASI RUGI SESUAI SPT TAHUNAN TAHUN YANG MENYATAKAN KERUGIAN (bila belum dilakukan pemeriksaan)

66 IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 24 PPh Pasal 25 Pokok STP PPh Pasal 25 (baik sudah atau belum dibayar) Fiskal Luar Negeri PPh atas pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (utk WP Badan) IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIBAYAR SENDIRI

67 KOMERSIAL vs FISKAL UNSUR LAPORAN RUGI LABA KOMERSIALKOREKSIFISKAL Penghasilan  Obyek Pajak  Dikenakan PPh Final  Non Obyek Pajak  Dikenakan PPh Final  Non Obyek Pajak  Obyek Pajak Biaya  Deductible  Non Deductible  Deductible Laba  Laba Komersial  Laba Fiskal

68 KOREKSI FISKAL BIAYA PERUSAHAAN

69 Contoh Kasus

70 PSAK 46 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PENYAJIAN/PERLAKUAN TERHADAP ADANYA BEDA WAKTU ANTARA AKUNTANSI DENGAN PERATURAN PAJAK Penyajian & Penghitungan Pajak Tangguhan: 1.Pendekatan Akun Neraca 2.Pendekatan Akun Laba Rugi

71

72 Untuk tahun pertama pembentukan pajak tangguhan: APT, kredit  Penghasilan Pajak Tangguhan KPT, debet  Beban Pajak Tangguhan

73 Untuk tahun pertama pembentukan pajak tangguhan: Penghasilan Pajak Tangguhan, debet  APT Beban Pajak Tangguhan, debet  KPT

74


Download ppt "PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN) Arif Budiarto. PAJAK PENGHASILAN A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google