PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN)

Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN)"— Transcript presentasi:

1 PAJAK PENGHASILAN (TERAPAN)
Arif Budiarto

2 PAJAK PENGHASILAN A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK 1 1

3 1 orang 1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN 1 orang 1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

4 Kewajiban NPWP = PPh NPWP UNDANG SUBJEK PAJAK OP > PTKP WAJIB PAJAK
USAHA / KEGIATAN PEK. BEBAS SUBJEK PAJAK WAJIB PAJAK Orang Pribadi Badan Ya NON - USAHA NON - PEK. BEBAS OP > PTKP

5 PTKP 2006 Diri WP 13.200.000 Status kawin 1.200.000
Istri – Penghasilan digabungkan dg penghasilan suami Tanggungan

6 No Status PTKP 2006 1 TK/0 13,200,000 2 TK/1 14,400,000 3 TK/2 15,600,000 4 TK/3 16,800,000 5 K/0 6 K/1 7 K/2 8 K/3 18,000,000 9 K/I/0 27,600,000 10 K/I/1 28,800,000 11 K/I/2 30,000,000 12 K/I/3 31,200,000

7 SUMBER PENGHASILAN KELOMPOK PEKERJAAN USAHA & KEGIATAN MODAL LAIN-LAIN
HUBUNGAN KERJA HARTA GERAK PEKERJAAN BEBAS HARTA TAK GERAK Contoh: Pengacara, Akuntan, Dokter, Arsitek, Konsultan, Notaris

8 WP yg melakukan usaha / pekerjaan bebas
Jenis SPT Tahunan ORANG PRIBADI BADAN 1771 1770 S (sederhana) 1770 WP yg menerima : ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri, bukan Objek WP yg melakukan usaha / pekerjaan bebas WP Badan

9 PPh ORANG PRIBADI WP orang pribadi menerima ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri, bukan Objek  SPT 1770 S WP orang pribadi lainnya  SPT 1770

10 DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI
WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S PENGHASILAN WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi) PEKERJAAN DARI SATU PEMBERI KERJA Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek Penjualan Saham di Bursa Efek Hadiah Undian Dll (akan disampaikan kemudian) 1 DIKENAKAN PPh FINAL 2 Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja Penghasilan anak dari pekerjaan DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI 3 Bantuan/sumbangan/hibah Warisan Bagian laba anggota CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa BUKAN OBJEK 4

11 WP sebagai Karyawan Tetap
Dikenakan PPh Pasal 21, Rincian terdapat pada 1721 A1  2006  

12 Lanjutan …..        

13 bertingkat bila > 25 jt
1770 S : PPh Final No Sumber/jenis Penghasilan Tarif Pajak 1 Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI 20% 2 Bunga/diskonto obligasi di bursa efek 3 Penjualan saham di bursa efek 0,1% 4 Hadiah undian 25% 5 Pesangon, THT/Tebusan pensiun bertingkat bila > 25 jt 6 Honorarium atas beban APBN/APBD 15% 7 Pengalihan hak atas Tanah/Bangunan 5% 8 Bangunan yg diterima d/r BGS(BOT) 9 Sewa Tanah/Bangunan 10% pesangon

14 Penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri
Penghasilan istri (karyawati) bila diperoleh hanya dari 1 pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya (tidak digabung dengan penghasilan suamin) Penghasilan anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa (tidak digabung dengan orang tuanya) Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Hubungan istimewa : hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

15 CONTOH KASUS Tuan Badri, direktur PT. Maxima Consultindo, pada tahun 2006 sesuai formulir 1721-A1 dari perusahaannya mempunyai penghasilan sebesar Rp ,00. Ia sudah menikah dengan Shinta (35 tahun) dan sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Januari Shinta tidak bekerja. Pada tanggal 21 April 2006, Shinta memperoleh hadiah undian sebuah sepeda motor dengan harga Rp ,00.

16 WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 PENGHASILAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS
DIKENAKAN PPh FINAL 1 5 PEKERJAAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI 2 6 PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA BUKAN OBJEK 3 7 PENGHASILAN LUAR NEGERI 4

17 1770 : WP – USAHA / PEKERJAAN BEBAS
OMSET SETAHUN < 1,8 milyar ≥ 1,8 milyar Boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (%) Wajib menyelenggarakan pembukuan (akuntansi) DAGANG USAHA INDUSTRI JASA Pengacara Arsitek Dokter Akuntan Konsultan Notaris Aktuaris Penilai PEKERJAAN BEBAS

18 Ibu kota propinsi lainnya
Contoh besarnya norma Jenis Usaha Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, & Pontianak Ibu kota propinsi lainnya Daerah lainnya Industri kecap, tauco, tempe, oncom, tahu, dan tempe, oncom, tahu, dan pengolahan kedele/kacang-kacangan lainnya. 15 12,5 10 Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warunglangsam. 30 25 20 Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. Rumah makan dan minum. Notaris 55 50 Dokter. 45 42,5 40 KEP- 536 /PJ./2000

19 1770 : WP – PEKERJAAN Karyawan Tetap (satu atau lebih pemberi kerja)
Pegawai Tidak Tetap Penerima Upah Penerima Honorarium dll

20 1770 : WP – Penghasilan DN lainnya
Bunga (selain bunga deposito, tabungan, giro) Dividen Royalti Sewa Penghargaan & Hadiah (tidak dg undian) Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta Lain-lain

21 1770 : WP – Penghasilan Luar Negeri
Seluruh penghasilan dari LN Kerugian dari LN tidak boleh diperhitungkan (kompensasi horisontal) dengan penghasilan lainnya

22 Bertingkat bila > 25 jt
1770 : WP - PPh Final No Sumber/jenis Penghasilan Tarif Pajak 1 Bunga deposito, tabungan, & diskonto SBI 20% 2 Bunga/diskonto obligasi di bursa efek 3 Penjualan saham di bursa efek 0,1% 4 Hadiah undian 25% 5 Pesangon, THT/Tebusan pensiun Bertingkat bila > 25 jt 6 Honorarium atas beban APBN/APBD 15% 7 Pengalihan hak atas Tanah/Bangunan 5% 8 Bangunan yg diterima d/r BGS(BOT) 9 Sewa Tanah/Bangunan 10% 10 Usaha Jasa Konstruksi 2%, 4%, 4% 11 Penyalur/dealer/agen BBM 0,30% 12 Penyalur/distributor rokok 0,15%

23 1770 : WP - PPh Tersendiri 1770 : WP – Bukan Objek
Sama dengan di 1770 S 1770 : WP – Bukan Objek Sama dengan di 1770 S

24 CONTOH KASUS Tuan Badri, direktur PT. Maxima Consultindo, pada tahun 2006 sesuai formulir 1721-A1 dari perusahaannya mempunyai penghasilan sebesar Rp ,00. Ia sudah menikah dengan Shinta (35 tahun) dan sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 10 Januari Shinta mempunyai sebuah minimarket dengan omset setahun Rp ,00. Untuk menghitung pajak ia memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang besarnya ditetapkan 20%. Selama tahun 2006 sudah membayar angsuran/PPh pasal 25 Rp ,00 tiap bulan Pada tanggal 21 April 2006, Shinta memperoleh hadiah undian sebuah sepeda motor dengan harga Rp ,00.

25 PPh BADAN Seluruh WP Badan pelaporan pajaknya diperlakukan sama
 SPT 1771 Wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menyusun Laporan Keuangan di akhir tahun (minimal Neraca & Laporan Laba Rugi) Wajib melampirkan penghitungan penyusutan aktiva tetap

26 PENGERTIAN BADAN: sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana

27 Praktek akuntansi yang lazim
Sumber Dokumen Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Laporan Keuangan Neraca PSAK Praktek akuntansi yang lazim Laporan Laba/Rugi Rekonsiliasi Fiskal Penyesuaian Positif Penyesuaian Negatif UU Perpajakan Laba (Rugi) Fiskal Laba xxx Kompensasi ( xxx ) Penghasilan Kena Pajak xxx PPh Terutang: xxx (10%, 15%, 30%)

28 Laba Kena Pajak Pendapatan menurut Akuntansi
Bukan Pendapatan menurut Akuntansi Objek Pajak – PPh Final Objek Pajak – PPh Tidak Final Biaya menurut Akuntansi Bukan Biaya menurut Akuntansi Biaya berkaitan dg Laba Kena Pajak PPh

29 Bukan Objek Pajak PPh FINAL Pendapatan Komersial OBJEK PAJAK Bukan Pendapatan Komersial PPh UMUM Ada penghitungan kembali di SPT Tahunan

30 OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan Laba usaha Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg penggantian saham/penyertaan modal; 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota; 3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan 16 16

31 OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang Deviden, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dgn PP Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing 16 16

32 OBJEK PAJAK tambahan kekayaan neto yg berasal dari
Pasal 4 ayat (1) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak. 16 16

33 PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL
PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2) - Bunga deposito/tabungan - Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek - Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan - Penghasilan tertentu lainnya PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 14 14

34 TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3) BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU WARISAN HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA 16 16

35 TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3) DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN YANG DIDIRIKAN/BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DEVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DEVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB IURAN YG DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DAN PENGHASILAN DANA PENSIUN TSB DARI MODAL YG DITANAMKAN DLM BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN MENKEU BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI BADAN USAHA YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM (CV, Persekutuan, dll) BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA SELAMA 5 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN/PEMBERIAN IZIN USAHA 17 17

36 TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3) PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA 17 17

37 BIAYA-BIAYA YANG BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 6 ayat (1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Penyusutan dan amortisasi Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; Kerugian karena selisih kurs mata uang asing; Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN & PPnBM 23 23

38 PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA Pasal 6 ayat (1) huruf h BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK, TERMASUK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SYARAT 1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL; 2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS; 3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN 4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 24 24

39 Yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus adalah:
a. Penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau b. Penerbitan khusus Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS); atau c. Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.

40 PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1) PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI - DI DAERAH TERTENTU DAN - YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU 34 34

41 PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1) JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN / SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b KECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEG WP ORANG PRIBADI PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMIILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH PAJAK PENGHASILAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN 35 35

42 PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PP NO.138 TAHUN 2000 BIAYA 3M UNTUK PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAL BIAYA 3M UNTUK PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL BIAYA 3M PENGHASILAN YG PAJAK DIHITUNG DG NORMA PPh DITANGGUNG PERUSAHAAN KERUGIAN HARTA / HUTANG YG TIDAK DIMILIKI & DIGUNAKAN UNTUK 3M OBJEK PAJAK 35 35

43 KOMPENSASI KERUGIAN Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994
KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN, DI DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA 10 TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN DIBERIKAN PALING LAMA 8 TAHUN 25 25

44 CONTOH KOMPENSASI KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TA HUN RUPIAH TH. 1999 (Rupiah) TH. 2000 TH. 2001 TH. 2002 TH. 2003 (Tahun Pajak ini) RUPIAH *) TH. 2004 (Tahun Berjalan) RUPIAH **) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ( ) ( ) ( ) ( ) - JUMLAH : Dari tahun 1995 s.d tidak ada keuntungan sehingga tidak ada kompensasi. Tahun 2000 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1995 dapat dikompensasi. Tahun 2001 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1996 dapat dikompensasi. Tahun 2003 ada keuntungan sehingga kerugian mulai 1998 dapat dikompensasi. Sisa kerugian tahun 1998 Rp di tahun 2004 tidak dapat dikompensasi lagi.

45 PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEKALIGUS Pasal 9 ayat (2)
PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI 37

46 PADA AKHIR MASA MANFAATDISUSUTKAN
PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7) HARTA BERWUJUD BANGUNAN SELAIN BANGUNAN USAHA TERTENTU METODE SALDO MENURUN PADA AKHIR MASA MANFAATDISUSUTKAN SEKALIGUS METODE GARIS LURUS DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI 42 43

47 PADA BULAN PENGELUARAN
SAAT MULAI PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5) PADA BULAN HARTA MULAI DIGUNAKAN/ MENGHASILKAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK PADA BULAN PENGELUARAN KECUALI : HARTA YG MASIH DLM PROSES PENGERJAAN, PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA SESUAI PASAL 19 NILAI SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA 43 44

48 MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN
Pasal 11 ayat (6) dan (7) KEL. HARTA MASA TARIF PENYUSUTAN BERWUJUD MANFAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN 1. BUKAN BANGUNAN - KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4 4 THN % % 8 THN ,5 % % 16 THN ,25 % ,5 % 20 THN % % 2. BANGUNAN PERMANEN THN % TDK PERMANEN THN % PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD DITETAPKAN DENGAN KMK 44 45

49 PENGALIHAN HARTA BERWUJUD
Pasal 11 ayat (8) dan (9) PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d ATAU PENARIKAN HARTA KARENA SEBAB LAINNYA JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN ASURANSI DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN JUMLAH NILAI SISA BUKU DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN ATAU PENARIKAN HARTA KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA KARENA PENGGANTIAN ASURANSI YG JUMLAHNYA BARU DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK 45 46

50 AMORTISASI METODE METODE SALDO GARIS LURUS MENURUN Pasal 11A ayat (1)
PADA AKHIR MASA MANFAAT DIAMORTISASI SEKALIGUS (CLOSED ENDED) 47 48

51 MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI
Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6) KELOMPOK MASA TARIF AMORTISASI HARTA TAK MANFAAT BERWUJUD GARIS LURUS SALDO MENURUN - KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4 4 THN % % 8 THN ,5 % % 16 THN ,25 % ,5 % 20 THN % % TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA ATAU DIBEBANKAN SEKALIGUS PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN 1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS METODE SATUAN PRODUKSI 1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA METODE SATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20 % SETAHUN PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIL YANG MASA MANFAAT > 1 TAHUN TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA 48 49

52 Perlakuan Khusus Penyusutan Fiskal
Aktiva perusahaan yang merupakan fasilitas bagi karyawan Bus Karyawan Biaya Perolehan Kelompok 2 Biaya Perawatan dan BBM Dibebankan seluruhnya 50% Biaya Perolehan Sedan dan sejenisnya Kelompok 2 50% Biaya Perawatan dan BBM Dibebankan 50% Biaya Perolehan Telepon Selular Kelompok 1 50% Biaya Pulsa dan Perbaikan Dibebankan

53 Perlakuan Khusus Amortisasi Fiskal
Harga Perolehan Biaya Up-grade Software Komputer Termasuk Komputernya Terpisah Aplikasi Umum Khusus Kelompok 1 Dibebankan Menambah NSBF Untuk Pertama kali Biaya untuk memperoleh TANAH Di kapitalisasi Biaya Perpanjangan HGB, HGU dan Hak Pakai atas TANAH Diamortisasikan selama jangka waktu tersebut

54 Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman
Dapat dibebankan Sepanjang berhubungan dengan biaya untuk 3 M penghasilan (obyek PPh non-final) Kecuali Bunga tersebut dikapitalisasi, pada : - pembelian saham - pembelian tanah (real estate) - masa konstruksi

55 Apabila WP juga mempunyai deposito atau tabungan
Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman Apabila WP juga mempunyai deposito atau tabungan Rata-rata Pinjaman = < Rata-rata Dep/Tab Rata-rata Pinjaman > Rata-rata Dep/Tab Bunga tidak boleh dibebankan Bunga dibebankan atas selisih lebih rata-rata pinjaman Bunga dapat dibebankan seluruhnya dalam hal : - dana pinjaman ditempatkan dalam rekening giro - ketentuan mengharuskan dana pinjaman ditempatkan di dep/tab saldo dep/tab dananya berasal dari tambahan modal/sisa laba Bunga yg diperkenankan: (Rata2 Pinjaman – Rata2 Deposito) Rata2 Pinjaman X Bunga Pinjaman

56 BIAYA ENTERTAINMENT SE-27/PJ.22/1986
Dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat: Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha. No Tanggal Jenis Entertainment Nama Tempat Alamat Jumlah Relasi Posisi Perusahaan Usaha 1. 2.

57 Penyisihan/Cadangan : BANK
Bagi Bank Umum (lihat KMK No 68/KMK.04/1999), cadangan kerugian : 1% dari jumlah kredit lancar 5% dari jumlah kredit dalam perhatian khusus 15% dari jumlah kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan 50% dari jumlah kredit diragukan setelah dikurangi nilai agunan 100% dari jumlah kredit macet setelah dikurangi nilai agunan Bagi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR (KMK No.204/KMK.04/2000), cadangan kerugian : 0,5% dari jumlah kredit lancar 3% dari jumlah kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan 50% dari jumlah kredit diragukan setelah dikurangi nilai agunan 100% dari jumlah nilai kredit macet setelah dikurangi nilai agunan Nilai agunan yang dikurangkan setinggi-tingginya : seluruh nilai agunan yang bersifat lancar. agunan lain yang tidak lancar ditetapkan sebesar 75% dari nilai agunan atau berdasarkan penilaian perusahaan penilai.

58 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006
Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 Sumbangan meliputi uang dan/atau barang Sumbangan harus ditampung, disalurkan, dan/atau dikelola oleh instansi Pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Departemen Keuangan, serta pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan organisasi sosial dan/atau keagamaan. Sumbangan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diuji kebenarannya.

59 TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat 1 (b), (2), (3) dan (7) TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DN LAPISAN PKP TARIF PAJAK - S/D Rp , % - DI ATAS Rp , % S/D Rp ,00 - DI ATAS Rp , % LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN : Tarif tertinggi diturunkan menjadi paling rendahnya 25 % Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu , sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi 60 61

60 TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (4) UNTUK KEPERLUAN PENERAPAN TARIF PAJAK JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM RIBUAN RUPIAH PENUH Contoh:   60 61

61 PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24) PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25) MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL - DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN 67 69

62 LANGKAH MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN
IDENTIFIKASI PENGHASILAN IDENTIFIKASI BIAYA IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN IDENTIFIKASI PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

63 IDENTIFIKASI PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 1 (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA UMUM) PASAL 4 AYAT 2 (PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL) PASAL 4 AYAT 3 (PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK)

64 IDENTIFIKASI BIAYA DEDUCTIBLE EXPENSES (PASAL 6 UU PPh)
Biaya yang dapat dikurangkan NON DEDUCTIBLE EXPENSES (PASAL 9 UU PPh) Biaya yang TIDAK dapat dikurangkan

65 IDENTIFIKASI KERUGIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
KERUGIAN YANG DIKOMPENSASIKAN TIDAK BOLEH MELEBIHI LIMA TAHUN KOMPENSASI SESUAI SURAT KETETAPAN PAJAK YANG DITERBITKAN KPP (dalam hal sudah dilakukan pemeriksaan) KOMPENSASI RUGI SESUAI SPT TAHUNAN TAHUN YANG MENYATAKAN KERUGIAN (bila belum dilakukan pemeriksaan)

66 IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 24 IDENTIFIKASI PPh YANG TELAH DIBAYAR SENDIRI PPh Pasal 25 Pokok STP PPh Pasal 25 (baik sudah atau belum dibayar) Fiskal Luar Negeri PPh atas pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (utk WP Badan)

67 KOMERSIAL vs FISKAL Penghasilan Biaya Laba UNSUR LAPORAN RUGI LABA
KOREKSI FISKAL Penghasilan Obyek Pajak Dikenakan PPh Final Non Obyek Pajak Dikenakan PPh Final Biaya Deductible Non Deductible Laba Laba Komersial Laba Fiskal

68 KOREKSI FISKAL BIAYA PERUSAHAAN

69 Contoh Kasus

70 PSAK 46 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PENYAJIAN/PERLAKUAN TERHADAP ADANYA BEDA WAKTU ANTARA AKUNTANSI DENGAN PERATURAN PAJAK Penyajian & Penghitungan Pajak Tangguhan: Pendekatan Akun Neraca Pendekatan Akun Laba Rugi

71

72 Untuk tahun pertama pembentukan pajak tangguhan:
APT, kredit  Penghasilan Pajak Tangguhan KPT, debet  Beban Pajak Tangguhan

73 Untuk tahun pertama pembentukan pajak tangguhan:
Penghasilan Pajak Tangguhan, debet  APT Beban Pajak Tangguhan, debet  KPT

74