RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

Presentasi berjudul: "RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMK"— Transcript presentasi:

1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
Oleh : Kokom Komariah

2 RENCANA STRATEGIS 2005 - 2009 DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (Sumber: Dr. Joko Sutrisno

3 Tren, Isu dan Kebutuhan Pengembangan Pendidikan Kejuruan Nasional dan Internasional
Memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan kerja dan berbagai respon yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan adalah sebagai berikut. Pengembangan sekolah kejuruan berstandar internasional Pengembangan dan pemberdayaan ICT Seamless Education Pengembangan partisipasi industri di sekolah kejuruan Pengembangan kompetensi kunci Pengembangan kewirausahaan Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Peningkatan good governance dan akuntabilitas Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan Perbaikan dan perawatan sarana pendidikan kejuruan Pengembangan standar kompetensi

4 Pertumbuhan Ekonomi PDB Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 700000 1. Pertanian 600000 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 500000 4. Listrik, Gas dan Air 400000 Minum 5. Bangunan / 300000 Construction 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 200000 7. Pengangkutan dan Komunikasi 100000 8. Keuangan 9. Jasa-jasa / Services 2000 2001 2002 2003 2004 Sumber : DATA BPS 2004

5 Pertumbuhan Industri Manufaktur Indonesia
Sumber : DATA BPS 2004

6 Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja, Pekerja, dan Pengangguran Terbuka
Str Angkatan Kerja Str Pekerja Str Pengangguran Tbk Juta % SD ke bawah 59.05 58.60 55.84 60.93 3.22 35.27 SMP 17.49 17.36 15.34 16.74 2.15 23.55 SMU 12.21 12.12 10.07 10.99 2.14 23.44 SMK 7.12 7.07 6.02 6.57 1.11 12.16 Dip/Akademi 2.21 2.19 1.96 0.25 2.74 Universitas 2.69 2.67 2.42 2.64 0.26 2.85 Jumlah 100.77 100.00 91.65 9.13 Sumber : DATA BPS 2004 Sumber : DATA BPS 2004

7 Proyeksi Penduduk Indonesia Usia Produktif Dua Dekade Ke depan
Sumber : ADB, 2001

8 Pertumbuhan Pasar Kerja
Distribusi Dan Perkembangan Pekerja Di Indonesia Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 45,000,000 40,000,000 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,Peternakan dan Perikanan 35,000,000 Pertambangan & Galian 30,000,000 Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Minum 25,000,000 Bangunan 20,000,000 Perdagangan, Hotel dan Restoran Transpor & Komunikasi 15,000,000 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 10,000,000 Jasa Kemasyarakatan & Lain-lain 5,000,000 1971 1980 1993 2003 Sumber : Susenas, 2003

9 Penyediaan Tenaga Kerja yang Berkualitas (1)
Perkembangan Jumlah Siswa SMK Sesuai Kelompok Bidang Studi No Kelompok Bidang Studi Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 1 Teknologi dan Industri 947,629 993,457 1,033,040 1,090,612 1,229,933 2 Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan 38,679 40,549 42,165 65,437 91,611 3 Bisnis dan Manajemen 773,575 810,986 843,298 828,865 755,794 4 Pariwisata dan Perhotelan 132,314 138,713 144,240 149,233 156,695 5 Lainnya (Kesenian, Pertambangan, Kesehatan, Sosial, dll) 40,873 42,850 44,557 46,099 48,404 TOTAL 1,933,937 2,027,464 2,108,245 2,181,224 2,290,285 Sumber : Balitbang, Depdiknas 2004

10 Penyediaan Tenaga Kerja yang Berkualitas (2)
Perkembangan Jumlah Siswa SMK Sesuai Kelompok Bidang Studi - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2000 2001 2002 2003 2004 Teknologi dan Industri Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan Bisnis dan Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Lainnya (Kesenian, Pertambangan, Kesehatan, Sosial, dll) TOTAL Sumber : Balitbang, Depdiknas 2004

11 Investasi Nasional dan Internasional
Rencana Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) yang disetujui Pemerintah Menurut Sektor (Miliar Rupiah) 90000 80000 Pertanian 70000 Pertambanagan / Minning 60000 Industri / Manufacturing 50000 40000 Listrik, Perdagangan & Jasa 30000 Electricity, Trade, and Services 20000 Lainnya / Others 10000 2000 2001 2002 2003 2004

12 Pengeluaran Publik untuk Kesehatan dan Pendidikan terhadap GNP (%), 1996-1998
* Sumber: Indonesia Human Development Report 2001, UNDP

13 Persentase Anggaran Pendidikan Nasional Terhadap APBN

14 Kondisi Sarana dan Prasarana SMK
Utilitas Peralatan Anggaran Maintenance Utilitas Kesenjangan Anggaran Maintenance Anggaran Rutin Waktu

15

16

17

18 Visi Pembinaan SMK Terwujudnya SMK bertaraf internasional, menghasilkan tamatan yang memiliki jati diri bangsa, mampu mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global

19 Misi Pembinaan SMK Untuk Mewujudkan Visi Direktorat PSMK
Meningkatkan Profesionalisme dan Good Governance SMK sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan (8 SNP) Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Potensi Lokal menjadi Keunggulan Komparatif Memberdayakan SMK untuk Mengembangkan Kerjasama dengan Industri, PPPG, LPMP, dan Berbagai Lembaga Terkait Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Kejuruan yang Bermutu

20 Milestone PSMK (1)

21 Milestone PSMK (2)

22 Milestone PSMK (3)

23 Milestone PSMK (4)

24 Nilai-nilai (untuk mengimplementasikan visi misi)
Transparan, akuntabel, dan partisipatif Produktif, kreatif, inovatif, dan bermutu Cost effectiveness dan cost benefit Adil, baik, dan benar Wawasan kebangsaan Wawasan lingkungan Orientasi pasar

25 Tujuan Strategis 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional (1) Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan kejuruan Menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan sistem evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi SMK Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan standar nasional dan internasional Pengembangan relevansi sekolah menengah kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global Mengkoordinasikan pemenuhan jumlah, mutu, dan distribusi guru kejuruan Melakukan bimbingan teknis kepada SMK

26 Tujuan Strategis 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional (2) Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tamatan SMK Mendorong implementasi merit system untuk meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan guru Meningkatkan peran serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan SMK Melengkapi, meningkatkan, dan memelihara sarana dan prasarana SMK Meningkatkan sistem manajemen mutu di SMK Meningkatkan kreativitas dan inovasi di lingkungan SMK Meningkatkan SMK sebagai learning organisation

27 Tujuan Strategis 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional (3) Memfasilitasi SMK dalam peningkatan mutu guru berkualifikasi internasional Mengembangkan SMK sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mengembangkan kewirausahaan di lingkungan SMK Meningkatkan unit produksi di SMK Meningkatkan kerja sama internasional Memfasilitasi penyusunan kurikulum SMK berstandar internasional

28 Tujuan Strategis 2 : Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu
Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membangun SMK Membangun SMK baru bekerja sama dengan pemerintah daerah Meningkatkan peran serta masyarakat berpartisipasi membuka SMK yang terstandar Mengembangkan layanan khusus SMK Mengusahakan model alternatif penyelenggaraan SMK

29 Tujuan Strategis 3 : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance
Meningkatkan capacity building pada semua lini organisasi Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) Membangun brand image dalam meningkatkan citra lembaga Membangun koordinasi, kolaborasi, sinergi, dan networking Mengupayakan penerapan secara konsisten Sistem Manajemen Mutu Mengembangkan sistem kontrol kegiatan dan keuangan melalui monitoring dan evaluasi kinerja (performance audit) secara terprogram dan berkelanjutan Mengembangkan sistem penganggaran yang berorientasi pada program dan skala prioritas Meningkatkan terlaksananya manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, transparan, dan responsif Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan SMK

30 Ukuran Kinerja Kunci Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance

31 Ukuran Kinerja 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK (1)
Rintisan SMK berbasis keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional: 200 SMK Berstandar Internasional dan tersebar di 40% Kab/Kota 300 SMK berbasis keunggulan lokal dan tersebar di 60% Kab/Kota 60 SMK melaksanakan Joint Program dengan institusi Luar Negeri. Prakerin luar negeri siswa per tahun. siswa bersertifikat Internasional 5000 siswa asing Rintisan SMK berstandar nasional 1000 SMK Berstandar Nasional yang berfungsi sebagai TUK/Testing Center dan melaksanakan program Career Center (CC) siswa bersertifikat Nasional Persentase sarana dan prasarana SMK yang layak pakai (75%) Setiap SMK memiliki perpustakaan

32 Ukuran Kinerja 1 : Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK (2)
50 % SMK yang memiliki akses listrik, menerapkan ICT Based Learning Setiap SMK memiliki minimal 1 partner unit usaha Siswa terbaik tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, dan pemenang kompetisi keterampilan diberikan beasiswa Melaksanakan kompetisi siswa tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, Regional dan internasional secara reguler Siswa SMK Meraih 5 Medali Emas Tingkat internasional Semua SMK menerapkan standar isi dan standar kompetensi 70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6,00 Satu buku teks pelajaran per siswa untuk mata pelajaran yang di-UN-kan 40% siswa mempunyai score 400 TOEIC 30 SMK penyelenggara Multi- Entry Multi-Exit berbasis Seamless Education 15. Lulusan SMK 35% bekerja mandiri, 40% mendapat pekerjaan di dalam negeri, 5% bekerja di luar negeri, dan 20% melanjutkan

33 Ukuran Kinerja 2 : Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu
Peningkatan daya tampung siswa baru sehingga mencapai 1,35 Juta pada tahun 2009 Peningkatan kapasitas daya tampung antara 25%-100% melalui optimalisasi sumber daya pendidikan yang ada Minimal setiap Kabupaten/Kota melaksanakan 1 SMK inklusi Pendidikan layanan khusus, pada semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah (70%) 75% sarana sekolah memenuhi SNP 100% gedung SMK direhab Membangun 500 Unit Sekolah Baru (USB) BOS di SMK mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM Angka drop-out SMK 5% …(akses)

34 Ukuran Kinerja 3 : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance (1)
Semua SMK melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dengan baik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi memahami dan melaksanakan program dan kebijakan pembinaan SMK 500 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pendidikan pengembangan sistem administrasi dan kepemimpinan 100 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pelatihan manajemen proyek Terselenggaranya audit kinerja internal setahun dua kali Direktorat Pembinaan SMK meraih ISO tahun 2006 200 SMK tersertifikasi ISO Diterapkannya e-government di lingkungan dikmenjur mulai tahun 2006

35 Ukuran Kinerja 3 : Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance (2)
500 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pelatihan TOEFL/TOIEC 500 staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) mengikuti pelatihan ICT sehingga mampu mengoptimasikan fasilitas ICT dengan baik Semua staf Direktorat dan Pembina SMK (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) memahami proses manajemen mutu Peningkatan peran masyarakat industri (MPKN, MPKP dan MPKD) dalam membantu pelaksanaan prakerin dan penyaluran tamatan melalui koordinasi secara reguler Tersusunnya 10 paket promosi Direktorat Pembinaan SMK di media massa, dua paket per tahun Semua SMK memiliki komite sekolah dan berfungsi dengan baik