Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan oleh : Prof. Dr. H. Dulbahri PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN DENGAN MENGGUNAKAN SELL SEDIMEN EKONOMI KESEJAHTERAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh : Prof. Dr. H. Dulbahri PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN DENGAN MENGGUNAKAN SELL SEDIMEN EKONOMI KESEJAHTERAAN."— Transcript presentasi:

1 disampaikan oleh : Prof. Dr. H. Dulbahri PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN DENGAN MENGGUNAKAN SELL SEDIMEN EKONOMI KESEJAHTERAAN DOSEN : Drs. YUDI MURYANTO, MM. KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL

2 Sub Pokok Bahasan : 1. Pengertian Kemitraan 2. Pola-pola Kemitraan

3 DASAR HUKUM KEMITRAAN Dasar hukum penyelenggaraan kemitraan adalah UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Esensi kemitraan ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha koperasi dan UK adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang lemah, bersama-sama dengan UM dan UB.

4 DASAR HUKUM KEMITRAAN Dalam PP No. 44 Tahun 1997, Kemitraan disebutkan tugas-tugas lembaga pendu- kung kemitraan seperti: penyediaan pen- danaan kemitraan, keringanan tingkat bunga kredit kemitraan bagi UK, penjaminan kredit usaha serta dibentuknya lembaga pendukung lain yang menyediakan infor- masi kemitraan, mempersiapkan UK agar siap bermitra, dibentuklah lembaga koordi- nasi kemitraan tingkat pusat dan tingkat wilayah.

5 PROGRAM KEMITRAAN Program kemitraan dimaksudkan adalah kerjasama usaha antara koperasi dan UKM dengan UB yang disertai unsur pembinaan oleh UB kepada mitra binaannya dengan mengikuti prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling meng- untungkan. Dalam kemitraan yang berkembang baik hendaknya tidak ada unsur belas kasih dari UB kepada koperasi dan UKM. Program kemitraan ini selain untuk memberdayakan koperasi dan UKM juga dalam rangka menumbuhkan struktur dunia usaha nasional dan mengembangkan pasar domes- tik serta sekaligus meningkatkan daya saing global.

6 KEMITRAAN USAHA Pengertian kemitraan usaha adalah konsep dan praktik bisnis yang berkembang pesat di dunia saat ini. Istilah yang digunakan macam-macam, ada yang disebut Partnership, ada yang menyebut Business Networking, ada pula yang menyebut strategy alliances. Intinya dua institusi bisnis atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini dari pihak masing-masing akan memperoleh kemanfaatan (sinergi).

7 KAIDAH KEMITRAAN 1. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah / prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. Sinergisme harus merupakan output utama dari suatu kemitraan yang berhasil. 2. Implementasi kemitraan yang berhasil bertumpu pada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dan perseku- tuan untuk menghindari persaingan.

8 KAIDAH KEMITRAAN 3. Kemitraan usaha antara UK, UM dan UB disertai dengan pembinaan dari UM dan UB. Dengan demikian terdapat unsur meningkatkan kemampuan UK dan pemerataan pemanfaatan kesempatan. 4. Usaha tertentu yang dicadangkan kepada kopera- si dan UK, tetapi apabila UK dan koperasi belum mampu menanganinya, maka dapat diusahakan kemitraan dengan UB.

9 KEBIJAKAN KEMITRAAN 1. Kebijakan tentang kemitraan pada dasarnya ditujukan untuk mendorong dan menjamin dilaksanakannya kemitraan yang dipilih oleh para pelaku usaha sebagai salah satu alternatif yang sesuai dengan tujuan usaha mereka. PP No. 44 Tahun 1997 memberikan pedoman baik bagi para pelaku usaha yang bermitra maupun bagi instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan kemitraan. 2. Koordinator pengendalian kemitraan sesuai PP No. 44 Tahun 1997 yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan swasta perlu diaktifkan untuk mendorong tercapainya sasaran dan mencegah terjadinya praktik-praktik kemitraan yang merugikan perekonomian.

10 KEMITRAAN PEL Kemitraan merupakan manifestasi dari kebersamaan atau keterkaitan sumber daya dalam bidang produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, penelitian, rekayasa, alih teknologi, pembiayaan, dan dalam bidang servis

11 PRINSIP KEMITRAAN PEL Guna memperkokoh struktur perekono- mian nasional, salah satu strateginya adalah melalui kemitraan usaha dengan menekankan prinsip saling memerlu- kan, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta adanya keseta- raan diantara pelaku yang bermitra

12 MANFAAT KEMITRAAN  Meningkatkan profit atau sales pihak- pihak yang bermitra.  Memperbaiki pengetahuan situasi pasar.  Memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru.  Meningkatkan pengembangan produk.  Memperbaiki proses produksi.  Memperbaiki kualitas.  Meningkatkan akses terhadap teknologi.

13 BENTUK KEMITRAAN Pola kemitraan dapat bermacam-macam antara lain :  Subkontrak dan vendor dalam manufacturing.  Subkontrak dalam bidang konstruksi, telekomunikasi, dan transportasi.  Joint venture dalam penelitian, pendidikan, produksi, pemasaran dan servis.  Persetujuan lesensi dalam produk, proses dan jasa.  Saluran distribusi.  Persetujuan waralaba dalam usaha restoran dan eceran.  Bantuan manajemen, alih teknologi dan paket servis, misalnya dalam kawasan industri.  Intiplasma yang biasanya dilakukan dalam agroindustri.

14 MENGAPA PERLU BERMITRA  Selama ini setiap komponen pembangun- an lebih sering berjalan sendiri-sendiri, sehingga sering dituding sebagai penyebab kegagalan pembangunan.  Adanya tuntutan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  Semakin tingginya tekanan persaingan akibat globalisasi.

15 SIAPA YANG PERLU BERMITRA 1. Sektor pemerintah  Semua lembaga pemerintah terkait PEL 2. Sektor swasta  Semua pelaku usaha sektor swasta dalam kluster ekonomi dan organisasinya, yaitu industri pengolahan, pedagang besar dan eksportir.  Semua lembaga sektor swasta yang mendukung usaha, misalnya lembaga keuangan. 3. Produsen kecil dan organisasinya 4. Masyarakat madani  Meliputi wakil-wakil masyarakat diluar sektor usaha, yaitu Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga Riset, media, organisasi masyarakat

16 TUJUANNYA 1. Untuk bersama-sama memecahkan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persoalan ekonomi. 2. Untuk mensinergikan peran masing- masing stakeholder menjadi sebuah kekuatan dalam mendorong pemba- ngunan ekonomi lokal.

17 BAGAIMANA CARANYA  Mengumpulkan dan berbagi informasi, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.  Mengembangkan peluang pasar dan memperluas jaringan kerja dan usaha.  Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim usaha yang lebih kondusif.

18 PERANAN PEMERINTAH DAERAH  Kekuasaan di daerah berada di tangan pemda setempat (Kabupaten / Kota)  Pemda mempunyai peranan yang semakin besar dalam proses PEL  Pemda mempunyai komitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat dan kelompok- kelompok masyarakat untuk menentukan cara-cara produksi yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

19 BAGAIMANA MELIBATKAN STAKEHOLDERS Tidak selalu mudah untuk melibatkan seluruh stakeholders untuk aktif dalam kegiatan pembangunan. Segi negatif  Memerlukan banyak waktu dan upaya untuk melibatkan stakeholder dalam perencanaan PEL.  Memerlukan banyak biaya.  Dapat menimbulkan ketegangan akibat perbe- daan kepentingan diantara stakeholders.  Ada kemungkinan stakeholders akan menge- depankan kepentingannya

20 Segi positif. Keuntungan yang diperoleh dari pelibatan stake- holders dapat lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan antara lain :  Stakeholders mempunyai pengetahuan dan pan- dangan yang berbeda akan memperkaya perenca- naan.  Dapat menyumbangkan profesionalisme, dana, dan sumberdaya lainnya.  Kehadiran stakeholders memberikan legitimasi.  Representasi komunitas akan lebih diterima oleh pemerintah daerah.  Mengembangkan upaya-upaya kesukarelawanan.

21 PENGELOLAAN STAKEHOLDERS Agar stakeholders bersedia dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan, maka diperlukan upaya-upaya formal dan informal antara lain :  Libatkan stakeholders dalam kepanitiaan (komite)  Adakan pertemuan reguler.  Mengadakan focus group discustion (FGD)  Penunjukkan contact persons untuk aspek tertentu  Mengembangkan kerjasama antar stakeholders.

22 FORUM KEMITRAAN STAKEHOLDER  Organisasi kemitraan yang beranggotakan pelaku usaha swasta, pemerintah dan unsur masyarakat.  Media dialog untuk merencanakan, melaksanakan dan memecahakan masalah PEL.

23 FORUM KEMITRAAN PEL Wadah kerjasama antara pemerintah, swasta (pengusaha), produsen kecil dan masyarakat madani yang berfungsi sebagai forum dialog dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan pemecahan masalah di bidang ekonomi khususnya pada klaster ekonomi terpilih.

24 KEUNGGULAN FORUM KEMITRAAN PEL 1. Menitikberatkan pada terbangunnya kerja- sama dan sinergi diantara 4 kelompok stakeholder. 2. Mendorong terwujudnya “Good Governance” terutama partisipasi, transparansi dan akuntabel. 3. Fokus pada klaster ekonomi terpilih. 4. Melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan klaster ekonomi terpilih. 5. Kemitraan membutuhkan pengakuan.

25 MANFAAT KEMITRAAN PEL BAGI STAKEHOLDER  Menyediakan mekanisme untuk menggalang dan saling berbagi sumber daya dan kompetensi  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan.  Memastikan tumbuhnya kesadaran yang baik mengenai prioritas, kebutuhan dan peran stakeholder.  Menyediakan jalur-jalur pengaruh untuk mempengaruhi agenda kebijakan.  Mengelola konflik menjadi kerjasama.

26 APA YANG HARUS DILAKUKAN  Mendirikan forum kemitraan termasuk merumuskan tugas dan fungsi kemitraan  Membuat rencana kerja strategi pengem- bangan ekonomi kota.  Melakukan monitoring thd pelaksanaan.  Mendapatkan surat pengakuan kemitraan dari Bupati / Walikota

27 KEPENGURUSAN KEMITRAAN 1. Semua sektor seharusnya terwakili dalam kepengurusan. 2. Pengurus terdiri dari satu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan tim kerja. 3. Pertemuan sebaiknya dilakukan setiap bulan. 4. Setiap pertemuan harus memiliki agenda yang jelas dan hasil risalah pertemuan.

28 TUGAS DAN FUNGSI KEMITRAAN 1. Memperluas pasar klaster terpilih. 2. Memperluas kegiatan ekonomi klaster terpilih untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. 3. Membantu pemerintah menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal. 4. Memfasilitasi kemitraan antara usaha kecil dan besar. 5. Memobilisasi sumber daya dan dana untuk memenuhi permintaan pasar. 6. Meningkatkan kapasitas stakeholder. 7. Melobi pemerintah untuk perubahan kebijakan.

29 KEMITRAAN YANG BERHASIL  Kemitraan harus memiliki fungsi yang jelas dan mampu men- jalankan fungsi tsb dengan baik.  Kemitraan akan berfungsi jika setiap stakeholders dapat duduk setara dan memiliki kekuatan yang sama.  Komitmen yang kuat dan konsisten untuk secara bersama- sama memecahkan permasalahannya dalam upaya mengem- bangkan ekonomi lokal dan tidak mengedepankan kepenting- an kelompoknya.  Pemberdayaan semua komponen stakeholders.  Kemitraan harus memperoleh pengakuan dari seluruh stakeholders.  Diperlukan sikap keterbukaan dan saling menghargai diantara stakeholders yang menjadi anggota forum kemitraan.

30 TERIMA KASIH


Download ppt "Disampaikan oleh : Prof. Dr. H. Dulbahri PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN DENGAN MENGGUNAKAN SELL SEDIMEN EKONOMI KESEJAHTERAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google