Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Beras Nasional dalam Tugas Publik BULOG

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Beras Nasional dalam Tugas Publik BULOG"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Beras Nasional dalam Tugas Publik BULOG
Stabilisasi Harga Pendistribusian Raskin Pengadaan gabah/beras untuk menjaga Harga dasar Stock Nasional Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

2 Stabilisasi Harga (beras)
Menstabilkan harga untuk umum tanpa targeting, sehingga semua orang menerima manfaatnya Berperan untuk menekan inflasi dan stabilitas ekonomi makro Sebagai wage goods, sehingga mendorong labor intensive industries Intervensi ke pasar apabila harga (beras) telah melewati tingkat yang dapat ditolerir Intervensi tersebut semakin penting manakala harga beras di pasar dunia selalu dalam keadaan tidak stabil Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

3 Program Raskin Merupakan program perlindungan sosial
Merupakan program yang mampu melindungi masyarakat yang tidak memiliki akkses terhadap pangan Nama program menunjukkan “self targeting” Masyarakat miskin 40% pengeluaran rumah tangga untuk membeli beras Dengan beras 20 kg/KK, penerima manfaat bisa mencukupi 40-60% kebutuhan pangan keluarganya Harga beras Rp ,-/kg terjangkau oleh keluarga miskin. Bukan merupakan program pemberdayaan, tetapi dapat memperkuat terhadap program-program pemberdayaan, manakala kebutuhan energi dan protein masyarakat terpenuhi Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

4 Pengadaan gabah/beras untuk menjaga HD
Petani padi diperkirakan mencapai 20 juta RT (30% RT di Indonesia) 65% panen terjadi bulan Pebruari – Mei, kemungkinan harga gabah jatuh Harga gabah jatuh disebabkan karena harga gabah inelastis, kapasitas gudang terbatas, musim panen terlalu basah, infrastruktur pengeringan terbatas HD gabah/beras adalah perlindungan terhadap produsen padi HD gabah/beras menjadi harga rujukan bagi pedagang, penggilingan Pengadaan Bulog setiap tahun rata-rata 6% dari totap produksi Kebijakan HD bukan satu-satunya untuk meningkatkan insentif petani Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

5 Stock Pangan Nasional Tidak ada satu negara dapat mencapai food security yang berkelanjutan, apabila hanya bersandar pada produksi pangan DN atau tergantung seluruhnya dari impor FAO memperhitungkan stock penyangga + 3 bulan untuk Indonesia Kegunaan stock pangan nasional untuk operasional, stabilisasi harga dan surplus stock apabila melebihi jumlah kebutuhan Stock pangan nasional membutuhkan biaya (perawatan, bunga bank, resiko susut) Manajemen stock nasional harus ditangani terpusat, walaupun stocknya tersebar Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

6 Tujuan Program Raskin Untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga Untuk mengatasi kekurangan gizi makro masyarakat dan mencegah terjadinya penurunan konsumsi energi dan protein melalui komoditi beras Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

7 Sasaran Program Raskin
Terbantunya dan terbukanya akses pangan keluarga miskin dengan bahan pangan pokok beras pada tingkat harga bersubsidi ditempat dan jumlah yang telah ditentukan Terpeliharanya tingkat konsumsi energi dan protein keluarga miskin penerima manfaat Raskin (PKPS-BBM Bidang Pangan) Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

8 MEKANISME PELAYANAN DISTRIBUSI RASKIN dan PKPS-BBM BIDANG PANGAN
SAT- GAS RAS- KIN PELAK- SANA DISTRI- BUSI PENE-RIMA MAN- FAAT DOLOG/ SUB- DOLOG PEMDA PEMDA MENGAJUKAN SURAT PERMINTAAN ALOKASI, MENYEBUTKAN JUMLAH KK PENERIMA MANFAAT dan JUMLAH KEBUTUHAN BERAS. PELAYANAN PENJUALAN BERAS KEPADA PENERIMA MANFAAT ATAS DASAR KARTU RASKIN YANG DIMILIKI PENERIMA MANFAAT DOLOG/SUB- DOLOG MENERBITKAN DO/SPPB KEPADA SATGAS RASKIN. SATGAS RASKIN MENGANGKUT, MEYERAHKAN BERAS dan MENERIMA BAST BERAS DARI PELAKSANA DISTRIBUSI (PEMDA) Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

9 Subsidi Pangan untuk Raskin dalam APBN tahun 1998 – 2003 (dalam juta rupiah)
Tahun OPK/Raskin PPD-PSE/PKPS-BBM Jumlah 1998/ 1999/ Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

10 Jumlah keluarga miskin dan sasaran penerima Raskin tahun 1998 - 2003
Tahun Jumlah Kel Sasaran % tase Miskin *) Raskin 1998/ juta KK 5,5 juta KK 32,35% 1999/ juta KK 12 juta KK 70,59% juta KK 7,5 juta KK 46,88% juta KK 8,7 juta KK 58,00% ,6 juta KK 9,8 juta KK 67,12% ,1 juta 8,2 juta KK 54,30% Ket erangan : *) Kel Pra KS dan KS 1 alasan ekonomi dari BKKBN Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan

11 Realisasi Raskin (OPK) dan PKPS-BBM (PPD-PSE) Tahun 1998 – 2003 (dalam ton)
Tahun OPK/Raskin PPD-PSE/PKPS-BBM Jumlah 1998/ 1999/ 2003*) Catatan : *) laporan s/d 20 Maret 2003 Kebijakan Bulog dalam penanggulangan Kemiskinan


Download ppt "Kebijakan Beras Nasional dalam Tugas Publik BULOG"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google