Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT INFORMASI AKUNTANSI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT INFORMASI AKUNTANSI."— Transcript presentasi:

1 1 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT INFORMASI AKUNTANSI

2 2 DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah No 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 5. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor : PER-21/PB/2005 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2005.

3 3 TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT  Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.  Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.  Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.  Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

4 4 RUANG LINGKUP SAPP Lembaga Tinggi Negara Lembaga-Lembaga Eksekutif Pemda yang sumber dananya dari APBN Tidak termasuk : Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan Negara BUMN/BUMD

5 5 Sistem Akuntansi Pusat SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAPP Menteri Teknis Dokumen Sistem Akuntansi Instansi Laporan Realiasi Anggaran Neraca CALK DITJEN PBN Dokumen Sistem Akuntansi Umum Sistem Akuntansi KUN Laporan Realiasi Anggaran Neraca LAK CALK Laporan Realiasi Anggaran Neraca LAK CALK BPK Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Pusat

6 6 KERANGKA SAI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SAK SABMN

7 7 MEKANISME PELAPORAN SAI KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) LAP.KEUANGAN & LAP.BMN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG – ESELON I (UAPPB-ES1)

8 8 Organisasi Akuntansi Keuangan Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tingkat Eselon 1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

9 9 LAPORAN KEUANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NERACA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Keseluruhan Laporan tersebut disusun pada setiap tingkat unit akuntansi keuangan

10 10  Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.  Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.  Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. LAPORAN KEUANGAN

11 11 REKONSILIASI

12 12 Bagan arus Rekonsiliasi tingkat Satuan Kerja SPMUAKP A DJPBN REKONSILIASI (pasal 9 ayat 5) ADK SPM ADK SPM KPPN ADK Aset ADK Aset INSTANSI VERAPERBE N TIDAK MELAKUKAN SANKSI (PS.36 ayat 1) SP2D SPM &SP2D

13 13 Akhir Bulan Masa Penyampaian Laporan Keuangan 7 Surat Peringatan 5 hari kerja Sanksi MEKANISME SURAT PERINGATAN

14 14 Informasi lebih lanjut kunjungi


Download ppt "1 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT INFORMASI AKUNTANSI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google