Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LAPORAN TENGAH TAHUN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2014 (Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014) By : Litbang Ombudsman RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LAPORAN TENGAH TAHUN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2014 (Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014) By : Litbang Ombudsman RI."— Transcript presentasi:

1 LAPORAN TENGAH TAHUN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2014 (Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014) By : Litbang Ombudsman RI

2 2 Dinamika Jumlah Laporan / Pengaduan Masyarakat kepada Ombudsman RI (Periode Tahun ) BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Catatan : Untuk Periode tahun 2014, Data sampai dengan 30 Juni 2014 Sumber Data : SIMPel Ombudsman RI.

3 3 Dinamika Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Per Bulan selama semester I tahun 2014 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI N : 3021

4 4 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI KLASIFIKASI PELAPOR

5 5 By : Litbang Ombudsman RI CARA PENYAMPAIAN LAPORAN Datang Langsung (52,6%) Surat (27,10%) Telepon (3,8%) Media (11,4%) Facsimile (0,2%) Investigasi Inisatif (2,0%) dan Website (2,9%)

6 6 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR

7 7 JENIS MALADMINISTRASI By : Litbang Ombudsman RI

8 8 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor By : Litbang Ombudsman RI

9 9 Sebaran Prosentase Laporan berdasarkan Provinsi Pelapor By : Litbang Ombudsman RI

10 10 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor By : Litbang Ombudsman RI

11 11 Sebaran Jumlah Laporan berdasarkan Provinsi Terlapor By : Litbang Ombudsman RI

12 12 Jumlah Laporan di Masing-masing Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Selama Periode 1 Jan – 30Juni 2014 By : Litbang Ombudsman RI

13 13 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI STATUS LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG MASUK KE OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (Data SIMPeL Ombudsman RI Periode 1 Jan – 30 juni 2014)

14 14 TABULASI SEBARAN JENIS MALADMINISTRASI By : Litbang Ombudsman RI Kelompok Instansi Dugaan Maladministrasi BerpihakDiskriminasi Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut Penyalahgun aan Wewenang Penyimpang an Prosedur Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa Tidak Kompeten Tidak Memberikan Pelayanan Tidak Patut Baseline1.7%2.0%0.6%28.1%13.6%19.9%5.8%9.0%13.1%6.4% Badan Pertanahan Nasional10.0% %5.1%6.3%3.4%5.5%4.3%1.6% BUMN/BUMD4.0%4.9% 5.8%5.6%5.3%1.7%12.9%17.7%7.8% Dewan Perwakilan Rakyat %0.4%0.2%0.8%- 0.4%0.3% - Instansi Pemerintah / Kementerian -11.5%23.5%9.8% 9.3%11.5%6.6%7.1%8.3% Kejaksaan10.0% -5.9%2.2%1.5%1.7% 2.2%1.0%0.5% Kepolisian26.0%4.9% 19.3%13.4%7.3%10.3%14.0%4.8%10.4% Lembaga Pemerintah Non Kementerian 4.0% %1.2%5.2%0.6%2.6%0.3%1.0% Lembaga Pendidikan Negeri %0.8%2.3% % Lembaga Peradilan8.0%1.6%5.9%6.6%3.4%2.7%1.1%7.7%1.5%1.6% Lembaga/Komisi Negara4.0%1.6%- 1.3%1.7%3.2%0.6%1.5%1.0% Pemerintah Daerah26.0%65.6%41.2%31.1%43.2%47.4%58.0%37.6%55.2%49.2% Perbankan -1.6%5.9%0.7%2.0%1.0%0.6%1.8%0.8%1.6% Perguruan Tinggi Negeri6.0% %2.4%1.8%2.9%0.7%0.5%1.0% Rumah Sakit Pemerintah %0.2%0.3%1.1%0.4%1.0% Tentara Nasional Indonesia %2.0% %0.5% Lain-lain2.0%8.2%11.8%2.4%8.0%6.8%4.0%5.2%4.1%13.5% Total100%

15 15 SEBARAN MALADMINISTRASI DI MASING-MASING KELOMPOK INSTANSI (5 KELOMPOK INSTANSI YANG MENDAPATKAN PENGADUAN TERBANYAK) By : Litbang Ombudsman RI Dugaan Maladministrasi Kelompok Instansi Pemerintah Daerah Kepolisian Instansi Pemerintah / Kementerian Badan Pertanahan Nasional BUMN/BUMD Baseline43.1%12.4%9.0%8.0%7.7% Berpihak1,0%3,5% - 2,1%0,9% Diskriminasi3,1%0,8%2,6% - 1,3% Konflik Kepentingan0,5% - 1,5% - Penundaan Berlarut20,3%43,9%30,5%56,4%21,1% Penyalahgunaan Wewenang13,6%14,7% 8,7%9,9% Penyimpangan Prosedur21,9%11,8%20,6%15,8%13,8% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 7,8%4,8%7,4%2,5%1,3% Tidak Kompeten7,8%10,2%6,6%6,2%15,1% Tidak Memberikan Pelayanan16,7%5,1%10,3%7,1%30,2% Tidak Patut7,3%5,3%5,9%1,2%6,5% Total100%

16 16 SEBARAN INSTANSI TERLAPOR By : Litbang Ombudsman RI Instansi Telapor Kelompok Instansi Terlapor Pemerintah DaerahKepolisianInstansi Pemerintah / KementerianBadan Pertanahan NasionalBUMN/BUMD Badan Pertanahan Nasional % - BUMN/BUMD % Desa2.3% Kantor Pertanahan % - Kantor Wilayah Pertanahan % - Kecamatan2.1% Kelurahan5.1% Kementerian Agama % - - Kementerian Dalam Negeri % - - Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral % - - Kementerian Hukum & HAM % - - Kementerian Kehutanan % - - Kementerian Kelautan & Perikanan % - - Kementerian Kesehatan % - - Kementerian Keuangan % - - Kementerian Komunikasi & Informatika % - - Kementerian Luar Negeri % - - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara % - - Kementerian Negara Koperasi & KUKM % - - Kementerian Negara Lingkungan Hidup % - - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal % - - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara % - - Kementerian Negara Perumahan Rakyat % - - Kementerian Pekerjaan Umum % - - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan % - - Kementerian Pendidikan Nasional % - - Kementerian Perdagangan % - - Kementerian Perhubungan % - - Kementerian Perindustrian % - - Kementerian Pertahanan % - - Kementerian Pertanian % - - Kementerian Sosial % - - Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi % - - Kepolisian Daerah -24.3% Kepolisian Resort -37.2% Kepolisian Resort Kota -17.4% Kepolisian Sektor -17.9% Kepolisian Wilayah -0.8% Kepolisian Wilayah Kota Besar -0.8% Markas Besar Kepolisian RI -1.6% Pemerintah Kabupaten/Kotamadya78.6% Pemerintah Propinsi11.8% Total100.0%

17 17 PEMERINTAHAN DAERAH By : Litbang Ombudsman RI Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor DesaKecamatanKelurahan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Propinsi Baseline 2.30%2.10%5.10%78.60%11.80% Berpihak 6.7%--0.9%1.3% Diskriminasi --1.5%3.3%3.2% Konflik Kepentingan --1.5%0.5%0.6% Penundaan Berlarut 3.3%11.1%16.4%19.8%29.9% Penyalahgunaan Wewenang 16.7%37.0%13.4%14.0%6.5% Penyimpangan Prosedur 20.0%14.8%10.4%22.9%21.4% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa 6.7%18.5%9.0%7.7%5.8% Tidak Kompeten 3.3%-9.0%7.8%9.7% Tidak Memberikan Pelayanan 40.0%14.8%29.9%15.6%14.3% Tidak Patut 3.3%3.7%9.0%7.4%7.1% Total 100%

18 18 KEPOLISIAN By : Litbang Ombudsman RI Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor Kepolisian Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Resort Kota Kepolisian Sektor Kepolisian Wilayah Kepolisian Wilayah Kota Besar Markas Besar Kepolisian RI Baseline 24.3%37.2%17.4%17.9%0.8% 1.6% Berpihak -4.3%3.1%7.5%--- Diskriminasi -1.4%-1.5%--- Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut 38.5%41.7%46.2%52.2%-66.7% Penyalahgunaan Wewenang 15.4%12.9%18.5%14.9%-33.3% Penyimpangan Prosedur 15.4%10.1%12.3%10.4%33.3%-- Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa 6.6%5.0%3.1%3.0%33.3%-- Tidak Kompeten 13.2%10.8%9.2%4.5%--33.3% Tidak Memberikan Pelayanan 6.6%5.0%3.1%4.5%33.3%- Tidak Patut 4.4%8.6%4.6%1.5%--- Total 100%

19 19 BADAN PERTANAHAN NASIONAL By : Litbang Ombudsman RI Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKantor Wilayah Pertanahan Baseline33.2%60.6%6.2% Berpihak2.5%2.1% - Diskriminasi Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut55.0%56.8%60.0% Penyalahgunaan Wewenang8.8%9.6% - Penyimpangan Prosedur17.5%13.7%26.7% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa1.3%2.7%6.7% Tidak Kompeten5.0%7.5% - Tidak Memberikan Pelayanan7.5%6.8%6.7% Tidak Patut2.5%0.7% - Total100%

20 20 INSTANSI PEMERINTAH/KEMENTERIAN By : Litbang Ombudsman RI Instansi TerlaporBaseline Dugaan Maladministrasi Total Berpiha k Diskrimi nasi Konflik Kepenting an Penunda an Berlarut Penyalahguna an Wewenang Penyimpa ngan Prosedur Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa Tidak Kompet en Tidak Memberik an Pelayanan Tidak Patut Kementerian Agama17.3%-2.1%4.3%34.0%8.5%23.4%17.0% 6.4%4.3%100% Kementerian Dalam Negeri4.0%- 54.5%18.2%9.1% 100% Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral0.5% % 100% Kementerian Hukum & HAM12.1%-6.1% 24.2%12.1%18.2%6.1%15.2%12.1%6.1%100% Kementerian Kehutanan5.5%-6.7% 26.7%20.0%13.3% 20.0%6.7%100% Kementerian Kelautan & Perikanan1.5%- 50.0% 100% Kementerian Kesehatan6.3%- 17.6%23.5% 5.9%11.8%17.6% 100% Kementerian Keuangan7.4%- 25.0%15.0%40.0%5.0%10.0% 5.0%100% Kementerian Komunikasi & Informatika1.1%- 66.7% 33.3% 100% Kementerian Luar Negeri0.4% % 100% Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara0.4%-100.0% 100% Kementerian Negara Koperasi & KUKM0.4% % 100% Kementerian Negara Lingkungan Hidup1.1%- 66.7% 33.3% 100% Kementerian Negara PDT0.4% % 100% Kementerian Negara PAN dan RB2.2%- 33.3% 16.7% 100% Kementerian Negara Perumahan Rakyat0.4% % 100% Kementerian Pekerjaan Umum6.6%-5.6% 16.7%11.1%22.2% 11.1%27.8% 100% Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan11.0%- 36.7%13.3%20.0%6.7%3.3%6.7%13.3%100% Kementerian Pendidikan Nasional9.9%-3.7% 33.3%22.2%25.9% 7.4%3.7% 100% Kementerian Perdagangan0.4% % 100% Kementerian Perhubungan4.4%- 8.3% 16.7%33.3%8.3% 16.7%100% Kementerian Perindustrian0.4% % 100% Kementerian Pertahanan1.5%- 50.0% 100% Kementerian Pertanian1.5%- 25.0%50.0% 25.0% 100% Kementerian Sosial0.7% % 100% Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi2.6%- 71.4% 14.3% 100%

21 21 BUMN/BUMD By : Litbang Ombudsman RI Dugaan Maladministrasi Instansi Terlapor BUMN/BUMD Baseline 100.0% Berpihak 0.9% Diskriminasi 1.3% Konflik Kepentingan Penundaan Berlarut 21.1% Penyalahgunaan Wewenang 9.9% Penyimpangan Prosedur 13.8% Permintaan Imbalan Uang. Barang dan Jasa 1.3% Tidak Kompeten 15.1% Tidak Memberikan Pelayanan 30.2% Tidak Patut 6.5% Total 100%

22 22 Sebaran Status Laporan di masing-masing Kantor Ombudsman RI By : Litbang Ombudsman RI Kantor Ombudsman RI Status Laporan Terakhir Total Belum Ada Update Status Laporan Bukan Wewenang Laporan dilimpahka n ke Perwakilan Laporan Ditutup Laporan telah diselesai kan Menunggu Data Tambahan/Lanjutan dari Pelapor Menunggu Tanggapan Terlapor Proses di Administrasi Proses di Anggota Proses di Asisten (Investigasi) Proses di Messenger Tidak Memenuhi Syarat Formil KP. Aceh KP. Bali KP. Banten KP. Bengkulu KP. DI Yogyakarta KP. Gorontalo KP. Jambi KP. Jawa Barat KP. Jawa Tengah KP. Jawa Timur KP. Kalimantan Barat KP. Kalimantan Selatan KP. Kalimantan Tengah KP. Kalimantan Timur KP. Kep. Babel KP. Kepulauan Riau KP. Lampung KP. Maluku KP. Maluku Utara KP. Nusa Tenggara Barat KP. Nusa Tenggara Timur KP. Papua KP. Papua Barat KP. Riau KP. Sulawesi Barat KP. Sulawesi Selatan KP. Sulawesi Tengah KP. Sulawesi Tenggara KP. Sulawesi Utara KP. Sumatera barat KP. Sumatera Selatan KP. Sumatera Utara Ombudsman RI (Jkt) Total

23 By : Litbang Ombudsman RI

24 24 Dinamika Jumlah Laporan / Pengaduan Masyarakat kepada Ombudsman RI (Periode Tahun ) BY: LITBANG OMBUDSMAN RI

25 25 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Dinamika Prosentase Terlapor (Periode Tahun ) INSTANSI TERLAPOR TAHUN Pemerintah Daerah24.4%31.1%35.9%34.8%45.0% Kepolisian23.3%21.2%17.4%17.3%12.9% Lembaga Pengadilan11.8%13.6%9.5%6.8%4.6% Badan Pertanahan Nasional9.7%8.4%8.8%7.9%7.1% Departemen dan Kementerian9.5%7.9%8.2%12.0%10.1% BUMN/BUMD5.9%5.5%5.7%6.3%6.8% Kejaksaan5.5%3.6%4.8%4.2%2.5% TNI1.8%1.4%0.9%0.6% Perbankan1.2%1.3%0.6%1.4%1.3% Lembaga Pemerintah Non Departemen1.1%1.0%1.3%1.8%1.2% Komisi Negara0.6%1.1%0.7%1.6%1.9% DPR0.2% 0.1%0.7%0.5% Perguruan Tinggi Negeri0.2%1.1%0.6% 1.2% Badan Pemeriksa Keuangan0.2%0.0%0.1%0.0%0.1% MA0.0% 1.0%0.0% Lain-lain4.4%2.6%5.2%2.9%4.6%

26 26 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Dinamika Dugaan Maladministrasi (Periode Tahun ) INSTANSI TERLAPOR Tahun Penundaan Berlarut47.9%50.3%42.0%30.3%25.4% Penyalahgunaan Wewenang21.3%17.0%17.6%16.8%13.3% Berpihak8.6%11.0%6.8%2.7%2.5% Penyimpangan Prosedur7.0%7.7%8.7%15.5%18.1% Tidak Kompeten5.7%4.5%5.0%6.2% Permintaan Uang, Barang, & Jasa4.5%4.0%7.4%10.1%9.2% Tidak Memberikan Pelayanan3.3%2.6%8.1%8.9%13.7% Tidak Patut1.7%3.0%2.8%4.1%5.6% Diskriminasi0.0% 1.4%4.4%2.4% Konflik Kepentingan0.0% 0.2%1.0%1.1% Lainnya0.0% 2.6%

27 27 BY: LITBANG OMBUDSMAN RI Dinamika Cara Penyampaian Laporan (Periode Tahun ) INSTANSI TERLAPOR Tahun Surat dan Form Pengaduan 56.4%57.2%51.4%46.9%27.0% Datang 37.3%31.9%21.9%37.3%48.8% Telepon 0.5%1.6%15.4%3.3%5.8% Fax 2.0%0.5%0.0% 0.4% & Website 0.3%6.9%7.1%5.2%3.8% Media dan Investigasi Inisiatif 3.5%1.8%4.1%7.4%14.2%

28 By : Litbang Ombudsman RI


Download ppt "LAPORAN TENGAH TAHUN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2014 (Sumber Data 1 Januari – 30 Juni 2014) By : Litbang Ombudsman RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google