PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF

Presentasi berjudul: "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF"— Transcript presentasi:

1 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF
DALAM UPAYA MENDUKUNG “BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YANG EVIDENCE BASED DI SELURUH INDONESIA”

2 LATAR BELAKANG 1. PENETAPAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI UTAMA ( ”Meningkatnya Sistem Surveilans, monitoring dan Sistem Informasi Kesehatan” ) DAN SEBAGAI SASARAN KE 14 DARI 17 SASARAN PEMBANGUNAN KES ( ”Berfungsinya SIK yang evidence based diseluruh Indonesia” ) 2. PERSEPSI DESENTRALISASI ANTAR DAERAH SANGAT BERAGAM - SEGALA URUSAN MENJADI TG JWB DAERAH - HIRARKHI KEBIJAKAN MILIK KAB/KOTA - TIDAK ADA KEWAJIBAN MEMBERI LAPORAN KEPADA TK YG LEBIH TINGGI

3 LANJUTAN LATAR BELAKANG
3. SHARING INFORMASI ANTAR PIMPINAN KES PUSAT/DAERAH TERSENDAT 4. MEDIA MASSA SERING MENJADI SUMBER INFORMASI PENTING, NAMUN AKURASINYA DIPERTANYAKAN 5. PENANGANAN MASALAH KEBIJAKAN KALAH CEPAT DIBANDING DAMPAK BERITA MEDIA MASSA 6. ADANYA ALOKASI DANA DEKON.

4 " BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YG EVIDENCE BASE DI SELURUH INDONESIA"
KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN (PUSDATIN) DALAM RANGKA PENCAPAIAN STRATEGI UTAMA KE-3 & SASARAN KE-14 " BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YG EVIDENCE BASE DI SELURUH INDONESIA"

5 PADA AKHIR TAHUN 2009 INDIKATOR:
TELAH TERSEDIA & DIMANFAATKANNYA DATA & INFORMASI KESEHATAN YANG AKURAT, TEPAT & CEPAT DENGAN MENDAYAGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN DEPARTEMEN KESEHATAN INDIKATOR: TELAH TERBENTUK DAN DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL JEJARING KOMPUTER DARI SELURUH DINKES KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI & DEPKES

6 Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)
Jejaring Komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) DITJEN BINFAR & ALKES DITJEN BINKESMAS Bank Data DITJEN YANMED Pus datin UPT RS DEPKES SEKJEN (BIRO+PUSAT) ITJEN BADAN2 DITJEN PPM-PL DINKES PROP (Bank Data) RS DINKES KAB/KOTA (Bank Data) DIBANGUN DEPKES TH 2007 Pusk DIBANGUN DAERAH Pusk UPT BAMBANG H

7 PEMANFAATAN UTAMA PERKAYAAN KOMUNIKASI DATA INFORMASI EKSEKUTIF
DISTANCE LEARNING TELE-CONFERENCE WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENT TELE-MEDICINE

8 PEMANFAATAN MINIMAL (2007):
KOMUNIKASI DATA: - BEBERAPA PENYAKIT & MASALAH POTENSIAL KLB, KINERJA KEUANGAN (SAI), DAN SDM STRATEGIS (MIS: TENAGA PTT), - PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL), DAN PERKEMBANGAN DESA SIAGA INFORMASI EKSEKUTIF: KONSULTASI DINKES KAB/KOTA TTG MASALAH-2 MENDESAK DAN UMPAN-BALIK DINKES PROP/DEPKES 3. UJI-COBA DISTANCE LEARNING

9 PEMANFAATAN OPTIMAL (2008 DST):
KOMUNIKASI DATA: SEMUA DATA ESENSIAL YG DIPERLUKAN UNTUK MANAJEMEN KESEHATAN, PERKEMBANGAN PELAKS.SPM & PERKEMBANGAN DESA SIAGA INFORMASI EKSEKUTIF 3. DISTANCE LEARNING 4. TELECONFERENCE (ANTAR PEJABAT PUSAT, ANTARA PEJABAT PUSAT DG DAERAH) 5. UJI-COBA PEMANFAATAN MAKSIMAL, SEPERTI: A.WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENT B.TELE-MEDICINE

10 I N F O R M A S I E K S E K U T I F

11 INFORMASI EKSEKUTIF Info Eksekutif adalah sarana tukar menukar informasi antar pimpinan kesehatan pusat dan daerah dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dalam pelak-sanaan pembangunan kesehatan secara cepat dan tepat

12 Landasan Hukum Dalam Penerapan Informasi Eksekutif
a. UU No. 32 Tahun 2004 Ttg “Pemerintahan Daerah” b. PP. No. 56 Tahun 2001 Ttg “Pelaporan Penyelenggaraan Pem. Daerah” c. Kep. MenkesNo.564/Menkes/SK/VIII/2006 Ttg “Pedoman Pelaks.Pengemb. Desa Siaga” d. Kep. MenkesNo. 331/Menkes/SK/V/2006 Ttg “Ren-Stra. Depkes th ”

13 Tujuan A. Tujuan Umum Tersedianya Sarana untuk Konsultasi Masalah-masalah Bidang Kesehatan Antara Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota,kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dan Pimpinan Departemen Kesehatan

14 Lanjutan Tujuan B. Tujuan Khusus 1. Tersedianya media komunikasi antar pimpinan kesehatan daerah dan pusat. 2. Terinformasikanya permasalahan dlm pelaksanaan pembangunan kesehatan di Daerah 3. Terpecahkanya permasalahan bidang kesehatan di daerah secara cepat dan tepat

15 MASALAH2 YG DIKONSULTASIKAN:
SUBSTANSI MENCAKUP SEMUA SUBSISTEM DALAM SISTEM KESEHATAN, YI: - UPAYA KESEHATAN, - PEMBIAYAAN KESEHATAN, - SDM KESEHATAN, - OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN, - PEMBERDAYAAN MASY. DAN - MANAJEMEN KESEHATAN TIDAK SEMBARANG HAL DAPAT DIKONSULTASIKAN, MELAINKAN HANYA MASALAH-MASALAH DLM KAITAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUSAT YG BERSIFAT MENDESAK & MEMANG SULIT DIATASI SETEMPAT (PERLU DIRUMUSKAN KRITERIA YG JELAS) SETIAP PERMASALAHAN KES YANG DISAMPAIKAN HARUS DISERTAKAN FAKTA PENDUKUNGNYA DALAM BENTUK DATA MUTAKHIR YANG AKURAT

16 DUKUNGAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNITNYA
FORMAT KONSULTASI DINKES KAB/KOTA : PROPINSI : BULAN : NO SUB SISTEM SKN FAKTA MASALAH DISKRIPSI MASALAH DUKUNGAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNITNYA 1 UPAYA KES 2 SUMBER DAYA KES 3 PEMBERDAYAAN MASY 4 PEMBIAYAAN KES 5 OBAT DAN PERBEKALAN KES 6 MANAJEMEN KES

17 DISKRIPSI MASALAH PERMASALAHAN YANG DI KONSULTASI UNTUK
MENDAPATKAN PEMECAHAN DARI LEVEL MANAJ. YG LEBIH TINGGI DIKELOMPOKKAN KEDALAM 6 SUB SISTEM SKN SETIAP MASALAH HARUS DI DUKUNG DENGAN FAKTA/INFORMASI AKTUAL DISKRIPSI SETIAP MASALAH HARUS DIRUMUSKAN SECARA SINGKAT NAMUN JELAS

18 DUKUNGAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNITNYA
FORMAT KONSULTASI DINKES KAB/KOTA : KAB COBA-COBA PROPINSI : SEBAIKNYA BULAN : MEI 2007 NO SUB SISTEM SKN FAKTA MASALAH DISKRIPSI MASALAH DUKUNGAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNITNYA 1 UPAYA KES SALIN NAKES 65 % PROPORSI DESA DG TNG BIDAN RENDAH < 50 % PENAMBAHAN BIDAN PTT (SETJEN) 2 SUMBER DAYA KES BIDAN PNS TGL DI DS 20 % -JML TENAGA BIDAN SANGAT TERBATAS -PENDAPATAN BDN PNS < BDN PTT -REGULASI PERAWAT BIDAN (PPSDM) -TAMBAHAN TUNJ. BIDAN PNS (SETJEN) 3 PEMBERDAYAAN MASY 4 PEMBIAYAAN KES 5 OBAT DAN PERBEKALAN KES 6 MANAJEMEN KES

19 MEKANISME KONSULTASI:
KONSULTASI DPT DILAKUKAN SETIAP SAAT, AKAN TETAPI BUKAN MERUPAKAN KEWAJIBAN KONSULTASI DAPAT DILAKUKAN OLEH DINKES KAB/KOTA KE DINKES PROV ATAU DEPKES, JUGA OLEH DINKES PROPINSI KE DEPKES. JIKA MUNGKIN MENCANTUMKAN URAIAN BANTUAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNIT TEKNISNYA SETIDAKNYA ESELON I UMPAN BALIK DILAKUKAN SEGERA, WALAUPUN LANGKAH2 PEMECAHAN MASALAH BERLANGSUNG KEMUDIAN

20 MEKANISME INTERN PENERIMA
MENKES LAPORAN KONSUL PENGELOLA JARINGAN KA DINKES INSTRUKSI UMPAN BALIK LAPORAN PENGELOLA JARINGAN DEPKES INSTRUKSI UMPAN BALIK UNIT UTAMA YBS UMPAN BALIK DINKES PROV KONSUL KONSUL KA DINKES KAB/KOTA SUBDIN/ BIDANG YBS KOORDINASI KA DINKES KAB/KOTA LANGKAH2 BANTU MEMECAHKAN MASALAH LANGKAH2 BANTU MEMECAHKAN MASALAH

21 PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA INFO EKS:
- TK. PUSAT : SEKJEN DEPKES RI - TK. PROPINSI : KEPALA DINAS KES.PROPINSI - TK. KAB./KOTA : KEPALA DINAS KES.KAB/KOTA PENGELOLA : - TK. PUSAT : PUSDATIN DEPKES RI - TK. PROPINSI : UNIT PENGELOLA DATA & INFO - TK. KAB./KOTA : UNIT PENGELOLA DATA & INFO

22 ALAMAT PENGIRIMAN KE PUSAT :
info_ eks_ depkes.go.id atau info_ yahoo.com atau yahoo.com FAXIMILI : atau

23 PERIODISASI PENGOLAHAN INFO EKS DAN UMPAN BALIK
PENGOLAHAN INFO EKS OLEH PUSDATIN - SETIAP TGL AKAN DILAKUKAN KOMPILASI DAN PENGOLAHAN INFO EKS YANG DITERIMA - SETIAP TGL 26, HASIL PENGOLAHAN AKAN DI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DEPKES - SETIAP TGL 30, RESPON DARI PIMPINAN ATAS INFO KES YG DITERIMA AKAN DI FEEDBACK KE DAERAH

24 TERIMA KASIH