Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN TENTANG TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN TENTANG TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN TENTANG TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN

3 PENDIDIKAN BERKELANJUTAN JENJANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN FORMALTUGAS BELAJARIJIN BELAJARINFORMALDIKLAT SEMINAR/ KURSUS/ WORKSHOP 2

4 TUGAS BELAJAR 1.PENUGASAN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2.MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU YANG SETARA 3.DI DALAM/LUAR NEGERI 4.BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI 5.MENINGGALKAN TUGAS SEHARI-HARI SEBAGAI PNS

5 MANFAAT TUGAS BELAJAR PENINGKATAN PENGETAHUAN PENINGKATAN KOMPETENSI/ KETRAMPILAN/ KEMAMPUAN PENINGKATAN PROFESIONALISME 4

6 INSTITUSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGRI PERGURUAN TINGGI SWASTA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI -Akreditasi B -Program studi tidak ada di PTN -Akreditasi B -Program studi tidak ada di PTN -Diakui negara yang bersangkutan -Diakui pemerintah Indonesia -Ada Hubungan Bilateral -Diakui negara yang bersangkutan -Diakui pemerintah Indonesia -Ada Hubungan Bilateral Akreditasi B

7 1.Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Kesehatan 2.Peningkatan Pemberdayaan & Penyediaan SDM Kes 1.Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Kesehatan 2.Peningkatan Pemberdayaan & Penyediaan SDM Kes PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN KEBIJAKAN UMUM SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan Jumlah Jenis Kompetensi Jumlah Jenis Kompetensi SASARAN SESUAI KEBUTUHAN TUPOKSI + IN LINE DGN PEMINATAN SEBELUMNYA

8 SASARAN 1.Pendidikan Vokasi : Program Diploma Tiga Program Diploma Empat Program Magister Terapan Program Doktor Terapan 2. Pendidikan Akademik : Program Sarjana Program Magister Program Doktor

9 SASARAN 3. Pendidikan Profesi : Pendidikan Profesi di Bidang Kesehatan Pendidikan Profesi Non Kesehatan JANGKA WAKTU PENDIDIKAN SESUAI DENGAN KURIKULUM

10 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN 9 1.Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 smt) sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi/sponsor (Status Tubel) 2.Belum selesai pendidikan  Dapat diperpanjang dengan biaya sendiri paling lama 1 tahun (Status Ibel)  Tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar 1.Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 smt) sesuai kebutuhan dan persetujuan instansi/sponsor (Status Tubel) 2.Belum selesai pendidikan  Dapat diperpanjang dengan biaya sendiri paling lama 1 tahun (Status Ibel)  Tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar

11 Setelah selesai tugas belajar peserta wajib melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar atau 2N

12 SYARAT TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI 1.Harus ada sponsor atau penjamin pembiayaan Tubel 2.Universitas/Fakultas harus terdaftar di Dikti 3.Mendapat persetujuan Sekretariat Negara bagi yang akan tubel di luar negeri

13 DATA PESERTA TUGAS BELAJAR DIPLOMA & STRATA TAHUN PER PROVINSI NOPROVINSI S3S2S1D-IVTOTAL 1ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT KEPULAUAN RIAU RIAU JAMBI BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR

14 DATA PESERTA TUGAS BELAJAR DIPLOMA & STRATA TAHUN PER PROVINSI 17BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI UTARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA JUMLAH

15 DATA PESERTA TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN TAHUN NOUNIT UTAMA / PROV JUMLAH S3S2S1D-IVTOTAL 1 UNIT UTAMA PROVINSI T O T A L

16 SURAT EDARAN TUBEL DM.01.03/V.3/001369/2015

17 MAKSUD DAN TUJUAN Memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian tugas belajar SDM Kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

18 KETENTUAN PENYELENGGARAAN TUBEL 1.PERENCANAAN KEBUTUHAN 2.PERSYARATAN 3.DOKUMEN KELENGKAPAN 4.PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR 5.PEMBIAYAAN 6.JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR 7.INSTITUSI PENDIDIKAN

19 RENCANA KEBUTUHAN Rencana kebutuhan tugas belajar SDM kesehatan  disusun masing- masing unit organisasi pengusul tugas belajar mengacu pada peta jabatan yang direkap oleh masing- masing Unit Utama dan Dinas Kesehatan Provinsi

20 PERSYARATAN CALON PESERTA 1.Calon Peserta wajib mendaftar online melalui 2.Minimal 1 tahun sejak diangkat PNS 3.Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah 4.Ada ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik. 5.Telah penyesuaian Ijazah (gelar terakhir tercantum dalam SK Kepangkatan)

21 Pangkat/Golongan : S-1: pangkat/golongan Pengatur/II/c S-2: pangkat/golongan Penata Muda/III/a S-3: pangkat/golongan Penata Muda Tk I/III/b Jenjang pendidikan: S-1: memiliki ijazah D-III/SMU Sederajat S-2: memiliki ijazah D-IV atau S-1 S-3: memiliki ijazah S-2 PERSYARATAN PESERTA :

22 Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya yang disebabkan oleh kelalaiannya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. Universitas yang boleh dipilih adalah program studi minimal terakreditasi B (daftar akreditasi dapat dilihat pada website: ban- pt.kemdiknas.go.id/direktori.php) PERSYARATAN PESERTA

23  Program Strata I (S-1) atau setara yang berasal dari D3/ SMU atau sederajat  maksimal 40 tahun atau harus sudah menyelesaikan tugas belajar maksimal 45 tahun.  Program Strata II (S-2) atau setara  maksimal 47 tahun atau harus sudah menyelesaikan tugas belajar maksimal 50 tahun.  Program Strata III (S-3) atau setara  maksimal 46 (empat puluh enam) tahun atau harus sudah menyelesaikan tugas belajar maksimal 50 tahun. Usia maksimal pada tanggal 1 September 2015

24 Dosen, Peneliti madya, utama dan Widyaiswara usia maksimal pada tangal 1 September 2015 :  Program Strata I (S-1) atau setara  maksimal 52 tahun atau atau harus sudah menyelesaikan tugas belajar maksimal 55 tahun.  Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara  maksimal 53 tahun atau atau harus sudah menyelesaikan tugas belajar maksimal 56 tahun.

25 PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya dan bagi pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya;

26 Calon peserta yang sudah pernah Tubel  HARUS telah mengabdikan diri minimal 2N (N= masa pendidikan tubel sebelumnya)

27 DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN Dokumen di jilid dengan cover plastik bening berwarna : -S-1  (cover plastik warna biru), -S-2  (cover plastik warna kuning), -S-3  (cover plastik warna merah )

28 DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN 1.Fotocopy SK Tubel atau Surat Ijin Belajar sebelumnya. 2.Bukti registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi) 3.Biodata peserta tugas belajar (Print out dari sistem informasi) 4.Bukti akreditasi program studi minimal B. 5.F otocopy perencanaan kebutuhan Tubel dari unit kerja masing-masing yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang

29 DOKUMEN KELENGKAPAN PERSYARATAN 6. Surat ijin mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah setempat (peserta daerah). 7. Surat pernyataan diatas materai Rp dan diketahui kepala unit kerja tentang: Bersedia melepaskan jabatan struktural/ fungsional Wajib bekerja kembali pada tempat semula, 2N (N = masa tugas belajar). Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain

30 8. Surat pernyataan dari Kepala Unit Organisasi tentang: Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya Tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Rencana Penugasan kembali dan bahwa bidang studi/peminatan yang akan diambil relevan dengan rencana penugasan kembali.

31 DOKUMEN PENETAPAN SK TUBEL Melakukan registrasi ulang online : 1.Biodata peserta tugas belajar (cetak dari sistem informasi) 2.Keterangan lulus seleksi akademik dan registrasi ulang dari institusi pendidikan (bagi peserta baru) 3. Keterangan aktif kuliah dan KRS semester berjalan, KHS semester sebelumnya, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (bagi peserta parsial) 4.SK mengikuti Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bagi Peserta Daerah). 5.Fotocopy NPWP, halaman depan Buku Tabungan BRI yang bukan rekening gaji ( Nama pemilik, Nomor rekening dapat dibaca dengan jelas/ditulisan kembali).

32 6. Rincian biaya pendidikan dari Universitas/ institusi pendidikan tempat calon peserta diterima sebagai peserta didik selama perkuliahan berlangsung (sesuai SK Rektor) 7. Kurikulum pendidikan yang akan ditempuh selama tugas belajar dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 8. Surat Keterangan Pemutusan Jabatan structural dan pembebasan bagi jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan structural/fungsional dari pejabat yang berwenang (dikirimkan paling lambat tujuh bulan setelah perkuliahan). 9. Surat perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani dan bermaterai (dapat di download dalam sistem informasi) Mengirimkan dokumen kelengkapan registrasi ulang kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Unit Utama dan dikirim segera ke Pustanserdik SDM Kesehatan secara kolektif

33 SELEKSI PESERTA TUGAS BELAJAR 1.Seleksi administrasi dilakukan oleh Sekretariat Unit Utama Kemenkes/Dinas Kesehatan Provinsi. 2.Proses seleksi administrasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. 3.Hasil seleksi administrasi disampaikan kepada Pustanserdik SDM Kesehatan yang telah disusun berdasarkan peringkat/prioritas (disertai berita acara pelaksanaan seleksi, softcopy daftar usulan). Seluruh kelengkapan dokumen sudah diterima oleh Pustanserdik paling lambat tanggal 6 April Tim pelaksana dan pengelola Tugas Belajar SDM Kesehatan Pustanserdik SDM Kesehatan tidak dapat menerima berkas persyaratan susulan dan langsung dinyatakan gugur.

34 INSTITUSI PENDIDIKAN 1.Perguruan tinggi  Prioritas perguruan tinggi negeri yang program studinya terakreditasi minimal B. 2.Jika peminatan tidak terdapat diperguruan tinggi negeri maka calon peserta dapat mengikuti seleksi akademik di perguruan tinggi swasta yang program studinya terakreditasi minimal B. 3.Daftar akreditasi dapat dilihat pada : website: ban pt.kemdiknas.go.id/direktori.php )

35 JADWAL PELAKSANAAN

36 ALUR PROSES REKRUTMEN PESERTA TUBEL SELEKSI ADMINISTRASI TK. UNIT UTAMA/PROVI NSI (Online dan FISIK) ENTRY PENDAFTARAN ON LINE SOSIALISASI SURAT EDARAN PENGIRIMAN NAMA YG LULUS SELEKSI AKADEMIK ke Kemenkes SELEKSI ADMINISTRASI TK. PUSAT SELEKSI AKADEMIK PENGUMUMA N LULUS SELEKSI ADMINISTRASI II PENETAPAN VERIFIKASI INPUT HASIL LULUSAN KEMKESCALON PESERTA PENERBITAN SK MENKES UNIT UTAMA/DINKES PROV KEMKES PTN UNIT UTAMA/DINKES PROV SURAT EDARAN KE UNIT UTAMA/ DINKES PROV KEMKES PTN HASIL SELEKSI AKADEMIK

37 Bagi peserta yang lulus seleksi akademik, namun tidak sesuai dengan peminatan institusi pendidikan yang tercantum pada surat pengajuan seleksi akademik ke Pustanserdik SDM Kesehatan, maka yang bersangkutan langsung dinyatakan gugur dalam proses penerimaan peserta tugas belajar SDM Kesehatan

38 Pengembalian bantuan biaya pendidikan 10 x dari jumlah bantuan yg diterima apabila pindah di luar bidang yang ditentukan dan berhenti bukan atas pertimbangan akademis. SANKSI PESERTA TUBEL

39 POIN PENILAIAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DINKES PROVINSI 1.PERSYARATAN DOKUMEN -Rekomendasi BKD -Rekomendasi Kepala Dinas -Perencanaan Kebutuhan -Prioritaskan Masa Kerja -Persyaratan lain yang tercantum dalam surat edaran -Usia 2.PEMBOBOTAN -Pembobotan penilaian (lihat buku panduan) -Pembobotan diisi dalam sistem informasi

40 TERIMA KASIH

41 BESARAN BIAYA PROGRAM TUBEL NoKomponen bantuan Besaran biaya yang tercantum pada SBU 2015 S1S2S3 Per Tahun Per Semester Per Tahun Per Semester Per Tahun Per Semester Sub Total Buku dan Referensi Biaya Hidup dan Biaya Operasional Sub Total 3 3SPPat cost 4RisetSesuai kemampuan satker Pustanserdik Point 1 & 2 sesuai Standard biaya Umum dari Kementeriuan Keuangan Poin 3 dibayarkan at cost sesuai Keputusan Intitusi Pendidikan /SK Rektor dan besaran maksimal sesuai kemampuan Satker Poin 4 diajukan dengan menyertakan TOR, RAB, SPTJM dan besaran bantuan disesuaikan dengan kemapuan K/L

42 DASAR PEMBAYARAN SPP DAN BIAYA HIDUP : Menyerahkan: (1) KRS dan KHS setiap semester (disahkan bagian akademik) (2) Keberadaan mahasiswa ( Aktif, Cuti, Do, Lulus) (3) Persentase Kehadiran mahasiswa di bangku perkuliahan

43 DASAR PEMBAYARAN TRANSPORT KEDATANGAN Bagi peserta tubel yang akan mengikuti pendidikan  mengirimkan SPD yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan distempel asli; Tiket yg tertera jumlah biayanya & boardingpass yang asli dari maskapai penerbangan Usulan pada tahun anggaran berjalan

44 DASAR PEMBAYARAN RISET Bagi peserta tubel yang mengajukan dana Riset  mengirimkan Proposal ditandatangani pembimbing dan penguji dan telah uji proposal Rincian anggaran Biaya(RAB) yang ditandatangani oleh pembimbing Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM)dengan materai 6000

45 DASAR PEMBAYARAN TRANSPORT KEDATANGAN & KEPULANGAN Bagi peserta tubel yang sudah menyelesaikan pendidikan  mengirimkan Bukti Lulus sementara sesuai kurikulum Universitas Hasil riset akhir SPD yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan distempel asli; Tiket yg tertera jumlah biayanya & boardingpass yang asli dari maskapai penerbangan Usulan pada tahun anggaran berjalan


Download ppt "KEBIJAKAN TENTANG TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google