Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEDAN 07 APRIL 2005. Bab 1. Maksud & Tujuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa  Mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APLN serta sumber.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEDAN 07 APRIL 2005. Bab 1. Maksud & Tujuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa  Mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APLN serta sumber."— Transcript presentasi:

1 MEDAN 07 APRIL 2005

2 Bab 1. Maksud & Tujuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa  Mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APLN serta sumber dana dari non APLN apabila tidak diatur dalam naskah pemberian pinjaman, pengaturan pemberi pinjaman (guide lines) dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.  Mengikuti prinsip-prinsip Good Coorporate Governance

3 P rinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa  Efisien  Efektif  Terbuka dan bersaing  Transparan  Adil/tidak diskriminatif  Akuntabel

4 Etika Pengadaan  Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab utk mencapai sasaran;  Bekerja secara profesional dan Mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan;  Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung;  Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yg ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak;

5 Etika Pengadaan  Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait;  Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang  Tidak menerima, tidak menawarkan atau tdk menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja.

6 Faktor Pejabat Yang Berwenang : Pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksana kan pengadaan Barang/Jasa yang di biayai dengan APLN. Batas Kewenangan : Sesuai Tabel 2 A dan 2 B. Melebihi batas kewenangan atau mempunyai kekhususan harus mendapat ijin prinsip dari Direksi. BAB 2. Kewenangan

7 Tabel 2 A. Batas Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya NoNoNoNo Cara Pengadaan Unit / Satuan Batas Kewenangan Pengguna Barang/Jasa Keputusan penetapan pengadaan Kewenangan Penandatanganan 1. a. Pelelangan Umum b. Pelelangan Terbatas PLN Kantor Pusat > Rp 25 Milyar Direksi Direksi *) Dirut s/d Rp 25 Milyar Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 25 Milyar GM / Pemimpin /Pejabat yang diberi kuasa Direksi *) GM/Pemimpin s/d Rp 25 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/PemimpinGM/Pemimpin 2. Pemilihan Langsung PLN Kantor Pusat > Rp 2 Milyar Direksi Direksi *) Dirut/Pejabat yang diberi kuasa s/d Rp 2 Milyar Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 2 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa Direksi *) GM/Pemimpin s/d Rp 2 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/PemimpinGM/Pemimpin 3. Penunjukan Langsung PLN Kantor Pusat > Rp 1 Milyar Direksi Direksi *) Dirut/Pejabat yang diberi kuasa s/d Rp 1 Milyar Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 1 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa Direksi *)  GM/Pemimpin s/d Rp 1 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/PemimpinGM/Pemimpin 4. Pembelian Langsung PLN Kantor Pusat s/d Rp 200 juta Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit s/d Rp 200 juta GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/PemimpinGM/Pemimpin 5.Swakelola PLN Kantor Pusat > Rp 500 juta Direksi Direksi *)  Dirut/Pejabat yang diberi kuasa s/d Rp 500 Juta Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 500 juta GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa Direksi *) GM/Pemimipin s/d Rp 500 Juta GM / Pemimpin /Pejabat yang diberi kuasa GM/PemimpinGM/Pemimipin Catatan : *) Ijin Prinsip dan Penetapan pemenang diputuskan melalui Sidang Direksi

8 Tabel 2 B. Batas Kewenangan Pengadaan Jasa Konsultansi NoNoNoNo Cara Pengadaan Unit / Satuan Batas Kewenangan Pengguna Barang/Jasa Keputusan penetapan pengadaan Kewenangan Penandatanganan 1. a. Seleksi Umum b. Seleksi Terbatas PLN Kantor Pusat > Rp 2,5 Milyar Direksi Direksi *) Dirut s/d Rp 2,5 Milyar Direksi / Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 2,5 Milyar GM / Pemimpin /Pejabat yang diberi kuasa Direksi *) GM/Pemimpin s/d Rp 2,5 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/Pemimpi n GM/Pemimpin 2. Seleksi Langsung PLN Kantor Pusat > Rp 1 Milyar Direksi Direksi *) Dirut/Pejabat yang diberi kuasa s/d Rp 1 Milyar Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 1 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa Direksi *) GM/Pemimpin s/d Rp 1 Milyar GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/Pemimpi n GM/Pemimpin 3. Penunjukan Langsung PLN Kantor Pusat > Rp 500 juta Direksi Direksi *) Dirut/Pejabat yang diberi kuasa s/d Rp 500 juta Direksi/Pejabat yang diberi kuasa Unit > Rp 500 juta GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa Direksi *)  GM/Pemimpin s/d Rp 500 juta GM / Pemimpin / Pejabat yang diberi kuasa GM/Pemimpi n GM/Pemimpin Catatan : *) Ijin Prinsip dan Penetapan pemenang diputuskan melalui Sidang Direksi

9 Pengusulan ke Direksi PLN  Panitia pengadaan wajib melampirkan manajemen risiko dengan mengisi form yg telah ditentukan, dalam tiap pengusulannya kepada pengguna jasa untuk

10 Ketentuan Pengadaan

11 Menyusun rencana dan rencana dan jadual Pengadaan jadual Pengadaan Mengangkat Panitia dan Panitia dan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Menetapkan Paket-paket Pengadaan Melaporkan Pelaksanaan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Menetapkan dan menge- dan menge- sahkan HPS sahkan HPS Menetapkan dan menge- dan menge- sahkan hasil pengadaan sahkan hasil pengadaan Menyiapkan dan melak- dan melak- sanakan Kontrak sanakan Kontrak Bertanggung Jawab dari Jawab dari segi administrasi, segi administrasi, fisik,keuangan 3. Tugas Pokok & Kewajiban Pengguna Barang/Jasa

12 Pengguna Barang/Jasa.  Wajib mengangkat Panitia untuk nilai > Rp. 200 juta.  Panitia berjumlah Ganjil/gasal Ganjil/gasal  Panitia/Pejabat Pengadaan tidak mempunyai hub. Keluarga dengan pejabat yang mengangkat Pengadaan s/d nilai Rp. 200 juta dapat dilakukan oleh seorang Pejabat Pengadaan

13 Menyusun jadual dan jadual dan Menetapkan cara pelaksanaan Menetapkan cara pelaksanaan Menyusun dan menyiapkan Menyusun dan menyiapkan HPS HPS Menyiapkan dokumen pengadaan Menyiapkan dokumen pengadaan Mengusulkan Calon Pemenang. Mengumumkan Pemenang Mengumumkan Pengadaan Barang /Jasa Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Melakukan Evaluasi Terhadap Penawaran. Membuat Laporan proses dan hasil pengadaan proses dan hasil pengadaan 3. Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan

14 1. Memenuhi ketentuan menjalankan usaha Memenuhi persyaratan aspek hukum 4. Tidak dlm pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dihentikan, tidak kena sanksi pidana 2. Secara hukum dapat menanda tangani kontrak 3. Memiliki NPWP 3. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

15 Memenuhi persyaratan kompetensi 1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 3. Memiliki SDM, Modal, Peralatan, dan fasilitas yang diperlukan 5. Memiliki alamat tetap 4. Pernah memiliki kontrak/sub kontrak dlm 4 th terakhir 2. Tidak kena Black List 3. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

16 Memenuhi persyaratan kompetensi 1. Memiliki NPWP (Jasa perorangan) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/ swasta. swasta. 3. Mempunyai pengalaman di Bidangnya. di Bidangnya. 3. Persyaratan Tenaga Ahli Pek. Jasa Konsultansi

17 3. Jadual Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa = Pengambilan dokumen 2 = Pemasukan Prakualifikasi 3 = Penetapan hasil prakualifikasi 4 = Pengumuman hasil prakualifikasi 5 = Pengambilan dokumen pengadaan 6 = Penjelasan 7 = Pemasukan penawaran 8 = Pengumuman calon pemenang 9 = Masa sanggah 10 = Penyampaian jawaban sanggahan 11 = Penerbitan surat penunjukan pemenang *) = Apabila tidak ada sanggahan *) (Dari Pengumuman Calon pemenang) a.Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas. 1. Prakualifikasi.

18 3. Jadual Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa = Pengambilan dok. prakualifikasi 2 = Pemasukan prakualifikasi 3 = Penetapan hasil prakualifikasi 4 = Pemberitahuan hasil prakualifikasi 5 = Pengambilan dok. Pengadaan 6 = Penjelasan 7= Pemasukan penawaran 8= Pengumuman calon pemenang 9 = Masa sanggah 10 = Penyampaian jawaban sanggahan 11 = Penerbitan surat Penunjukan Pemenang *) = Apabila tidak ada sanggahan *) (Dari Pengumuman Calon pemenang) b. Pemilihan Langsung.

19 3. Jadual Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa = Pengambilan dokumen 2 = Penjelasan isi dokumen 3 = Pemasukan dokumen penawaran 4 = Pengumuman calon pemenang 5 = Masa sanggah 6 = Penyampaian jawaban sanggahan 7 = Penerbitan surat Penunjukan Pemenang *) = Apabila tidak ada sanggahan *) (Dari Pengumuman calon pemenang) a.Pelelangan Umum dan Terbatas. 2. Dengan Pascakualifikasi.

20 3. Jadual Pelaksanaa Pengadaan Jasa Konsultansi 1*) 1 = Pengumuman Prakualifikasi 2 = Pengambilan dokumen prakualifikasi 3 = Pemasukan Prakualifikasi 4 = Penetapan hasil prakualifikasi 5 = Pengumuman hasil prakualifikasi dan Pendaftaran 6 = Pengambilan dokumen pengadaan 7 = Penjelasan 8 = Pemasukan dokumen penawaran 9 = Pengumuman Peringkat Teknis 10 = Masa sanggah 11 = Penyampaian jawaban sanggahan 12 = Penerbitan surat undangan Pembukaan Penawaran 13 = Pembukaan Penawaran 14 = Penunjukan calon Pemenang. 15 = Akhir Klarifikasi/negosiasi 16 = Penandatanganan kontrak dengan pemenang pertama 17*) = Pembuatan Berita Acara Ketidaksepakatan dengan peringkat pertama 18 = Penerbitan undangan kepada calon pemenang peringkat kedua 19 = Hari akhir klarifikasi/negosiasi 20 = Penandatanganan kontrak dengan pemenang kedua 21*) = Pembuatan Berita Acara Ketidaksepakatan dengan peringkat kedua 22 = Penerbitan undangan kepada calon pemenang peringkat ketiga 23 = Hari akhir Klarifikasi/negosiasi 24 = Penandatanganan kontrak dengan pemenang ketiga 25*) = Pembuatan Berita Acara Pengadaan Gagal 26 = Pelaporan kepada Pengguna Barang/Jasa 1*) = Pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan 3 hari kerja *) Apabila tidak tercapai kesepakatan dari calon pemenang a. Seleksi Umum/Terbatas. Prakualifikasi + Tahap II dan Tahap II

21 3. Jadual Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi 1 1 = Undangan Prakualifikasi 2 = Pengajuan Prakualifikasi 3 = Pemberitahuan hasil Prakualifikasi 4 = Pengambilan dokumen pengadaan 5 = Penjelasan 6 = Pemasukan dokumen penawaran 7 = Pengumuman Peringkat Teknis 8 = Pembukaan Penawaran 9 = Penunjukan calon Pemenang 10 = Akhir Klarifikasi/negosiasi 11 = Penandatanganan kontrak dengan pemenang pertama 12*) = Pembuatan Berita Acara Ketidaksepakatan dengan peringkat pertama 13 = Penerbitan undangan kepada calon pemenang peringkat kedua 14 = Hari akhir klarifikasi/negosiasi 15 = Penandatanganan kontrak dengan pemenang kedua 16*) = Pembuatan Berita Acara Ketidaksepakatan dengan peringkat kedua 17 = Penerbitan undangan kepada calon pemenang peringkat ketiga 18 = Hari akhir Klarifikasi/negosiasi 19 = Penandatanganan kontrak dengan pemenang ketiga 20*) = Pembuatan Berita Acara Pengadaan Gagal 21 = Pelaporan kepada Pengguna Barang/Jasa *) Apabila tidak tercapai kesepakatan dari calon pemenang. b. Seleksi Langsung. Prakualifikasi + Tahap II dan Tahap II

22 BARANG/JASAPEMBORONGAN/ JASA LAINNYA :  Pelelangan Umum  Pelelangan Terbatas  Pemilihan Langsung  Penunjukan Langsung  Pembelian Langsung 3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa JASA KONSULTANSI :  Seleksi Umum  Seleksi Terbatas  Seleksi Langsung  Penunjukan Langsung

23  Pengguna Jasa wajib mempunyai HPS  HPS disusun oleh Panitia, ditetapkan oleh Pengguna Jasa  HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besar jaminan penawaran  Total nilai HPS terbuka, tidak bersifat rahasia.  HPS tidak menggugur kan bagi pek kompleks 3. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

24  Nilai kontrak sudah termasuk PPN sebesar 10 %  Pengguna Jasa membayar PPN kepada penyedia jasa yang punya PKP NPWP  Pengguna jasa memotong langsung PPH ps 21, 22, 23, ps 4 ayat2 PERPAJAKAN

25  Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran.  Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran 3. Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

26 Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Pra kualifikasi Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan langsung Penunjukan langsung Jasa Konsultansi Pra kualifikasi Kompleks Tidak kompleks Kompleks dan Tidak

27 Metode Pemilihan Prinsipnya Pelelangan Umum Terbuka dg pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumumnan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman, serta mencantumkan nama penyedia yg mampu. Bila jumlah penyedia terbatas untuk pekerjaan kompleks: - teknologi tinggi / - resiko tinggi / - menggunakan peralatan didisain khusus / didisain khusus / Bila metode pelelangan umum dan pelelangan terbatas tidak efisien dari segi biaya pelelanngan. Pemilihan Langsung Pelelangan Terbatas

28  Pengadaan Energi Primer : ET : Uap panas bumi ETT : BBM,Gas,Coal 3. PENGADAAN LAINNYA  Outsourcing (diatur tersendiri)  Swakelola

29  Pengadaan Independent Power Producer (IPP) atau Listrik Swasta 3. PENGADAAN KHUSUS  Pengadaan Jual Beli Listrik.

30 SWAKELOLA Dilaksanakan oleh: –Unit setempat –Unit lain dilingkungan PLN Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

31 8 Kriteria Swakelola 1.P ekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau 3. P ekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 2.pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan unit – unit jasa ; dan/atau 4. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

32 8 Kriteria Swakelola 7.Memberikan penugasan kepada Unit Bisnis dilingkungan PLN sesuai dengan bidangnya; 5.penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau 6.pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 8.pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

33 Metode Seleksi - Jasa Konsultansi Prinsipnya Seleksi Umum Prakualifikasi, terbuka dg pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumumnan Melalui prakualifikasi Bila jumlah penyedia terbatas dan pekerjaan kompleks Bila metode Seleksi Umum dan Seleksi Terbatas tidak efisien dari segi biaya. Seleksi Langsung Seleksi Terbatas Rp. 100 juta, prakualifikasi Penujukan langsung Keadaan tertentu & khusus

34 Bab 4. Metode penyampaian dokumen penawaran  Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya : 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul 3. Metode dua tahap  Jasa Konsultansi : Konsultansi : 1. Metode satu sampul 2. Metode dua sampul

35  Barang/jasa pemborongan/ja sa lainnya 1. Metode satu sampul Bila sifat sederhana,spesifikasi teknis jelas dan volume jelas, atau ada harga standar (Pengadaan simple) 2. Metode dua sampul Bila diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. 3. Metode dua tahap Bila menggunakan teknologi tinggi, kompleks, dan resiko tinggi, perlu penyetaraan usulan teknis. (2 dan 3 untuk pengadaan yang kompleks)

36 Bab 5. Metode Evaluasi Penawaran  Barang/Jasa Pemborongan /Jasa lainnya : 1. Sistem gugur 2. Sistem nilai 3. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis  Jasa Konsultansi : 1. Metode evaluasi kualitas 2. Metode evaluasi kualitas dan biaya 4. Metode evaluasi biaya terendah 5. Metode evaluasi penunjukan langsung

37 Pembinaan dan Pengawasan  Pembinaan  Pengawasan. - Pencatatan dan pelaporan - Pencatatan dan pelaporan - Penyimpanan dokumen - Penyimpanan dokumen - Pemeriksaan SPI - Pemeriksaan SPI

38 KESIMPULAN  Kep Dir lebih fleksible  Tidak berlakunya lagi TDR  Menerapkan Risk management sesuai GCG  Perlunya pengaturan di PLN Pusat mengenai nilai pengadaan yang diatas wewenang GM/Pemimpin  KHS menggantikan PKS

39  Pertanyaan & Usulan dapat disampaikan ke

40 Terima Kasih


Download ppt "MEDAN 07 APRIL 2005. Bab 1. Maksud & Tujuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa  Mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APLN serta sumber."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google