Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN."— Transcript presentasi:

1 1 SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN

2 Anak Saya Tidak Boleh Miskin

3 PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN KEPMENSOS No.02A/HUK/2008 TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UU no 11 th 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL RPJM

4 4 LATAR BELAKANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MULAI TH 2007 SBG UPAYA MEMBANGUN SISTIM PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM)

5 Program PKH BUKAN merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Namun, PKH lebih dimaksudkan kepada upaya MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL kepada masyarakat miskin. Apa Kelanjutan Program SLT/ BLT ? APA ITU PKH? BANTUAN TUNAI BERSYARAT (BTB) atau Conditional Cash Transfers (CCT)

6 Jumlah penduduk di bawah garis Kemiskinan Nasional masih tinggi, yaitu 29,5 juta orang (15,5%); Maret –Tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk bagi Bumil, berkurangnya produktivitas dan dayatahan tubuh (anemia: 50.5% –Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita) –Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup) –Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup) –Tingginya AKI (373/ ibu melahirkan)

7 7 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENDUDUK DALAM MENGAKSES PELAYANAN KESEHATAN TAHUN Sumber: SDKI

8 8 PERSENTASE PENDUDUK UMUR 7-18 TAHUN MENURUT ALASAN TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH TAHUN 2005 Sumber: Bapenas

9 Apa Tujuan PKH? Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat paling miskin (RTSM atau KSM). Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs), jika dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

10 Program Keluarga Harapan memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan Millennium Development Goals atau MDGs. Ada lima komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH. 1.Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan. 2.Pendidikan dasar 3.Kesetaraan gender 4.Pengurangan angka kematian bayi dan balita 5.Pengurangan kematian ibu melahirkan 10

11 11 MANFAAT PKH JANGKA PENDEK: INCOME EFFECT kepada RTSM  melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga

12 12 MANFAAT PKH JANGKA PANJANG: dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui a.Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect) anak RTSM b.memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect).

13 13 MANFAAT PKH c. Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat antara lain:  kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan  tingginya biaya tidak langsung (transpor, seragam, dll)  opportunity cost (anak bekerja lebih “menguntungkan” daripada bersekolah)

14 14 MANFAAT PKH Menurunkan pekerja anak mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah rumah tangga sangat miskin menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas pelayanan dan barang publik melalui: complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga sangat miskin penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan pelaksanaan desentralisasi (intervensi sekaligus supply dan demand baik di pusat maupun daerah) mempercepat pencapaian MDGs

15 1.Bidang Kesehatan –Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak –Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan –Integrasi dengan program Jamkesmas 2.Bidang Pendidikan –Meningkatkan Angka Partipasi Sekolah (APS) –Mendukung program wajib belajar 9 tahun –Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) –Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan –Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket, SLB KEKUATAN PKH

16 3.Pemerintah Daerah –Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost sharing) –Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) KEKUATAN PKH

17 1. Pemilihan Provinsi: -Kesediaan Pemerintah Provinsi utk melaksanakan PKH -Pemilihan Kab/Kota dan Kecamatan. 2. Dasar pemilihan: -Tingginya angka kemiskinan -Tingginya angka gizi buruk -Tingginya A K I dan A K B -Tingginya angka transisi dari SD / MI ke SMP / MTs -Ketersediaan supply side Pendidikan & Kesehatan 3. Adanya komitmen Kepala daerah (Bupati) untuk melaksanakan PKH (dilengkapi surat Pernyataan).

18  Penyediaan data oleh BPS (melalui SPDKP-2007, melalui PPLS-2008)  Penyampaian data BPS ke UPPKH Pusat  UPPKH Pusat menetapkan calon peserta PKH berdasarkan kuota RTSM per Kecamatan  Penyerahan data RTSM dari UPPKH Pusat Ke UPPKH Kab/ Dinas Sosial Kabupaten  Dilakukan Validasi Data

19 Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan RTSM (DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT). Tahun 2008 Dikembangkan pada 13 Prop 70 Kab dan 629 Kec dengan RTSM (Banten, NAD, Sumut, DI Yogya, Kalsel, NTB) Tahun 2009 Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi ) dengan RTSM Tahun 2010Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan) Lokasi Persiapan: (5 Prov, 15 Kab/kota), RIAU, SUMSEL, LAMPUNG, JATENG DAN MALUT LOKASI PELAKSANAAN PKH

20 STRUKTUR KELEMBAGAAN PKH Tim Teknis Pusat Pusat PT POS INDONESIA UPPKH PUSAT DEPSOS TIM PENGENDALI PKH/TKPK TIM KOORDINASI TEKNIS PROVINSI/TKPKD Pusat Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota/TKPKD DINAS SOSIAL KANTOR POS KABUPATEN / KOTA UPPKH KABUPATEN/KOTA Provinsi Kabupaten Kecamatan UPPKH Kecamatan KANTOR /PETUGAS POS TIM PENGARAH PUSAT TIM KOODINASI TEKNIS PUSAT Keterangan: _______ garis komando garis koordinasi

21 21 Ketentuan PKH 1.Komponen KESEHATAN: a. Ibu hamil: Periksa hamil (min. 4 kali) dan mendapatkan vitamin Fe (tambah besi) proses kelahiran yang ditangani tenaga medis terlatih kunjungan setelah melahirkan (min. 2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu menyusui dan periksa bayi b. Anak usia 0-6 tahun: usia 0–11 bulan  imunisasi lengkap (BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak usia 6-11 bulan  vitamin A sekali usia 12–59 bulan  imunisasi, Vit A di bulan Februari dan Agustus, pemantauan tumbuh kembang pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun)

22 22 2.Komponen pendidikan: anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD dan SLTP dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam 1 bulan selama tahun ajaran berlangsung. RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan PKH

23 23 3. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM ybs. Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan. Jika semua tidak ada, baru diberikan kepada ayah. Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya. 4.Tidak ada syarat untuk penggunaan uang. Ketentuan PKH

24 1.Pemotongan  Tidak memenuhi komitmen dalam satu tahap.  Dalam satu bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp  Dalam dua bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp  Dalam tiga bulan bantuan akan dipotong sebesar Rp (dalam kasus lebih dari 1 ART dan masih ada ART yang komitmen).  Apabila tiga bulan semua ART tidak memenuhi komitmen, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu tahap pembayaran (ditangguhkan) Keterangan : Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima PKH

25 2. Penangguhan sementara  tidak penuhi persyaratan yg ditentukan untuk 1x siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut).  tidak mengambil pembayaran untuk 1 x siklus pembayaran ( 3 bulan berturut-turut), harus daftar kembali untuk melanjutkan keikutsertaannya.

26 3. Pembatalan - Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. - Tidak mengambil pembayaran selama 1 tahun (4 kali pembayaran).  RTSM ybs tidak dapat menjadi penerima lagi di kemudian hari.

27 27 4.Penangguhan bagi kabupaten/kota * : a) tidak dapat menyelesaikan masalah terkait penyediaan pelayanan selama tiga bulan berturut-turut; b) jumlah pengaduan RTSM yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya > 20% jumlah penerima bantuan; c) menyatakan keluar dari program. *Bupati/Walikota harus tandatangani MoUpada awal pelaksanaan program SANGSI BAGI DAERAH

28 KARTU PKH DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PENGGANTI KARTU JAMKESMAS (sebelum kartu Jamkesmas diterbitkan untuk RTSM PKH) BEA SISWA MISKIN DIBERIKAN KEPADA ANAK-ANAK RTSM PKH

29 PEMBAYARAN KOORDINASI REKRUITMEN SDM PERT AWAL & VALIDASI Monitoring dan Evaluasi Penetapan Daerah & Peserta PKH VERIFIKASI & PEMUTAKHIRAN DATA

30 1. Pengertian  Pertemuan terbuka yang dilakukan pendamping dengan calon peserta PKH  Calon peserta PKH  Perangkat desa dan atau kecamatan  Service provider 2. Peserta PERTEMUAN AWAL 3. Tempat Pertemuan  Balai Desa/Balai Dusun dsb; rumah perangkat desa/ dusun dsb.  Sekolah  Tempat lainnya yang memenuhi syarat 4. Biaya Pertemuan Partisipasi setempat

31  Melakukan Koordinasi dengan aparat setempat  Melakukan kunjungan ke Puskesmas/Fasilitas Kesehatan  Melakukan kunjungan ke Sekolah/Fasilitas pendidikan 5. Persiapan 6. Pelaksanaan  Sosialisasi PKH  Penjelasan Komitmen, Hak, Kewajiban dan Sanksi peserta PKH  Penjelasan perlunya PKH Pendidikan dan Kesehatan  Penjelasan mekanisme dan prosedur pengaduan  Validasi  Penandatanganan perjanjian peserta PKH  Pembentukan kelompok peserta PKH

32

33

34 Pemutahiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada master data base Pemutakhiran data dilakukan secara rutin jika terjadi perubahan status peserta PKH. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: –Perubahan tempat tinggal –Kelahiran, kematian, keguguran –Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah dan sebagainya)

35 –Masuknya anak-anak baru ke sekolah –Ibu hamil –Perubahan nama atau dokumen-dokumen –Perubahan nama Ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili) –Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses –Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses –Hal-hal lain yang ditentukan kemudian

36 1.Harus dilakukan secara terus menerus 2.Media efektif adalah pertemuan kelompok 3.Data harus valid (dilengkapi dokumen yg diperlukan) 4.Dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan cermat 5.Tidak ada mark up data 6.Pada tahun ajaran baru harus mendapat perhatian yg khusus (terjadi perubahan yang drastis) PEMUTAKHIRAN DATA

37

38

39 TUJUAN Mengevaluasi kewajiban peserta PKH dalam akses pendidikan dan kesehatan PENGANTARAN DAN PICK UP –Sebelum 2011 pengantaran formulir verifikasi ke faskesdik dilakukan oleh Pos, pada th 2011 dilakukan oleh pendamping. –Kantor Pos berkoordinasi dengan UPPKH Kab/Kota tentang kedatangan kiriman formulir verifikasi kesdik –Hasil pick-up dari faskesdik diserahkan ke UPPKH Kab/Kota PELAKSANA Service Provider pelayanan kesehatan dan pendidikan HASIL VERIFIKASI Hasil verifikasi di entry oleh Operator sebagai dasar pembayaran setiap tahapan

40

41

42 1.Dasar Pembayaran –Penghitungan pembayaran tahap pertama didasarkan pada data hasil validasi. –Pembayaran tahap selanjutnya didasarkan atas pemutakhiran data dan verifikasi komponen kesehatan dan pendidikan

43 43 BESARAN BANTUAN SKENARIO BANTUANBANTUAN PER RTM PER THN (RP) Bantuan tetap Bantuan pendidikan: a.1 (satu) anak SD/MI b.1 (satu) anak SMP/MTS Bantuan kesehatan: - Balita dan atau Bumil (tidak tergantung banyaknya balita + bumil) Rata – rata bantuan per RTSM Bantuan minimum per RSTM Bantuan maksimum per RTSM CATATAN: -Bantuan kesehatan berlaku untuk RTSM dengan balita dan/atau ibu hamil -Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun -Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata2 RTSM per tahun

44 UPPKH PUSAT PT POS INDONESIA UPPKH KAB/KOTABANK BRI

45 OPEN SYSTEM OPEN SYSTEM DALAM PKH ADALAH SISTEM PENAMBAHAN RTSM PESERTA PKH SECARA TERBUKA, UNTUK MENJARING RTSM YANG TELAH MASUK DATA BPS (DATA PPLS – PROYEK PENDATAAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2008), NAMUN BELUM MENJADI PESERTA PKH. OPEN SYSTEM INI TIDAK MENAMBAH KUOTA JUMLAH RTSM AWAL DI SETIAP KECAMATAN PESERTA PKH, TETAPI MENGGANTIKAN BARCODE KELUARGA/RT YANG TELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING PKH TERMASUK BUKAN PESERTA PKH. –OPEN SYSTEM 2010 ADALAH PELAKSANAAN KEDUA KALI SETELAH TH –SETELAH DIVALIDASI OLEH PENDAMPING, TERDAPAT 404 RTSM PESERTA PKH TAMBAHAN, MENGGANTIKAN BARCODE/ NOMOR PKH YANG TIDAK AKTIF LAGI DARI 9 KECAMATAN (BANGILAN, SINGGAHAN, RENGEL, JENU, TAMBAKBOYO, GRABAGAN, WIDANG, TUBAN DAN JATIROGO)

46

47 REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP UPPKH KABUPATEN TUBAN NOKECAMATAN ALOKASI PEMBAYARAN REALISASI PT POS INDONESIA SISA PERSENTASE JUMLAH RTSMNOMINALJUMLAH RTSMNOMINALJUMLAH RTSMNOMINAL(%) 1 KENDURUAN ,00 2 BANGILAN ,94 3 SINGGAHAN ,00 4 PARENGAN ,00 5 RENGEL ,00 6 JENU ,00 7 TAMBAKBOYO ,94 8 GRABAGAN ,86 9 WIDANG ,77 10 TUBAN ,00 11 JATIROGO ,00 TOTAL ,94  Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.  Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 12 – 13 Maret  SISA : Kembali ke Kas Negara karena kemudian diketahui bahwa RTSM ybs ineligible, misal anak tidak sekolah/ tidak memenuhi syarat PKH, bukan RTSM/ mampu, atau pindah alamat setelah resi/wesel dari Pos tercetak.

48 REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP UPPKH KABUPATEN TUBAN NOKECAMATAN ALOKASI PEMBAYARAN REALISASI PT POS INDONESIA SISA PERSENTASE JUMLAH RTSMNOMINAL JUMLAH RTSM NOMINALJUMLAH RTSMNOMINAL(%) 1 KENDURUAN ,00 2 BANGILAN ,94 3 SINGGAHAN ,00 4 PARENGAN ,69 5 RENGEL ,00 6 JENU ,93 7TAMBAKBOYO ,00 8 GRABAGAN ,00 9 WIDANG ,91 10 TUBAN ,00 11 JATIROGO ,81 TOTAL ,94  Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.  Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 1-3 Juli 2011.

49 REALISASI PEMBAYARAN DANA BANTUAN PKH TAHAP UPPKH KABUPATEN TUBAN NOKECAMATAN ALOKASI PEMBAYARAN REALISASI PT POS INDONESIA SISA PERSENTASE JUMLAH RTSMNOMINALJUMLAH RTSMNOMINALJUMLAH RTSMNOMINAL(%) 1 KENDURUAN ,84 2 BANGILAN ,00 3 SINGGAHAN ,00 4 PARENGAN ,89 5 RENGEL ,00 6 JENU ,00 7 TAMBAKBOYO ,00 8 GRABAGAN ,00 9 WIDANG ,87 10 TUBAN ,00 11 JATIROGO ,00 TOTAL ,97  Data dari pendamping PKH telah dicocokkan/ direkonsiliasikan dengan Pos Tuban.  Pembayaran dilaksanakan tepat waktu tgl. 17 – 18 September 2011.

50 REKRUITMEN PENDAMPING dan OPERATOR PKH TUJUAN  Diperolehnya tenaga Pendamping dan Operator PKH yang mempunyai kompetensi dan pengalaman serta bertanggung jawabnya  Terwujudnya pelaksanaan dan kesinambungan PKH sesuai dengan yang direncanakan  Terlaksananya kegiatan pendampingan yang berkualitas dan berkelanjutan  Terlaksananya pengolahan data secara on line

51

52 52 Terima Kasih


Download ppt "1 SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN TUBAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google