Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SEKRETARIS UTAMA Jakarta, 18 Februari 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SEKRETARIS UTAMA Jakarta, 18 Februari 2014."— Transcript presentasi:

1 Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SEKRETARIS UTAMA Jakarta, 18 Februari 2014

2 OUTLINE : 1.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; 2.VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN; 3.KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL, K/L BNP2TKI TAHUN 2014; 4.KEGIATAN DI BNP2TKI YANG TERKAIT DAN KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI TUGAS (PASAL 3 Perpres No. 81/2006) : A. MELAKUKAN PENEMPATAN ATAS DASAR PERJANJIAN SECARA TERTULIS ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH NEGARA PENGGUNA TKI ATAU PENGGUNA BERBADAN HUKUM DI NEGARA TUJUAN PENEMPATAN;

4 B.MEMBERIKAN PELAYANAN, MENGKOORDI- NASIKAN, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN (Yankorwas), Mengenai : 1.Dokumen; 2.Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3.Penyelesaian Masalah; 4.Sumber-sumber Pembiayaan; 5.Pemberangkatan S/D Pemulangan; 6.Peningkatan Kualitas Calon TKI; 7.Informasi; 8.Kualitas Pelaksana Penempatan TKI; dan 9.Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya. FUNGSI : PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI SECARA TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI (PASAL 95 AYAT 1 UU No. 39/2004).

5 VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN

6 VISI : TERWUJUDNYA TKI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT

7 MISI : 1.MENCARI KESEMPATAN KERJA DI LUAR NEGERI SELUAS-LUASNYA KHUSUSNYA BAGI TKI FORMAL; 2.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN TKI; 3.MENINGKATKAN PERLINDUNGAN, PENGA MANAN DAN PEMBERDAYAAN TKI; 4.MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN DALAM MEMFASILITASI PENEM PATAN DAN PERLINDUNGAN TKI.

8 ARAH KEBIJAKAN : 1.BERFOKUS PADA PENCARIAN PELUANG KERJA SELUAS-LUASNYA, KHUSUSNYA BIDANG FORMAL; 2.PEMBENAHAN SISTEM DAN PENINGKA TAN KUALITAS TKI DAN PELAYANAN PENEMPATAN; 3.PENINGKATAN PERLINDUNGAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, NYAMAN DAN TERPENUHI HAK-HAKNYA; 4.PENGUATAN KELEMBAGAAN.

9 TUJUAN : 1.MEMPERLUAS KERJASAMA LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN PELUANG KERJA TKI FORMAL; 2.MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN SECARA PRIMA KEPADA CALON TKI; 3.MEMBERIKAN PERLINDUNGAN OPTIMAL KEPADA TKI BAIK PRA, SELAMA MAUPUN PURNA PENEMPATAN; 4.MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN.

10 SASARAN RPJMN (2010–2014) : 1.PELUANG KERJA TKI SEBANYAK ORANG DI 15 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 2.PENEMPATAN TKI SEBANYAK ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL TAHUN 2014; 3.PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LN SEBANYAK ORANG; 4.PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 10 BP3TKI, 20 P4TKI DAN 10 LTSP SERTA DUKUNGAN PELAYANAN.

11 SASARAN 2014 : 1.PELUANG KERJA TKI SEBANYAK ORANG DI 10 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 2.PENEMPATAN TKI SEBANYAK ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL; 3.PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBANYAK ± ORANG; 4.PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN.

12 PROGRAM DAN KEGIATAN

13 KO DE PROGRAM/KEGIATANINDIKATORPRIO 01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (BNP2TKI) 3895Perumusan Peraturan Perun dang - Undangan, Publikasi dan Humas 001Tersedianya Peraturan Perun dang-Undangan Hasil Revisi, dan Meningkatnya Pelayanan Kehumasan serta Publikasi KL 3896Administrasi Keuangan, Kerumahtanggan serta Duku ngan Sarana dan Prasarana Kerja (BNP2TKI) 001Meningkatnya Pelayanan Admi nistrasi Keuangan, Kerumah- tanggaan Serta Dukungan Sarana Prasana Kerja KL 3897Penguatan Kelembagaan (Organisasi) dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 001Meningkatnya Profesionalitas SDM/Personil dan Penguatan Kelembagaan KL SEKRETARIAT UTAMA

14 KO DE PROGRAM/KEGIATANINDIKATORPRIO 3898Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Administrasi Kerjasama serta Evaluasi dan Laporan 001Meningkatnya Kualitas Penyusu nan Rencana Program dan Anggaran di Lingkungan BNP2TKI, Pelayanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Hasil Evaluasi serta Pelap. KL 3899Penyelenggaraan Pemeriksa an dan Pengawasan 001Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Negara BNP2TKI KL 3900Penelitian dan Pengemba ngan Informasi 001Meningkatnya Mutu Pelayanan TKI ke LN melalui Hasil Kajian, Litbang dan Informasi KL 5209Peningkatan Kapasitas Pemda dlm memberikan pelayanan kepada TKI 001Jumlah Aparat pemda yang ditingkatkan KL 002Jumlah Kab/Kota yang membe rikan pelayanan kepada TKI KL

15 DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI KO DE PROGRAM/KEGIATANINDIKATORPRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3901Peningkatan Kerjasama Luar Negeri 001Tersedianya draft perumusan perjanjian dan pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral KL 3902Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I 001Tersedianya Kualitas CTKI/TKI formal di beberapa sektor KL 3903Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Penempatan 001Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara-negara penempatan TKI KL 5225Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II 001Tersedianya Kualitas CTKI/TKI formal di beberapa sektor KL

16 DEPUTI BIDANG PENEMPATAN KO DE PROGRAM/KEGIATANINDIKATORPRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3904Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen 001∑CPM yang mendapat layanan dokumen sesuai standar PN 3905Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah 001Terlaksananya penempatan TKI melalui program G to G dan G to P KL 3906Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan 001Persentase ∑CPM yang ditempatkan sesuai dengan job order PN 002∑CPM yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK PN 003∑CPM yang diberi PAP dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM PN 3907Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan 001Terlaksananya sosialisasi, informasi pasar kerja dan kerjasama kelembagaan penempatan TKLN KL

17 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KO DE PROGRAM / KEGIATANINDIKATORPRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3908Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 001∑CPM/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi PN 3909Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI 001% PM yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri PN 3910Peningkatan Pelayanan Pengaduan 001Kemudahan penyampaian pengaduan PN 002Jumlah Pengaduan yang diprosesPN 003Kualitas pelayanan hotline service PN 3911Peningkatan Mediasi dan Advokasi 001Persentase CTKI dan TKI yang mendapat Advokasi PN 5210Penyelesaian Masalah Pengaduan melalui CC TKI 001Terlayaninya Penyelesaian masalah Pengaduan Melalui Call Centre PN

18 BALAI/UPTP3TKI/LOKA KO DE PROGRAM/KEGIATANINDIKATORPRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3894Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) 001Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order PN 002Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK PN 003Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip- prinsip HAM. PN

19 POKOK-POKOK RKP 2014

20 15 ISU STRATEGIS Pemantapan Perekonomian Nasional 1.Konektivitas mendorong pertumbuhan; 2.Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; 3. Peningkatan kemampuan Iptek; 4.Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; 5.Diversifikasi pemanfaatan energi; 6.Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 7. Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; 8.Penurunan angka kematian ibu dan bayi; 9.Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; 10.Perluasan Program Keluarga Harapan; 11.Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); 12.Mitigasi Bencana. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik 13.Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; 14.Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; 15.Pelaksanaan Pemilu 2014.

21 KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 1.Pelatihan dan pendidikan keterampilan CTKI; 2.PAP/Pre Eliminary Training; 3.Pemberdayaan TKI Purna; 4.Pelayanan Pemantauan TKI di Embarkasi Kedatangan; 5.Pencegahan dan penaganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

22 Grand Design P2TKI Road Map ( Renstra 5 tahun) Road Map ( Renstra 5 tahun, dan tahun 2025 transisi) 22 Grand Desing P2TKI ( ) 2014 => Terjadi kabinet baru diperlukan RPJM (5 tahun/ ), merupakan roadmap pelaksanaan grand design dari tahun 1-5.

23 23 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6%, belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja, dan dampak dari dinamika kependudukan bonus demografi 2.Kinerja perekonomian nasional dipengaruhi dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, seperti: - Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri - Komunitas ASEAN (Asean Community) Perkembangan ekonomi politik global, era perdagangan bebas, APEC; 3. Bekerja diluar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan adalah suatu kenyataan seperti halnya kehidupan globalisasi.Tidak bisa dicegah dan tidak perlu didorong bila timbul kehendak keluar negeri dan memenuhi syarat, bekerja diluar negeri akan terjadi; 4. Bekerja diluar negeri, bukan semata hak seseorang, tetapi juga terkait dengan hak keluarga dan hak negara dalam memberikan fasilitasi dan perlindungan; 5.Perlu dokumen perencanaan yang holistic, terpadu dan berkesinambungan sebagai acuan penempatan dan perlindungan TKI antar K/L, Pemda dan Perwakilan RI yang rinci/operasional dibandingkan yang ada di RPJP dan RPJMN Latar Belakang Grand Design P2TKI

24 1.Memberikan arah kebijakan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI selama kurun waktu Menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI dalam menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan yang terkait dengan P2TKI, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 3.Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi pemerinah di pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan TKI. 4.Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya termasuk kualitas sumber daya manusia aparaturnya. 5.Mendorong instansi terkait untuk pelayanan prima kepada para TKI dan keluarganya 6.Membangun data/informasi tentang TKI dan potensi kesempatan kerja di luar negeri yang terintegrasi antar instansi dan akurat (relevan, komprehensif, terkini, dan dapat diakses para pihak). Tujuan Penyusunan Grand Design P2TKI: 24

25 Visi P2TKI: “Terwujudnya TKI yang Profesional, Sejahtera dan Bermartabat ” Penjelasan Visi: Profesional : “TKI yang memiliki kompetensi dan daya saing di pasar kerja luar negeri.” Sejahtera : “TKI dan keluarganya tidak hanya memperoleh gaji atau pendapatan yang layak sesuai keahliannya, namun juga mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku di negara penempatan.” Bermartabat: “TKI yang memiliki kompetensi, daya saing, gaji, memahami dan mendapat perlindungan hukum akan menjadikan dirinya bermartabat sebagai tenaga kerja di pasar tenaga kerja luar negeri. Visi RPJPN dan Visi P2TKI: Visi Pembangunan Nasional (RPJPN ) “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.” 25

26 a.Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. b.Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri. d.Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. e.Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak). f.Membangun Sinergitas antar K/L, Pemda, dan Perwakilan RI, dengan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI MISI P2TKI: 26

27 a.Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. b.Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri. c.Meningkatkan proporsi jumlah TKI yang bekerja di lembaga yang berbadan hukum (sektor formal) dan mengurangi jumlah TKI yang bekerja pada perorangan (sektor informal). d.Menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. e.Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. e.Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak). - Arah kebijakan diterjemahkan ke dalam kebijakan masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya -Program-program dan kegiatan-kegiatannya sebagai penjabaran arah kebijakan, disesuaikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran, misalnya Program Teknis dan Program Generik ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 27

28 Tingkat PelaksanaanCakupan Tugas Nasional, antar instansi termasuk perwakilan RI Makro Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional, koordinasi antar instansi (kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI) dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. Kementerian/ Lembaga/pemda/ perwakilan RI Mikro Menyangkut penerapan Grand Design dan Road Map P2TKI yang dijabarkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan setiap instansi. 28 TINGKAT PELAKSANAAN, CAKUPAN TUGAS ( MAKRO DAN MIKRO )

29 N PERENCANAAN P2TKI PELAKSANAAN P2TKI -EVALUASI -PENGAWASAN Koordinasi berkala antara kementerian, lembaga, Pemda dan perwakilan RI 29 Koordinasi berkala antara kementerian, lembaga, pemda, dan perwakilan RI Koordinasi berkala antara Kementerian, lembaga, pemda, dan perwakilan RI Penerapan Prinsip-Prinsip Pelaksanaan, termasuk nilai/value: Berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) TINGKATAN PELAKSANAAN: TINGKAT MAKRO (NASIONAL, ANTAR INSTANSI)

30 ISU STRATEGISK/L P. JAWABK/L TERKAIT PELAKSANAAN Pra Penempatan 1. Sosialisasi dan Informasi peluang kerja dan persediaan/Job Info (persepsi yang sama) BNP2TKIK/L Terkait 2. Identitas dokumen jati diri dalam SIAKKemendagriBNP2TKI, Pemda, Imigrasi 3. Integrasi Sistem Surat Permintaan TKI (JO)Perwakilan RI /KDEIBNP2TKI 4. Penerbitan Surat Ijin PengerahanMenakertrans mendelegasikan ke BNP2TKI Pemkab/Kota 5. Pendidikan dan Pelatihan Kerja dan sumber-sumber pembiayaan Kemenakertrans dan Kemdikbud K/L terkait, assosiasi, dll 6. Sertifikasi kompetensi TKIKemenakertrans BNSP BNP2TKI/semua K/L yang terlibat 7. Pos pelayanan keberangkatan di bandaraKemBUMNKemenhub, Angkasa Pura, BNP2TKI, 8. Pelaksanaan Market Inteligent Peluang TKIPerwakilan RIBNP2TKI 9. Promosi TerpaduKemenko Perekonomian BNP2TKI, Pemda, Perdagangan, BKPM, Pariwisa ta, dll 10. Pembinaan penyiapan kelembagaanMENPAN RBK/L terkait 11. Penyelesaian CTKI BermasalahBNP2TKIInstansi Terkait

31 ISU STRATEGISK/L P. JAWABK/L TERKAIT MASA PENEMPATAN 1.Integrasi Pencatatan Kedatangan TKI di LNPerwakilan RIBNP2TKI 2.Integrasi sistem kedatangan dan kepulangan BNP2TKIPemda/imigrasi 3.Integrasi Pelayanan di bandara transitPerwakilan RIBNP2TKI 4.Penyelesaian TKI B di Luar Negeri Perwakilan RI/Perwalu Instansi terkait 5. Penyelesaian TKI Deportasi/RepatriasiPerwakilan RIInstansi Terkait 6. Pembinaan dan Pemantauan saat bekerja Perwakilan RI/Perwalu Instansi terkait PURNA PENEMPATAN 1. Pendataan kepulangan melalui sistem (integrasi Sistem) BNP2TKI KumHAM/Dirjen Imigrasi, Angkasapura 2. Pelayanan kepulangan dan kedatanganBNP2TKIKemsos 3. Pemberdayaan TKI purna di daerah asalBNP2TKI 4. Rehabilitasi TKI Purna di daerah asalBNP2TKIKemsos, Kemkes 5. Penyelesaian masalah TKI BBNP2TKIInstansi Terkait

32 ISU STRATEGISK/L P. JAWABK/L TERKAIT INSTRUMEN PENDUKUNG 1.Pembinaan kelembagaan Instansi penanggung jawab K/L Terkait 2.Pengawasan dan pengendalian Instansi penanggung jawab K/L Terkait 3.Penegakan hukum Polri K/L Terkait 4.Penguatan insfrastruktur hukum dan peraturan Kemenkumham K/L Terkait MONITORING DAN EVALUASI 1. Sistim informasi yang terintegrasi 2. Monitoring bersama

33 Terima Kasih 33


Download ppt "Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SEKRETARIS UTAMA Jakarta, 18 Februari 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google