Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Presentasi berjudul: "Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI"— Transcript presentasi:

1 Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SEKRETARIS UTAMA Jakarta, 18 Februari 2014 1

2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
OUTLINE : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN; KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL, K/L BNP2TKI TAHUN 2014; KEGIATAN DI BNP2TKI YANG TERKAIT DAN KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER. 2

3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MERUPAKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN (PASAL 94 AYAT 3, UU 39/2004) TUGAS (PASAL 3 Perpres No. 81/2006) : A. MELAKUKAN PENEMPATAN ATAS DASAR PERJANJIAN SECARA TERTULIS ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH NEGARA PENGGUNA TKI ATAU PENGGUNA BERBADAN HUKUM DI NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 3

4 Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); Penyelesaian Masalah;
MEMBERIKAN PELAYANAN, MENGKOORDI- NASIKAN, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN (Yankorwas), Mengenai : Dokumen; Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); Penyelesaian Masalah; Sumber-sumber Pembiayaan; Pemberangkatan S/D Pemulangan; 6. Peningkatan Kualitas Calon TKI; 7. Informasi; 8. Kualitas Pelaksana Penempatan TKI; dan 9. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya. FUNGSI : PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI SECARA TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI (PASAL 95 AYAT 1 UU No. 39/2004). 4

5 VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN
5

6 TERWUJUDNYA TKI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT
VISI : TERWUJUDNYA TKI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT 6

7 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN TKI;
MISI : MENCARI KESEMPATAN KERJA DI LUAR NEGERI SELUAS-LUASNYA KHUSUSNYA BAGI TKI FORMAL; PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN TKI; MENINGKATKAN PERLINDUNGAN, PENGA MANAN DAN PEMBERDAYAAN TKI; MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN DALAM MEMFASILITASI PENEM PATAN DAN PERLINDUNGAN TKI. 7

8 PENGUATAN KELEMBAGAAN.
ARAH KEBIJAKAN : BERFOKUS PADA PENCARIAN PELUANG KERJA SELUAS-LUASNYA, KHUSUSNYA BIDANG FORMAL; PEMBENAHAN SISTEM DAN PENINGKA TAN KUALITAS TKI DAN PELAYANAN PENEMPATAN; PENINGKATAN PERLINDUNGAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, NYAMAN DAN TERPENUHI HAK-HAKNYA; PENGUATAN KELEMBAGAAN. 8

9 MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN SECARA PRIMA KEPADA CALON TKI;
TUJUAN : MEMPERLUAS KERJASAMA LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN PELUANG KERJA TKI FORMAL; MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN SECARA PRIMA KEPADA CALON TKI; MEMBERIKAN PERLINDUNGAN OPTIMAL KEPADA TKI BAIK PRA, SELAMA MAUPUN PURNA PENEMPATAN; MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN. 9

10 SASARAN RPJMN (2010–2014) : 1. PELUANG KERJA TKI SEBANYAK ORANG DI 15 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 2. PENEMPATAN TKI SEBANYAK ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL TAHUN 2014; 3. PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LN SEBANYAK ORANG; 4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 10 BP3TKI, 20 P4TKI DAN 10 LTSP SERTA DUKUNGAN PELAYANAN. 10

11 4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN.
SASARAN 2014 : 1. PELUANG KERJA TKI SEBANYAK ORANG DI 10 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 2. PENEMPATAN TKI SEBANYAK ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL; 3. PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBANYAK ± ORANG; 4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN. 11

12 PROGRAM DAN KEGIATAN 12

13 SEKRETARIAT UTAMA KO DE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PRIO 01
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (BNP2TKI) 3895 Perumusan Peraturan Perun dang - Undangan, Publikasi dan Humas 001 Tersedianya Peraturan Perun dang-Undangan Hasil Revisi, dan Meningkatnya Pelayanan Kehumasan serta Publikasi KL 3896 Administrasi Keuangan, Kerumahtanggan serta Duku ngan Sarana dan Prasarana Kerja (BNP2TKI) Meningkatnya Pelayanan Admi nistrasi Keuangan, Kerumah-tanggaan Serta Dukungan Sarana Prasana Kerja 3897 Penguatan Kelembagaan (Organisasi) dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Meningkatnya Profesionalitas SDM/Personil dan Penguatan Kelembagaan 13

14 KO DE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PRIO
3898 Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Administrasi Kerjasama serta Evaluasi dan Laporan 001 Meningkatnya Kualitas Penyusu nan Rencana Program dan Anggaran di Lingkungan BNP2TKI, Pelayanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Hasil Evaluasi serta Pelap. KL 3899 Penyelenggaraan Pemeriksa an dan Pengawasan Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Negara BNP2TKI 3900 Penelitian dan Pengemba ngan Informasi Meningkatnya Mutu Pelayanan TKI ke LN melalui Hasil Kajian, Litbang dan Informasi 5209 Peningkatan Kapasitas Pemda dlm memberikan pelayanan kepada TKI Jumlah Aparat pemda yang ditingkatkan 002 Jumlah Kab/Kota yang membe rikan pelayanan kepada TKI 14

15 DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI
KO DE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3901 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri 001 Tersedianya draft perumusan perjanjian dan pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral KL 3902 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I Tersedianya Kualitas CTKI/TKI formal di beberapa sektor 3903 Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Penempatan Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara-negara penempatan TKI 5225 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II 15

16 DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
KO DE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3904 Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen 001 ∑CPM yang mendapat layanan dokumen sesuai standar PN 3905 Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Terlaksananya penempatan TKI melalui program G to G dan G to P KL 3906 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Persentase ∑CPM yang ditempatkan sesuai dengan job order 002 ∑CPM yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK 003 ∑CPM yang diberi PAP dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM 3907 Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan Terlaksananya sosialisasi, informasi pasar kerja dan kerjasama kelembagaan penempatan TKLN 16

17 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
KO DE PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PRIO 06 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3908 Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 001 ∑CPM/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi PN 3909 Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI % PM yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri 3910 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Kemudahan penyampaian pengaduan 002 Jumlah Pengaduan yang diproses 003 Kualitas pelayanan hotline service 3911 Peningkatan Mediasi dan Advokasi Persentase CTKI dan TKI yang mendapat Advokasi 5210 Penyelesaian Masalah Pengaduan melalui CC TKI Terlayaninya Penyelesaian masalah Pengaduan Melalui Call Centre 17

18 BALAI/UPTP3TKI/LOKA KO DE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PRIO 06
PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 3894 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) 001 Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order PN 002 Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK 003 Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. 18

19 POKOK-POKOK RKP 2014 19

20 15 ISU STRATEGIS Pemantapan Perekonomian Nasional
1. Konektivitas mendorong pertumbuhan; 2. Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; 3. Peningkatan kemampuan Iptek; 4. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; 5. Diversifikasi pemanfaatan energi; 6. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 7. Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; 8. Penurunan angka kematian ibu dan bayi; 9. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; 10. Perluasan Program Keluarga Harapan; 11. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); 12. Mitigasi Bencana. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik 13. Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; 14. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; 15. Pelaksanaan Pemilu 2014. 20

21 KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
Pelatihan dan pendidikan keterampilan CTKI; PAP/Pre Eliminary Training; Pemberdayaan TKI Purna; Pelayanan Pemantauan TKI di Embarkasi Kedatangan; Pencegahan dan penaganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 21

22 Road Map 2015-2019 ( Renstra 5 tahun)
Grand Desing P2TKI ( ) 2014 => Terjadi kabinet baru diperlukan RPJM (5 tahun/ ), merupakan roadmap pelaksanaan grand design dari tahun 1-5. Road Map ( Renstra 5 tahun) Grand Design P2TKI Road Map ( Renstra 5 tahun, dan tahun 2025 transisi)

23 Latar Belakang Grand Design P2TKI 2015-2025
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6%, belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja, dan dampak dari dinamika kependudukan bonus demografi 2. Kinerja perekonomian nasional dipengaruhi dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, seperti: - Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri - Komunitas ASEAN (Asean Community) 2015 - Perkembangan ekonomi politik global, era perdagangan bebas, APEC; 3. Bekerja diluar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan adalah suatu kenyataan seperti halnya kehidupan globalisasi. Tidak bisa dicegah dan tidak perlu didorong bila timbul kehendak keluar negeri dan memenuhi syarat, bekerja diluar negeri akan terjadi; 4. Bekerja diluar negeri, bukan semata hak seseorang, tetapi juga terkait dengan hak keluarga dan hak negara dalam memberikan fasilitasi dan perlindungan; 5. Perlu dokumen perencanaan yang holistic, terpadu dan berkesinambungan sebagai acuan penempatan dan perlindungan TKI antar K/L, Pemda dan Perwakilan RI yang rinci/operasional dibandingkan yang ada di RPJP dan RPJMN

24 Tujuan Penyusunan Grand Design P2TKI:
Memberikan arah kebijakan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI selama kurun waktu Menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI dalam menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan yang terkait dengan P2TKI, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi pemerinah di pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan TKI. Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya termasuk kualitas sumber daya manusia aparaturnya. Mendorong instansi terkait untuk pelayanan prima kepada para TKI dan keluarganya 6. Membangun data/informasi tentang TKI dan potensi kesempatan kerja di luar negeri yang terintegrasi antar instansi dan akurat (relevan, komprehensif, terkini, dan dapat diakses para pihak).

25 “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”
Visi RPJPN dan Visi P2TKI: Visi Pembangunan Nasional (RPJPN ) “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”  Visi P2TKI: “Terwujudnya TKI yang Profesional, Sejahtera dan Bermartabat” Penjelasan Visi: Profesional : “TKI yang memiliki kompetensi dan daya saing di pasar kerja luar negeri.” Sejahtera : “TKI dan keluarganya tidak hanya memperoleh gaji atau pendapatan yang layak sesuai keahliannya, namun juga mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku di negara penempatan.” Bermartabat: “TKI yang memiliki kompetensi, daya saing, gaji, memahami dan mendapat perlindungan hukum akan menjadikan dirinya bermartabat sebagai tenaga kerja di pasar tenaga kerja luar negeri.

26 MISI P2TKI: Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri. Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak). Membangun Sinergitas antar K/L, Pemda, dan Perwakilan RI, dengan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

27 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri. Meningkatkan proporsi jumlah TKI yang bekerja di lembaga yang berbadan hukum (sektor formal) dan mengurangi jumlah TKI yang bekerja pada perorangan (sektor informal). Menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. e. Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak). - Arah kebijakan diterjemahkan ke dalam kebijakan masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya - Program-program dan kegiatan-kegiatannya sebagai penjabaran arah kebijakan, disesuaikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran, misalnya Program Teknis dan Program Generik

28 TINGKAT PELAKSANAAN, CAKUPAN TUGAS
( MAKRO DAN MIKRO ) Tingkat Pelaksanaan Cakupan Tugas Nasional, antar instansi termasuk perwakilan RI Makro Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional, koordinasi antar instansi (kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI) dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. Kementerian/ Lembaga/pemda/ perwakilan RI Mikro Menyangkut penerapan Grand Design dan Road Map P2TKI yang dijabarkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan setiap instansi.

29 Penerapan Prinsip-Prinsip Pelaksanaan, termasuk nilai/value:
TINGKATAN PELAKSANAAN: TINGKAT MAKRO (NASIONAL, ANTAR INSTANSI) N PERENCANAAN P2TKI EVALUASI PENGAWASAN PELAKSANAAN P2TKI Koordinasi berkala antara kementerian, lembaga, Pemda dan perwakilan RI Koordinasi berkala antara kementerian, lembaga, pemda, dan perwakilan RI Koordinasi berkala antara Kementerian, lembaga, pemda, dan perwakilan RI Penerapan Prinsip-Prinsip Pelaksanaan, termasuk nilai/value: Berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance)

30 ISU STRATEGIS K/L P. JAWAB K/L TERKAIT PELAKSANAAN Pra Penempatan 1. Sosialisasi dan Informasi peluang kerja dan persediaan/Job Info (persepsi yang sama) BNP2TKI K/L Terkait 2. Identitas dokumen jati diri dalam SIAK Kemendagri BNP2TKI, Pemda, Imigrasi 3. Integrasi Sistem Surat Permintaan TKI (JO) Perwakilan RI /KDEI 4. Penerbitan Surat Ijin Pengerahan Menakertrans mendelegasikan ke BNP2TKI Pemkab/Kota 5. Pendidikan dan Pelatihan Kerja dan sumber-sumber pembiayaan Kemenakertrans dan Kemdikbud K/L terkait, assosiasi, dll 6. Sertifikasi kompetensi TKI Kemenakertrans BNSP BNP2TKI/semua K/L yang terlibat 7. Pos pelayanan keberangkatan di bandara KemBUMN Kemenhub, Angkasa Pura, BNP2TKI, 8. Pelaksanaan Market Inteligent Peluang TKI Perwakilan RI 9. Promosi Terpadu Kemenko Perekonomian BNP2TKI, Pemda, Perdagangan, BKPM, Pariwisa ta, dll 10. Pembinaan penyiapan kelembagaan MENPAN RB K/L terkait 11. Penyelesaian CTKI Bermasalah Instansi Terkait

31 ISU STRATEGIS K/L P. JAWAB K/L TERKAIT MASA PENEMPATAN Integrasi Pencatatan Kedatangan TKI di LN Perwakilan RI BNP2TKI Integrasi sistem kedatangan dan kepulangan Pemda/imigrasi Integrasi Pelayanan di bandara transit Penyelesaian TKI B di Luar Negeri Perwakilan RI/Perwalu Instansi terkait 5. Penyelesaian TKI Deportasi/Repatriasi Instansi Terkait 6. Pembinaan dan Pemantauan saat bekerja PURNA PENEMPATAN 1. Pendataan kepulangan melalui sistem (integrasi Sistem) KumHAM/Dirjen Imigrasi, Angkasapura 2. Pelayanan kepulangan dan kedatangan Kemsos 3. Pemberdayaan TKI purna di daerah asal 4. Rehabilitasi TKI Purna di daerah asal Kemsos, Kemkes 5. Penyelesaian masalah TKI B

32 ISU STRATEGIS K/L P. JAWAB K/L TERKAIT INSTRUMEN PENDUKUNG Pembinaan kelembagaan Instansi penanggung jawab K/L Terkait Pengawasan dan pengendalian Penegakan hukum Polri Penguatan insfrastruktur hukum dan peraturan Kemenkumham MONITORING DAN EVALUASI 1. Sistim informasi yang terintegrasi 2. Monitoring bersama

33 Terima Kasih