Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 2011."— Transcript presentasi:

1 BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 2011

2 Tugas Pokok Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak. Fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan anak; Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan anak; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3 Organisasi Deputi Bidang Perlindungan Anak Kekerasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Hak Sipil Anak Berkebutuhan Khusus Masalah Sosial Anak

4 TujuanSasaran UraianIndikator Kinerja Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak. Tersedianya kebijakan perlindungan anak. Jumlah kebijakan perlindungan anak Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan, dan jejaring kerja perlindungan anak. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak 1.Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 2.Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 1.Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 2.Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 1. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 2.Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak Tujuan & Sasaran

5 SASARAN URAIANINDIKATOR KINERJA TARGET Tersedianya kebijakan perlindungan anak. Jumlah kebijakan perlindungan anak 9 kebijakan 1 kebijakan 5 kebijakan 3 kebijakan 3 kebijakan Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 7 K/L 16 K/L 9 K/L 13 K/L 15 K/L Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov Sasaran, Indikator & Target

6 SASARAN URAIANINDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 5 K/L 7 K/L 5 K/L 6 K/L 7 K/L Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 10 Prov 15 Prov 12 Prov 15 Prov 18 Prov Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak Jumlah K/L yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 12 K/L 12 K/L 12 K/L Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 33 Prov 33 Prov 33 Prov Sasaran, Indikator & Target

7 Indikator Kinerja Utama dan Target INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Jumlah kebijakan perlindungan anak 9 kebijakan 1 kebijakan 5 kebijakan 3 kebijakan 3 kebijakan Jumlah instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan anak. 7 K/L 33 PROV 16 K/L 33 PROV 9 K/L 33 PROV 13 K/L 33 PROV 15 K/L 33 PROV

8 Indikator Kinerja Utama dan Target INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Jumlah instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak 5 K/L 10 Prov 7 K/L 15 Prov 5 K/L 12 Prov 6 K/L 15 Prov 7 K/L 18 Prov Jumlah instansi pemerintah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak 12 K/L 33 Prov 12 K/L 33 Prov 12 K/L 33 Prov

9 Kebijakan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, Pendampingan teknis dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Peningkatan koordinasi dan kemitraan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring perlindungan anak.

10 Program 2010 – 2014 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan anak; Fasilitasi kepada K/L dan Pemda dalam pelaksanaan perlindungan anak; Fasilitasi kepada K/L dan Pemda dalam penyusunan data perlindungan anak; Fasilitasi kepada K/L dan Pemda dalam memiliki dan memanfaatkan data perlindungan anak.

11 Prinsip-prinsip Dasar Program PA adalah aktivitas yang berorientasi pada hasil (outcome oriented activities) dan bukan hanya mementingkan output semata, Program PA adalah aktivitas dengan metode multi stakeholder approach, dan melibatan secara proaktif para pemangku kepentingan (stakeholder engagement), Program PA perlu dukungan kesiapan program yang handal dan berorientasi jangka panjang,

12 Prinsip-prinsip Dasar Program PA membutuhkan tingkat kesiapan mental dan keterampilan pengelolaan kerjasama (readiness to cooperation) dari para pemangku kepentingan, Program PA membutuhkan kajian dan perencanaan yang mampu mengantisipasi dinamika peluang dan permasalahan yang akan muncul beberapa tahun ke depan, Program PA harus didasari pada pemetaan proses bisnis bersifat menyeluruh (komprehensif), terpadu (integratif), runtut (iteratif), tersistem baik (sistematis), dan layak diimplementasikan (implementatif).

13

14 Input & Process ACTIVITYRESULTSUPPORT TO INPUTMonitoring, Analisis, Evaluasi & Pelaporan Data, Analisis, Rekomendasi -Menyusun Rencana Kerja -Merumuskan Kebijakan -Koordinasi Pelaksanaan PROCESS1.Menyusun Rencana Kerja -Sistem Tata Kelola & Manajemen Kinerja -Rencana Strategis & Rencana Aksi -Merumuskan Kebijakan -Koordinasi Pelaksanaan 2.Merumuskan Kebijakan Rumusan Kebijakan-Menyusun Rencana Kerja -Koordinasi Pelaksanaan 3.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan -Kegiatan advokasi & fasilitasi K/L dan jejaring kerja -Formulasi Program Implementasi di K/L & Pemda -Formulasi Harmonisasi Kebijakan di K/L & Pemda -Rencana Program K/L & Pemda -Merumuskan Kebijakan

15 Output, Outcome, Impact RESULTSUPPORT TO OUTPUT1. Kebijakan Perlindungan Anak-Rencana Program K/L dan Pemda -Pelaksanaan Program oleh K/L dan Pemda 2. Rencana Program K/L dan Pemda -Pelaksanaan Program oleh K/L dan Pemda OUTCOMEPelaksanaan Program oleh K/L dan Pemda -Anak Indonesia terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi -Monitoring, Analisis, Evaluasi & Pelaporan IMPACTAnak Indonesia terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

16 16 TERIMA KASIH


Download ppt "BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google