Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Bank Indonesia 2007.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Bank Indonesia 2007."— Transcript presentasi:

1

2 1 KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Bank Indonesia 2007

3 Bank AGENDA : 1.PENDAHULUAN 2.LANDASAN HUKUM 3.KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH 4.PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK SYARIAH

4 Bank PENDAHULUAN

5 4 Dari sisi ketentuan, “Penguatan Kelembagaan Bank Syariah” antara lain dilakukan dengan : -Review atas ketentuan khususnya yang menghambat/disintensif -Penyempurnaan/penyusunan ketentuan yang memfasilitasi pendirian Bank Syariah Penyempurnaan ketentuan dapat bersifat relaksasi atau penambahan fitur kelembagaan yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan BS PENDAHULUAN

6 Bank Psl 8 UU No. 23/99 ttg BI diubah dgn UU No. 3/04 : Tugas BI : a. Moneter; b. Sistem Pembayaran; c. Mengatur dan mengawasi bank. Pasal 29 (1) UU No.7/1992 tentang Perbankan diubah dgn UU No. 10/1998 : Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia BI adalah Otoritas Pengaturan & Pengawasan Bank (Termasuk Bank Syariah) LANDASAN HUKUM

7 Bank Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, BI diberi kewenangan: Menetapkan peraturan Menetapkan perizinan kelembagaan dan kegiatan usaha Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan thd bank Mengenakan sanksi Sistem Perbankan yang Sehat LANDASAN HUKUM

8 Bank LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH UU No 7/92 tentang Perbankan UU No 10/98 tentang perubahan UU 7/92 DUAL BANKING SYSTEM

9 Bank Sejak adanya UU No. 7 Tahun 1992 sistem perbankan Indonesia mulai menggunakan “dual banking system” yaitu: - Bank Konvensional - Bank Syariah Ps 6 Huruf m UU NO.7 Tahun 1992: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yg ditetapkan dlm Peraturan Pemerintah” LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH

10 Bank Pasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998: BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH Dual Banking System lebih ditegaskan lagi dengan perubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu UU No. 10 Tahun 1998

11 Bank TIPE BANK SYARIAH DI INDONESIA BANK SYARIAH BUS BUK - UUS BPRSKPW S KC BA - UUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

12 Bank KETENTUAN KELEMBAGAAN BUS Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah SE BI No. 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 SE BI No. 8/9/DPbS tanggal 1 Maret 2006 perihal Perubahan atas SE BI No. 7/5/DPbS Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2002 tanggal 10 November 2003 dan SE Ekstern No.6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

13 Bank Badan Hukum Perseroan Terbatas; Koperasi; atau Perusahaan Daerah Modal Disetor pendirian BUS sekurang-kurangnya sebesar Rp1 Trilyun Kepemilikan : WNI dan atau badan hukum Indonesia; atau WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan KETENTUAN UMUM BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

14 Bank Kepengurusan terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) Calon pemegang saham pengendali, pengurus dan DPS tidak tercantum dalam DTL dan Daftar Kredit Macet serta lulus dalam Fit and Proper Test BI KETENTUAN UMUM BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

15 Bank PENDIRIAN BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH Pendirian Bank Bank Baru - Persetujuan Prinsip - Izin Usaha Konversi BUK  BUS

16 Bank Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank Persetujuan/penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen lengkap Persetujuan prinsip berlaku dalam jangka waktu 360 hari PENDIRIAN BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

17 Bank Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank telah selesai dilakukan Diajukan dalam jangka waktu 360 hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan Persetujuan/penolakan permohonan Izin Usaha bank diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen diterima lengkap. Bank wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha bank. PENDIRIAN BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

18 Bank Izin Gubernur BI Masuk dalam Rencana Bisnis Bank Proses perizinan dilakukan 1 tahap (izin perubahan kegiatan usaha) Izin berlaku sejak tgl. Persetujuan Perubahan AD atau Akta Pendirian termasuk AD oleh instansi yang berwenang. Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. Bank wajib menyelesaikan hak & kewajiban konvensional max 360 hari sejak tgl. Izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan oleh BI. Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan Bank KONVERSI BU KONVENSIONAL  BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

19 Bank KANTOR PUSAT BUS KC Syariah KC Syariah LN KPw KCP Syariah KK Syariah Unit Pelayanan Syariah - ATM, Payment Point dll Keg. Kas Di luar Kantor Kantor di bawah kantor cabang KLN STRUKTUR JARINGAN KANTOR BUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

20 Bank PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional SE BI No.8/8/DPbS tanggal 1 Maret 2006 PBI No. 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas PBI No. 8/3/PBI/2006 KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN KELEMBAGAAN UUS

21 Bank UUS adalah Unit kerja di kantor pusat Bank sebagai kantor induk KCS dan Unit Syariah Tugas UUS : Mengawasi dan mengatur, menempatkan dan mengelola dana KCS, menerima & menatausahakan laporan serta melakukan kegiatan lain kegiatan syariah Bank Rencana kegiatan UUS wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Pemimpin UUS paling rendah satu tingkat dibawah direksi KETENTUAN UMUM UUS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

22 Bank BOD DIVISI SYARIAH (UUS) DIVISI KC Konvensional KC Syariah STRUKTUR JARINGAN KANTOR UUS DIVISI KCP SyariahKK Syariah DIVISI KCP Konvensional US KLS DPS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

23 Bank Bank Yang Telah Membuka UUS dapat membuka KCS dengan cara : Buka KCS baru Konversi KCK → KCS Meningkatkan Status KCPK → KCS Konversi KCK Yang Telah Membuka Unit Syariah (US) → KCS Meningkatkan Status KCPK Yang Telah Membuka US → KCS Membuka KCS baru Yang Berasal Dari US Bank Yang Membuka KCS wajib : Menyisihkan modal kerja cover biaya operasional awal Memenuhi rasio KPMM PEMBUKAAN KCS PERTAMA PEMBUKAAN KCS BERIKUTNYA TIDAK MELALUI IZIN PRINSIP KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

24 Bank PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah SE BI No.6/31/DPbS tanggal 28 Juli 2004 PBI No. 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah SE BI No.8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR KETENTUAN KELEMBAGAAN BPRS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

25 Bank Badan Hukum BPRS Perseroan Terbatas; Koperasi; Perusahaan Daerah; Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Modal disetor minimum sebesar :  Rp.2 milyar untuk Jabodetabek  Rp.1 milyar untuk ibukota provinsi  Rp.500 juta untuk Kabupaten/Kota lain di luar Jabodetabek dan ibukota provinsi KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN UMUM BPRS

26 Bank Kepemilikan : WNI badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI Pemerintah Daerah Gabungan ketiganya Kepengurusan terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) Calon pemegang saham pengendali, pengurus dan DPS tidak tercantum dalam DTL dan Daftar Kredit Macet serta lulus dalam Fit and Proper Test BI KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH KETENTUAN UMUM BPRS

27 Bank PENDIRIAN BPRS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH Pendirian Bank Bank Baru - Persetujuan Prinsip - Izin Usaha Konversi BPR  BPRS

28 Bank Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS Persetujuan/penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen lengkap Persetujuan prinsip berlaku dalam jangka waktu 360 hari KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

29 Bank Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan pendirian telah selesai dilakukan Persetujuan/penolakan permohonan Izin Usaha bank diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah dokumen diterima lengkap. Bank wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal izin usaha bank. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

30 Bank Izin Gubernur BI Masuk dalam Rencana Bisnis Bank Proses perizinan dilakukan 1 tahap (izin perubahan kegiatan usaha) Izin berlaku sejak tgl. Persetujuan Perubahan AD atau Akta Pendirian termasuk AD oleh instansi yang berwenang. Bank wajib melakukan kegiatan syariah 60 hari setelah izin diberlakukan. Bank wajib menyelesaikan hak & kewajiban konvensional max 360 hari sejak tgl. Izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan oleh BI. Waktu penyelesaian aktiva produktif dapat diperpanjang atas permohonan Bank KONVERSI BPR KONVENSIONAL  BPRS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

31 Bank KANTOR PUSAT BPRS KC Syariah KK Syariah - ATM, Payment Point dll Keg. Kas Di luar Kantor Dalam provinsi yg sama STRUKTUR JARINGAN KANTOR BPRS KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH Dalam kabupaten/kota yg sama atau berbatasan (provinsi dapat berbeda)

32 Bank KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

33 Bank PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA SEJAK 1990 Lokakarya MUI Pengenalan Dual banking system Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual system BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah Pengembangan PUAS & SWBI Peserta sepakat untuk segera mendirikan bank syariah Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan tahunan MUI pd bulan Agustus 1990 UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. UU no.23/1999: BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah Berdiri BUS kedua Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah UU no.23/1999: BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah Berdiri BUS kedua Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah Keluarnya Reg. Operasional & Kelembagaan Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah BPS lahir 2001

34 Bank PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK SYARIAH Per 30 November 2007 UUS=26 ; Kantor (BUS&UUS)=766 ; BPRS=114 ; OC BUK=1.134

35 Bank TERIMA KASIH


Download ppt "1 KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN BANK SYARIAH Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Bank Indonesia 2007."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google