PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 Disampaikan Pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kab. Kuningan oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Kab. Kuningan, 13 Maret 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN
2. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 3. SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 4. ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2015 5. CATATAN KABUPATEN/KOTA 6. PENUTUP

3 1. PENDAHULUAN 1 1

4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 2

5 JAWA BARAT GREEN PROVINCE
7 KARAKTER : SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : JUJUR DAN KONSISTEN TANGGUH DAN DISIPLIN KEPELOPORAN DAN KETELADANAN RAMAH DAN BIJAKSANA KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDAWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOROJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Laut Jawa Pel.Cirebon Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Cirebon Raya Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB Pel. Cilamaya Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Bandara Int. Jabar Kertajati Metropolitan Cirebon Raya Tol Kanci-Pejagan BIJB BIJB PROVINSI JAWA TENGAH Pel. Tarumajaya Tol Cikampek-Palimanan Tol CISUMDAWU Metropolitan Bodebek Karpur DKI JAKARTA Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bandung Raya Waduk Jatigede Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Tol Ciranjang-Padalarang Tol SOROJA Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciawi-Sukabumi TPI Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA PKW RANCABUAYA PROVINSI BANTEN Jalan Lintas Selatan Jabar TPI Pelabuhan Ratu Bandara Citarate ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE 3

6 Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2013) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta Tahun 2013 45,34 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk Indonesia (2012) : Jiwa Jabar (2013) : 45,340,8 Juta Jiwa Penduduk Miskin (2013) : 9,61 % PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb) PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb) Inflasi : 9,15 % LPE : 6,05 % IPM : 73,40* RLS : 8,09 th AMH : 96,49 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD : 119,55 % APK SLTP : 95,25 % APK SLTA : 70,19 % APK PT : 17,09 % Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Priangan Jabar 4 5

7 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN
TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata : 0,745% per tahun) Tahun Target Penurunan 1% per tahun 9,89 Jumlah Penduduk (2013) : ,8 Ribu Jiwa Capaian Jabar 2009 : 11,96% Target Jabar (RPJMN) : 4,15% – 4,12% Tahun 2014 atau 1,56% per tahun 2018 9,61 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN 5

8 GRAFIK PERSANDINGAN BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN WILAYAH BKPP TAHUN TOTAL ,00 ,10 ,10 ,90 ,00 ,20 ,70 ,00 ,30 ,90 6 3

9 PERKEMBANGAN IPM JAWA BARAT 2011-2012
2012 : 72, 89 2011 : 72,82 IPM JABAR 73,11 72,73 7

10 ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2012
Kluster 1 Tidak ada prioritas IP (AMH), IK Komponen 1 (AMH, IK) Kota Banjar IP (RLS), IDB IP (RLS) Kab. Kuningan Kab. Ciamis Kluster 2 Kluster 3 Komponen 2 (RLS, IDB) 8 34 BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan Timur BKPP IV Bandung Raya

11 2. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
9 1

12 JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
KEBIJAKAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 10

13 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
TERHADAP PROGRAM NASIONAL RPJMN 2010 – 2014 RPJMD JAWA BARAT INPRES NOMOR 3 TAHUN (4 P) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; Prioritas 5, Ketahanan Pangan; Prioritas 6, Infrastruktur; Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Prioritas 8, Energi; Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian; Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) CG 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga (P11) CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10 ,P12, P14) CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (P1,P11) Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 Pro Environment : CG 6 RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) 11

14 Janji Gubernur PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 18 12

15 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
10 Common Goals 1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU 4 EKONOMI PERTANIAN 5 EKONOMI NON PERTANIAN 6 SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN 7 PENGELOLAAN SENI, BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 8 KETAHANAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN 9 KEMISKINAN, PMKS DAN KEAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Common Goals RPJMD TAHUN 13

16 CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan sistem hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian 14

17 TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT
KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT WKPP II (wilayah purwakarta) Pengembangan industri manufaktur; Pengembangan industri keramik dan gerabah; Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal; Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah); Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR. WKPP III (wilayah cirebon) Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan; Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal; Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata; Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. WKPP IV (wilayah priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya. WKPP I (wilayah BOGOR ) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR. 15 17

18 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No
37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No. 500/Kep. 66-Org/2014) Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). wirausahaan baru. Mempersiapkan Cetak Sawah Baru Ha (2015) (Nasional). Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasiona). Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. Destinasi Wisata Dunia. Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. Ketahanan Pangan (Nasional). Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati. Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi . Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. Kemandirian Energi Perdesaan. Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. Rasio Elektrifikasi Rumah Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 2 juta serapan tenaga kerja. Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. Pembangunan Pusat seni dan Budaya. Pengurangan Kemiskinan. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Kobong Pondok Pesantren Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya. 16 1

19 PERNYATAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT
Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sistemik, serentak dan bersinergi multi pihak dengan dukungan lintas pemerintahan (Pusat – Daerah). Perlunya upaya pendampingan/perwalian kepada penduduk miskin untuk memperkuat dirinya dan memiliki tekad yang kuat untuk keluar dari kemiskinan Perlunya kesepakatan dan konsistensi dari Para Kepala OPD/Biro bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Barat harus berorientasi kepada pengurangan kemiskinan Perlunya pemberdayaan diri sendiri (self help) dari masyarakat miskin untuk siap serta mampu beradaptasi dan bersaing dalam program MASYARAKAT JABAR BEKERJA yang difasilitasi oleh multi pihak. Pengurangan kemiskinan dilakukan melalui : (1) Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dengan fokus Efektivitas Bantuan Sosial; (2) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan dengan fokus Pendampingan untuk Kemandirian; (3) enanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dengan fokus Pengembangan Usaha Produktif Mandiri; (4) Program Lainnya : CSR/TJSL dll dengan fokus Kemitraan bersama masyarakat Kilometer Nol Pro Poor Jabar sebagai Alat Kendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Individu dengan data spasial dan a-spasial 15 17

20 SISTEM INFORMASI KM 0 Pro Poor JABAR BERBASIS SPASIAL DAN A-SPASIAL
DATA KEMISKINAN RTS - PPLS 2011 : Rumah Tangga Sistem Informasi KM 0 Pro Poor Jabar untuk Pengendalian dan Perwalian RTS (Rumah Tangga Sasaran) hingga Lepas dari Kondisi Kemiskinan PRINSIP KERJA : Mensurvai Koordinat dan Identitas RTS dengan Menggunakan Teknologi Informasi Geo-spasial. Mengukur secara Otomatis Jarak dan Merekonstruksi Rute Terpendek Pencapaian RTS dari titik KM 0 Pro Poor Jabar untuk Pengelolaan Data, Pengendalian dan Perwalian RTS (Tiang Bendera Kantor Gubernur Jabar, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung) serta Hal yang Sama dari Kantor Bupati/Walikota. Menvisualisasikan Identitas RTS secara Lengkap bersama Keluarganya melalui Media Foto (5 foto) dan Tabulasi Data. Menentukan Intervensi Program/Kegiatan/Pekerjaan yang Sesuai untuk Lepas dari kondisi kemiskinan 18 17

21 MODEL HIBRID STRATEGI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018
(Mengkombinasikan Pembangunan Daerah Berbasis Kabupaten/Kota dan Berbasis Lintas Kabupaten/Kota (3 Metropolitan dan 3 Pusat Pertumbuhan)) KORIDOR EKONOMI JAWA METROPOLITAN BODEBEK KARPUR CIREBON RAYA BANDUNG PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PALABUHANRATU PANGANDARAN SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020 19

22 20

23 ILUSTRASI METROPOLITAN CIREBON RAYA 2025
“METROPOLITAN CIREBON RAYA SEBAGAI METROPOLITAN BUDAYA DAN SEJARAH DENGAN SEKTOR UNGGULAN WISATA, INDUSTRI, DAN KERAJINAN” 21

24 3. SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
22 14

25 Tema Pembangunan 2015 Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan
Untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat 23 23

26 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang masih rendah, Aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih kurang, Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi, serta permukiman masih kurang Ketahanan energi dan kualitas air baku, Produktivitas lahan pertanian,dan Ketahanan Pangan, Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan Diversifikasi industri padat karya, kelembagaan dan modal usaha Pengendalian eksploitasi berlebihan sumber daya mineral dan non mineral Kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta bagi peran hulu-hilir Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun serta sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota Pertumbuhan penduduk dan persebarannya tidak merata, Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas demokrasi, Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi buruh, korban trafficking, dan anak, Pembangunan di wilayah perbatasan antar Provinsi dan antar Perbatasan Kabupaten/Kota Reformasi Birokrasi berbasis Profesionalisme dan Kesejahteraan serta Keseimbangan Kualitas SDM Lintas Pemerintahan. Kesenjangan hasil pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan Kerjasama untuk Percepatan Pembangunan berbasis Multipihak Dalam negeri dan Luar Negeri Pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan Jawa Barat 24 24

27 4. ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2015
25 22

28 ISU DAN KEGIATAN YANG DIPERLUKAN
WILAYAH III CIREBON ISU DAN KEGIATAN YANG DIPERLUKAN 26

29 27 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN Kabupaten/Kota 1 Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Desa Menuju Sentra Wisata Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP III Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri, Sentra Wisata dan Sentra Pertanian 2 Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU Kab. Majalengka 3 Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Transportasi Multi Moda dan Reaktivasi Kereta Api Kab/Kota Cirebon, Kab. Majalengka 4 Lambatnya Pembangunan Bandara Udara Percepatan Pembangunan Bandara Udara Kertajati 5 Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk selain pendekatan STRUKTUR Percepatan Pembanguan Waduk Kuningan Kab. Kuningan Valuasi dan Pengelelolaan SDA dan Hayati 6 Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Metropolitan Cirebon Raya Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung, Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang METROPOLITAN CIREBON RAYA Pencegahan dan Pengendalian Dampak Limbah Industri Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan GRLK Pesisir Pantai Utara Kab. Indramayu, Kab. Cirebon 7 Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Penataan dan Pengembangan Rumah Vertikal dan Gedung dengan Teknologi Hijau Pengembangan Kawasan Industri Hijau Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya 27

30 28 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG PEMERINTAHAN KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN/KOTA 1 Lambatnya Reformasi Birokrasi Penataan SKPD Pemerintah Daerah Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Bantuan Pendidikan Aparatur 2 Tingginya migrasi penduduk ke Provinsi Jawa Barat dan derasnya arus urbanisasi Pengendalian Migrasi Penduduk Kota Cirebon Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara Kab Cirebon, Kab Indramayu 3 Sinergi Pembangunan perbatasan Provinsi dan Kab/Kota serta Batas Antar Kab/Kota dan Provinsi Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan Kab Cirebon, Kab Kuningan, Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional. Kab Cirebon 4 Infrastruktur Perdesaan dan Pemerintahan Desa Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa 5 Perluasan partisipasi publik dalam pembangunan Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL 6 Kurang optimalnya Kerja sama dalam pembangunan Jawa Barat baik dengan perusahaan asing maupun BUMN Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat 7 Bagi hasil pajak ekspor yang belum memenuhi asas keadilan Proporsi Bagi Hasil Pajak Ekspor Kab Cirebon, Kota Cirebon 8 Tingginya tingkat pelanggaran keamanan dan Trantibum Pengendalian Keamanan dan TANTRIBUM 28

31 29 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG EKONOMI KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN/KOTA 1 Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah dalam upaya mempertahankan lahan sawah berkelanjutan. Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka 2 Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka 3 Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. 4 Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi. Seluruh Kab/Kota di WKPP III 5 Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK Kab. Majalengka, Kab. Cirebon 6 Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 7 Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. Kab. Kuningan, Kota Cirebon 29

32 30 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN /KOTA 1 Peningkatan mutu dan akses pendidikan BOS Provinsi Seluruh Kab/Kota di WKPP III BOP Paket C Pemberian Bea Siswa (semua jenjang pendidikan) Pemberian Bantuan untuk peralatan laboratorium untuk SMA & SMK Membangun Ruang Kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas Memperkuat 8 Standar Nasional Pendidikan SMA Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu Membangun Jejaring Kerjasama Pendidikan dengan Dunia Usaha 2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Revitalisasi Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Jaminan Kesehatan masyarakat jawa barat Insentif Tenaga Kesehatan di Daerah terpencil Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di RS Kab/Kota 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Promosi Kesehatan 30 27 18

33 31 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT Lanjutan NO ISU BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN /KOTA 4 Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja Penyaluran tenaga kerja potensial Seluruh Kab/Kota di WKPP III Penciptaan wirausahawan baru 5 Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal Pembangunan pusat seni dan budaya di kab/kota Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya Revitalisasi Keraton Kanoman, Kasepuhan, Keprabonan dan Kacirebonan Kab. Cirebon & Kota Cirebon 6 Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 7 Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga Pembangunan Stadion Olahraga Kab. Cirebon Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota 1 Peningkatan mutu dan akses pendidikan BOS Provinsi 31 27 18

34 5. CATATAN UNTUK KAB. KUNINGAN
32 31

35 KRITERIA USULAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI
DI KAB.KUNINGAN TAHUN 2015 BIDANG FISIK Dukungan peningkatan kemantapan jalan baik Provinsi ataupun Kab/kota Dukungan penanganan Jalan menuju sentra-sentra produksi, wisata dan industri Dukungan penanganan Jalan di Perbatasan Jabar - Jateng Dukungan pembangunan Waduk Matenggeng dan Waduk Kuningan Dukungan pembangunan BIJB dan Aerocity Dukungan pengembangan infrastruktur listrik perdesaan Dukungan penanganan banjir lintas wilayah. Dukungan untuk rehabilitasi dan konservasi lahan di Kab. Kuningan Perencanaan Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya; Dukungan terhadap percepatan pembangunan sanitasi permukiman Pengembangan SPAM Regional Ciayumajakuning 33 35

36 PETA PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT
No Ruas 1. Kalipucang-Bts. Jateng (Kab. Ciamis), panjang 0,360 km 2. Cibingbin-Bantarharja (Kab. Kuningan) panjang 3,430 Km 3. Ciledug-Losari (Kab. Cirebon) panjang 10,940 Km 4. Ciledug-Bantarsari (Kab. Cirebon) panjang 1,210 Km JABAR JATENG 34

37 BENDUNGAN KUNINGAN 35 37 Rencana Waduk Cileuweung
Lokasi Bendung: Dusun Cileuweung, Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan – Jawa Barat BENDUNGAN KUNINGAN Bendungan Kuningan terletak pada Sungai Cikaro bagian hulu. Kapasitas tampung Bendungan Kuningan ± 25,955 jt M³. Lokasi Bendung : Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan Lokasi Genangan terletak di 5 desa (Desa Randusari, Desa Kawungsari, Desa Simpaijaya, Desa Sukarapih, dan Desa Tanjungkerta) dan 2 Kecamatan (Kecamatan Cibeureum dan Karangkancana) Kabupaten Kuningan seluas 247,58 Ha Lokasi Usulan Bendungan Kuningan Rencana Bendungan Kuningan RENCANA BENDUNGAN KUNINGAN Rencana Waduk Cileuweung 35 37

38 BENDUNGAN MATENGGENG 36 38 Sumber : Sungai Cijolang
Luas Genangan: 524,8 Km2 Kapasitas Tampung Bendungan Matenggeng ± 500 jt M³ Lokasi Bendung: Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap Lokasi Genangan: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, dan sebagian kecil Kabupaten Kuningan 36 38

39 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL CIAYUMAJAKUNING
Kecamatan Ciwaringin Kecamatan Gegesik Kecamatan Arjawinangun Kecamatan Weru Kecamatan Harjamukti Kecamatan Plumbon Mata Air Cirumput Mata Air Cikuda 700 l/dt Kecamatan Sumber Kecamatan Pasawahan Kecamatan Rajagaluh Mata Air Telaga Nilem Mata Air Cisamaya Mata Air Cibujangga Mata Air Telaga Bogo 1000 l/dt 37 39

40 2.187Desa di Jawa Barat merupakan Area Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi
Roadmap Sanitasi Jawa Barat AREA RESIKO SANITASI KABUPATEN/ KOTA s.d. Tahun 2013 No. Kabupaten/Kota Desa Resiko Sanitasi Hasil Studi 1 Kab. Bogor 22 Desa EHRA 2012 2 Kab. Sukabumi 225 EHRA 2013 3 Kab. Cianjur 37 4 Kab. Bandung 97 5 Kab. Bandung Barat 50 6 Kab. Garut 181 7 Kab. Tasikmalaya 176 8 Kab. Ciamis 254 9 Kab. Pangandaran N/A Dilaksanakan 2014 10 Kab. Kuningan 71 11 Kab. Cirebon 339 12 Kab. Majalengka 117 13 Kab. Sumedang EHRA 2011 14 Kab. Indramayu 24 15 Kab. Subang 55 16 Kab. Purwakarta 17 Kab. Karawang 159 18 Kab. Bekasi 70 19 Kota Bogor EHRA 2010 20 Kota Sukabumi 21 Kota Bandung 118 Kota Cirebon 23 Kota Bekasi Kota Cimahi 25 Kota Depok 43 26 Kota Tasikmalaya 27 Kota Banjar JUMLAH 2.187 Prasarana Air Limbah dan Perilaku Higienis Prasarana Pengelolaan Sampah Prasarana Drainase Permukiman 2.187Desa di Jawa Barat merupakan Area Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi Sumber: Studi EHRA, Buku Putih Sanitasi Program PPSP Pokja AMPL/Sanitasi Jawa Barat 38

41 Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kab. Kuningan
Sumber : Dinas Kehutanan, 2013 39

42 CPCL Kab. Kuningan 2014 tersebar pada 38 Desa/Kel di 19 Kecamatan
RE per Des 2013 40 RE Jabar : 80,05 % (DESEMBER 2013) CPCL Kab. Kuningan 2014 tersebar pada 38 Desa/Kel di 19 Kecamatan

43 Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Posyandu
RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2015 KRITERIA USULAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 BIDANG PEMERINTAHAN Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Posyandu Peningkatan Infrastruktur Desa dan Perdesaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Pendidikan Aparatur Dukungan Operasional Pemerintah Desa Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah 41 43

44 TEMATIK WILAYAH PERBATASAN TAHUN 2015-2018
Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih 42

45 TAHAP I : Pengembangan konsep
Equal Treatment berbasis desa Kondisi sarana prasarana pelayanan dasar di Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, harus lebih baik atau minimal setara dengan desa/kelurahan yang berbatasan langsung, yakni Desa Baru, Desa Wanoja dan Desa Capar Kabupaten Brebes di Prov. Jawa Tengah Kondisi Sarana prasarana pelayanan dimaksud meliputi: Kesehatan Pendidikan Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) Ketersediaan/akses masyarakat thdp listrik dan air bersih TAHAP II:Pengembangan konsep Equal Treatment berbasis kecamatan (kecamatan kembar) 43

46 PERAN BAPPEDA KABUPATEN/KOTA
Bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat Menyusun usulan kegiatan untuk pembangunan desa/kelurahan di perbatasan provinsi berdasarkan prioritas dengan mengacu kepada Hasil Musrenbang Melakukan pendampingan kepada Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti usulannya, meliputi membantu menyelesaikan kelengkapan administrasi serta menginputnya dalam RKPD on line. Menjembatani usulan Desa/Kelurahan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat 44

47 Penandaan (Labeling) pada
Usulan Kegiatan Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi (Kab Sukabumi, Kab Bogor, Kota Depok, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Cirebon, Kab Kuningan, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran) Usulan Kepala Desa di Wilayah Perbatasan : Untuk usulan kegiatan yang merupakan usulan pembangunan wilayah perbatasan, diakhir kalimat ditambahkan “TWP” (Tematik Wilayah Perbatasan) Catatan : Usulan Kepala Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi dibuat daftar tersendiri 45

48 6. PENUTUP 46 1

49 Harapan Musrenbang Kabupaten/Kota
Musrenbang Kabupaten/Kota diperoleh usulan kegiatan urusan/kewenangan Kabupaten/Kota Tahun yang memerlukan sharing pendanaan dari provinsi : Berkaitan dengan tematik sektoral Tahun Berkaitan dengan tematik kewilayahan Tahun Berkaitan dengan wilayah perbatasan provinsi Tahun Usulan kegiatan bersifat lanjutan dari tahun sebelumnya Usulan lainnya yang bersifat spesifik di luar point 1 s.d 4 47 1

50 Strengthening Local Actor
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELALUI PENDEKATAN 4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 SIMPUL (LR) “JABAR MASAGI” Strengthening Local Actor A B G C LR transformation A B G TRIPLE HELIX A : Academician/akademisi B : Businessman/pelaku usaha G : Government/pemerintahan C : Community/komunitas LR = Laws and Regulations 48 30 Sumber : Deny Juanda P., 2011

51 Rancangan Simulasi Pembobotan dalam Penentuan Bantuan Keuangan Tahun 2015
No Uraian Pembobotan Persentase 1 ∆ IPM (Realisasi IPM t-3 terhadap Realisasi IPM t-2) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011 Semakin tinggi semakin besar bobotnya 10% 3 ∆ AKB Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 4 Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin besar semakin besar bobotnya 5 Luas Wilayah Semakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 6 Panjang Jalan Kabupaten/Kota Semakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 7 Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8 PAD Murni Tahun 2013 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 49

52 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan 2014. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan 2014* (*Data Sementara) 50

53 SATU PERENCANAAN JABAR : www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
DUNIA USAHA AKADEMISI KOMUNITAS UMUM rkpdjabaronline 2101 Pemerintahan Desa/Kelurahan Reses DPRD Provinsi PEMERINTAH Kab/Kota OPD/Biro PROVINSI SETWAN SATU PERENCANAAN JABAR : FORM ISIAN OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 98 RESES DPRD PROVINSI/DESA/AKADEMISI/DUNIA USAHA/KOMUNITAS 10 51

54 PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN
Rancangan Awal RKPD P/K/K RKP (PP 20/2004) KUA/PPAS Rancangan RKPD P/K/K RAPBD Reses DPRD 1 Renja SKPD APBD RKPD P/K/K/Desa Rancangan Renja SKPD RKA-SKPD Reses DPRD 2 Reses DPRD 3 Jan Feb Mei Jun Juli Agt Sept Okt Nov Des Des Mrt Apr MusrenbangNas u/ RKP Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Musrenbang RKPD Prov KETERANGAN: Musrenbang RKPD K/K Pra Musrenbang Kewilayahan : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2015 (Bulan Oktober 2013 s.d 14 Mei 2014) : Penyusunan Perubahan Tahun (14 Mei 2013 s.d Oktober 2014) Forum SKPD Prov : Penyusunan Perencanaan Tahun 2016 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2014 (Oktober 2014 s.d Mei 2015) Peran aktif DPRD Musrenbang Kecamatan Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Musrenbang Desa/kel Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 52 54

55 KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http// KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

56 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,56 73,19 73,75 – 74,25 73,40 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50 2 Indeks Pendidikan 83,05-84,01 80,21 82,75 82,31 84,65 85,50 3 Angka Melek Huruf Persen 97,41-97,42 96.97 97,00 – 97,50 96,49 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 4 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun 8,49 - 8,74 8.15 8,20 – 8,25 8,09 8,25 – 8,30 8,30 – 8,50 5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota N/A 9,00 – 10,73 9,25 – 11,00 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50 6 APK Sekolah Menengah 67,78 72,68 80,48 87,48 7 APK Sekolah Tinggi 15,19 16 – 17 17,09 8 Indeks Kesehatan poin  72,68 – 72,75 71, 00 72,60 75,60 76,53 9 AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun  69,50 – 69,56 68,60 68,70 – 68,90 ,2 ,25 10 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah 20 11 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas Orang 12 Indeks Pembangunan Gender 65-66 68,08 69,70 70 72,02 35 1

57 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan 1. Skor Pola Pangan Harapan Poin N/A 70,2 72 74 76 2. Pencetakan Sawah Baru Ha 200 400 5.000 25.000 3. Nilai Tukar Petani (NTP) 108,93 109 – 110 110 – 111 111– 112 4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah 89 130 205 305 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 64,92 63.78 63,80 – 64,00 63,01 64,00 – 65,00 65,00– 66,00 6. PDRB Per Kapita (ADHB) Juta Rupiah 21,25 21, ,50 23,60 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 7. PDRB Per Kapita (ADHK) 8,18 8,5 - 9,0 8,5 9,00 – 9,50 9,50 – 11,00 8. Laju Pertumbuhan Ekspor 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 9. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rupiah 52,68 76,52 – 85,55 93,53 85,55 – 95,81 95,81 – 107,79 10. Nilai Investasi PMDN 16,02 26,01 17 – 19 11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 36,66 67,5 12. Nilai Investasi/PMTB adhb 175,20 154, ,2 194,33 174, ,2 198, ,6 13. Inflasi 4,5 – 5,5 3,86 8,5 – 9,5 9,15 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 14. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta Orang 5.750 6.250 7.250 15. Indek Daya beli 63,51 – 65,66 60,93 64,17 64,89 64,00 64,45 16. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 637,74 637,67 640,55 640,80 645,00 650,00 17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,3-6,8 6.21 6-6,5 6,06 5,90 – 6,50 6,20 – 6,80 18. Indeks Gini  Poin 0,18 - 0,19 0,41 0,18-0,19 0,4 – 0,39 0,38-0,37 0,37 – 0,36 36

58 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik 1. Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Skala 1 - 4 n/a 3 4 2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 3. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,99 11,0 13,00 12,1 13,3 4. Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 6 6 – 5 5 - 4 4 - 3 5. Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 3,5 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 46 50 60 70 7. Indeks Persepsi Korupsi 5,11 5,5 6,5 8. Indeks Kebahagiaan 55 – 57 57 – 59 59 – 61 9. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 54 57 63 10. Indeks Demokrasi 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 37

59 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan InfrastrukturStrategis yang Berkelanjutan 1. Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 44.310 ,31 45.284,2 45.340,8 46.035,9 46.800,1 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen 31 – 34 34,5 36 – 37 n/a 37 – 38 38 – 39 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Persen per Tahun 1,79 3 - 2 4 - 3 5 - 4 4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 10,86 11,5 – 12,03 12,03 – 25,09 25,09 – 39,77 5. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 64,52 65,98 6. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 71 – 73 73.55 71-7 80,05 7. Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) 62 – 65 63.53 65-70  64,70 8. Cakupan Pelayanan Air Minum 60 – 65 51.76 60-65  60,52 63 – 70 9. Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) 61 – 67 63.21 67-72  63,40 63,5 - 64 10. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Persen  9,6 9,6 - 10,4 7,1 10,4 - 10,8 10,8 - 11,2 11. Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1) 93 – 94 97.05 93-94 97,56 97,10 – 97,4 97,20 – 97,50 38

60 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI KELIMA : Meningkatkan KehidupanSosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal 1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 8,80 – 7,80 9,61 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 9 – 10 9,08 9,00 – 8,50 9,22 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 3. Jumlah PMKS yang Ditangani Orang n/a 4. Jumlah Pekerja Anak 5. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional N/A 1 2 3 6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) Ribu Orang 750 800 900 1.000 1.250 7. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah 5 8 Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Poin 4 39 1

61 Perilaku BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) 37%
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN JAWA BARAT Roadmap Sanitasi Jawa Barat 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 51% 63,21% 63,4% 65% 67% 68% 69% 70% Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan REALITAS 2013 Sistem On Site Jamban Pribadi (58%) Septictank Komunal (3%) MCK ++ (1%) Sistem Off Site Sewerage (1%) IPAL Cakupan Pelayanan 63,4% Perilaku BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) 37% ~ KK ~ 8,2% Program Target KK  Cakupan % Revitalisasi Sewerage 0,9 % Pembangunan Sewerage (6 Kota) 5,1 % Pembangunan IPAL Kawasan 18.400 0,19 % SANIMAS (PU) 52.000 0,5 % SLBM (Bappenas) 26.000 0,2 % SABERMAS (Jabar) 1,3 % TARGET 2018 Cakupan Pelayanan ~ 70%

62 64,7 % ~ 73% PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN JAWA BARAT REALITAS 2013
Roadmap Sanitasi Jawa Barat PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN JAWA BARAT 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 53% 63,53% 64,7% 67% 69% 70% 71% 73% Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui Pembangunan pengolahan sampah kawasan metropolitan REALITAS 2013 TARGET 2018 Cakupan Pelayanan 64,7 % Cakupan Pelayanan ~ 73% Timbulan Sampah Perkotaan m3/hari Sampah terangkut ke TPA m3/hari TPS yang tersedia 3.125 unit Armada yang tersedia 975 unit Timbulan Sampah Perkotaan m3/hari Sampah terangkut ke TPA m3/hari TPS yang tersedia 4.349 unit Armada yang tersedia 1.450 unit INTERVENSI PENINGKATAN CAKUPAN 1,094,585 KK UPAYA PERCEPATAN Meningkatkan daya tampung TPA menjadi m3/hari Revitalisasi dan membangun TPS baru unit Menambah armada pengangkut 475 unit

63 15% 37% 22% FOKUS PENGEMBANGAN PERILAKU HIGIENIS MASYARAKAT
Roadmap Sanitasi Jawa Barat PENGEMBANGAN PERILAKU HIGIENIS MASYARAKAT RT Berkloset + SepticTank 63% Target 2018 RT Berkloset Non SepticTank 15% Perubahan Perilaku Mengelola Limbah Domestik Intervensi/Pemicuan thd KK Realitas 2012 Masih BAB Sembarangan 22% Intervensi/Pemicuan thd KK FOKUS Terlayani ke TPA 63% Perubahan Perilaku Mengelola Sampah Realitas 2012 Belum terlayani ke TPA (dibakar, ke sungai, ke kebun) 37% Target 2018 Intervensi/Pemicuan Menjadi 25 % thd KK

64 Target dan Sasaran Provinsi Bidang Sanitasi 2013-2018
Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar Tingkat Cemar Sedang 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9,6 % 10,4% 10,8 % 11,2 % 11,7 % 12,3 % 13 % Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya; Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Cakupan Pelayanan Air Minum 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 29% 51,76% 55% 62,05% 70% 72% 74% 76% Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih, dan wilayah tertinggal serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah perkotaan dan metropolitan

65 “PEMBANGUNAN SANITASI JABAR”
Multipihak Implementasi Pekerjaan “PEMBANGUNAN SANITASI JABAR”