Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan Pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kab. Kuningan oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan Pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kab. Kuningan oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan Pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kab. Kuningan oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Kab. Kuningan, 13 Maret 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN 3. SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN CATATAN KABUPATEN/KOTA 6. PENUTUP 2. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

3 1. PENDAHULUAN 1 1

4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 2

5 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMD AWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOR OJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Bandung Raya Palabuhanrat u Pangandara n BIJB 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede Bandara Int. Jabar Kertajati Jalan Lintas Selatan Jabar Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Pel. Cilamaya DKI JAKARTA Pel. Tarumajaya Tol SOR OJA Metropolitan Bandung Raya Tol CISUMDA WU Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Metropolitan Cirebon Raya PKW RANCABUAYA PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu BIJB Tol Cikampek- Palimanan Bandara Citarate Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Metropolitan Cirebon Raya PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bodebek Karpur PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA BIJB Laut Jawa 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 3

6 Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : Penduduk Indonesia (2012) : Jiwa Jabar (2013) : 45,340,8 Juta Jiwa Penduduk Miskin (2013) : 9,61 % PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2013) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb) PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb) Inflasi : 9,15 % LPE : 6,05 % IPM : 73,40* RLS : 8,09 th AMH : 96,49 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD: 119,55 % APK SLTP: 95,25 % APK SLTA: 70,19 % APK PT: 17,09 % PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb) PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb) Inflasi : 9,15 % LPE : 6,05 % IPM : 73,40* RLS : 8,09 th AMH : 96,49 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD: 119,55 % APK SLTP: 95,25 % APK SLTA: 70,19 % APK PT: 17,09 % 44,3 Juta Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Priangan Jabar ,34 Juta Jiwa Tahun 2013

7 TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata : 0,745% per tahun) Tahun Target Penurunan 1% per tahun 9,89 Jumlah Penduduk (2013) : ,8 Ribu Jiwa Capaian Jabar 2009 : 11,96% Target Jabar (RPJMN) : 4,15% – 4,12% Tahun 2014 atau 1,56% per tahun 2018 KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN 5 9,61

8 GRAFIK PERSANDINGAN BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN WILAYAH BKPP TAHUN TOTAL , , , , , , , , , ,90 6

9 73,11 72,73 PERKEMBANGAN IPM JAWA BARAT : 72, : 72,82 IPM JABAR

10 Komponen 2 (RLS, IDB) IP (AMH), IK IP (RLS), IDB BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan TimurBKPP IV Bandung Raya ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2012 Kluster 2 Komponen 1 (AMH, IK) Kab. Ciamis Kota Banjar Kluster 1 Kluster 3 Tidak ada prioritas IP (RLS) 34 8 Kab. Kuningan

11 2. ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN

12 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 1010

13 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN TERHADAP PROGRAM NASIONAL 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1.Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2.Prioritas 2, Pendidikan 3.Prioritas 3, Kesehatan 4.Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5.Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6.Prioritas 6, Infrastruktur; 7.Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8.Prioritas 8, Energi; 9.Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; RPJMD JAWA BARAT RPJMD JAWA BARAT CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga (P11) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10,P12, P14) 10.CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (P1,P11) 1.CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga (P11) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10,P12, P14) 10.CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (P1,P11) RPJMN 2010 – Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 2.Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 4.Pro Environment : CG 6 1.Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 2.Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 3.Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 4.Pro Environment : CG 6 INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 (4 P) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) 1.Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) 2.Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) 3.Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) 4.Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) 5.Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) 6.Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) 7.Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) 8.Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10) RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs 1

14 Janji Gubernur PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 2.BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU 3.REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU 4.MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT 5.ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN PERDESAAN 6.REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN 7.PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA 8.PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA 18 Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun

15 Common Goals RPJMD TAHUN

16 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan 1.Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 4.Penanganan bencana longsor dan banjir 1.Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 4.Penanganan bencana longsor dan banjir CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga 1.Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan sistem hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa 1.Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan sistem hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan 1414 TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018)

17 1515 KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT

18 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No. 500/Kep. 66-Org/2014) 1 Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan PembangunanAsisten Kesejahteraan RakyatAsisten Administrasi 1.Infrastruktur Desa dan Perdesaan. 2.Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. 3.Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi 4.Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wirausahaan baru. 2.Mempersiapkan Cetak Sawah Baru Ha (2015) (Nasional). 3.Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasiona). 4.Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. 5.Destinasi Wisata Dunia. 6.Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. 7.Ketahanan Pangan (Nasional). 8.Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. 9.Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati. 10.Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi. 11.Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. 12.Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. 13.Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). 14.TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. 15.Kemandirian Energi Perdesaan. 16.Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. 17.Rasio Elektrifikasi Rumah 18.Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. 1.Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. 2.Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 3.2 juta serapan tenaga kerja. 4.Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. 5.Pembangunan Pusat seni dan Budaya. 6.Pengurangan Kemiskinan. 7.Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 8.Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. 9.Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. 10.Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. 11.Pembangunan Ruang Kelas Baru 12.Pembangunan Kobong Pondok Pesantren 1.Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2.Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 3.Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya. 1616

19 PERNYATAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT 1.Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sistemik, serentak dan bersinergi multi pihak dengan dukungan lintas pemerintahan (Pusat – Daerah). 2.Perlunya upaya pendampingan/perwalian kepada penduduk miskin untuk memperkuat dirinya dan memiliki tekad yang kuat untuk keluar dari kemiskinan 3.Perlunya kesepakatan dan konsistensi dari Para Kepala OPD/Biro bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Barat harus berorientasi kepada pengurangan kemiskinan 4.Perlunya pemberdayaan diri sendiri (self help) dari masyarakat miskin untuk siap serta mampu beradaptasi dan bersaing dalam program MASYARAKAT JABAR BEKERJA yang difasilitasi oleh multi pihak. 5.Pengurangan kemiskinan dilakukan melalui : (1) Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dengan fokus Efektivitas Bantuan Sosial; (2) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan dengan fokus Pendampingan untuk Kemandirian; (3) enanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dengan fokus Pengembangan Usaha Produktif Mandiri; (4) Program Lainnya : CSR/TJSL dll dengan fokus Kemitraan bersama masyarakat 6.Kilometer Nol Pro Poor Jabar sebagai Alat Kendali Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Individu dengan data spasial dan a-spasial 15 17

20 PRINSIP KERJA : 1.Mensurvai Koordinat dan Identitas RTS dengan Menggunakan Teknologi Informasi Geo-spasial. 2.Mengukur secara Otomatis Jarak dan Merekonstruksi Rute Terpendek Pencapaian RTS dari titik KM 0 Pro Poor Jabar untuk Pengelolaan Data, Pengendalian dan Perwalian RTS (Tiang Bendera Kantor Gubernur Jabar, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung) serta Hal yang Sama dari Kantor Bupati/Walikota. 3.Menvisualisasikan Identitas RTS secara Lengkap bersama Keluarganya melalui Media Foto (5 foto) dan Tabulasi Data. 4.Menentukan Intervensi Program/Kegiatan/Pekerjaan yang Sesuai untuk Lepas dari kondisi kemiskinan SISTEM INFORMASI KM 0 Pro Poor JABAR BERBASIS SPASIAL DAN A-SPASIAL SISTEM INFORMASI KM 0 Pro Poor JABAR BERBASIS SPASIAL DAN A-SPASIAL Sistem Informasi KM 0 Pro Poor Jabar untuk Pengendalian dan Perwalian RTS (Rumah Tangga Sasaran) hingga Lepas dari Kondisi Kemiskinan DATA KEMISKINAN RTS - PPLS 2011 : Rumah Tangga 17 18

21 KORIDOR EKONOMI JAWA METROPOLITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN CIREBON RAYA METROPOLITAN BANDUNG RAYA KORIDOR EKONOMI JAWA PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar MODEL HIBRID STRATEGI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 (Mengkombinasikan Pembangunan Daerah Berbasis Kabupaten/Kota dan Berbasis Lintas Kabupaten/Kota (3 Metropolitan dan 3 Pusat Pertumbuhan))

22 20

23 ILUSTRASI METROPOLITAN CIREBON RAYA 2025 “METROPOLITAN CIREBON RAYA SEBAGAI METROPOLITAN BUDAYA DAN SEJARAH DENGAN SEKTOR UNGGULAN WISATA, INDUSTRI, DAN KERAJINAN” 21

24 3. SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN

25 Tema Pembangunan Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan Untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat 23

26 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang masih rendah, 2.Aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih kurang, 3.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi, serta permukiman masih kurang 4.Ketahanan energi dan kualitas air baku, 5.Produktivitas lahan pertanian,dan Ketahanan Pangan, 6.Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan 7.Diversifikasi industri padat karya, kelembagaan dan modal usaha 8.Pengendalian eksploitasi berlebihan sumber daya mineral dan non mineral 9.Kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta bagi peran hulu-hilir 10.Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana. 11.Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata 12.Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota 13.Pertumbuhan penduduk dan persebarannya tidak merata, 14.Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan. 15.Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, 16.Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas demokrasi, 17.Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi buruh, korban trafficking, dan anak, 18.Pembangunan di wilayah perbatasan antar Provinsi dan antar Perbatasan Kabupaten/Kota 19.Reformasi Birokrasi berbasis Profesionalisme dan Kesejahteraan serta Keseimbangan Kualitas SDM Lintas Pemerintahan. 20.Kesenjangan hasil pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan 21.Kerjasama untuk Percepatan Pembangunan berbasis Multipihak Dalam negeri dan Luar Negeri 22.Pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan Jawa Barat 24

27 4. ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN

28 ISU DAN KEGIATAN YANG DIPERLUKAN WILAYAH III CIREBON 26

29 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NOISU BIDANG FISIKKEGIATAN YANG DIPERLUKANKabupaten/Kota 1Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Desa Menuju Sentra Wisata Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP III Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri, Sentra Wisata dan Sentra Pertanian Seluruh Kab/Kota di WKPP III 2Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU Kab. Majalengka 3Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Transportasi Multi Moda dan Reaktivasi Kereta Api Kab/Kota Cirebon, Kab. Majalengka 4Lambatnya Pembangunan Bandara Udara Percepatan Pembangunan Bandara Udara KertajatiKab. Majalengka 5Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk selain pendekatan STRUKTUR Percepatan Pembanguan Waduk KuninganKab. Kuningan Valuasi dan Pengelelolaan SDA dan HayatiSeluruh Kab/Kota di WKPP III 6Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Metropolitan Cirebon Raya Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung, Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang METROPOLITAN CIREBON RAYA Seluruh Kab/Kota di WKPP III Pencegahan dan Pengendalian Dampak Limbah Industri Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan GRLK Pesisir Pantai UtaraKab. Indramayu, Kab. Cirebon 7Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Penataan dan Pengembangan Rumah Vertikal dan Gedung dengan Teknologi Hijau Seluruh Kab/Kota di WKPP III Pengembangan Kawasan Industri HijauSeluruh Kab/Kota di WKPP III Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya Seluruh Kab/Kota di WKPP III 27

30 NOISU BIDANG PEMERINTAHANKEGIATAN YANG DIPERLUKANKABUPATEN/KOTA 1Lambatnya Reformasi BirokrasiPenataan SKPD Pemerintah DaerahKab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Bantuan Pendidikan AparaturKab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon 2Tingginya migrasi penduduk ke Provinsi Jawa Barat dan derasnya arus urbanisasi Pengendalian Migrasi PendudukKota Cirebon Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa Tertinggal Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara Kab Cirebon, Kab Indramayu 3Sinergi Pembangunan perbatasan Provinsi dan Kab/Kota serta Batas Antar Kab/Kota dan Provinsi Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan Kab Cirebon, Kab Kuningan, Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional. Kab Cirebon 4Infrastruktur Perdesaan dan Pemerintahan Desa Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka 5Perluasan partisipasi publik dalam pembangunan Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSLKab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon 6Kurang optimalnya Kerja sama dalam pembangunan Jawa Barat baik dengan perusahaan asing maupun BUMN Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam Percepatan Pembangunan Jawa Barat Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon 7Bagi hasil pajak ekspor yang belum memenuhi asas keadilan Proporsi Bagi Hasil Pajak EksporKab Cirebon, Kota Cirebon 8Tingginya tingkat pelanggaran keamanan dan Trantibum Pengendalian Keamanan dan TANTRIBUMKab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT 28

31 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NOISU BIDANG EKONOMI KEGIATAN YANG DIPERLUKANKABUPATEN/KOTA 1 Belum terkendalinya alih fungsi lahan sawah dalam upaya mempertahankan lahan sawah berkelanjutan. Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi. Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka 2 Terdapatnya daerah rawan pangan pada lahan yang kurang produktif. Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka 3 Kurangnya regenerasi dan rendahnya dalam pencitraan petani. Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri. Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka 4 Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan. Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi.Seluruh Kab/Kota di WKPP III 5 Belum terintegrasinya pelayanan perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi pada Kawasan Industri. Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK Kab. Majalengka, Kab. Cirebon 6 Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan investasi. Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. Seluruh Kab/Kota di WKPP III 7 Rendahnya pengembangan wisata berkelas dunia. Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia. Kab. Kuningan, Kota Cirebon 29

32 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NOISU BIDANG SOSIAL BUDAYAKEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN /KOTA 1 Peningkatan mutu dan akses pendidikanBOS ProvinsiSeluruh Kab/Kota di WKPP III BOP Paket CSeluruh Kab/Kota di WKPP III Pemberian Bea Siswa (semua jenjang pendidikan) Seluruh Kab/Kota di WKPP III Pemberian Bantuan untuk peralatan laboratorium untuk SMA & SMK Seluruh Kab/Kota di WKPP III Membangun Ruang Kelas Baru & Rehabilitasi Ruang Kelas Seluruh Kab/Kota di WKPP III Memperkuat 8 Standar Nasional Pendidikan SMA Seluruh Kab/Kota di WKPP III Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu Membangun Jejaring Kerjasama Pendidikan dengan Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP III 2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Revitalisasi Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK Seluruh Kab/Kota di WKPP III Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Seluruh Kab/Kota di WKPP III Jaminan Kesehatan masyarakat jawa baratSeluruh Kab/Kota di WKPP III Insentif Tenaga Kesehatan di Daerah terpencil Seluruh Kab/Kota di WKPP III Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di RS Kab/Kota Seluruh Kab/Kota di WKPP III 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat Seluruh Kab/Kota di WKPP III Promosi KesehatanSeluruh Kab/Kota di WKPP III 30

33 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NOISU BIDANG SOSIAL BUDAYAKEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN /KOTA 4 Pengangguran serta Keterbatasan Lapangan Kerja Penyaluran tenaga kerja potensialSeluruh Kab/Kota di WKPP III Penciptaan wirausahawan baruSeluruh Kab/Kota di WKPP III 5 Pelestarian Cagar Budaya, Seni dan Budaya Lokal Pembangunan pusat seni dan budaya di kab/kota Seluruh Kab/Kota di WKPP III Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya Seluruh Kab/Kota di WKPP III Revitalisasi Keraton Kanoman, Kasepuhan, Keprabonan dan Kacirebonan Kab. Cirebon & Kota Cirebon 6 Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Seluruh Kab/Kota di WKPP III Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Seluruh Kab/Kota di WKPP III 7 Peningkatan sarana prasarana dan prestasi olahraga Pembangunan Stadion OlahragaKab. Cirebon Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota Seluruh Kab/Kota di WKPP III 1 Peningkatan mutu dan akses pendidikanBOS ProvinsiSeluruh Kab/Kota di WKPP III Lanjutan 31

34 5. CATATAN UNTUK KAB. KUNINGAN 31 32

35 KRITERIA USULAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DI KAB.KUNINGAN TAHUN 2015 RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DI KAB.KUNINGAN TAHUN

36 PETA PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT JABAR JATENG NoRuas 1.Kalipucang-Bts. Jateng (Kab. Ciamis), panjang 0,360 km 2.Cibingbin-Bantarharja (Kab. Kuningan) panjang 3,430 Km 3.Ciledug-Losari (Kab. Cirebon) panjang 10,940 Km 4.Ciledug-Bantarsari (Kab. Cirebon) panjang 1,210 Km 34

37 BENDUNGAN KUNINGAN a)Bendungan Kuningan terletak pada Sungai Cikaro bagian hulu. b)Kapasitas tampung Bendungan Kuningan ± 25,955 jt M³. c)Lokasi Bendung : Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan d)Lokasi Genangan terletak di 5 desa (Desa Randusari, Desa Kawungsari, Desa Simpaijaya, Desa Sukarapih, dan Desa Tanjungkerta) dan 2 Kecamatan (Kecamatan Cibeureum dan Karangkancana) Kabupaten Kuningan seluas 247,58 Ha a)Bendungan Kuningan terletak pada Sungai Cikaro bagian hulu. b)Kapasitas tampung Bendungan Kuningan ± 25,955 jt M³. c)Lokasi Bendung : Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan d)Lokasi Genangan terletak di 5 desa (Desa Randusari, Desa Kawungsari, Desa Simpaijaya, Desa Sukarapih, dan Desa Tanjungkerta) dan 2 Kecamatan (Kecamatan Cibeureum dan Karangkancana) Kabupaten Kuningan seluas 247,58 Ha RENCANA BENDUNGAN KUNINGAN Rencana Waduk Cileuweung Rencana Bendungan Kuningan Lokasi Usulan Bendungan Kuningan Lokasi Bendung: Dusun Cileuweung, Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan – Jawa Barat 37 35

38 BENDUNGAN MATENGGENG Sumber : Sungai Cijolang Luas Genangan: 524,8 Km 2 Kapasitas Tampung Bendungan Matenggeng ± 500 jt M³ Lokasi Bendung: Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap Lokasi Genangan: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, dan sebagian kecil Kabupaten Kuningan Sumber : Sungai Cijolang Luas Genangan: 524,8 Km 2 Kapasitas Tampung Bendungan Matenggeng ± 500 jt M³ Lokasi Bendung: Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap Lokasi Genangan: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, dan sebagian kecil Kabupaten Kuningan 38 36

39 Kecamatan Gegesik Kecamatan Arjawinangun Kecamatan Ciwaringin Kecamatan Plumbon Kecamatan Weru Kecamatan Sumber Kecamatan Harjamukti Kecamatan Rajagaluh Kecamatan Pasawahan Mata Air Cirumput Mata Air Cikuda 700 l/dt Mata Air Telaga Nilem Mata Air Cisamaya Mata Air Cibujangga Mata Air Telaga Bogo 1000 l/dt 39 37

40 Roadmap Sanitasi Jawa Barat AREA RESIKO SANITASI KABUPATEN/ KOTA s.d. Tahun 2013 AREA RESIKO SANITASI KABUPATEN/ KOTA s.d. Tahun 2013 Prasarana Air Limbah dan Perilaku Higienis Prasarana Pengelolaan Sampah Prasarana Drainase Permukiman Sumber: Studi EHRA, Buku Putih Sanitasi Program PPSP Pokja AMPL/Sanitasi Jawa Barat Desa di Jawa Barat merupakan Area Resiko Tinggi dan Sangat Tinggi No.Kabupaten/KotaDesa Resiko SanitasiHasil Studi 1Kab. Bogor 22 DesaEHRA Kab. Sukabumi 225 DesaEHRA Kab. Cianjur 37 DesaEHRA Kab. Bandung 97 DesaEHRA Kab. Bandung Barat 50 DesaEHRA Kab. Garut 181 DesaEHRA Kab. Tasikmalaya 176 DesaEHRA Kab. Ciamis 254 DesaEHRA Kab. Pangandaran N/A DesaDilaksanakan Kab. Kuningan 71 DesaEHRA Kab. Cirebon 339 DesaEHRA Kab. Majalengka 117 DesaEHRA Kab. Sumedang 12 DesaEHRA Kab. Indramayu 24 DesaEHRA Kab. Subang 55 DesaEHRA Kab. Purwakarta 50 DesaEHRA Kab. Karawang 159 DesaEHRA Kab. Bekasi 70 DesaEHRA Kota Bogor N/A DesaEHRA Kota Sukabumi 16 DesaEHRA Kota Bandung 118 DesaEHRA Kota Cirebon 5 DesaEHRA Kota Bekasi N/A DesaEHRA Kota Cimahi 11 DesaEHRA Kota Depok 43 DesaEHRA Kota Tasikmalaya 43 DesaEHRA Kota Banjar 12 DesaEHRA 2012 JUMLAH Desa 38

41 Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kab. Kuningan Kab. Kuningan Sumber : Dinas Kehutanan,

42 RE Jabar : 80,05 % (DESEMBER 2013) CPCL Kab. Kuningan 2014 tersebar pada 38 Desa/Kel di 19 Kecamatan RE per Des

43 KRITERIA USULAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2015 RENCANA PEMBANGUNAN PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN

44 1.Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun 2.Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan 3.Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan 4.Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan 5.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik 6.Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih 1.Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun 2.Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan 3.Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan 4.Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan 5.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik 6.Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih TEMATIK WILAYAH PERBATASAN TAHUN

45 TAHAP I : Pengembangan konsep Equal Treatment berbasis desa Kondisi sarana prasarana pelayanan dasar di Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, harus lebih baik atau minimal setara dengan desa/kelurahan yang berbatasan langsung, yakni Desa Baru, Desa Wanoja dan Desa Capar Kabupaten Brebes di Prov. Jawa Tengah Kondisi Sarana prasarana pelayanan dimaksud meliputi: 1.Kesehatan 2.Pendidikan 3.Infrastruktur (Jalan dan Jembatan) 4.Ketersediaan/akses masyarakat thdp listrik dan air bersih TAHAP II:Pengembangan konsep Equal Treatment berbasis kecamatan (kecamatan kembar) 43

46 PERAN BAPPEDA KABUPATEN/KOTA Bersama dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat -Menyusun usulan kegiatan untuk pembangunan desa/kelurahan di perbatasan provinsi berdasarkan prioritas dengan mengacu kepada Hasil Musrenbang -Melakukan pendampingan kepada Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti usulannya, meliputi membantu menyelesaikan kelengkapan administrasi serta menginputnya dalam RKPD on line. -Menjembatani usulan Desa/Kelurahan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat 44

47 Usulan Kepala Desa di Wilayah Perbatasan : Untuk usulan kegiatan yang merupakan usulan pembangunan wilayah perbatasan, diakhir kalimat ditambahkan “TWP” (Tematik Wilayah Perbatasan) Usulan Kepala Desa di Wilayah Perbatasan : Untuk usulan kegiatan yang merupakan usulan pembangunan wilayah perbatasan, diakhir kalimat ditambahkan “TWP” (Tematik Wilayah Perbatasan) Penandaan (Labeling) pada Usulan Kegiatan Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi (Kab Sukabumi, Kab Bogor, Kota Depok, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Cirebon, Kab Kuningan, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran) Penandaan (Labeling) pada Usulan Kegiatan Kab/Kota di Wilayah Perbatasan Provinsi (Kab Sukabumi, Kab Bogor, Kota Depok, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Cirebon, Kab Kuningan, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran) Catatan : Usulan Kepala Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi dibuat daftar tersendiri Catatan : Usulan Kepala Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi dibuat daftar tersendiri 45

48 6. PENUTUP 1 46

49 Harapan Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Musrenbang Kabupaten/Kota diperoleh usulan kegiatan urusan/kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang memerlukan sharing pendanaan dari provinsi : 1.Berkaitan dengan tematik sektoral Tahun Berkaitan dengan tematik kewilayahan Tahun Berkaitan dengan wilayah perbatasan provinsi Tahun Usulan kegiatan bersifat lanjutan dari tahun sebelumnya 5.Usulan lainnya yang bersifat spesifik di luar point 1 s.d 4 47

50 A B G C LR A B G TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELALUI PENDEKATAN 4 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN (ABGC) DAN 1 SIMPUL (LR) “JABAR MASAGI” transformation Sumber : Deny Juanda P., 2011 Strengthening Local Actor A : Academician/akademisi B : Businessman/pelaku usaha G : Government/pemerintahan C : Community/komunitas LR = Laws and Regulations TRIPLE HELIX

51 NoUraianPembobotanPersentase 1 ∆ IPM (Realisasi IPM t-3 terhadap Realisasi IPM t-2) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011 Semakin tinggi semakin besar bobotnya10% 3∆ AKB Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 10% 4Jumlah Penduduk Tahun 2012Semakin besar semakin besar bobotnya10% 5Luas WilayahSemakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 10% 6Panjang Jalan Kabupaten/KotaSemakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 15% 7Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8PAD Murni Tahun 2013 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin tinggi semakin besar bobotnya10% 49

52 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan 2014* (*Data Sementara) 50

53 AKADEMISI KOMUNITAS OPD/Biro PROVINSI UMUM SETWAN Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan Desa/Kelurahan PEMERINTAH Kab/Kota DUNIA USAHA Reses DPRD Provinsi rkpdjabaronline 2101 SATU PERENCANAAN JABAR : FORM ISIAN OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA98 RESES DPRD PROVINSI/DESA/AKADEMISI/DUNIA USAHA/KOMUNITAS

54 PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN Juli Musrenbang Desa/kel Feb Apr MeiJunAgt Sept NovDesOkt Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Prov Rancangan Renja SKPD Musrenbang RKPD K/K Musrenbang RKPD Prov Rancangan RKPD P/K/K Musrenbang Nas u/ RKP RKPD P/K/K/Desa RKP (PP 20/2004) RKA-SKPD RAPBD Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 Pra Musrenbang Kewilayahan Mrt Jan Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan KETERANGAN: Renja SKPD KUA/PPAS APBD Rancangan Awal RKPD P/K/K Peran aktif DPRD Des 52 Reses DPRD 1 Reses DPRD 2Reses DPRD 3 : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2015 (Bulan Oktober 2013 s.d 14 Mei 2014) : Penyusunan Perubahan Tahun 2014 (14 Mei 2013 s.d Oktober 2014) : Penyusunan Perencanaan Tahun 2016 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2014 (Oktober 2014 s.d Mei 2015)

55 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022)  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE RKPD Jabar -ONLINE

56 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT 1 No.Indikator KinerjaSatuan TARGET 2014 TARGET 2015 TargetCapaianTargetCapaian MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing 1Indeks Pembangunan ManusiaPoin73,5673,1973,75 – 74,2573,40 74,25 – 74,7574,75 – 75,50 2Indeks PendidikanPoin83,05-84,0180,2182,7582,31 84,6585,50 3Angka Melek HurufPersen97,41-97, ,00 – 97,5096,4997,50 – 98,0098,00 – 98,50 4 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun8,49 - 8, ,20 – 8,258,098,25 – 8,308,30 – 8,50 5Angka Rata-rata Lama Sekolah KotaTahunN/A9,00 – 10,739,25 – 11,00 9,50 – 11,259,75 – 11,50 6APK Sekolah MenengahPersenN/A67,7872,68 80,4887,48 7APK Sekolah TinggiPersenN/A15,1916 – 1717, Indeks Kesehatanpoin 72,68 – 72,7571, 00 72,60 75,6076,53 9AHH (Angka Harapan Hidup)Tahun 69,50 – 69,5668,6068,70 – 68, , ,25 10 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI BuahN/A Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas OrangN/A N/A Indeks Pembangunan Gender , ,707072,

57 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT No.Indikator KinerjaSatuan TARGET 2014 TARGET 2015 TargetCapaianTargetCapaian MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan 1.Skor Pola Pangan HarapanPoin N/A 70,272 N/A Pencetakan Sawah BaruHa N/A N/A Nilai Tukar Petani (NTP)Poin N/A 108,93109 – – – Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah N/A N/A Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaPersen64, ,80 – 64,0063,0164,00 – 65,0065,00– 66,00 6.PDRB Per Kapita (ADHB)Juta RupiahN/A21,2521, ,50 23,60 21,50 – 22,0022,00 – 24,00 7.PDRB Per Kapita (ADHK)Juta RupiahN/A8,188,5 - 9,0 8,5 9,00 – 9,509,50 – 11,00 8.Laju Pertumbuhan EksporPersen N/A 5,485,5 – 6,0 N/A 6,0 – 6,56,5 - 7,0 9.Nilai Investasi PMA – PMDNTrilyun Rupiah N/A 52,6876,52 – 85,55 93,53 85,55 – 95,8195,81 – 107,79 10.Nilai Investasi PMDNTrilyun Rupiah N/A 16, ,01 17 – Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Trilyun Rupiah N/A 36, , Nilai Investasi/PMTB adhbTrilyun Rupiah N/A 175,20154, ,2 194,33 174, ,2198, ,6 13.InflasiPersen 4,5 – 5,5 3,868,5 – 9,5 9,15 6,0 - 7,06,3 - 7, Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta OrangN/A N/A Indek Daya beliPoin63,51 – 65,6660,9364,17 64,89 64,0064,45 16.Daya Beli Masyarakatribu rupiah637,74637,67640,55640,80645,00650,00 17.Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,3-6, ,56,065,90 – 6,506,20 – 6,80 18.Indeks Gini Poin0,18 - 0,190,410,18-0,190,4 – 0,390,38-0,370,37 – 0,

58 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT No.Indikator KinerjaSatuan TARGET 2014 TARGET 2015 TargetCapaianTargetCapaian MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik 1. Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Skala 1 - 4n/a Jumlah Penerbitan PerijinanIzin n/a 35,48139,029 n/a 42,93147,224 3.Pendapatan Asli DaerahTrilyun Rupiah9,9911,0 13,00 12,113,3 4.Indikator Daya Saing ProvinsiRangking n/a 66 – 5 n/a Skala Komunikasi OrganisasiSkala 1 - 7n/a 33,5 6.Indeks Keterbukaan Informasi PublikPoin n/a 4650 n/a Indeks Persepsi KorupsiPoin n/a 5,115,5 n/a 66,5 8.8.Indeks KebahagiaanPoin n/a 55 – 57 n/a 57 – 5959 – Tingkat Partisipasi Pemilihan UmumPersen n/a 5457 n/a Indeks DemokrasiPoin n/a 66,20 – 66,50 n/a 66,50 – 67,0067,00 – 67,

59 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT No.Indikator KinerjaSatuan TARGET 2014 TARGET 2015 TargetCapaianTargetCapaian MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan InfrastrukturStrategis yang Berkelanjutan 1.Jumlah PendudukRibu Jiwa , , , , ,1 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen 31 – 34 34,536 – 37 n/a 37 – 3838 – Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Persen per Tahun n/a 1, n/a Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Persen n/a 10,8611,5 – 12,03 n/a 12,03 – 25,09 25,09 – 39,77 5. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Persen n/a 64, , Rasio Elektrifikasi Rumah TanggaPersen 71 – , Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) Persen 62 – , Cakupan Pelayanan Air MinumPersen 60 – , – Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) Persen61 – ,4063, Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Persen n/a9,6 9,6 - 10,47,110,4 - 10,810,8 - 11,2 11. Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1) Persen93 – ,5697,10 – 97,497,20 – 97,

60 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT 1 No.Indikator KinerjaSatuan TARGET 2014 TARGET 2015 TargetCapaianTargetCapaian MISI KELIMA : Meningkatkan KehidupanSosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal 1.Angka KemiskinanPersen ,52 8,80 – 7,80 9,617,80 - 6,806,80 - 5,90 2.Tingkat Pengangguran TerbukaPersen 9 – 10 9,08 9,00 – 8,50 9,228,50 - 8,008,00 - 7,50 3.Jumlah PMKS yang DitanganiOrang n/a n/a Jumlah Pekerja AnakOrang n/a n/a Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional Orang n/aN/A 1 n/a Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) Ribu Orang n/a Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah n/a Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Poin n/a

61 Roadmap Sanitasi Jawa Barat PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN JAWA BARAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN JAWA BARAT Sistem On Site Jamban Pribadi (58%) Septictank Komunal (3%) MCK ++ (1%) Sistem On Site Jamban Pribadi (58%) Septictank Komunal (3%) MCK ++ (1%) Sistem Off Site Sewerage (1%) IPAL Sistem Off Site Sewerage (1%) IPAL Perilaku BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) 37% REALITAS 2013 Cakupan Pelayanan 63,4% TARGET 2018 Cakupan Pelayanan ~ 70% ~ KK ~ 8,2% % 63,21% 63,4% 65% 67% 68% 69% 70% Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan

62 Roadmap Sanitasi Jawa Barat PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN JAWA BARAT PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN JAWA BARAT Timbulan Sampah Perkotaan m3/hari Sampah terangkut ke TPA m3/hari TPS yang tersedia unit Armada yang tersedia 975 unit Timbulan Sampah Perkotaan m3/hari Sampah terangkut ke TPA m3/hari TPS yang tersedia unit Armada yang tersedia 975 unit REALITAS 2013 Cakupan Pelayanan 64,7 % Timbulan Sampah Perkotaan m3/hari Sampah terangkut ke TPA m3/hari TPS yang tersedia unit Armada yang tersedia unit Timbulan Sampah Perkotaan m3/hari Sampah terangkut ke TPA m3/hari TPS yang tersedia unit Armada yang tersedia unit TARGET 2018 Cakupan Pelayanan ~ 73% UPAYA PERCEPATAN 1.Meningkatkan daya tampung TPA menjadi m3/hari 2.Revitalisasi dan membangun TPS baru unit 3.Menambah armada pengangkut 475 unit INTERVENSI PENINGKATAN CAKUPAN 1,094,585 KK % 63,53% 64,7% 67% 69% 70% 71% 73% Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui Pembangunan pengolahan sampah kawasan metropolitan

63 Roadmap Sanitasi Jawa Barat PENGEMBANGAN PERILAKU HIGIENIS MASYARAKAT PENGEMBANGAN PERILAKU HIGIENIS MASYARAKAT FOKUS Perubahan Perilaku Mengelola Limbah Domestik Perubahan Perilaku Mengelola Limbah Domestik Perubahan Perilaku Mengelola Sampah Perubahan Perilaku Mengelola Sampah Realitas 2012 RT Berkloset + SepticTank 63% 63% RT Berkloset + SepticTank 63% 63% RT Berkloset Non SepticTank 15% 15% RT Berkloset Non SepticTank 15% 15% Masih BAB Sembarangan 22% 22% Masih BAB Sembarangan 22% 22% Intervensi/Pemicuan KK thd KK Intervensi/Pemicuan Menjadi 25 % thd KK Target 2018 Terlayani ke TPA 63% 63% Terlayani ke TPA 63% 63% Belum terlayani ke TPA (dibakar, ke sungai, ke kebun) 37% 37% Belum terlayani ke TPA (dibakar, ke sungai, ke kebun) 37% 37% Realitas 2012 Intervensi/Pemicuan KK thd KK Target 2018

64 Target dan Sasaran Provinsi Bidang Sanitasi Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar Tingkat Cemar Sedang Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar Tingkat Cemar Sedang ,6 % 10,4% 10,8 % 11,2 % 11,7 % 12,3 % 13 % Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya; Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Cakupan Pelayanan Air Minum % 51,76% 55% 62,05% 70% 72% 74% 76% Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih, dan wilayah tertinggal serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah perkotaan dan metropolitan

65


Download ppt "Disampaikan Pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kab. Kuningan oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google