B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 1 Tantangan IPTEK dalam Pembangunan Bacharuddin Jusuf Habibie BPPT Gedung II, Lantai 3 Jakarta 24 Pebruari 2004.

Presentasi berjudul: "B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 1 Tantangan IPTEK dalam Pembangunan Bacharuddin Jusuf Habibie BPPT Gedung II, Lantai 3 Jakarta 24 Pebruari 2004."— Transcript presentasi:

1 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 1 Tantangan IPTEK dalam Pembangunan Bacharuddin Jusuf Habibie BPPT Gedung II, Lantai 3 Jakarta 24 Pebruari 2004

2 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 2 Mengapa IPTEK? Meningkatkan nilai hasil pemikiran, nilai ketrampilan, mutu pelayanan, nilai produk perangkat lunak dan perangat keras. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi suatu proses nilai tambah (NT). Meningkatkan daya saing SDM Mengamankan masa depan dan kualitas kehidupan dan ketentraman yang terus meningkat mutunya.

3 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 3 Prioritas IPTEK di Indonesia IPTEK terapan untuk penyelesaian masalah yang sedang dan yang akan dihadapi. IPTEK terapan untuk pencegahan terjadinya masalah pada jangka menengah dan panjang. ILMU DASAR yang harus dilaksanakan karena sifatnya khas dan menentukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, baik fisik maupun non fisik, di bumi Indonesia.

4 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 4 Fokus Perhatian Kualitas pendidikan, pengetahuan dan pembudayaan. Lapangan kerja. Prasarana ekonomi. Otonomi daerah, pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah

5 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 5 Kesenjangan Pendidikan (1/2)

6 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 6 Kesenjangan Pendidikan (2/2) Perguruan Tinggi Indonesia tidak termasuk dalam TOP 500 Universitas di Dunia dan dalam TOP 50 Universitas di Dunia hanya terdapat 3 Perguruan Tinggi dari Asia Pacifik. Universitas of Tokyo, of Kyoto dan ANU. Perguruan Tinggi Indonesia tidak termasuk pula dalam 100 TOP Universitas Asia Pacifik, dari ASEAN hanya NUS yang masuk. Dari TOP 50 Asia Uninersitas, 18 Jepang, 9 Australia, 5 RRC, 4 Israel dan 4 Korea Selatan yang masuk dan Indonesia tidak.

7 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 7 Produktivitas Total (1/3) PDB dibagi jumlah manusia yang bekerja dalam suatu masyarakat dinamakan Produktivitas Total (PT) masyarakat tersebut. Produktivitas Total dari tiap masyarkat dan negara (laporan Bank Dunia 2000/2001), adalah sebagai berikut:

8 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 8 Produktivitas Total (2/3) USA 100,0% PT Swiss 95,4% PT Perancis 90,0% PT Jerman 84,0% PT Inggris 74,7% PT Negara-Negara OECD 57,% PT Amerika Latin dan Karibia 13,3% PT Dunia 11,5% PT Negara berpendapatan sedang 4,5% PT Negara berpendapatan rendah 1,04% PT

9 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 9 Produktivitas Total (3/3) Produktivitas Total Indonesia tahun 1995 (saat ulang tahun 50 tahun kemerdekaan): antara 4,5% dan 11,5%. Pada waktu ini mengalami penurunan menjadi antara 1,04% dan 4,5%.  Akibatnya Daya Saing bangsa sangat menurun.

10 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 10 Kesenjangan Lapangan Pekerjaan (1/5) Kesempatan Kerja yang disediakan oleh: 1. Usaha Kecil (UK)88,92% 2. Usaha Menengah (UM)10,54% 3. Usaha Besar (UB) 0,54% Nilai Tambah dalam perekonomian nasional: 1. Usaha Kecil (UK)43,42% 2. Usaha Menengah (UM)15,42% 3. Usaha Besar (UB)44,90% Nilai Tambah pro Kesempatan Kerja: 1. Usaha Kecil (UK) 0,4883 (-) (1) 2. Usaha Menegah (UM) 1,4630 (-) (3xUK) 3. Usaha Besar (UB) 83,1481 (-) (170xUK)

11 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 11 Kesenjangan Lapangan Pekerjaan (1/5) Usaha Kecil dan Usaha Menengah menyediakan 99,46 % lapangan kerja. Lapangan kerja yang disediakan oleh Usaha Besar hanya 0,54%. BPD dalam perekonomian nasional:  44,9% hasil Usaha Besar; dan  55,1 % hasil Usaha Kecil dan Menengah.

12 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 12 Kesenjangan Lapangan Pekerjaan (3/5) Perbandingan Nilai Tambah yang dihasilkan tiap lapangan kerja oleh UK : UM : UB = 1 : 3 : 170  mencerminkan adanya: –kesenjangan kualitas SDM, –kesenjangan pendidikan, –kesenjangan produktivitas, dan –kesenjangan IPTEK.

13 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 13 Kesenjangan Lapangan Pekerjaan (4/5) Kesenjangan tersebut harus dihindari karena akan mengakibatkan kesenjangan antara miskin dan kaya dan menghambat daya saing ekonomi nasional. Karena UK dan UM sebagian besar tidak terdaftar pada Bursa, maka pekembangan Dunia Bursa tidak mencerminkan keadaan ekonomi riil.

14 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 14 Kesenjangan Lapangan Pekerjaan (5/5) Pengangguran terbuka pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 10,83 juta orang atau 10,32% dari angkatan kerja, (naik 1,88 % dibandingkan dengan pengangguran pada tahun 2003). Untuk menjamin stabilitas nasional maka pengangguran dan PHK harus diperkecil jumlahnya dan terkendali.

15 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 15 Prasarana Ekonomi (1/3) Biaya ekonomi, khususnya dalam suatu negara kepulauan sebesar suatu Benua yang disebut “Benua Maritim Indonesia”, sangat ditentukan oleh sistem transportasi darat, laut, udara dan sistem distribusi yang dianut. Sistem tersebut harus dikembangkan, dirumuskan sesuai dengan keadaan dan kemampuan SDM, penguasaan teknologi, globalisasi dan reformasi.

16 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 16 Prasarana Ekonomi (2/3) Persaingan tidak sehat antara moda transpor darat, laut dan udara dalam jangka waktu menengah dapat merusak prasarana perhubungan yang telah dimanfaatkan seperti jalan. Sarana pelabuhan baik laut maupun udara dan sangat mempengaruhi “safety” dan kualitas pelayanan. Biaya tinggi yang mengakibatkan daya saing menurun pada moda transportasi laut, karena:  biaya tunggu kapal menjadi beberapa hari;  biaya “terminal handling dan charge” (yang sebenarnya hanya diperlakukan dalam keadaan perang) diperlakukan;  kebutuhan air tawar kapal tidak bisa dipenuhi; dsb. Hal yang terjadi terjadi pada transportasi darat (seperti overload yang berlebihan yang dapat merusak jalan dsb)

17 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 17 Prasarana Ekonomi (3/3) Safety, dimoda transportasi udara sangat peka dipengaruhi oleh kualitas SDM yang melayani dan keadaan kualitas lapangan udara dan sekitarnya. Semuanya ini sangat mempengaruhi terkendalinya biaya untuk:  pencegahan menurunnya daya saing ekonomi nasional  meyakinkan masuknya modal luar negeri  menghindari keluarnya modal dalam negeri agar momentum pembangunan yang pernah kita kenal dan alami dapat kembali.

18 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 18 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (1/12) Otonomi daerah mencerminkan terlaksananya demokrasi, dimana peran utama diberikan kepada manusia yang merdeka, bebas berpikir, bebas berkarya, bebas berbicara dan bebas berpendapat yang diimbangi oleh tanggung jawab. Pemilihan legislatif dan exekutif langsung oleh rakyat adalah salah satu produk dan proses demokrasi. Selama demokrasi itu berjalan, otonomi daerah terjamin berkembang dengan peningkatan transparensi dan efisiensi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan legislatif masing masing bebas KKN.

19 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 19 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (2/12) Pembangunan daerah harus diarahkan pada pendayagunaan SDA (terbaharukan & tidak terbaharukan) dimana agroindustri dan atau industri pertambangan mendapat perhatian khusus. Swasembada pangan, gizi, pelayanan kesehatan, proses pendidikan, proses pembudayaan dan proses pengetahuan patut mendapat perhatian khusus dan utama. 25 tahun yang akan datang, penduduk Indonesia meningkat menjadi sekitar 275 juta (tiap hari jumlah penduduk meningkat sekitar 8000 orang). Produksi gabah kering dari 50 juta ton yang harus ditingkatkan menjadi 70 juta ton merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu peran IPTEK dan pemberian MOTIVASI kepada PETANI harus ditingkatkan dan tidak dapat dilepaskan dari pengembangan mekhanisme harga pasar yang bersenergi positf dengan pelaku pasar, tanpa merugikan konsumen.

20 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 20 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (3/12) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembangunan harus mengandalkan pada SDM. Industri manufaktur dan jasa untuk substitusi Impor dan ekspor, yang berorientasi kepada pasar (daerah, nasional & globa)l harus dikembangkan dan dibina. Prasarana ekonomi Daerah dan pelayanan yang dapat menghasilkan “ekonomi biaya rendah” ditunjang oleh SDM yang produktif dan IPTEK harus dikembangkan sebagai andalan pembangunan daerah. Adalah wajar dan rasional jikalau 30 Propinsi dapat digabung dalam enam (6) Wilayah sebagai berikut: 1.Wilayah Sumatra 2.Wilayah Jawa 3. Wilayah Bali, NTB dan NTT 4. Wilayah Kalimantan 5. Wilayah Sulawesi 6. Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua * Dengan demikian Moda Pelayanan Transportasi, Distribusi, Perbankan (misalnya Bank Pembangunan Sumatra, Bank Pembangunan Kalimantan dsb. dapat diaktifkan); dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan tingkat Pembangunan Daerah.

21 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 21 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (4/12)

22 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 22 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (5/12)

23 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 23 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (6/12)

24 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 24 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (7/12)

25 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 25 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (8/12)

26 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 26 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (9/12)

27 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 27 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (10/12)

28 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 28 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (11/12)

29 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 29 Otonomi, Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah PAD (12/12)

30 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 30 Persentase PAD terhadap PDB tahun 2002 (Regional, Nasional dan DKI Jakarta) REGIONAL PDB (ribuan Rp) PAD (ribuan Rp)% PAD / PDBIndeks Sumatra 323.203.241.000 1.514.133.0760,4726,6 Jawa 927.436.722.000 8.207.676.3740,8850,3 Bali, NTB dan NTT 46.496.975.000 505.072.4591,0961,8 Kalimantan 144.762.649.000 552.274.1340,3821,7 Sulawesi 69.193.013.000 407.479.0330,5933,5 Maluku, Maluku Utara,Papua 28.486.549.000 59.577.4930,2111,9 Jumlah PDB 30 Propinsi 1.539.579.149.000 11.246.212.5690,7341,5 DKI Jakarta 254.735.428.000 4.480.059.6271,76100,0

31 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 31

32 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 32 REGIONAL% PDB Reg/Nas% PAD Reg/Nas Sumatra 21 13 Jawa 60 73 Bali, NTB dan NTT 3 4 Kalimantan 9 5 Sulawesi 4 4 Maluku dan Papua 2 1 DKI Jakarta 17 40 Persentase PAD dan PDB tahun 2002 Regional dan DKI Jakarta terhadap Nasional

33 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 33 %

34 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 34 Strategi dan Kesimpulan (1/7) Pembiayaan IPTEK pada saat ini tidak mungkin diandalkan pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah sedangkan Usaha Besar masih sangat tergantung pada perusahaan induknya atau mitranya di negara asal. Pembiayaan IPTEK sementara masih tergantung pada Anggaran Pemerintah yang hanya mampu menyediakan 0,05% dari PDB (negara maju menyediakan antara 3% dan 5% PDB mereka untuk pembiayaan IPTEK, belum termasuk IPTEK yang dibiayai langsung oleh perusahaan nasional dan multi nasional negara tersebut).

35 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 35 Strategi dan Kesimpulan (2/7) Dana IPTEK yang disediakan oleh Pemerintah harus dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas dan pertumbuhan UK, UM dan UB pada dasarnya dan khususnya bidang Agroindustri, Manufaktur dan Jasa. Masyarakat, Pemerintah dan Anggota Legislatif di Daerah maupun Pusat harus mencegah ditutupnya Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar jikalau memang terbukti pernah menyediakan lapangan kerja, memanfaatkan hasil IPTEK dan membayar pajak. SDM yang telah menikmati pendidikan dan proses keunggulan melalui pekerjaan di perusahaan harus diperhatikan dan tidak dibenarkan dibiarkan merantau ke negara tetangga, Timur Tengah bahkan ke negara maju seperti Europa, Amerika Utara dan Jepang.

36 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 36 Strategi dan Kesimpulan (3/7) Pusat – pusat keunggulan IPTEK perlu diarahkan menjadi proaktif melaksanakan penelitian dan pengkajian secara rinci untuk dapat membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat baik di pusat maupun didaerah. Adanya kaitan dan arus Informasi yang cepat, tepat dan bermutu antara Lembaga, Pusat Keunggulan, Usaha dan Industri baik Swasta maupun BUMN di Daerah dan Pusat harus dikembangkan. Kerjasama dengan mitra di Luar Negeri harus dipromosikan.

37 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 37 Strategi dan Kesimpulan (4/7) SDM yang berkualitas dan berpengalaman dipromosikan dan diberi insentif untuk proaktif membangun daerah demi memperkecil kesenjangan antara daerah dan pusat khususnya seperti tercermin oleh PAD DKI Jakarta dibandingkan dengan PAD Propinsi lainnya. Para Ahli di Pusat ( Bapenas, BPPT, LIPI, dsb.) untuk sementara (3 sampai 5 Tahun) ditempatkan di BAPEDA atau KADINDA untuk dapat ikut menigkatkan mutu perencanaan dan implementasi rencana tersebut sesuai jadwal, dengan biaya rendah dan kualitas tinggi.

38 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 38 Strategi dan Kesimpulan 5/7) Pengalaman para Ahli, baik di Propinsi maupun di Kabupaten, sangat bermanfaat untuk jenjang kariere mereka. Para pimpinan nasional di pusat harus lebih memperhatikan masalah mikro, sering berkunjung ke daerah dan proaktif memikirkan penyelesaian yang dihadapi di lapangan ketimbang berkunjung ke lar negeri.

39 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 39 Strategi dan Kesimpulan (6/7) Pimpinan Daerah harus pandai pandai memprioritaskan masalah yang dihadapi rakyat dan memanfaatkan Otonomi Daerah demi Pembangunan Daerah yang harus berorientasi pada SDM (yang berarti pendidikan, pembudayaan, lapangan kerja dan penguasaan IPTEK) IPTEK dengan hasil nyata yang berorientasi ke pembangunan dan kepentingan masyarakat selalu akan dibiayai. PAD Jawa, Bali dan DKI Jakarta prosentual lebih tinggi dibandingkan prosentual PDB adalah akibat andalan pada peran SDM dalam pembangunan.

40 B.J.Habibie, Jakarta 24 Pebruari 2004 40 Strategi dan Kesimpulan (7/7) Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Maluku Utara & Papua masih mengandalkan pembangunannya pada SDA. Ternyata PAD 30 Propinsi hanya 0,73% dari PDB 30 Propinsi tersebut sedangkan khusus DKI Jakarta dapat mengumpulkan 1,76% dari PDB DKI Jakarta Memperhatikan masa depan pembangunan, yang akan dan harus mengandalkan pembangunan pada peran SDM dan tersedianya lapangan kerja, maka kemungkinan besar Presiden dari Negara kita kelak harus membawa pengalaman sebagai seorang Gubernur Daerah, seperti halnya di Amerika Serikat dan beberapa negara Europa.