Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI Jakarta, 10 November Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2 OUTLINE 1.Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kementerian Negara PPN/Bappenas 2 2.Tugas Pokok dan Fungsi 3.Struktur Organisasi 4.Peran Kementerian Negara PPN/Bappenas 5.Kegiatan Prioritas dalam Jangka Pendek (Nov-Des 2009) 5.Kegiatan Prioritas dalam Jangka Pendek (Nov-Des 2009) 7.Kegiatan Utama Kementerian Negara PPN/ Bappenas Tahun Program 100 hari Kementerian Negara PPN/ Bappenas

3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS UU NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PP NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PP NO. 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL PP NO. 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL PERPRES NO. 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERPRES NO. 82 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 3 PERPRES NO. 9 Tahun 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERPRES NO. 9 Tahun 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

4 TUGAS POKOK KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS TUGAS POKOK (Perpres No. 9 Tahun 2005; Pepres No. 82 Tahun 2007 ) TUGAS POKOK (Perpres No. 9 Tahun 2005; Pepres No. 82 Tahun 2007 ) Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

5 FUNGSI (Pepres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 82 Tahun 2007, pasal 3) FUNGSI (Pepres No. 9 Tahun 2005, Perpres No. 82 Tahun 2007, pasal 3) 1)penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2)koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3)pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4)penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5)koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6)koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas; 7)fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8)penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; 9)penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 1)penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2)koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3)pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4)penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan; 5)koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6)koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas; 7)fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8)penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; 9)penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 5

6 Penugasan lain kepada Kementerian PPN/Bappenas dalam 5 tahun terakhir (yang sudah dan yang masih dilaksanakan), antara lain: 1)Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Nias pasca bencana gempa dan tsunami; 2)Penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pascabencana, bersama BNPB dan Pemprop. Sumbar; 3)Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan pelaksanaan sosialisasinya; 4)Penyusunan Desain Subsidi Langsung Tunai (SLT) dalam kerangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM; 5)Pengembangan/penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah (Keppres 80 Tahun 2003); 6)Koordinasi penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK); 7)Koordinasi pelaporan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)); 8)Koordinasi penanganan perubahan iklim (climate change); 9)koordinasi reformasi pengawasan/pemeriksaan (state audit reform); 10)Penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang kemudian akan diperluas ke bidang lainnya. 1)Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Nias pasca bencana gempa dan tsunami; 2)Penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pascabencana, bersama BNPB dan Pemprop. Sumbar; 3)Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan pelaksanaan sosialisasinya; 4)Penyusunan Desain Subsidi Langsung Tunai (SLT) dalam kerangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM; 5)Pengembangan/penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah (Keppres 80 Tahun 2003); 6)Koordinasi penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK); 7)Koordinasi pelaporan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)); 8)Koordinasi penanganan perubahan iklim (climate change); 9)koordinasi reformasi pengawasan/pemeriksaan (state audit reform); 10)Penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang kemudian akan diperluas ke bidang lainnya. 6

7 Contoh penugasan lainnya kepada Kementerian Negara PPN/ Bappenas: Koordinasi Penanganan Pascabencana Gempa Sumbar Kementerian Negara PPN/Bappenas diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs assessment) pemulihan pascabencana, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat, yang bersumber dari data kerusakan dan kerugian yang dihimpun melalui koordinasi dari BNPB. 7

8 Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Pascabencana Gempa Bumi Sumatera Barat dan Nilai Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rekapitulasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Rekapitulasi Nilai Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumber: Rencana Aksi RR Sumbar

9 STAF AHLI MENTERI NEGARA PPN BIDANG HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI STAF AHLI MENTERI NEGARA PPN BIDANG REVITALISASI PERDESAAN, PERTANIAN DAN AGROINDU STAF AHLI MENTERI NEGARA PPN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PENANGGULANGAN KEMISKINAN STAF AHLI MENTERI NEGARA PPN BIDANG MITIGASI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM STAF AHLI MENTERI NEGARA PPN BIDANG MITIGASI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM MENTERI NEGARA PPN/ KEPALA BAPPPENAS INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PPN/ SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBA NGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBA NGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUN- AN KEDEPUTIAN BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUN- AN KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEDEPUTIAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEDEPUTIAN BIDANG P0LITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGA KERJAAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH KEDEPUTIAN BIDANG KEMISKINAN, KETENAGA KERJAAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI STRUKTUR ORGANISASI 9

10 10 Pengambilan keputusan ( policy/decison maker ) Think Tank Koordinator Administrator PENJABARAN : 1.Perencanaan : penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, pendek/ tahunan 2.Penganggaran : penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusun- an RAPBN bersama dengan Depkeu. 3.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 4.Koordinasi strategis lintas sektor/wilayah dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar PENJABARAN : 1.Pengkajian kebijakan di perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya misalnya: perumusan kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah dan swasta ( public private partnership ) 2.Fasilitasi pembinaan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan PENJABARAN : 1.Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan 2.Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama K/L terkait 3.Koordinasi kegiatan strategis, sesuai penugasan. PENJABARAN : 1.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Presiden. 2.Pembinaan dan pelayanan administrasi umum. 3.Pelaksanaan tugas lain yang berdasarkan UU/ PP/Keppres/Inpres, dsb. PERAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

11 Kegiatan Prioritas Dalam Jangka Pendek sampai dengan Desember 2009 dan Program 100 hari 1. Penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra setiap Kementerian/Lembaga 1. Penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra setiap Kementerian/Lembaga Program 100 hari Kemenneg PPN/Bappenas

12 MEKANISME PENYUSUNAN RPJM dan RENSTRA-KL 12

13 Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra K/L Periode NoKegiatanJadwal Waktu 1 Penyusunan Rancangan RPJM dan usulan Renstra masing-masing Kementerian/Lembaga 20 November Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting): Bappenas, Depkeu, Kementerian/Lembaga membahas : a. Penjelasan dan penyampaian Pagu RPJMN b. Pemabahasan dalam Trilateral Meeting 24 November November – 6 Desember Persiapan Musrenbang Nasional – Sidang Kabinet rangka penyusunan RPJMN periode Desember Penyempurnaan rancangan terdiri atas a. RPJM (oleh Bappenas) b. Renstra K/L (oleh masing-masing K/L) 8 Desember – 13 Desember Pelaksanaan Musrenbang Nasional RPJMN dengan melibatkan Bappenas, K/L dan Pemda 14 Desember 2009 – 15 Desember Pemutakhiran Rancangan RPJMN dan Rancangan Renstra K/L 16 Desember 2009 – 20 Desember Sidang Kabinet untuk pembahasan Rancangan RPJMN (Bappenas, Depkeu, UKP4) 21 Desember Penyelesaian Rancangan RPJMN dan Renstra K/L menjadi dokumen resmi 22 Desember Desember

14 RPJMN Terdiri atas: Buku Imemuat rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan nasional selama lima tahun ke depan. Buku IImemuat kegiatan-kegiatan prioritas untuk masing-masing bidang pembangunan. Buku IIImemuat arah pembangunan kewilayahan. 14

15 15 RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Program 2: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur  Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kemenneg PPN/ Bappenas Depdagri, Depkeu, DepPU, Dephub, DepESDM, DepBUMN  Perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kemenneg PPN/ Bappenas Depkeu, Setkab,  Penyempurnaan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan Kemenneg PPN/ Bappenas PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN, Penanggung jawab: Kementerian Negara PPN/Bappenas 15

16 KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN 2010 NO KEGIATAN 1Penyusunan RKP 2011 sebagai penjabaran RPJMN : a. Penyusunan Pagu Indikatif 2011 b. Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pemerintah Pusat c. Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional d. Penetapan RKP menjadi Perpres 2Evaluasi pelaksanaan RPJMN dan RKP Kajian-kajian dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan masukan kebijakan lain. 4Sosialisasi dan Diseminasi Produk Perencanaan (RPJPN , RPJM ). 5Koordinasi strategis berbagai kegiatan sesuai penugasan. 6.Melanjutkan reformasi birokrasi di Kemeneg PPN/Bappenas. 16

17 TERIMA KASIH 17


Download ppt "PAPARAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google