Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PEMBERANTASAN OLEH : IRJEN POL. Drs. DEDDY FAUZI ELHAKIM, MH DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN MUSRENBANG BNN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PEMBERANTASAN OLEH : IRJEN POL. Drs. DEDDY FAUZI ELHAKIM, MH DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN MUSRENBANG BNN."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PEMBERANTASAN OLEH : IRJEN POL. Drs. DEDDY FAUZI ELHAKIM, MH DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN MUSRENBANG BNN JAKARTA2015 1

3 VISI DAN MISI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN VISI MENJADI SATUAN KERJA YANG MAMPU MENJALANKAN TUGAS PEMUTUSAN JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MELALUI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SECARA PROFESIONAL. MISI MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA ANTAR DIREKTORAT DI LINGKUP DEPUTI PEMBERANTASAN BNN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. MELAKUKAN PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, SERTA OPTIMALISASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA AGAR BERJALAN SECARA PROFESIONAL. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI LAIN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA, SERTA OPTIMALISASI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI INDONESIA. 2

4 DASAR HUKUM BIDANG PEMBERANTASAN 1. KONVENSI PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA TAHUN 1988 : MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG LEBIH EFEKTIF MENYELARASKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGAR SESUAI KONVENSI KEJAHATAN NARKOTIKA DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN/ATAU REHABILITASI SERTA REINTEGRASI 2. UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA : PASAL 4 HURUF c : TUJUAN UU NARKOTIKA : “MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA” PASAL 70 HURUF b : TUGAS BNN : “MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP DAN PREKURSOR NARKOTIKA” PASAL 71 : “BNN BERWENANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA” 3

5 3. UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU : PASAL 74 : “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KECUALI DITENTUKAN LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG INI” PENJELASAN PASAL 74 : “YANG DIMAKSUD DENGAN “PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL” ADALAH PEJABAT DARI INSTANSI YANG OLEH UNDANG-UNDANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN, YAITU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), SERTA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG APABILA MENEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SAAT MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASAL SESUAI KEWENANGANNYA” DASAR HUKUM BIDANG PEMBERANTASAN 4

6 1.KONVENSI PELARANGAN MENGKONSUMSI NARKOTIKA (SINGLE CONVENTION NARCOTIC DRUG, TAHUN 1961) 2.PERLUNYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (SINGLE CONVENTION ON PSYCHOTROPICS SUBSTANCE, VIENNA TAHUN 1971) 3.KONVENSI PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ( UNITED NATION CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARKOTIC DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, VIENNA TAHUN 1988) 4.KONVENSI TENTANG REDUKSI ‘DEMAND’ DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA ( POLITICAL DECLARATION ON COUNTERING THE WORLD DRUG PROBLEM, TAHUN 1998) 5.DEKLARASI POLITIK DAN RENCANA AKSI MENGENAI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM REDUKSI ‘DEMAND’ DAN REDUKSI SUPPLY (POLITICAL DECLARATION AND PLAN OF ACTION OF 2009, SIDANG COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS, WINA MARET 2009 KEBIJAKAN GLOBAL PEMBERANTASAN NARKOTIKA 5

7 1.ORDONANSI OBAT BIUS 1927 ( VERDOOVENDE MIDDELEN ORDONANTIE, 1927) 2. INSTRUKSI PRESIDEN NO.6/1971 TENTANG KOORDINASI TINDAKAN DAN KEGIATAN DALAM USAHA MENGATASI, MENCEGAH DAN MEMBERANTAS MASALAH PELANGGARAN UANG PALSU DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA 3. PEMBERLAKUAN UU NO.8/1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA TAHUN PEMBERLAKUAN UU NO.7/1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINTS ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES PEMBERLAKUAN UU NO.22/1997 TENTANG NARKOTIKA 6. TAP MPR RI NO.6/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI PERUBAHAN NO.22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA 7. PEMBERLAKUAN UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN NARKOTIKA 6

8 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 BIDANG PEMBERANTASAN 1.MENINGKATNYA PENGUNGKAPAN TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 2.MENINGKATNYA PENYITAAN NARKOTIKA ILEGAL DI WILAYAH INTERDIKSI OUTCOME YANG DIHARAPKAN : MENINGKATNYA PENGUNGKAPAN TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA. 7

9 SASARAN KEGIATAN BIDANG PEMBERANTASAN 1.TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN INTELIJEN YANG BERBASIS HUMAN INTELLIGENCE DAN TECHNOLOGY INTELLIGENCE 2.TERLAKSANANYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 3.TERLAKSANANYA INTERDIKSI WILAYAH UDARA, LAUT, DARAT DAN PERBATASAN 4.TERLAKSANANYA PENGAWASAN PENGGUNAAN PREKURSOR NARKOTIKA SECARA KONSISTEN 5.TERLAKSANANYA OPERASI PENINDAKAN DAN PENGEJARAN TERHADAP PELAKU DAN DPO KEJAHATAN NARKOTIKA 6.TERLAKSANANYA PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI 7.TERLAKSANANYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 8

10 INPUT ESELON I AKTIVITAS ESELON IOUTPUT ESELON I OUTCOME ESELON I  NSPK  Anggaran  Penyelidikan dan pengembangan informasi TP narkotika  Penyidikan tersangka TP narkotika  Interdiksi peredaran gelap narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuahan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia  Penyidikan asset pelaku TP narkotika (TPPU)  Pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti TP narkotika 1.Informasi Jaringan Sindikat Kejahatan Narkotika Indikator :  Jumlah informasi jaringan sindikat kejahatan narkotika 2.Kasus TP narkotika yang terungkap dan diselesaikan Indikator :  Jumlah kasus TP narkotika yang terungkap  Jumlah Berkas Perkara TP narkotika yang P-21 3.Tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil TP narkotika Indikator :  Jumlah tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil TP narkotka Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika Indikator:  Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap  Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika yang merupakan hasil TP Narkotika. INFORMASI KINERJA TINGKAT ESELON I BIDANG PEMBERANTASAN 9

11 ESELONI SASI OUTPUTOUTCOME ESELON I1.Informasi Jaringan Sindikat Kejahatan narkotika Indikator :  Jumlah informasi jaringan sindikat kejahatan narkotika 2.Kasus TP narkotika yang terungkap dan diselesaikan Indikator :  Jumlah kasus TP narkotika yang terungkap  Jumlah Berkas Perkara TP narkotika yang P-21 3.Tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil TP narkotika Indikator :  Jumlah tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil TP narkotika Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika Indikator:  Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap  Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika yang merupakan hasil TP narkotika ESELON II (Intelijen) Informasi Jaringan Sindikat Kejahatan narkotika Indikator :  Jumlah informasi jaringan sindikat kejahatan narkotika ESELON II (Narkotika) (Interdiksi) Kasus TP narkotika yang terungkap dan terselesaikan Indikator :  Jumlah kasus TP narkotika yang terungkap  Jumlah kasus TP narkotika yang P-21 Jumlah kasus TP narkotika yang terungkap di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia Indikator :  Jumlah kasus TP narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 INFORMASI KINERJA TINGKAT ESELON II BIDANG PEMBERANTASAN 10

12 ESELONI SASI OUTPUTOUTCOME ESELON I1.Informasi Jaringan Sindikat Kejahatan narkotika Indikator : Jumlah informasi jaringan sindikat kejahatan narkotika 2.Kasus TP narkotika yang terungkap dan diselesaikan Indikator :  Jumlah kasus TP narkotika yang terungkap  Jumlah Berkas Perkara TP narkotika yang P-21 3.Tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil TP narkotika Indikator :  Jumlah tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil TP narkotika Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika Indikator:  Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap  Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika yang merupakan hasil TP narkotika ESELON II (Tindak-Kejar) (P2) Kasus TP narkotika yang terungkap dan terselesaikan Indikator :  Jumlah DPO kasus TP narkotika yang tertangkap Jumlah kasus TP psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap Indikator :  Jumlah kasus TP psikotropika dan prekursor narkotika yang P-21 ESELON II (TPPU narkotika) Tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkotika Indikator :  Jumlah tersangka TP narkotika yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkotika ESELON II (Wastahti) Kualitas layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti TP narkotika Indikator :  Indeks layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti TP narkotika INFORMASI KINERJA TINGKAT ESELON II BIDANG PEMBERANTASAN 11

13 RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TAHUN

14 ANGGARAN PEMBERANTASAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI PECANDU/PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNNP 1.Aceh Sum Utara Sum Barat Riau Kepri Jambi Sumsel Lampung Bengkulu Bang Bel Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jogjakarta Jawa Timur Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kal Ut SulUt Gorontalo Sulteng Sulsel Sultara Sul Bar Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat ANGGARAN BERASAL DARI APBNP TA

15 RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM REHABILITASI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 14

16 RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN A PELAKSANAAN OPERASI Uang Harian 25 Orang x 140,000 = 3,500, Sewa Kendaraan untuk Ops 3x 766,000 = 2,298, Sewa Kendaraan untuk Angkut Hasil 2x766,000= 1,532, Uang Makan untuk hasil ops 20x3x45,000= 2,700, Dukungan Publikasi 1 PKTx500,000 = 500,000 B PENYIDIKAN  Dukungan Penyidikan 1 x 19,440,000 = 19,440,000 C DUKUNGAN UNTUK MONEV  Dukungan untuk monev 1 PKT 19,451,384 = 19,451,384 # Catatan : contoh propinsi Aceh 15

17 BENTUK DUKUNGAN OPS BERANTAS 1.OPERASIONAL (RAZIA TEMPAT HIBURAN, DLL) 2.PUBLIKASI 3.MEMBAWA HASIL OPS KE BNNP UNTUK ASSESMENT 4.MEMBAWA KE REHABILITASI 5.PENYIDIKAN 6.MONITORING & EVALUASI 16

18 TEST URINE HASIL OPS - BNNP TEST URINE HASIL OPS - BNNP MEKANISME GIAT BID BERANTAS DUKUNG PROGRAM REHAB PECANDU/PENYALAHGUNA NARKOTIKA MEKANISME GIAT BID BERANTAS DUKUNG PROGRAM REHAB PECANDU/PENYALAHGUNA NARKOTIKA BNNP BENTUK TIM OPS BERANTAS (DAYAMAS + BERANTAS) BNNP BENTUK TIM OPS BERANTAS (DAYAMAS + BERANTAS) BB  Jml di bawah SEMA no 4/2010 TEST URINE + BB  Jml di bawah SEMA no 4/2010 TEST URINE + BB Narkotika di atas ketent SEMA no 4/2010 TDK ADA BB TEST URINE + TDK ADA BB TEST URINE + PENYIDIKAN – PENUNTUTAN - PERADILAN Pecandu/ Penyalahguna murni Pecandu/penyalahguna dan masuk jaringan 17

19 Terima Kasih 18


Download ppt "KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PEMBERANTASAN OLEH : IRJEN POL. Drs. DEDDY FAUZI ELHAKIM, MH DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN MUSRENBANG BNN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google