Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dasar Hukum : UU No. 19 tahun 2000 UU No. 16 tahun 2009 UU No. 80 Tahun 2007 PMK No.24/PMK.03/2008 SKP SKPKB SKPKBT dll Surat Teguran Surat Paksa SPMP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dasar Hukum : UU No. 19 tahun 2000 UU No. 16 tahun 2009 UU No. 80 Tahun 2007 PMK No.24/PMK.03/2008 SKP SKPKB SKPKBT dll Surat Teguran Surat Paksa SPMP."— Transcript presentasi:

1 Dasar Hukum : UU No. 19 tahun 2000 UU No. 16 tahun 2009 UU No. 80 Tahun 2007 PMK No.24/PMK.03/2008 SKP SKPKB SKPKBT dll Surat Teguran Surat Paksa SPMP / Penyitaan PENCABUTAN SITA -Utang pajak & BiayaPenagihan -Putusan Pengadilan Langsung, Pos, Ekspedisi/Kurir dgn bukti kirim >Parate execute >Diberitahukan oleh Jurusita Pajak >Dibuat BAP SP Pengumuman Penunggak Pajak di Media Masa PemblokiranPencegahanPenyanderaan Syarat: - Utang pajak ≥ Rp.100 jt - Diragukan i’tikad baik: Jangka waktu: 6 bln dpt diperpanjang max 6 bln akibat: Utang pajak tdk hapus & penagihan tetap dilaksankan - Kep/ijin Menkeu PENGUMUMAN LELANG PELAKSANAAN LELANG 14 hari Barang Bergerak 1x Barang tdk Bergerak 2x - SPMP - Jurusita + 2 Saksi - Brg bergerak & brg tdk bergerak -Penyitaan atas rek. Bank & efek -Barang yg disita dilarang : Dipindahtangankan Disewakan Dipinjamkan Disembunyikan Dihilangkan Dirusak 7 hari21 hari2x24 jam14 hari tdk lunas

2

3 SURAT PAKSA

4

5

6 Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 1 UU KUP)

7 CONTOH Misalkan WP melunasi SKPKB tersebut tanggal 25 Oktober Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2000 atas nama PT ABC, pada tanggal 20 September 2001 diterbitkan SKPKB dengan perincian sbb: Pajak kurang bayarRp ,00 Bunga 9 bulan (Pasal 13 ayat 2)Rp ,00 Pajak yang masih harus dibayarRp ,00 SKPKB tersebut harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 19 Oktober Bunga Penagihan: 2% x 1 x ,00 = Rp28.320,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

8 PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran atas : Pajak yang terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Kekurangan pembayaran PPh yang masih harus dibayar dalam SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU PPh. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 19 angka 2 UU KUP) Permohonan pengangsuran atau penundaan ini dapat dilakukan apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya. Pasal 9 angka 4 UU KUP jo Kep. Menkeu No: 541/KMK.04/2000

9 Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan. Dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB dengan rincian sbb: Jumlah Pokok PajakRp ,00 Jumlah Kredit PajakRp ,00 Jumlah Kekurangan Pokok PajakRp ,00 Sanksi adm. Pasal 13 (3) huruf a (50%)Rp ,00 Jumlah yang masih harus dibayarRp ,00 Misalkan jatuh tempo 10/10/97 Disetujui pembayaran secara mengangsur dengan skedul angsuran: I. 15/11/97; II. 15/12/97; dan III. 15/1/98 masing-masing Rp ,00. Perhitungan bunga penagihan: I.2 bulan x 2% x Rp ,00Rp ,00 II.3 bulan x 2% x Rp ,00Rp ,00 III.4 bulan x 2% x Rp ,00Rp ,00 Rp ,00 Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

10 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Pasal 20 ayat 3 UU KUP) UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000

11 DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. (Pasal 22 angka 1 UU KUP)

12 TERTANGGUHNYA DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ada pengakuan utang pajak dari WPditerbitkan SKPKB atau SKPKBT thd WP yg melakukan tindak pidana fiskal sesuai putusan hakim WP mengajukan permohonan angsuran & penundaan pembayaran utang pajak sebelum tgl jatuh tempo pembayaran. Maka daluwarsa penagihan dihitung sejak tgl surat permohonan diterima oleh Dirjen Pajak. WP mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan WP diterima Dirjen Pajak. WP melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut. Pasal 22 angka 2 UU KUP dan penjelasannya Official Assessment ??

13 PIUTANG PAJAK HAPUS tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi WP ORANG PRIBADI tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; tidak mempunyai harta kekayaan lagi; penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau sebab lain sesuai hasil penelitian. WP BADAN WP bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; tidak mempunyai harta kekayaan lagi; penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau sebab lain sesuai hasil penelitian. Kep. Menkeu No: 565/KMK.04/2000 jo No: 539/KMK.03/2002


Download ppt "Dasar Hukum : UU No. 19 tahun 2000 UU No. 16 tahun 2009 UU No. 80 Tahun 2007 PMK No.24/PMK.03/2008 SKP SKPKB SKPKBT dll Surat Teguran Surat Paksa SPMP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google