Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK - Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK - Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi."— Transcript presentasi:

1 PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK - Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. -Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ), dalam pengertian ini disebut Akuntansi komersial. - Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perudang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

2 AKUNTANSI PAJAK Menurut Niswonger dan Fees “sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan”.

3 HUBUNGAN AKUNTANSI PAJAK DENGAN AKUNTANSI KOMERSIAL Akuntansi komersial : SAK (IAI) Akuntansi komersial : SAK (IAI) Akuntansi Pajak: Aturan Perpajakan Akuntansi Pajak: Aturan Perpajakan Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk profesi akuntan. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan SAK, UU Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk profesi akuntan. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan SAK, UU Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan tersebut dapat membawa kerugian material bagi perusahaan. Keengganan mematuhi ketentuan tersebut dapat membawa kerugian material bagi perusahaan.

4 PRINSIP AKUNTANSI PAJAK Kesatuan Akuntansi : Kesatuan Akuntansi : - Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah - Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber sumber dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber sumber perusahaan. perusahaan. - Ada pemisahan yg jelas antar perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang - Ada pemisahan yg jelas antar perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang piutang, penerimaan dan pengeluaran uang, saham, mengenai kekayaan, hutang piutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan dengan pribadi, pemilik/ pemegang saham tidak boleh antara kepentingan perusahaan dengan pribadi, pemilik/ pemegang saham tidak boleh bercampur. bercampur. - Dasar hukumnya : Pasal 28 ayat 7 UU KUP ( pembukuan harus memisahkan harta dari - Dasar hukumnya : Pasal 28 ayat 7 UU KUP ( pembukuan harus memisahkan harta dari wajib pajak ). wajib pajak ). Berkesinambungan : Dasar hukumnya pasal 28 ayat 11 KKU, data yg berkaitan dengan pembukuan WP harus disimpan dlm jangka waktu 10 tahun. Berkesinambungan : Dasar hukumnya pasal 28 ayat 11 KKU, data yg berkaitan dengan pembukuan WP harus disimpan dlm jangka waktu 10 tahun. Harga pertukaran yang Objektif :Pasal 18 ayat 3 UU PPh penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Harga pertukaran yang Objektif :Pasal 18 ayat 3 UU PPh penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Konsistensi : penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah ( Psl 28 ayat 5 UU KUP : pembukuan diselenggarakan dengan prinsip asas konsistensi. Konsistensi : penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah ( Psl 28 ayat 5 UU KUP : pembukuan diselenggarakan dengan prinsip asas konsistensi. Konservatif : kemungkinan rugi blm direalisasi masih tafsiran tetapi sdh diakui kerugian dng cara membentuk penyisihan piutang/ cadangan, sementara kemungkinan laba yg timbul tidak diakui. ( Psl 9 ayat 1 c UU PPh, WP tidak diporbelhkan membentuk dana cadangan kecuali cad. Piutang tak tertagih untuk bank, leassing, asuransi dan reklamasi pertambagan. Konservatif : kemungkinan rugi blm direalisasi masih tafsiran tetapi sdh diakui kerugian dng cara membentuk penyisihan piutang/ cadangan, sementara kemungkinan laba yg timbul tidak diakui. ( Psl 9 ayat 1 c UU PPh, WP tidak diporbelhkan membentuk dana cadangan kecuali cad. Piutang tak tertagih untuk bank, leassing, asuransi dan reklamasi pertambagan.

5 FUNGSI AKUNTANSI PAJAK Fungsinya : untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan ( Lap. Keuangan perhitungan perpajakan ). Fungsinya : untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan ( Lap. Keuangan perhitungan perpajakan ). Tujuan kualitatif akuntansi pajak : Tujuan kualitatif akuntansi pajak : Relevan : ( psl 8 ayat 9 )- catatan termasuk Lp. Keuangan yg dihasilkan dpt dipergunakan untuk menghitung besarnya PKP yang terutang Relevan : ( psl 8 ayat 9 )- catatan termasuk Lp. Keuangan yg dihasilkan dpt dipergunakan untuk menghitung besarnya PKP yang terutang Dapat dimengerti : ( psl 28 ayat 4 ) – dng huruf latin dan angka arab, satuan rupiah Dapat dimengerti : ( psl 28 ayat 4 ) – dng huruf latin dan angka arab, satuan rupiah Daya Uji : ( 28 ayat 9 UU KUP ) – perhitungan PKP WP sama bila dihitung oleh pihak lain. Daya Uji : ( 28 ayat 9 UU KUP ) – perhitungan PKP WP sama bila dihitung oleh pihak lain. Netral : ( 28 ayat 3 UU KUP ) – harus iktikad baik dan mencerminkan sesungguhnya. Netral : ( 28 ayat 3 UU KUP ) – harus iktikad baik dan mencerminkan sesungguhnya. Tepat waktu : (pasal 1 ayat 7 UU KUP ) – berdasarkan tahun takwin atau tahun buku. Tepat waktu : (pasal 1 ayat 7 UU KUP ) – berdasarkan tahun takwin atau tahun buku. Daya banding : ( psl. 28 ayat 7 UU KUP ) – pembukuan diselenggarakan dng memakai SAK, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Daya banding : ( psl. 28 ayat 7 UU KUP ) – pembukuan diselenggarakan dng memakai SAK, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Lengkap : (psl. 28 ayat 7 UU KUP ) – pembukuan sekurang2nya memuat catatan harta, kewajiban, modal dan penghasilan, biaya, pembelian dan penjualan. Lengkap : (psl. 28 ayat 7 UU KUP ) – pembukuan sekurang2nya memuat catatan harta, kewajiban, modal dan penghasilan, biaya, pembelian dan penjualan.

6 PERSAMAAN AKUNTANSI PAJAK Persamaan dasar dalam akuntansi sama persis dengan persamaan akuntansi komersial. Persamaan dasar dalam akuntansi sama persis dengan persamaan akuntansi komersial. Dengan rumus : Aktiva = Hutang + Modal Dengan rumus : Aktiva = Hutang + Modal Contoh : CV. Kgs. Nangcik pada awal tahun 2011 baru didirikan dan direncanakan akan bergerak dibidang usaha perdagangan garmen. Ciknang sebagai salah satu pemegang sahamnya telah menyetor uang sebesar Rp ,-. Kemudian berturut-turut Cikdung menyetorkan tanah dan bangunan sebesar Rp ,- ( Tanah Rp 200 juta, Bangunan Rp 300 juta ). Kemudian Dungcik menyetorkan kendaraan sebasar Rp 200 juta. PT. Kgs. Nangcik juga meminjam uang dari Bank sebesar Rp 100 juta. Persamaan akuntansinya : Kas + Tanah/ Bangunan + Kendaraan = Hutang + Modal Contoh : CV. Kgs. Nangcik pada awal tahun 2011 baru didirikan dan direncanakan akan bergerak dibidang usaha perdagangan garmen. Ciknang sebagai salah satu pemegang sahamnya telah menyetor uang sebesar Rp ,-. Kemudian berturut-turut Cikdung menyetorkan tanah dan bangunan sebesar Rp ,- ( Tanah Rp 200 juta, Bangunan Rp 300 juta ). Kemudian Dungcik menyetorkan kendaraan sebasar Rp 200 juta. PT. Kgs. Nangcik juga meminjam uang dari Bank sebesar Rp 100 juta. Persamaan akuntansinya : Kas + Tanah/ Bangunan + Kendaraan = Hutang + Modal

7 Laporan keuangan/ Neraca Awalnya : Laporan keuangan/ Neraca Awalnya : Aktiva Lancar : Aktiva Lancar : - Kas Rp ,- - Kas Rp ,- Aktiva Tetap : Aktiva Tetap : - TanahRp ,- - TanahRp ,- - BangunanRp ,- - BangunanRp ,- - KendaraanRp ,- - KendaraanRp ,- JumlahRp ,- Jumlah Aktiva …………………..Rp ,- Jumlah Aktiva …………………..Rp ,- Hutang Lancar : Hutang Lancar : - Hutang BankRp ,- - Hutang BankRp ,- Modal/ Ekuitas :Rp ,- Modal/ Ekuitas :Rp ,- Jumlah Passiva ………………….Rp ,- Jumlah Passiva ………………….Rp ,-

8 PEMBUKUAN Pembukan adalah : untuk menunjukkan pekerjaan mencatat dalam rekening, baik buku besar maupun rekening buku pembantu. Pembukan adalah : untuk menunjukkan pekerjaan mencatat dalam rekening, baik buku besar maupun rekening buku pembantu. Tujuan pembukuan : ( Pasal 14 UU PPh ) mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak untuk dapat menganakan pajak secara adil, benar dan wajar sesuai kemapuan ekonomis wajib pajak. Tujuan pembukuan : ( Pasal 14 UU PPh ) mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak untuk dapat menganakan pajak secara adil, benar dan wajar sesuai kemapuan ekonomis wajib pajak. Pelaksanaan Pembukuan ( Pasal 28 UU KUP ) harus mengikuti ketentuan – ketentuan : Pelaksanaan Pembukuan ( Pasal 28 UU KUP ) harus mengikuti ketentuan – ketentuan : - Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan - Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. - Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata - Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang dizinkan uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang dizinkan menteri keuangan. menteri keuangan. - Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau campuran. - Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau campuran. - Sekurang – kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan - Sekurang – kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. dan biaya, serta penjualan dan pembelian. - Diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia ( SAK dan UU - Diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia ( SAK dan UU Perpajakan ). Perpajakan ). Pembukuan wajib dilasanakan oleh WP yang berbentuk usaha ( PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi ). Pembukuan wajib dilasanakan oleh WP yang berbentuk usaha ( PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi ). WP Perorangan yang mempunyai peredaran sampai dengan Rp 4.8 juta setahun dapat memilih menggunakan pembukuan atau menggunakan catatan. WP Perorangan yang mempunyai peredaran sampai dengan Rp 4.8 juta setahun dapat memilih menggunakan pembukuan atau menggunakan catatan. Bagi WP yang memilih menggunakan catatan, perhitungan pengahsilan neto dihitung atas dasar Norma Penghitungan penghasilan neto, dengan cara besarnya peredaran dalam satu tahun dikalikan dengan besarnya % tertentu yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Biaya yang timbul atas kegiatan WP yang memilih menggunakan norma perhitungan tidak lagi diakui. Bagi WP yang memilih menggunakan catatan, perhitungan pengahsilan neto dihitung atas dasar Norma Penghitungan penghasilan neto, dengan cara besarnya peredaran dalam satu tahun dikalikan dengan besarnya % tertentu yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Biaya yang timbul atas kegiatan WP yang memilih menggunakan norma perhitungan tidak lagi diakui.

9 PEMBUKUAN Pasal 1 angka 29 UU No.28/2007 : Pasal 1 angka 29 UU No.28/2007 : Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan bagi WP pribadi (Men.Keu No.01/PMK 03/2007) untuk peredaran bruto minimal Rp ,-, dibawah nilai tersebut WP hanya diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur thd seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan bagi WP pribadi (Men.Keu No.01/PMK 03/2007) untuk peredaran bruto minimal Rp ,-, dibawah nilai tersebut WP hanya diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur thd seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

10 Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut.

11 Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial  Komersial Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan.  Pajak Menyajikan laporan keuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak.  UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi

12 Lembaga Pembuat Ketentuan Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan :  UU Perpajakan  Peraturan pemerintah  Keputusan Presiden  Keputusan Menteri  Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti :Majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.

13 SISTEM AKUNTANSI PAJAK Sistem Akuntansi adalah : suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai satu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatukegiatan atau fungsi utama perusahaan. Elemen dari definisi sistem akuntansi yaitu : Formulir ( Faktur penjulan, F. Pembelian, F. Pajak Keluaran, F. Pajak Masukan, Surat Setoran Pajak, Bukti pemotongan/ Pemungutan Pajak, Pemberitahuan Impor Barang/ PIB. Formulir ( Faktur penjulan, F. Pembelian, F. Pajak Keluaran, F. Pajak Masukan, Surat Setoran Pajak, Bukti pemotongan/ Pemungutan Pajak, Pemberitahuan Impor Barang/ PIB. Buku Catatan : Sarana untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang dengan cepat dan sistematis dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan ( Bk. Jurnal, B. besar dan B. Tambahan ). Buku Catatan : Sarana untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang dengan cepat dan sistematis dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan ( Bk. Jurnal, B. besar dan B. Tambahan ). Buku Jurnal : catatan asli dari transaksi keuangan, yang menunjukkan perkiraan apa yang harus didebit dan dikredit serta jumlahnya. Buku Jurnal : catatan asli dari transaksi keuangan, yang menunjukkan perkiraan apa yang harus didebit dan dikredit serta jumlahnya. Contah jurnal penjualan : ( dalam jurnal standar ) Contah jurnal penjualan : ( dalam jurnal standar ) Piutang dagang xx Piutang dagang xx Penjualanxx Penjualanxx PPN keluaranxx Biaya kirimxx Jurnal Retur Penjualan : Jurnal Retur Penjualan : Penjualan returxx PPN keluaranxx Biaya kirimxx Piutang dagangxx

14 Pengakuan penghasilan Prinsip Umum, secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu : Prinsip Umum, secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu : –Penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan (tanggal penyerahan produk kpd pembeli) –Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. –Imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (accruals) atau pada saat penggunaan aktiva –Penghasilan dari penjualan aktiva selain barang dagangan diakui pada tanggal penjualan

15 Pengecualian terhadap prinsip umum, dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut ini : Pengecualian terhadap prinsip umum, dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut ini : –Penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi. Pendekatan ini diterapkan thd produk yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian (yang hargaya dijamin Bulog) –Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Pendekatan ini umumnya dilakukan thd proyek konstruksi (dan pemberian jasa) jangka panjang, dengan mendasarkan kepada persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase itu dapat dihitung dari biaya (cost to cost approach) atau penyelesaian fisik (physical output approach)

16 –Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi cukup tinggi. –Penghasilan dari penjualan konsinyasi. Untuk barang yang dijual melalui konsinyasi, penghasilan baru diakui setelah consignee melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan tersebut.

17 Pengakuan penghasilan : Metode akrual dan kas UU perpajakan  Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. UU perpajakan  Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. –Diterima  penerimaan atau realisasi penghasilan –Diperoleh  pengakuan (recognation) penghasilan –Untuk menentukan kapan penghasilan diterima dan diperoleh  metode pembukuan yg diselenggarakan WP, apakah akrual atau kas.

18 Pengakuan penghasilan dengan metode kas dapat dilakukan thd tujuh kategori penghasilan berikut : Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan yg diperoleh perusahaan real estate yg dikenakan PPh final 5% ( rumah pd umumnya) atau 2% (RS dan RSS) yg terakhir berdasarkan Kep Men Keu No.506/KMK.04/96 dibebaskan dari penerimaan bruto. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan yg diperoleh perusahaan real estate yg dikenakan PPh final 5% ( rumah pd umumnya) atau 2% (RS dan RSS) yg terakhir berdasarkan Kep Men Keu No.506/KMK.04/96 dibebaskan dari penerimaan bruto. Penghasilan dari sewa tanah/bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri yg dikenakan pajak final 6% (WP badan) atau 10% (WP pribadi) dari penerimaan bruto. Penghasilan dari sewa tanah/bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri yg dikenakan pajak final 6% (WP badan) atau 10% (WP pribadi) dari penerimaan bruto.

19 Penghasilan bunga deposito/tabungan dan diskonto sertifikat BI yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima. Penghasilan bunga deposito/tabungan dan diskonto sertifikat BI yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima. Penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di bursa efek. Penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di bursa efek. Penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2% (WPDN) atau 2,64% (WPLN). Penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2% (WPDN) atau 2,64% (WPLN). Penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1% dari transaksi pembelian bruto. Penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1% dari transaksi pembelian bruto. Penghasilan perusahaan yang melakukan usaha dengan pola kerjasama dengan PT.Telkom, yang dikenakan pajak final 5%. Penghasilan perusahaan yang melakukan usaha dengan pola kerjasama dengan PT.Telkom, yang dikenakan pajak final 5%.


Download ppt "PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK - Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google