Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Pertemuan Penyusunan Panduan KLA skala Provinsi Bogor, 10 Juni 2010 Plt.Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Pertemuan Penyusunan Panduan KLA skala Provinsi Bogor, 10 Juni 2010 Plt.Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Pertemuan Penyusunan Panduan KLA skala Provinsi Bogor, 10 Juni 2010 Plt.Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

2 Perpres No.47/2009 ttg Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Meneg Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Meneg Pemberdayaan Perempuan Anak

3 Tugas Pokok dan Fungsi Perumusan Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Koordinasi/Komunikasi Monitoring dan Evaluasi KEMENTERIAN PP DAN PA Advokasi dan Fasilitasi

4 Pengantar SDM menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN SDM menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN Kualitas SDM masa depan ditentukan masa kini: Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak(KPA) Kualitas SDM masa depan ditentukan masa kini: Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak(KPA) Pembangunan KPA masih terpisah-pisah Pembangunan KPA masih terpisah-pisah Harapan agar pembangunan KPA menjadi holistik dan terintegrasi Harapan agar pembangunan KPA menjadi holistik dan terintegrasi 4

5 Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh SDMnya Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh SDMnya Kualitas SDM ditentukan oleh kualitas Anak Kualitas SDM ditentukan oleh kualitas Anak Ditetapkan dalam UUD 1945 (Pasal 28 B) Ditetapkan dalam UUD 1945 (Pasal 28 B) UU no. 23/2002: tangung-jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara UU no. 23/2002: tangung-jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara Pembangunan KPA harus holistik dan terintegrasi, dicerminkan dalam kebijakan daerah Pembangunan KPA harus holistik dan terintegrasi, dicerminkan dalam kebijakan daerah 5

6 6 RPJMN Isu strategis yang diangkat: -Rendahnya pemenuhan hak anak -Rendahnya tangggung-jawab keluarga dan -masyarakat -Keterbatsan akses dan rendahnya kualitas pelayanan -Lemahnya manajemen dan kelembagaan -Anak belum menjadi prioritas pembangunan

7 7 Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak; Meningkatnya tanggung-jawab sosial keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak; Meningkatnya akses dan kualitas layanan; Menguatnya manajemen dan kelembagaan pemenuhan hak anak.

8 8 Arah kebijakan meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak peningkatan ketersediaan data, peningkatan kordinasi dan kerjasama lintas bidang dan kemitraan, penguatan kelembagaan, piranti hukum, peranserta masyarakat dan manajemen pelaksanaan kebijakan.

9 Peraturan Pemerintah No.38/2007 Peraturan Pemerintah No.41/2007 Perlindungan anak menjadi urusan wajib pemprov dan pemkab/kota Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 3/2008 ttg Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (NSPK) UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah

10 10 Anak dalam konteks kehidupan, kemanusiaan dan pembangunan

11 DEFINISI ANAK Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU 23/2002 ttg PA)

12 PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam kandungan: Masa formatif pertumbuhan fisik Bawah Tiga Tahun: Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh Bawah Lima Tahun: Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Usia Sekolah: Belajar norma sosial- kultural, keterampilan skolastik Masa Remaja: Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan

13 MENGAPA PENTING MEMBANGUN DAN MELINDUNGI ANAK 13

14 Argumentasi menghadapi masa depan SDM berkualitas Produktifitas Inovasi dan kreatifitas Anak berkualitas Pembangunan KPA Produktifitas Nasional dan Daya saing Pendapatan National Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi nasional Investasi fisik dan sosial Investasi SDM Eksistensi dan KemajuanBangsa 14

15 Perubahan Paradigma Pembangunan KPA yang tersebar di bidang-bidang pembangunan dan dilaksanakan sendiri-sendiri (Segmentatif) Pembangunan KPA yang tersebar di bidang-bidang pembangunan dan dilaksanakan sendiri-sendiri (Segmentatif) Pembangunan KPA yang holistik dan terintegrasi dalam bidang-bidang pembangunan (Integratif) Pembangunan KPA yang holistik dan terintegrasi dalam bidang-bidang pembangunan (Integratif)

16 Perubahan Paradigma  PERUBAHAN NILAI ANAK DARI ASET MENJADI NILAI INVESTASI SDM (KELUARGA, MASYARAKAT,BANGSA, NEGARA, AGAMA)  INVESTASI MAHAL MAKA AKAN DIJAGA KESEHATAN, PENDIDIKAN, SOSIAL, PERLINDUNGAN ANAK

17 PROFIL ANAK INA PUHA INFRA STRUKTUR PNBAI Kerangka Pikir Pembangunan KPA VISI ANAK INA KLA PARTISIPASI ANAK

18 AlasanMengapaKabupaten/Kota Layak Anak (KLA)Diperlukan? 1 Anak Amanah Tuhan perlu dipertanggung jawabkan secara pribadi dan sosial Anak Amanah Tuhan perlu dipertanggung jawabkan secara pribadi dan sosial 2 ∑ Anak % dr total penduduk, Tidak bisa di abaikan dan 43,24 % anak Tinggal di kota ∑ Anak % dr total penduduk, Tidak bisa di abaikan dan 43,24 % anak Tinggal di kota 3 Perubahan global mengancam tatanilai, agama, sosial dan budaya lokal Perubahan global mengancam tatanilai, agama, sosial dan budaya lokal 4 Embrio SDM yang handal dan tangguh Menentukan masa depan bangsa & negara Embrio SDM yang handal dan tangguh Menentukan masa depan bangsa & negara 5 Anak terancam & menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlakuan salah Anak terancam & menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi, perlakuan salah 6 Kebijakan pemerintah di bidang perlindungan anak masih parsial

19 KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. PENGERTIAN Peraturan Menteri PP No. 2/2009 ttg Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) DASAR HUKUM

20 Ruang Lingkup KLA AnggaranSDMSarana/ParasaranaMetoda Pendidikan Lingkungan Hidup Pariwisata Perlindungan Infrastruktur Kesehatan Partisipasi

21 Tahapan Pengembangan KLA Rencana Aksi Daerah Pengumpulan Data Basis Penyusunan Gugus Tugas Keputusan Politis Tahap 4 Tahap 3 Tahap 2 Tahap 1 Mobilisasi sumber daya Tahap 5

22 Tahapan Pendekatan KLA Kab/ Kota Keca- matan Desa/ Kel RW/RT Keluarga Pro- vinsi Dunia Layak Bagi Anak Indonesia Layak Bagi Anak

23 Sasaran JK Pendek dan Menengah Pemerintah LembagaPerlindAnak DuniaUsaha Masyarakat

24 Sasaran Akhir atau JK Panjang 1. Keluarga 2. Anak

25 Inpres no 1 tahun 2010 Tentang Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 Prog. Peningkatan Kesejahteraan Gender dan Ppdan PA Program Perlindungan Anak Kriteria : Meningkatnya Jml Kebijakan Pelaks.PUG di berbagai bid.Pembangunan Kriteria : Meningkatnya Jml Kebijakan Pelaks.PUG di berbagai bid.Pembangunan 1.Kebijakan pelaks PUG Di Bid. Pendidikan 2.Kebijakan Pelaks PUG di Bidang Kesehatan 3.Kebijakan Pelaks di bid koperasi, UKM, industri dan perdagangan 1.Kebijakan pelaks PUG Di Bid. Pendidikan 2.Kebijakan Pelaks PUG di Bidang Kesehatan 3.Kebijakan Pelaks di bid koperasi, UKM, industri dan perdagangan TerdiriTerdiri dari 11 program prioritas dan 3 Program Prioritas Laiinnya (KPPPA ada di program prioritas Lainnya Bidang KESRA ) Kriteria : Meningkatnya Jml Kebijakan Pengembangan KLA Kriteria : Meningkatnya Jml Kebijakan Pengembangan KLA Unit Kerja Presiden Bid. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kebijakan Pengembangan KLA

26 Meningkatkan jumlah kebijakan pengembangan KLA Strategi percepatan pengembangan KLA: Panduan Skala Provinsi PP No. 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

27 8 Elemen Lingkungan Kondusif untuk terwujudnya KPA Apakah komitmen pemerintah telah ada dan dilaksanakan Apakah peraturan perundang- undangan telah ada dan jalan Apakah Monev dilakukan untuk melihat hasil dan perencanaan Bagaimana sikap pemangku kepentingan thd KPA Apakah masyarakat dan media massa mewacanakan KPA Bagaimana perilaku anak sbg pemegang hak dapat menyatakannya Apakah pelayanan-2 dasar di KPA telah dapat di akses Bagaimana kesadaran dan sikap masyarakat terhadap KPA sudah menjadi kebutuhan mendasar Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

28


Download ppt "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Pertemuan Penyusunan Panduan KLA skala Provinsi Bogor, 10 Juni 2010 Plt.Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google