Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia."— Transcript presentasi:

1 1 Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

2 2 Hukum Kepailitan Romawi dan Yunani Perlindungan terhadap kreditor lebih dominan Perlindungan terhadap kreditor lebih dominan Pribadi Debitor secara fisik bertanggungjawab (Gijzeling) Pribadi Debitor secara fisik bertanggungjawab (Gijzeling) Kreditor dapat menyita jenazah Debitor Kreditor dapat menyita jenazah Debitor Kreditor dapat menjual Debitor sebagai budak Kreditor dapat menjual Debitor sebagai budak Kreditor memberikan waktu 60 hari sebelum menjual Debitor Kreditor memberikan waktu 60 hari sebelum menjual Debitor Adagium “Missio in Bona” diperkenalkan Adagium “Missio in Bona” diperkenalkan (Harta kekayaan debitor dapat dijual sebagai pelunasan utang) Asas Umum Utang diperkenalkan Asas Umum Utang diperkenalkan (Setiap utang harus selalu dapat ditagih oleh Kreditor dan harus di lunasi oleh Debitor) Pengawasan utang oleh Hakim Pengawasan utang oleh Hakim Asas ‘Pari paso pro rata parte’ diperkenalkan Asas ‘Pari paso pro rata parte’ diperkenalkan

3 3 Hukum Kepailitan Perancis Ketentuan Pidana mulai di terapkan terhadap debitor yang ingkar janji Ketentuan Pidana mulai di terapkan terhadap debitor yang ingkar janji Ordonannce du Commerce (Peraturan Dagang) 1673 Bab khusus Des failites et Banqueroutes Ordonannce du Commerce (Peraturan Dagang) 1673 Bab khusus Des failites et Banqueroutes Diperkenalkan perbedaan kreditor preferen dan kreditor konkuren Diperkenalkan perbedaan kreditor preferen dan kreditor konkuren Code de Commerce 1807 menbatasi kepailitan hanya untuk para pedagang Code de Commerce 1807 menbatasi kepailitan hanya untuk para pedagang Debitor dengan itikad jahat dapat dikenakan pidana Debitor dengan itikad jahat dapat dikenakan pidana

4 4 Hukum Kepailitan Inggris The Statute of bankruptcy 1570 The Statute of bankruptcy 1570 Mengatur ketentuan terhadap debitor yang berbuat curang (defaruding atau hindering) Hanya berlaku untuk para pedagang Hanya berlaku untuk para pedagang Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta (wise, honest & discreet) Lord Chancellor membentuk komisi penyitaan harta (wise, honest & discreet) Komisi berwenang untuk memenjarakan debitor Komisi berwenang untuk memenjarakan debitor Prinsip Pillory dan potong kuping diberlakukan Prinsip Pillory dan potong kuping diberlakukan Insolvency Act 1986 di sahkan oleh parlemen Insolvency Act 1986 di sahkan oleh parlemen

5 5 Hukum Kepailitan Amerika Serikat The Bankruptcy Act 1800 disahkan pemerintah Federal The Bankruptcy Act 1800 disahkan pemerintah Federal Prinsip Voluntary Bankruptcy diperkenalkan dalam Bankruptcy Act 1841 Prinsip Voluntary Bankruptcy diperkenalkan dalam Bankruptcy Act 1841 Bankruptcy Act 1898 disahkan, prinsip Liquidasi perusahaan di masukkan dalam ketentuan Bankruptcy Act 1898 disahkan, prinsip Liquidasi perusahaan di masukkan dalam ketentuan Bankruptcy Code 1979 disahkan kongres, Bankruptcy Code 1979 disahkan kongres, Prinsip Reorganisasi perusahaan diperkenalkan (Chapter 11) Prinsip Reorganisasi perusahaan diperkenalkan (Chapter 11) Perusahaan KA, Asuransi dan Bank dikecualikan Perusahaan KA, Asuransi dan Bank dikecualikan Badan hukum Municipal (kota praja/pemda) dapat dibangkrutkan Badan hukum Municipal (kota praja/pemda) dapat dibangkrutkan Prinsip Fresh Start di terapkan terhadap Debitor yang beritikad baik Prinsip Fresh Start di terapkan terhadap Debitor yang beritikad baik

6 6 Hukum Kepailitan Belanda Awalnya menggunakan Code do Commerce Perancis Awalnya menggunakan Code do Commerce Perancis Kepailitan pedagang diatur dalam WvK (Hukum Dagang) Kepailitan pedagang diatur dalam WvK (Hukum Dagang) Kepailitan bukan pedagang diatur dalam WvBR Kepailitan bukan pedagang diatur dalam WvBR Faillisementwet 1893 diterbitkan Faillisementwet 1893 diterbitkan Perubahan Fv 1925 memperkenalkan prinsip PKPU Perubahan Fv 1925 memperkenalkan prinsip PKPU Prinsip Perdamaian paksa di muat dalam Fv 1925 Prinsip Perdamaian paksa di muat dalam Fv 1925

7 7 Krisis Moneter Pra Krisis Moneter 1998 Pra Krisis Moneter 1998 Hanya 20 perkara yang diajukan ke PN Hanya 20 perkara yang diajukan ke PN Perkara diajukan oleh Debitur sendiri Perkara diajukan oleh Debitur sendiri Pasca Krisis Moneter 1998 Pasca Krisis Moneter 1998 Banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan tentang kepailitan Banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan tentang kepailitan Tidak percaya dengan lembaga peradilan Tidak percaya dengan lembaga peradilan

8 8 Desakan IMF Mengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempo Mengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempo Proses Peradilan yang terlalu lama Proses Peradilan yang terlalu lama Membuat Undang Undang Kepailitan Baru Membuat Undang Undang Kepailitan Baru Membentuk Pengadlian Niaga Membentuk Pengadlian Niaga Membentuk Hakim Khusus dan Hakim Ad hoc Membentuk Hakim Khusus dan Hakim Ad hoc

9 9 Undang Undang Kepailitan Lama Staatsblad jo Staatsblad 1906 – 348 jarang digunakan Staatsblad jo Staatsblad 1906 – 348 jarang digunakan Kewenangan mengadili perkara pailit adalah Pengadilan Negeri Kewenangan mengadili perkara pailit adalah Pengadilan Negeri Prosedur permohonan seperti perkara biasa Prosedur permohonan seperti perkara biasa Hukum Acara : HIR Hukum Acara : HIR

10 10 UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Perpu No. 1 Tahun 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 Merubah Ketentuan Merubah Ketentuan Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15(2), 18(1), dst….. Menghapus Ketentuan Menghapus Ketentuan Pasal 14A, 45, dst…. Menambah Ketentuan Baru Menambah Ketentuan Baru Pasal 56A, dst…..

11 11 Kelemahan Undang Undang Kepailitan 1998

12 12 Multi interpretasi Expresis Verbis Expresis Verbis Pengertian Utang Pengertian Utang Jumlah Minimum Utang Jumlah Minimum Utang Pengertian Kreditor Pengertian Kreditor Utang yang telah jatuh tempo Utang yang telah jatuh tempo Verzet (perlawanan) terhadap sita jaminan Verzet (perlawanan) terhadap sita jaminan

13 13 Hukum Acara Hukum Acara yang belum jelas Hukum Acara yang belum jelas Pengadilan Niaga berwenang menangani, memeriksa, memutuskan perkara lain Pengadilan Niaga berwenang menangani, memeriksa, memutuskan perkara lain Putusan Pengadilan Niaga : tanpa alat paksa Putusan Pengadilan Niaga : tanpa alat paksa

14 14 UU tentang Kepailitan Definsi Utang, kreditor, debitor diperjelas Definsi Utang, kreditor, debitor diperjelas Definisi pailit Definisi pailit Jangka waktu proses pailit yang lebih singkat Jangka waktu proses pailit yang lebih singkat Perusahaan asuransi menjadi pengecualian Perusahaan asuransi menjadi pengecualian Harus menggunakan Advokat Harus menggunakan Advokat dll dll


Download ppt "1 Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google