Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan Dalam Aktivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan Pada Proses Peradilan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan Dalam Aktivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan Pada Proses Peradilan."— Transcript presentasi:

1 Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan Dalam Aktivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan Pada Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM, Tgl. 31 Oktober – 2 November 2013, di Hotel Aston Jakarta Pusat J

2 Politik Hukum Negara

3  Politik berasal dari kata Polis (Yunani), yang berarti city state, dengan demikian politik bermakna sesuatu yang berhubungan dengan negara.  Dalam perkembangannya kemudian politik diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan bagian negara, yakni kekuasaan negara, dalam hal ini kekuasaan untuk memilih.

4 Lanjutan  Menurut Hans Kelsen, Politik memiliki 2 makna, yaitu : 1. Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan 2.Politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana ditentukan oleh politik sebagai etik

5 Pol(huk) adalah: Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita- citakan (ius constituendum), antara lain melindungi segenap bangsanya.

6 Filosofi Perlindungan Negara Salah satu tujuan Negara (national goal) adalah “…melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”, konstruksi kalimat filosofis melahirkan pemaknaan bahwa pada N terletak tanggung jawab yang demikian besar terhadap Bangsanya untuk diberikan perlindungan.

7 Perlindungan terhadap Bangsa dalam konteks ini mengandung dua substansi yang sangat elementer, terutama ketika dilihat dari perspektif yuridis (hukum).

8 Lanjutan Elemen pertama dapat difahami bahwa perlindungan terhadap Bangsa menunjuk pada perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia akan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai warga Negara Indonesia, baik dalam bentuk (hak dasar) ground rechten maupun mensen rechten (hak asasi manusia)

9 Elemen kedua dapat diterjemhkan bahwa perlindungan terhadap Bangsa berorientasi pada perlindungan jasmani/fisik (protection of body), baik bangsa sebagai individu maupun bangsa sebagai kollektif (yang berkedudukan sebagai korban kejahatan).

10 Baik perlindungan atas hak (yang melekat pada suatu subyek hukum), maupun perlindungan terhadap tubuh/fisik dibutuhkan adanya norma atau kaidah hukum sebagai bentuk jaminan adanya kepastian hukum

11  UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP  UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK  UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM  PP No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Diharapkan dengan adanya instrumen hukum ini Perlindungan terhadap warga negara (saksi dan korban) dapat semakin diwijudkan dengan penuh kepastian hukum

12 W A S S A L A M Hak tanpa Kewajiban adalah kerakusan, Kewajiban tanpa Hak adalah penindasan


Download ppt "Oleh : Askari Razak Disampaikan pada Rakor Para Pemangku Kepentingan Dalam Aktivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan Pada Proses Peradilan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google