Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 FRAUD AUDITING 2 JENIS AUDIT Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Operasional (Operational Audit) Audit Operasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 FRAUD AUDITING 2 JENIS AUDIT Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Operasional (Operational Audit) Audit Operasional."— Transcript presentasi:

1

2 1 FRAUD AUDITING

3 2 JENIS AUDIT Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Operasional (Operational Audit) Audit Operasional (Operational Audit) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit). Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit).

4 3 AUDIT LAPORAN KEUANGAN Menghimpun dan mengevaluasi bukti- bukti mengenai Laporan Keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menghimpun dan mengevaluasi bukti- bukti mengenai Laporan Keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

5 4 AUDIT OPERASIOANAL Menghimpun dan mengevaluasi bukti- bukti mengenai kegiatan operasional organisasi yang dirancang untuk menilai efisiensi, keekonomisan, dan efektifitas dari prosedur operasi manajemen. Menghimpun dan mengevaluasi bukti- bukti mengenai kegiatan operasional organisasi yang dirancang untuk menilai efisiensi, keekonomisan, dan efektifitas dari prosedur operasi manajemen.

6 5 AUDIT KEPATUHAN Mencakup penghimpuanan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi- kondisi, aturan-aturan,dan regulasi yang telah ditentukan Mencakup penghimpuanan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi- kondisi, aturan-aturan,dan regulasi yang telah ditentukan

7 6 AUDIT KECURANGAN Penerapan keahlian finansial dan mentalitas investigatif untuk memecahkan kasus penjimpangan, yang dilaksanakan dalam konteks ketentuan bukti Penerapan keahlian finansial dan mentalitas investigatif untuk memecahkan kasus penjimpangan, yang dilaksanakan dalam konteks ketentuan bukti

8 7 Keahlian yg diperlukan Bidang-bidang keahlian yang diperlukan dalam fraud auditing Finansial Finansial Pengetahuan mengenai kecurangan Pengetahuan mengenai kecurangan Pengetahuan dan pemahaman realitas bisnis Pengetahuan dan pemahaman realitas bisnis Mekanisme kerja sistem hukum Mekanisme kerja sistem hukum Copright © Pusdiklaytwas BPKP Pusdiklatwas

9 8 DEVINISI FRAUD Penyimpangan/perbuatan melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya secara tidak fair, yang lansung / tidak langsung merugikan pihak lain Penyimpangan/perbuatan melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya secara tidak fair, yang lansung / tidak langsung merugikan pihak lain Perbuatan curang yang dilakukan dng berbagai cara secara licik, bersifat menipu, dan tidak disadari oleh pihak yang dirugikan Perbuatan curang yang dilakukan dng berbagai cara secara licik, bersifat menipu, dan tidak disadari oleh pihak yang dirugikan

10 9 9 Karakteristik Fraud ? Deception/trickery Hidden intentionally Damage Actus Reus Mens Rea

11 10 FRAUD Penipuan Penyembunyian Fakta Pemanfaatan Hasil

12 11 METODE INVESTIGASI THEFT ACT INVESTIGATE METHOD SURVEILANCE & COPERT OPERATION INVIGILATION PHISICAL EVIDENCE DOCUMENT EXAMINATON AUDIT COMPUTER SEARHES PHYSICAL ASSET COUNT PUBLIC RECORD SEARCHES NET WORTH ANALYSIS CONCEALMENT INVESTIGATE METHOD CONVERSION INVESTIGATE METHOD

13 12 JENIS KECURANGAN: Employee Embezzlement Employee Embezzlement Management Fraud Management Fraud Investment Scam Investment Scam Vendor Fraud Vendor Fraud Customer Fraud Customer Fraud Computer Fraud Computer Fraud

14 13 PRESSURE/DORONGAN RATIONALIZATION/ PEMBENARAN OPPORTUNITY/ KESEMPATAN FRAUD

15 14 FAKTOR TEKANAN (PRESSURE) Masalah Keuangan: Masalah Keuangan: Tamak, hidup melebihi kemampuan,banyak hutang Tamak, hidup melebihi kemampuan,banyak hutang Penyakit Mental: Penyakit Mental: Penjudi, peminum, pecandu narkoba Penjudi, peminum, pecandu narkoba Work Related Pressure: Work Related Pressure: Kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk, Kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk, Career Path yang tidak jelas Career Path yang tidak jelas

16 15 FAKTOR KESEMPATAN (OPP0RTUNITY) Sistem Pengendalian Intern yang lemah Sistem Pengendalian Intern yang lemah Karena tidak mampu menilai kualitas kerja Karena tidak mampu menilai kualitas kerja Kurang adanya akses terhadap innformasi Kurang adanya akses terhadap innformasi Tindakan disiplin lemah thd pelaku fraud Tindakan disiplin lemah thd pelaku fraud Kewenangan & tanggungjawab tidak jelas Kewenangan & tanggungjawab tidak jelas Lalai, apatis Lalai, apatis

17 16 FAKTOR RATIONALIZATION: Mencontoh atasan atau teman sekerja Mencontoh atasan atau teman sekerja Merasa sdh berbuat banyak kped perusahaan Merasa sdh berbuat banyak kped perusahaan Menganggap yang diambil tdk seberapa Menganggap yang diambil tdk seberapa Dianggap meminjam, nanti dikembalikan Dianggap meminjam, nanti dikembalikan Umum dilakukan Umum dilakukan

18 17 MENCEGAH KECURANGAN: Menjaga moral / mental pegawai agar bersikap jujur, disiplin, berdedikasi Menjaga moral / mental pegawai agar bersikap jujur, disiplin, berdedikasi Membangun sistem pengendalian intern yg efisien dan efektif Membangun sistem pengendalian intern yg efisien dan efektif

19 18 MEMBANGUN BUDAYA JUJUR, TERBUKA DAN PENBERIAN BANTUAN Penerimaan pegawai yang jujur Penerimaan pegawai yang jujur Menciptakan suasana kerja yang positif Menciptakan suasana kerja yang positif Penerapan Aturan Perilaku dan Kode Etik Penerapan Aturan Perilaku dan Kode Etik Pemberian Program bantuan bagi pegawai yang membutuhkan Pemberian Program bantuan bagi pegawai yang membutuhkan

20 19 MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sarana pengendalian: Sarana pengendalian: 1. Struktur Organisasi 2. Kebijakan 3. Prosedur Kerja 4. Perencanaan Kerja 5. Pencatatan 6. Pelaporan 7. Personalia 8. Review Intern

21 20 LIMA KOMPONEN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN : Lingkungan Pengendalian (control environment) Lingkungan Pengendalian (control environment) Penilaian Resiko (risk assessment) Penilaian Resiko (risk assessment) Aktivitas Pengendalian (control activities) Aktivitas Pengendalian (control activities) Informasi dan komunikasi (information and communication) Informasi dan komunikasi (information and communication)

22 21 AKTIVITAS PENGENDALIAN Pemisahan Tugas Pemisahan Tugas Sistim Otorisasi Sistim Otorisasi Pengecekan Independen Pengecekan Independen Pengamanan Phisik Pengamanan Phisik Dokumentasi dan Pencatatan Dokumentasi dan Pencatatan

23 22 KELEMAHAN YG MELEKAT PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERN: Sistem yang baik tidak dapat berfungsi dengan baik bila terjadi kerjasama yang tidaksehat Sistem yang baik tidak dapat berfungsi dengan baik bila terjadi kerjasama yang tidaksehat Sistem yang dirumuskan merupakan hasil kompromi antara benefit dan cost Sistem yang dirumuskan merupakan hasil kompromi antara benefit dan cost Kesalahan / kelalaian pegawai yang menjalankan sistem Kesalahan / kelalaian pegawai yang menjalankan sistem

24 23 RED FLEGS Situasi Pribadi yg mengakibatkan timbulnya tekanan yg tidak diharapkan Situasi Pribadi yg mengakibatkan timbulnya tekanan yg tidak diharapkan Keadaan Perusahaan yg mengakibatkan timbulnya tekanan yyg tidak semestinya Keadaan Perusahaan yg mengakibatkan timbulnya tekanan yyg tidak semestinya Resiko pengendalian yg spesifik Resiko pengendalian yg spesifik

25 24 GEJALA KECURANGAN Terdapat perbedaan angka laporan yg mencolok dng tahun-tahun sebelumnya Terdapat perbedaan angka laporan yg mencolok dng tahun-tahun sebelumnya Perbedaan antara buku besar dengan buku tambahan Perbedaan antara buku besar dengan buku tambahan Perbedaan yg terungkap dari hasil konfirmasi Perbedaan yg terungkap dari hasil konfirmasi Transaksi yg tidak didukung dng bukti yang memadai Transaksi yg tidak didukung dng bukti yang memadai Transaksi yg tidak dicacat sesuai dng otorisasi manajemen Transaksi yg tidak dicacat sesuai dng otorisasi manajemen Terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan Terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan

26 25 KONDISI TERTENTU YG DAPAT MENJADI PEMICU FRAUD : Sistem Pengendalian Intern yg tidak memadai Sistem Pengendalian Intern yg tidak memadai Prosedur penerimaan pegawai yg kurang mempertimbangkan kejujuran dan integritas Prosedur penerimaan pegawai yg kurang mempertimbangkan kejujuran dan integritas Model managemen yg cenderung korup, kurang efisien dan tidak cakap Model managemen yg cenderung korup, kurang efisien dan tidak cakap Karyawan yg yerlalu banyak problem terutama masalah-masalah keuangan Karyawan yg yerlalu banyak problem terutama masalah-masalah keuangan

27 26 GONE G G – Greed (Keserakahan) O O – Opportunity (Kesempatan) N N – Need (Kebutuhan) E E – Exposure (Pengungkapan)

28 27 Greed dan Need – Faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (Faktor Individu) Opportunity dan Exposure – Faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (Faktor Generik) Opportunity dan Exposure – Faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (Faktor Generik)

29 28 GREED Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang. Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.

30 29 OPPORTUNITIES Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Copyright © Pusdiklatwas BPKP

31 30 NEED Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar. Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar. Copyright © Pusdiklatwas BPKP

32 31 EXPOSURE Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan.. Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan..

33 32 EXPOSURE Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut,baik oleh pelaku yang sama ataupun oleh pelaku yang lain. Pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut,baik oleh pelaku yang sama ataupun oleh pelaku yang lain. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

34 33 TEKNIK MENDETEKSI KECURANGAN: Critical Point Auditing Critical Point Auditing Melalui pemeriksaan atas cacatan pembukuan gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi Melalui pemeriksaan atas cacatan pembukuan gejala suatu manipulasi dapat diidentifikasi Job Sensitivity Analysis Job Sensitivity Analysis Didasarkan pada suatu asumsi, bila seseorang bekerja pada posisi tertentu. Tindakan/peluang negatif apa saja yg dapat dilakukannya Didasarkan pada suatu asumsi, bila seseorang bekerja pada posisi tertentu. Tindakan/peluang negatif apa saja yg dapat dilakukannya

35 34 EMPAT PILAR DALAM MEMERANGI KECURANAGN: Pencegahan kecurangan Pencegahan kecurangan Pendeteksian dini kecurangan Pendeteksian dini kecurangan Investigasi kecurangan Investigasi kecurangan Penegakan Hukum atau penjatuhan sanksi Penegakan Hukum atau penjatuhan sanksi

36 35 PERANAN FRAUD AUDITOR Preventing Fraud Detecting Fraud Investigating Fraud Copyright © Pusdklatwas BPKP

37 36 Pencegahan kecurangan Membentuk lingkungan kerja yang yang menghargai kejujuran. Membentuk lingkungan kerja yang yang menghargai kejujuran. Menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai Menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai

38 37 DETECTING FRAUD dan INVESTIGATING DETECTING DETECTING Melakukan langkah- langkah dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan “apakah fraud benar- benar terjadi” Melakukan langkah- langkah dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan “apakah fraud benar- benar terjadi” INVESTIGATING Melakukan langkah – langkah pendalaman terhadap fraud yg terjadi, dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana,bilamana dan bagaiman fraud terjadi

39 38 AUDIT INVESTIGASI INVESTIGATIVE AUDITING “INVOLVES REVIEWING FINANCIAL DOCUMENTATION FOR A SPECIFIC PURPOSE, WHICH COULD RELATE TO LIGITATION SUPPORT AND INSURANCE CLAIMS, AS WELL AS CRIMINAL MATTER” INVESTIGATIVE AUDITING “INVOLVES REVIEWING FINANCIAL DOCUMENTATION FOR A SPECIFIC PURPOSE, WHICH COULD RELATE TO LIGITATION SUPPORT AND INSURANCE CLAIMS, AS WELL AS CRIMINAL MATTER” Investigasi merupakan penerapan kecerdasan, pertimbangan yg sehat dan pengalaman, selain juga pemahaman thd ketentuan perundangan dan prinsip-prinsip investigasi guna pemecahan permasalahan yg dihadapi Investigasi merupakan penerapan kecerdasan, pertimbangan yg sehat dan pengalaman, selain juga pemahaman thd ketentuan perundangan dan prinsip-prinsip investigasi guna pemecahan permasalahan yg dihadapi

40 39 PENDEKATAN INVESTIGASI Pendekatan audit investigasi didasarkan pada penilaian yg logis thdp individu dan segala sesuatu/benda yg terkait dng tindak kecurangan tersebut. Pendekatan audit investigasi didasarkan pada penilaian yg logis thdp individu dan segala sesuatu/benda yg terkait dng tindak kecurangan tersebut.

41 40 ALUR PIKIR AUDIT INVESTIGATIF PENGERTIAN KARAKTERISTIK FRAUD AKSIOMA AUDIT INVESTIGATIF PRINSIP DAN PENDEKATAN TAHAP-TAHAP AUDIT INVESTIGATIF (PROSES AUDIT INVESTIGATIF) SUMBER INFORMASI PRA PERENCANAAN TELAAH KEPUTUSAN PENANGANAN PERENCANAAN HIPOTESA AUDIT PROGRAM RENCANA SUMBER DAYA (SMEAC) PENUGASAN PENGUMPULAN BUKTI TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI EVALUASI BUKTI ANALISA BUKTI REVISI HIPOTESA UNSUR DELIK PELA PORAN TINDAK LANJUT PRINSIP PELA PORAN FORMAT SUBS TANSI KETER AHLI KERUGIAN KEUANGAN

42 41 PRINSIP-PRINSIP INVESTIGASI Investigasi adlh tindakan mencari kebenaran, dng memperhatikan keadilan, dan berdasarkan ketentuan perundangan yg berlaku Investigasi adlh tindakan mencari kebenaran, dng memperhatikan keadilan, dan berdasarkan ketentuan perundangan yg berlaku Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber2 bukti yg dpt mendukung fakta yg dipermasalahkan. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber2 bukti yg dpt mendukung fakta yg dipermasalahkan. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kecurangan dng wkt utk merespon,maka kemungkinan dpt terungkap akan semakin besar. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kecurangan dng wkt utk merespon,maka kemungkinan dpt terungkap akan semakin besar. Investigator mengumpulkan fakta2 sedemikian rupa hingga bukti2 yg diperolehnya dpt memberikan simpulan sendiri. Investigator mengumpulkan fakta2 sedemikian rupa hingga bukti2 yg diperolehnya dpt memberikan simpulan sendiri. Bukti fisik merupakan bukti nyata yg sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yg sama. Bukti fisik merupakan bukti nyata yg sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yg sama. Penggunanaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan investigasi, bukan merupakan pengganti dari investigasi. Penggunanaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan investigasi, bukan merupakan pengganti dari investigasi.

43 42 LANJUTAN ( prinsip2 investigasi) Informasi yg diperoleh dari hasil wawancara dng saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Investigator harus selalu berusaha utk mengkonfirmasikan setiap pernyataan dan keterangan yg diberikan saksi. Informasi yg diperoleh dari hasil wawancara dng saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Investigator harus selalu berusaha utk mengkonfirmasikan setiap pernyataan dan keterangan yg diberikan saksi. Jika investigator mengajukan pertanyaan yg cukup kpd sejumlah orang yg cukup, dpt diharapkan memperoleh jawaban yg benar. Jika investigator mengajukan pertanyaan yg cukup kpd sejumlah orang yg cukup, dpt diharapkan memperoleh jawaban yg benar. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Investigator harus mempertimbangkan segala kemungkinan utk dpt memperoleh informasi. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Investigator harus mempertimbangkan segala kemungkinan utk dpt memperoleh informasi. Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yg penting dalam investigasi. Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yg penting dalam investigasi.

44 43 TAHAP-TAHAP INVESTIGASI  PERENCANAAN.  PELAKSANAAN (pengumpulan dan evaluasi bukti).  PELAPORAN.

45 44 PERENCANAAN AUDIT INVESTIGASI Kecukupan informasi utk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa,dimana,bilamana, dan bagaimana, terkait dengan adanya dugaan penyimpangan/kecurangan. Kecukupan informasi utk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa,dimana,bilamana, dan bagaimana, terkait dengan adanya dugaan penyimpangan/kecurangan. SMEAC sistem merupakan model perencanaan dng pendekatan terstruktur dan dapat digunakan sebagai kerangka kerja utk mengembangkan rencana lebih detil sesuai keadaan. SMEAC sistem merupakan model perencanaan dng pendekatan terstruktur dan dapat digunakan sebagai kerangka kerja utk mengembangkan rencana lebih detil sesuai keadaan. SMEAC merupakan akronim dari Situation, Mission, Execution, Admistration & Logistic, Communication. SMEAC merupakan akronim dari Situation, Mission, Execution, Admistration & Logistic, Communication.

46 45 SITUATION Memuat tentang apa yg telah terjadi dan bagaimana keadaannya saat itu. Memuat tentang apa yg telah terjadi dan bagaimana keadaannya saat itu. Dikaitkan dng Audit Investigasi, situasi disini menggambarkan substansi pengaduan/penyimpangan yg akan dibuktikan melalui audit investigasi. Dikaitkan dng Audit Investigasi, situasi disini menggambarkan substansi pengaduan/penyimpangan yg akan dibuktikan melalui audit investigasi.

47 46 MISSION Suatu pernyataan yg secara ringkas mengganbarkan hasil yg diharapkan akan dicapai dlm pelaksanaan investigasi (sebagai upaya untuk membuktikan hipotesis). Suatu pernyataan yg secara ringkas mengganbarkan hasil yg diharapkan akan dicapai dlm pelaksanaan investigasi (sebagai upaya untuk membuktikan hipotesis).

48 47 HIPOTESIS Merupakan pernyataan sementara yg bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Merupakan pernyataan sementara yg bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Suatu taksiran yg dirumuskan serta diterima utk sementara yg dpt menerangkan kondisi2 yg diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sbg petunjuk utk menentukan langkah2 audit investigasi selanjutnya. Suatu taksiran yg dirumuskan serta diterima utk sementara yg dpt menerangkan kondisi2 yg diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sbg petunjuk utk menentukan langkah2 audit investigasi selanjutnya. Disusun berdasarkan fakta2 dan data yg ada dlm surat pengaduan setelah diolah dan dipadukan dng fakta2 dan data yg dikumpulkan pada saat penelaahan dilakukan. Disusun berdasarkan fakta2 dan data yg ada dlm surat pengaduan setelah diolah dan dipadukan dng fakta2 dan data yg dikumpulkan pada saat penelaahan dilakukan. Dari hipotesis dpt diperoleh gambaran ttg apa yg terjadi, di mana, kapan, oleh siapa dan mengapa suatu hal terjadi. Dari gambaran tsb, investigasi dpt diarahkan sehingga batasan dan ruanglingkup audit dpt dipersempit (efisien). Dari hipotesis dpt diperoleh gambaran ttg apa yg terjadi, di mana, kapan, oleh siapa dan mengapa suatu hal terjadi. Dari gambaran tsb, investigasi dpt diarahkan sehingga batasan dan ruanglingkup audit dpt dipersempit (efisien).

49 48 LANJUTAN (hipotesis) Hipotesis juga dpt digunakan sbg pedoman dlm menguji apakah antara fakta2 yg tekumpul dlm kegiatan investigasi memiliki hubungan antara satu dng lainnya atau hanya merupakan fakta2 yg berdiri sendiri tanpa keterkaitan. Hipotesis juga dpt digunakan sbg pedoman dlm menguji apakah antara fakta2 yg tekumpul dlm kegiatan investigasi memiliki hubungan antara satu dng lainnya atau hanya merupakan fakta2 yg berdiri sendiri tanpa keterkaitan. Dari hipotesis yg telah dikembangkan dlm tahap perencanaan, dpt diidentifikasi dan di prediksikan hal2 yg berkaitan dng pelanggaran yg dilakukan, ketentuan2 yg dilanggar, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana terjadinya pelanggaran tsb. Dari hipotesis yg telah dikembangkan dlm tahap perencanaan, dpt diidentifikasi dan di prediksikan hal2 yg berkaitan dng pelanggaran yg dilakukan, ketentuan2 yg dilanggar, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana terjadinya pelanggaran tsb. Dari hipotesis tersebut selanjutnya disusun program audit investigasi sebagai pedoman dlm pelaksanaan audit. Dari hipotesis tersebut selanjutnya disusun program audit investigasi sebagai pedoman dlm pelaksanaan audit.

50 49 EXECUTION Memuat komponen2 perencanaan yg menggambarkan secara rinci peran dan tanggungjawab setiap individu,yaitu: Memuat komponen2 perencanaan yg menggambarkan secara rinci peran dan tanggungjawab setiap individu,yaitu: Penyusunan Program Audit Investigasi. Penyusunan Program Audit Investigasi. Penentuan komposisi Tim Audit Investigasi. Penentuan komposisi Tim Audit Investigasi. Jangka Waktu dan Anggaran Biaya Audit Investigasi. Jangka Waktu dan Anggaran Biaya Audit Investigasi.

51 50 ADMINISTRATION AND LOGISTICS Memuat beberapa hal antara lain uraian rinci mengenai nama, jabatan, dan lokasi dari semua individu yg terlibat dalam kegiatan audit investigasi, termasuk uraian mengenai pendelegasian, pemisahan tugas dan wewenang Memuat beberapa hal antara lain uraian rinci mengenai nama, jabatan, dan lokasi dari semua individu yg terlibat dalam kegiatan audit investigasi, termasuk uraian mengenai pendelegasian, pemisahan tugas dan wewenang

52 51 COMMUNICATION Diperlukan matrik komunikasi, yg menguraikan sedcara rinci dari arus informasi (siapa melapor kepada siapa), waktu pelaporan serta kpd siapa laporan harus dierahkan. Diperlukan matrik komunikasi, yg menguraikan sedcara rinci dari arus informasi (siapa melapor kepada siapa), waktu pelaporan serta kpd siapa laporan harus dierahkan.

53 52 PENGUMPULAN DAN EVALUASI BUKTI.

54 53 JENIS BUKTI AUDIT JENIS BUKTI AUDIT Pengujian Fisik (Physical Examination) Pengujian Fisik (Physical Examination) Konfirmasi (Confirmation) Konfirmasi (Confirmation) Dokumentasi (Documentation) Dokumentasi (Documentation) Observasi (Observation) Observasi (Observation) Tanya Jawab dng Auditan (Inquires of the Client) Tanya Jawab dng Auditan (Inquires of the Client) Pelaksanaan Ulang (Reperformance) Pelaksanaan Ulang (Reperformance) Prosedur Aanalitis (Analytical Procedures) Prosedur Aanalitis (Analytical Procedures)

55 54 SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP. Sistem pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim. Sistem pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim. Sistem pembuktian berdasarkan Undang – Undang Secara Positif Sistem pembuktian berdasarkan Undang – Undang Secara Positif Sistem Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Negatif Sistem Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Negatif

56 55 ALAT BUKTI MENURUT KUHAP Alat bukti diperlukan untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana. Pengertian alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi Keterangan saksi Keterangan ahli Keterangan ahli Surat Surat Petunjuk Petunjuk Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa Copyright © Pusdiklatwas BPKP

57 56 BARANG BUKTI MENURUT KUHAP Barang bukti adalah barang yang mempunyai kaitan langsung dengan tindak pidana, dapat berupa : Alat untuk melakukan tindak pidana Alat untuk melakukan tindak pidana Hasil perbuatan tindak pidana Hasil perbuatan tindak pidana Obyek tindak pidana Obyek tindak pidana Copyright © Pusdiklatwas BPKP

58 57 HUBUNGAN BUKTI AUDIT DENGAN ALAT BUKTI HUKUM

59 58 METODE PENGUMPULAN BUKTI Membangun circumstantial case melalui interview saksi yg kooperatif dan dokumen yg tersedia. Membangun circumstantial case melalui interview saksi yg kooperatif dan dokumen yg tersedia. Menggunakan circumstantial evidence utk mengidentifikasi dan beralih ke saksi internal yg dpt memberi bukti langsung ttg pihak2 yg terlibat. Menggunakan circumstantial evidence utk mengidentifikasi dan beralih ke saksi internal yg dpt memberi bukti langsung ttg pihak2 yg terlibat. Seal and Case, identifikasi dan tanggapi bantahan pihak terlibat dan buktikan adanya kesengajaan pelaku kecurangan melalui pemeriksaan (examination) subyek atau sasaran Seal and Case, identifikasi dan tanggapi bantahan pihak terlibat dan buktikan adanya kesengajaan pelaku kecurangan melalui pemeriksaan (examination) subyek atau sasaran

60 59 TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI Pengujian Fisik (Physical Examination) Pengujian Fisik (Physical Examination) Wawancara ( Interview) Wawancara ( Interview) Bukti dokumen (Document))) Bukti dokumen (Document)))

61 60 EVALUASI BUKTI Perlu dilakukan analisis utk menilai kesesuaian bukti (relevansi) dgn hipoteis yg diperlukan sbg landasan perlu tidaknya pengembangan bukti lebih lanjut. Perlu dilakukan analisis utk menilai kesesuaian bukti (relevansi) dgn hipoteis yg diperlukan sbg landasan perlu tidaknya pengembangan bukti lebih lanjut. Dalam malakukan evaluasi bukti perlu menilai kualitas bukti dan kuantitas bukti yang diperoleh. Dalam malakukan evaluasi bukti perlu menilai kualitas bukti dan kuantitas bukti yang diperoleh.

62 61 KUALITAS BUKTI Relevansi Relevansi Materialitas Materialitas Kompetensi Kompetensi

63 62 RELEVANSI Bukti dianggap cukup relevan jika bukti tersebut merupakan salah satu bagian dr rangkaian bukti2 yg menggambarkan suatu proses kejadian atau jika bukti tsb secara tdk langsung menunjukkan kenyataan dilakukan atau tdk dilakukannya suatu perbuatan. Bukti dianggap cukup relevan jika bukti tersebut merupakan salah satu bagian dr rangkaian bukti2 yg menggambarkan suatu proses kejadian atau jika bukti tsb secara tdk langsung menunjukkan kenyataan dilakukan atau tdk dilakukannya suatu perbuatan. Suatu bukti mungkin awalnya dianggap tdk relevan namun berdasarkan pengembangan lebih lanjut ditemui relevansi bukti tsb dlm kasus yg ditangani. Suatu bukti mungkin awalnya dianggap tdk relevan namun berdasarkan pengembangan lebih lanjut ditemui relevansi bukti tsb dlm kasus yg ditangani.

64 63 MATERIALITAS Materialitas dlm audit invest. menekankan pada hubungan bukti thd sangkaan yg diindikasikan dan tdk melihat besaran dr nilai yg terkandung dlm bukti tsb, karena tdk seluruh bukti menunjukkan nilai suatu transaksi. Materialitas dlm audit invest. menekankan pada hubungan bukti thd sangkaan yg diindikasikan dan tdk melihat besaran dr nilai yg terkandung dlm bukti tsb, karena tdk seluruh bukti menunjukkan nilai suatu transaksi.

65 64 KOMPETENSI Dalam audit investigasi, kompetensi suatu bukti tdk hanya didasarkan pada proses pembuatannya, tetapi juga proses perolehan bukti tsb oleh auditor. Bukti yg diperoleh secara illegal, tdk diterima menurut hukum. Disamping itu, kompetensi juga menyangkut kewenanangan auditor utk memperoleh bukti. Bukti2 yg secara hukum bersifat rahasia, umumnya tidak kompeten, kecuali didukung dng bukti lain yg secara hukum dpt diterima. Dalam audit investigasi, kompetensi suatu bukti tdk hanya didasarkan pada proses pembuatannya, tetapi juga proses perolehan bukti tsb oleh auditor. Bukti yg diperoleh secara illegal, tdk diterima menurut hukum. Disamping itu, kompetensi juga menyangkut kewenanangan auditor utk memperoleh bukti. Bukti2 yg secara hukum bersifat rahasia, umumnya tidak kompeten, kecuali didukung dng bukti lain yg secara hukum dpt diterima.

66 65 KUANTITAS BUKTI Dalam audit investigasi, kuantitas bukti yg diperoleh dianggap cukup apabila bukti tsb dapat menggambarkan apa, siapa, dimana, bilamana, dan bagaimana suatu kejadian / tindak pidana dilakukan. Dalam audit investigasi, kuantitas bukti yg diperoleh dianggap cukup apabila bukti tsb dapat menggambarkan apa, siapa, dimana, bilamana, dan bagaimana suatu kejadian / tindak pidana dilakukan.

67 66 MATERI TEMUAN Jenis Penyimpangan Jenis Penyimpangan Pengungkapan Fakta-fakta dan Proses Kejadian (Modus Operandi) Pengungkapan Fakta-fakta dan Proses Kejadian (Modus Operandi) Penyebab dan Dampak Penyimpangan Penyebab dan Dampak Penyimpangan Pihak Yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab Pihak Yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab Bukti Yang Diperoleh Bukti Yang Diperoleh

68 67 PELAPORAN Pengungkapan atas arti penting Pengungkapan atas arti penting Kegunaan informasi dan ketepatan waktu Kegunaan informasi dan ketepatan waktu Obyektifitas informasi yg disajikan Obyektifitas informasi yg disajikan Tingkat keyakinan penyajian Tingkat keyakinan penyajian Ringkas, sederhana namun jelas dan lengkap Ringkas, sederhana namun jelas dan lengkap

69 68 Contoh : PELAPORAN HASIL AUDIT BAB I : Simpulan dan Rekomendasi BAB II: Umum 1. Dasar Penugasan Audit 2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit 3. Data Obyek/Kegiatan Yang Diaudit BAB III : Uraian Hasil Audit 1. Dasar Hukum Obyek dan atau Kegiatan Yang Diaudit 2. Materi Temuan 1). Jenis Penyimpangan 2). Pengungkapan Fakta-fakta dan Proses Kejadian 3). Penyebab dan Dampak Penyimpangan 4). Pihak Yang Diduga Terlibat/Bertanggungjawab 5). Bukti Yang Diperoleh 3. Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut dengan Obyek yang Diaudit (Auditan) 4. Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik (untuk kasus yang berindikasi TPK dan Perdata)

70 69 IDENTIFIKASI KASUS Adalah menetapkan penyimpangan dipandang dari aspek hukum yakni apakah kasus tersebut merupakan kasus pidana, kasus perdata, atau ketentuan hukum lainnya.

71 70 Hukum Perdata Hukum Perdata Mengatur hubungan hukum privaat (pribadi) masyarakat (sebagai pribadi atau badan hukum) dengan masyarakat lain atau negara sebagai badan hukum publik dengan masyarakat; Mengatur hubungan hukum privaat (pribadi) masyarakat (sebagai pribadi atau badan hukum) dengan masyarakat lain atau negara sebagai badan hukum publik dengan masyarakat; Semua sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum privaat diselesaikan di Peradilan Umum atau Lembaga Arbitrase. Semua sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum privaat diselesaikan di Peradilan Umum atau Lembaga Arbitrase.

72 71 IDENTIFIKASI KASUS PERDATA (Unsur Melanggar Hukum) Harus ada tindakan melanggar hukum Harus ada tindakan melanggar hukum Harus ada kerugian yang diderita Harus ada kerugian yang diderita Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita Harus ada unsur kesalahan (disengaja / tidak disengaja) Harus ada unsur kesalahan (disengaja / tidak disengaja)

73 72 IDENTIFIKASI KASUS PERDATA (Kerugian keuangan/kekayaan negara) Pasal 1366 KUH Perdata; “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

74 73 Hukum Pidana Hukum Pidana Apabila terjadi tindak pidana, maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Apabila terjadi tindak pidana, maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Hukum pidana bersifat publik : walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbutan pidana tersebut. Hukum pidana bersifat publik : walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbutan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan.

75 74 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

76 75 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (sambungan) (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

77 76 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (lanjutan) (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP

78 77 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (lanjutan) (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) (UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.


Download ppt "1 FRAUD AUDITING 2 JENIS AUDIT Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Kepatuhan (Complience Audit). Audit Operasional (Operational Audit) Audit Operasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google