Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BEBERAPA ALASAN PERUBAHAN RTRW SUBSTASNI KEHUTANAN  PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI  MENGAKOMODIR BERBAGAI KEBUTUHAN RUANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BEBERAPA ALASAN PERUBAHAN RTRW SUBSTASNI KEHUTANAN  PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI  MENGAKOMODIR BERBAGAI KEBUTUHAN RUANG."— Transcript presentasi:

1 BEBERAPA ALASAN PERUBAHAN RTRW SUBSTASNI KEHUTANAN  PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI  MENGAKOMODIR BERBAGAI KEBUTUHAN RUANG UNTUK PEMBANGUNAN  MEMBERIKAN KEPASTIAN TERHADAP HAK-HAK SIPIL MASYARAKAT  MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN RUANG/KAWASAN 1

2 NoNo Kawasan Hutan SK.454/KPTS-II/1999 (ha) SK.454/KPTS- II/1999 Updated (ha) 1 HK HL HPT HP HPK Total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara menurut SK.454/KPTS-II/1999 dan SK.454/KPTS-II/1999 updated. 2

3 Fungsi Usulan Perubahan Kawasan Hutan Jumlah Luas HKHLHPTHPHPKAPL Tubuh Air HK HL HPT HP HPK APL Tubuh Air Perbandingan luas kawasan hutan menurut SK.454/KPTS- II/1999 updated dan usulan revisi RTRWP Sulawesi Tenggara 3

4 NoPerubahan Peruntukan Usulan Perubahan Peruntukan Rekomendasi Tim Terpadu Luas (Ha) % 1HK Menjadi APL ,34 2HL Menjadi APL ,63 3HPT Menjadi APL ,92 4HP Menjadi APL ,16 5HPK Menjadi APL ,53 Jumlah ,53 Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Pada Berbagai Fungsi Kawasan Hutan 4

5 NoPerubahan Fungsi Hutan Usulan Perubahan Fungsi Rekomendasi Tim Terpadu Luas (Ha) % 1 HK menjadi HP dan HPK ,96 2 HL menjadi HPT dan HP ,14 3 HPT menjadi HK dan HL ,11 4 HP menjadi HL, HPT dan HPK ,22 5 HPK menjadi HL dan HP ,78 Total Perubahan Fungsi ,80 Perubahan Fungsi Kawasan Hutan 5

6 LUAS KAWASAN HUTAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA BERDASARKAN REKOMENDASI TIM TERPADU PER KABUPATEN NoKABUPATEN FUNGSI KAWASAN HUTAN (HA) JUMLAH TOTAL KK HL HPT HP HPK 1 BAU 470 4,554 5,005 1,901 11,930 2 BOMBANA 44,160 48,579 24,473 81,823 8, ,320 3 BUTON 28,138 28,918 29,737 44, ,656 4 BUTON UTARA 83,668 15,634 9,464 6,417 10, ,546 5 KOLAKA 21, , ,646 42,405 11, ,781 6 KOLAKA UTARA 159,133 71, ,866 7 KONAWE 17, , ,463 52,041 24, ,722 8 KONAWE SELATAN 77,588 44,251 3,707 65, ,563 9 KONAWE UTARA 209,661 80,490 63,172 29, , KOTA KENDARI 2, ,300 4, MUNA 7,401 31,829 1,136 42,947 8,940 92, WAKATOBI 10, ,924 1,081, , ,581 93,571 2,326,419 6

7 Fungsi Kawasan Hutan Up Date Penunjukan Kawasan Hutan *) Usul Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Jumlah Total (Ha) Luas Kawasan Hutan Setelah Perubahan (Ha) % Luas Wilayah Luas (Ha) % Hutan Konserv asi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Jumlah (Ha) APL (Ha) Hutan Konservasi 293, ,109 22,714 28,823 8,335 37, , Hutan Lindung 1,109, ,405 60, ,128 30, , , Hutan Produksi Terbatas 463, ,706 29,427 53, , Hutan Produksi 491, ,998 52,716 61, , , , Hutan Produksi Konversi 134, ,553 87,792 91, , Jumlah 2,492, , ,405 66,832 75, , , ,089 2,182, Air 2,809 APL 1,158,097 Total 3,653,361 2,182,290 Fungsi Kawasan Hutan Up Date Penunjukan Kawasan Hutan *) Rekomendasi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Jumlah Total (Ha) Luas Kawasan Hutan Setelah Perubahan (Ha) % Luas Wilayah Luas (Ha) % Hutan Konserv asi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Jumlah (Ha) APL (Ha) Hutan Konservasi 293, ,061 2,862 10, , Hutan Lindung 1,109, ,770 15,890 52,660 3,213 55,873 1,081, Hutan Produksi Terbatas 463, ,773 18,221 33, , Hutan Produksi 491, , ,365 34,078 72, , , Hutan Produksi Konversi 134, , ,539 68,940 73,479 93, Jumlah 2,492, ,324 37,485 16,876 32, , , ,147 2,326, Air 2,809 APL 1,158,097 1,324,132 Total 3,653,361 3,653,360 7

8 Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, memberikan kemanfaatan ruang yang optimal dan terciptanya distribusi ruang yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan yang berubah menjadi APL agar dapat memberikan hak atau penguatan hak atas lahan yang selama ini telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, serta sebagai prasyarat agar dapat ditetapkan sebagai desa atau bagian dari desa yang definitif sehingga dapat terjangkau oleh program-progam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah; REKOMENDASI KEBIJAKAN 8

9 Optimalisasi pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dengan memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penataan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan keamanan lingkungan hidup. Hal ini juga sekaligus merupakan bagian dari resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat yang telah berlangsung cukup lama; Optimalisasi kawasan hutan dalam DAS atau Pulau (minimal 30%) untuk dapat memenuhi salah satu asas penataan ruang ”berkelanjutan” yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus dapat menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang; 9

10 Terhadap DAS atau Pulau yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% agar dirancang program untuk menambah tutupan hutan di luar kawasan hutan, dapat berupa pembangunan hutan rakyat, ruang terbuka hijau (hutan kota), dsb; Pemantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) di dalam pola ruang RTRWP sehingga pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dan sebagainya tidak lagi memberi tambahan tekanan terhadap kawasan hutan, serta mampu berperan dalam menjawab isu global tentang perubahan iklim; 10

11 Pada kawasan yang berubah peruntukan menjadi APL untuk permukiman dan lahan garapan masyarakat yang memiliki fisiografi berat dan rawan bencana banjir/longsor, diperlukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan pengendalian bencana banjir/longsor, baik dengan pendekatan vegetatif dan atau pendekatan sipil teknis jika diperlukan. Khusus pada lahan garapan masyarakat perlu dilakukan pendekatan pertanian campuran (mix farming) antara jenis tanaman tahunan dan tanaman semusim. Implementasi rekomendasi hasil kajian diwujudkan dalam perencanaan daerah yang didukung oleh anggaran yang memadai; Kebijakan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi tekanan tetapi menjadi pendukung terhadap ekosistem atau fungsi kawasan hutan disekitarnya yang dipertahankan; 11

12 Membuat regulasi yang jelas tentang mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang dilepas menjadi APL, sehingga tidak terjadi adanya dominasi penguasaan hak oleh pihak- pihak tertentu. Ketentuan dalam regulasi tersebut termasuk ketentuan tentang pemindahan hak (jual-beli) untuk dapat menghindari terjadinya penumpukan penguasaan hak serta dapat menjamin tidak terjadinya peluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan lagi karena pemindahan hak tersebut; Pengaturan pola jenis dan pola investasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat agar tidak terjadi konglomerasi usaha dan penguasaan lahan yang dapat menyebabkan marjinalisasi masyarakat setempat, sehingga dapat melibatkan serta memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemantapan kawasan hutan; 12

13 Menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum; Menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya perlu dikawal oleh para pihak di daerah, baik dari unsusr- unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat, dengan kejelasan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang; 13

14 Diperlukan regulasi tentang pengaturan adanya jalan di dalam kawasan konservasi baik sebagai jalan pengelolaan maupun sebagai jalan umum; Sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawsan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRW maka perlu dilakukan tindakan pengamanan agar tidak lagi terjadi pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal dan pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan yang mengalami perubahan. 14

15 REVISI RTRW SUBSTANSI KEHUTANAN (Pleno Selesai) REVISI RTRW SUBSTANSI KEHUTANAN (Pleno Selesai) PERSETUJUAN MENHUT PERSETUJUAN DPR R.I. PEMBAHASAN INTERNAL PEMPROV PEMBAHASAN BKPRD PROV DOKUMEN MATERI TEKNIS  Buku Data & Analisis  Buku Rencana  Album Peta DOKUMEN MATERI TEKNIS  Buku Data & Analisis  Buku Rencana  Album Peta RANCANGAN PERDA RTRW PROV SULTRA EVALUASI MATERI MUATAN TEKNIS DI KEMENTRIAN PU RAPAT KOORDINASI BKPRN PERSETUJUAN MENTERI PU KONSULTASI PUBLIK PENYEMPURNAAN HASIL DI BKPRD PEMBAHASAN RANPERDA DI KEMENDAGRI PENETAPAN PERDA RTRW PROV SULTRA NET WORK PLANNING PENYELESAIAN REVISI RTRW PROVINSI SULAWESI TENGGARA 15

16 TERIMA KASIH 16


Download ppt "BEBERAPA ALASAN PERUBAHAN RTRW SUBSTASNI KEHUTANAN  PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI  MENGAKOMODIR BERBAGAI KEBUTUHAN RUANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google