Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PERMASALAHAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN DALAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PERMASALAHAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN DALAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PERMASALAHAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN DALAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN NASIONAL Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta, 20 Agustus 2014

2 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Presentasi Gambaran UmumIsu StrategisIdentifikasi PermasalahanImplikasi PermasalahanTantanganUsulan Kebijakan 2

3 Kementerian PPN/Bappenas Gambaran Umum (1) NoPROSES Pengajuan SK Menhut NoPROSES TIMDU (1 PROVINSI) 1 Sumatera Utara 1 Papua Barat NOPROVINSI yang Belum Menetapkan Perda RTRW PERDA 1Sumatera UtaraNo. 7 Tahun RiauNo. 10 Tahun Sumatera SelatanNo. 14 Tahun Kep. RiauNo. 10 Tahun Kalimantan BaratNo. 5 Tahun Kalimantan TengahNo. 8 Tahun Kalimantan SelatanNo. 9 Tahun Kalimantan TimurNo. 12 Tahun 1993 TOTAL PROVINSI: 8 PROVINSI 25 Provinsi 8 Provinsi 31 Provinsi 2 Provinsi Total: 33 Provinsi 3

4 Kementerian PPN/Bappenas Gambaran Umum (2) Luas Daratan (hasil kesepakatan bersama BIG) Luas wilayah darat NKRI : Km 2 Luas wilayah darat berupa Kawasan Hutan : ,85 Km 2 Luas wilayah darat berupa Non Kawasan Hutan : ,51 Km 2 (sumber: Surat BIG No. B-3.4/SESMA/IGD/07/2014, 3 Juli 2014) Panjang Batas Kawasan Hutan: ,63 Km – Sudah Ditata Batas : ,6 Km – Belum Ditata Batas : ,0 Km (Sumber: Rapat 26 Juni 2014) Cakupan Peta Dasar dan Sertipikat Tanah Luas cakupan peta dasar pertanahan mencakup 25,437jt Ha ( Km 2 ) atau 13,31% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia (berdasarkan data BPN, Juli 2013) Jumlah bidang tanah yang telah disertipikat tanah sebanyak bidang tanah atau 51,80% dari total bidang tanah secara Nasional (2013). 4

5 Kementerian PPN/Bappenas Isu Strategis Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan Isu utama : 1.Belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan di beberapa daerah; 2.Skala peta yang tidak rinci; kebanyakan menggunakan skala 1: atau 1: dan tersedia paling rinci beberapa menggunakan skala 1:

6 Kementerian PPN/Bappenas Perbedaan cara pandang mendefinisikan kawasan hutan; – Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tidak sesuai dengan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan saat ini; – Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan vs. fungsi eksisting untuk pemanfaatan non-hutan di kawasan tersebut Kekuatan hukum pengaturan kawasan hutan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; – Penguasaan penuh kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan – Adanya peluang konversi hutan produksi menjadi kawasan non- hutan oleh Kementerian Kehutanan; Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan (1) 6

7 Kementerian PPN/Bappenas Pertukaran informasi pada level teknis di kabupaten/kota antara Kemenhut dengan instansi lain; – Rekomendasi Tim Terpadu (Timdu) seringkali tidak dijadikan pertimbangan di dalam proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut; – Kantah BPN menerbitkan sertipikat hak dalam kawasan hutan; Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan (2) 7

8 Kementerian PPN/Bappenas Alur Penyusunan-Penetapan Peraturan Daerah RTRW Persetujuan Substansi Teknis Raperda YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR/ WALIKOTA/BUPATI KONSULTASI Menteri Dalam Negri Dikoordinasikan oleh BKPRN Dihasil- kan Diselenggarakan Dilakukan Berkoordinasi dengan BKPRN Surat Permintaan Evaluasi dari Gubernur/Walikota /Bupati PENYUSUNAN INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG -Permendagri -Permen PU; -Permen Kelautan dan Perikanan, kehutanan -Dll. Substansi Teknis INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG GUBERNUR/WALIK OTA/BUPATI dan DPRD Menetapkan Raperda menjadi Perda EVALUASI Raperda RTRW Konsultasi Evaluasi Substansi Kehutanan (1)(2) & (3) (5) (4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2010 Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 Raperda yang telah disetujui daerah diajukan kepada DPRD Hasil Persub dikembalikan ke Daerah 8

9 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 9 RaPerda RTRWP UU 26/2007 Menteri Kehutanan DPR RI Menteri Kehutanan Persetujuan Peruntukan Ruang KH Persetu- juan Penelitian Terpadu Gubernur Perubahan Peruntukan DPCLS Ada Perubahan Kawas an Hutan Tidak Ya Tidak UU 41/1999 Usulan Bupati Perubahan Fungsi

10 Kementerian PPN/Bappenas Implikasi Permasalahan Terkendalanya proses penyelesaian rencana tata ruang; Konflik pemanfaatan ruang kawasan hutan – kepastian hukum pemanfaatan ruang; Kepastian hukum hak atas tanah pada sekitar batas kawasan hutan. 10

11 Kementerian PPN/Bappenas Perlu kebijakan baru yang dapat secara sistemik “memaksa” kesamaan cara pandang dan pertukaran informasi hingga ke level teknis di Kab./Kota (dengan sistem pendaftaran tanah BPN) Tantangan 11

12 Kementerian PPN/Bappenas 1.Perlunya alokasi efisien untuk: penetapan luasan minimal dari masing-masing fungsi kawasan hutan di suatu wilayah penetapan lahan cadangan yang dapat digunakan oleh sektor lain. 2.Perlunya transparansi dalam: pengambilan keputusan pentapan kawasan hutan (argumen menyetujui/menolak rekomendasi Timdu) pelepasan kawasan hutan secara parsial 3.Kejelasan batasan waktu dalam penyelesaian penetapan perubahan kawasan hutan 4.Publikasi Batas Kawasan Hutan dan melakukan integrasi dengan sistem Pendaftaran Tanah Geo KKP Kantor Pertanahan BPN; Usulan Kebijakan 12

13 Kementerian PPN/Bappenas Konsep Publikasi Batas Kawasan Hutan Hutan Kawasan Lindung Delineasi batas yang juga dijamin oleh negara Hutan Kawasan Lindung Kawasan Budidaya INSET Perlu pengukuran batas hutan pada skala yang sama untuk memberikan kepastian hukum hak atas bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan. Kawasan Budidaya 13

14 Kementerian PPN/Bappenas Manfaat Publikasi Batas Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan: inventarisasi serta pengelolaan kawasan hutan yang lebih optimal. Badan Pertanahan Nasional (BPN): pengelolaan pertanahan nasional yang lebih optimal, meminimalkan intrusi sertifikasi di Kawasan Hutan. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: mudah mengidentifikasi kawasan hutan – non hutan dengan mudah dalam melakukan perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang Masyarakat di sekitar perbatasan kawasan hutan, mendapatkan kepastian batas kawasan hutan dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah 14

15 Kementerian PPN/Bappenas Pilot Project Untuk menguji konsep publikasi tata batas kawasan hutan, diperlukan pilot project. Tujuan pilot project: – Mendapatkan gambaran awal pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan – Menyusun pedoman pelaksanaan publikasi tata batas kawasan hutan Kriteria Lokasi Pilot  Kawasan hutan dengan luasan wilayah terjangkau untuk pembuatan poligon tetap ( < Ha), agar pelaksanaan pilot project dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun  Kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan budidaya dengan corak pemanfaatan lahan beragam; untuk lebih menunjukkan bahwa proses publikasi tata batas kawasan hutan penting untuk dilakukan  Provinsi dengan luas wilayah yang kecil agar penyelesaian pilot project publikasi tata batas kawasan hutan (terhitung 1 provinsi) dapat dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun 15

16 Kementerian PPN/Bappenas Lokasi Pilot Project (Provinsi Bali) Hutan Lindung Yeh Ayah Luas 569 Ha Kec. Selemadeg dan Kec. Pupuan Kabupaten Tabanan 16

17 Kementerian PPN/Bappenas Gambaran Lokasi Pilot Project 17 Hutan Yeh Ayeh terletak di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali merupakan salah satu hutan dengan status Hutan Lindung. Hutan Yeh Ayeh terletak di lembah dengan medan yang cukup sulit untuk di akses. Hutan Yeh Ayeh juga berbatasan dengan bendungan dan perkebunan rakyat. Salah satu sisi hutan Yeh Ayeh berbatasan dengan perkebunan coklat. (SK.800/Menhut-VII/2009)

18 Kementerian PPN/Bappenas Lokasi Pilot Project (Provinsi Bangka Belitung) 18 Hutan Lindung Pantai Rebo Kec. Sungailiat dan Kec. Merawang Kabupaten Bangka Hutan Suaka Alam Gunung Mangkol

19 Kementerian PPN/Bappenas Gambaran Lokasi Pilot Project Pada titik ini terdapat sebuah kuil yang tergolong berukuran besar. Adapun di sekitarnya telah terdapat beberapa penggunaan lahan berupa perkebunan, pertambangan, kawasan pariwisata maupun permukiman masyarakat setempat. Kawasan Hutan Lindung Pantai Rebo Kawasan Hutan Konservasi Gunung Mangkol Pada titik ini telah terdapat perumahan. Adapun disekitarnya didominasi oleh penggunaan lahan berupa perkebunan (termasuk sawit), bahkan pertambangan di lokasi yang lebih mengarah ke dalam kawasan hutan. SK.798/Menhut-II/

20 Kementerian PPN/Bappenas 20

21 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Terima Kasih 21


Download ppt "Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PERMASALAHAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN DALAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google