Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Focal Point Produk Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak H. Alila, 4 September 2014 Pertemuan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Focal Point Produk Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak H. Alila, 4 September 2014 Pertemuan."— Transcript presentasi:

1 Focal Point Produk Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak H. Alila, 4 September 2014 Pertemuan

2 Kerangka Regulasi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (prioritas) Penguatan regulasi terkait pelayanan korban kekerasan, yaitu :  Revisi Permeneg PP dan PA No.1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;  Penguatan regulasi Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);  Penyusunan regulasi Permen atau kebijakan terkait pelaksanaan PUG termasuk PPRG di berbagai bidang pembangunan; DRAFT RANCANGAN TEKNORATIK RPMJN

3 Kerangka Regulasi Pembangunan Lintas Bidang Perlindungan Anak (Prioritas) a)Revisi peraturan per-UU-an, seperti :  UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak  UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan sebagai tindak lanjut UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan  UU No. 35/2009 tentang Narkotika (menjadi berperspektif dekriminalisasi. b)Penyusunan RUU Tentang Pengasuhan dan Pekerja Sosial c)NSPK tentang Perlindungan Anak DRAFT RANCANGAN TEKNORATIK RPMJN

4 d)Penyusunan regulasi yang mengatur tentang koordinasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan anak, serta antar pusat dan daerah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak; e) Penyusunan regulasi yang mengatur tentang kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus; f) Penyusunan Peraturan presiden terkait Percepatan Kota Layak Anak dan 2 Perpres sebagai mandat UU No. 11/2012 tentang SPPA; Lanjutan DRAFT RANCANGAN TEKNORATIK RPMJN

5 g) Penyusunan RAN tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan h)Ratifikasi protokol opsional KHA tentang prosedur komunikasi dan partisipasi anak Lanjutan DRAFT RANCANGAN TEKNORATIK RPMJN

6 PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2014

7 DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI 1.MoU Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perdagangan; 2.MoU Pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi; 3.MoU Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) Nomor 22/MPP-PA/X/2010, Nomor 533/M.Kominfo/10/2010 (Revotalisasi); 4.MoU Peningkatan Efektifitas PUG dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 09/MPP- PA/08/2010, Nomor 22/M-PDT/KB/M.Kominfo/10/2010; (Revitalisasi);

8 DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM 1.Peraturan Menteri tentang Bahan Ajar yang Responsif Gender; 2.Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan SPM yang Responsif gender 3.MoU Program Percepatan PUG Melalui PPRGKementerian Luar Negeri;

9 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.Peraturan Presiden tentang RAN Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Daerah Konflik; 2.Peraturan Menteri tentang Pelibatan Laki-laki Dalam Pencegahan dan Penanganan KTPA; 3.Peraturan Menteri tentang Panduan Penilaian Perusahaan Terbaik Pembina Tenaga Kerja Perempuan 2014; 4.Peraturan Menteri tentang Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Gugus Tugas PTPPO.

10 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK 1.Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak 2.PP Tentang Tata cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; 3.Peraturan Menteri tentang RAN Informasi Layak Anak.

11 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK 1.Peraturan Bersama antara Menteri PP dan PA dengan Kemdagri dan Kemkes tentang Puskesmas Ramah Anak; 2.Peraturan bersama antara Menteri PP dan PA dengan Kemenkes dan Badan POM ttg Makanan dan Minuman yg sehat bagi anak sekolah; 3.Peraturan Bersama antara Menteri PP dan PA dengan Polri, Kemendikbud, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama ttg Rute Aman ke Sekolah; 4.Peraturan Bersama antara Menteri PP dan PA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kemendikbud ttg Pengasuhan Anak Dalam Lingkunga Keluarga; 5.Peraturan Bersama antara Menteri PP dan PA, Mendikbud dan Kementerian Agama ttg Penerapan SRA; 6.Peraturan Bersama antara Menteri PP dan PA, dengan BKKBN ttg Kebijakan dan Stranas Program BKB;

12 BIRO HUKUM DAN HUMAS 1.Peraturan Bersama 3 (Tiga) Menteri tentang Pelaksanaan Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan; 2.Peraturan menteri tentang Prosedur Standar Operasional Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 3.Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

13 BIRO UMUM 1.Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Manajerial; 2.Peraturan menteri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas KPP-PA; 3.Peraturan Menteri tentang Pedoman Klasifikasi Arsip KPP-PA.

14 BIRO PERENCANAAN 1.Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis KPP- PA Tahun ;

15 INSPEKTORAT 1.Keputusan Sesmen tentang Penilaian Satker Terbaik; 2.Keputusan Sesmen tentang Aksi PPK (Role Model).

16 SEKRETARIAT KPAI 1.Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak


Download ppt "Focal Point Produk Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak H. Alila, 4 September 2014 Pertemuan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google