Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS) Husin R Mallaleng,Apt,M.Kes DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS) Husin R Mallaleng,Apt,M.Kes DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR."— Transcript presentasi:

1 Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS) Husin R Mallaleng,Apt,M.Kes DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR

2 Dasar Hukum 1.UU 23/1992 : KESEHATAN 2.PP 72/1998 : PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI & ALKES 3.SK MENKES 155/III/2006: PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PERBEKALAN KESEHATAN U/ YAN GENERIK KESDA 2006 (151 ITEM GENERIK) 4.KEPMENKES 68/2006 : PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT

3 5. KEPMENKES 069/2006 : PENCANTUMAN HET DI LABEL OBAT 6. SK MENKES 156/2006 : HARGA JUAL OBAT GENERIK TAHUN 2006(153 DAFTAR HARGA GENERIK) 7. SK MENKES 336/2006 : HARGA OBAT GENERIK(386 ITEM) 8. SK MENKES 487/VII/2006 : PERUBAHAN ATAS SK MENKES 336 TTG HARGA OBAT GENERIK 9. SK MENKES 720/IX/2006 : HARGA OBAT GENERIK (458 ITEM)

4 Pengantar Obat Generik Terkait d/ keputusan pemerintah dalam menetapkan harga obat generik, terdapt beberapa keputusan kontroversial krn 1. Bertentangan d/ tujuannya sendiri 2. Pengaturan harga obat generik bertentangan d/ upaya pem sendiri dalam mempromosikan penggunaan obat generik 3. Berpotensi menimbulkan persoalan baru, mis ketergantungan pada impor obat

5 Menurut UU Kesehatan Pemerintah (cq Menkes) bertugas menyediakan bahan baku obat, obat-obatan,maupun alkes yg dibutuhkan upaya kesehatan Utk itu, pem pusat diberi kewenangan menyediakan obat essensial tt & obat yankes dasar sangat essensial (buffer stock nasional) Pem diberi kewenangan dalam hal ijin & pengawasan peredaran obat serta menetapkan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

6 Pem tdk memiliki hak mengatur & menetapkan harga Apalagi utk obat yg dibeli pihak lain Pem sgt sulit memaksa produsen & masyarakat sbg alat kebijakan sosial dgn memaksa produsen menjual obat dengan merugi

7 Akibatnya  obat generik langka di pasaran! Dan ini terbukti ! Ttg kebijakan harga obat Sk menkes 720/menkes/ix/2006 menetapkan harga jual obat generik, beberapa harga item obat diturunkan dan beberapa yg lainnya dinaikkan. Penetapan harga yg rendah membuat produsen berhenti berproduksi karena biaya produksi lebih tinggi.

8 Tentang HET Produsen wajib mencantumkan HET u/ melindungi masyarakat, konsekwesinya penambahan ongkos produksi Utk obat Ethical yg dibeli pasien, pasien tdk punya pilihan, informasi harga menjadi tdk efektif, begitupula d/ kemasan kaleng 1000’s

9 SISTEM PEMBIAYAAN OBAT ASKESKIN PERLU DITINJAU PERAN ASKES UNTUK PENANGANAN ASKESKIN CLAIM RS SERING TERLAMBAT CLAIM ASKESKIN YANG BERLEBIHAN CLAIM ASKESKIN>ASKES PNS (?) TIDAK SEBAIKNYA DANA ASKESKIN LANGSUNG KE RS, JADI RS SELAIN SEBAGAI PROVIDER SEKALIGUS PPK SEPERTI SEBELUMNYA

10 RASIONALISASI HARGA OBAT DIDAHULUI RASIONALISASI PRODUK OBAT JADI JUMLAH PRODUK JADI DI AUSTRALIA,EROPA TIDAK BANYAK, DI INDONESIA SEKITAR DGN JUMLAH INDUSTRI FARMASI SEKITAR 200 KAJI ULANG PENDAFTARAN OBAT SECARA FARMAKOLOGIS & KLINIS SAMA MIS: THIAMIN (B1) DGN DERIVATNYA SEPERTI THIAMINTETRAHIDROFURFURIL,BISBULTHIAMIN,BI SBENTHIAMIN, (MONOPOLI PATEN) PERKETAT JALUR IMPOR ATAU OBAT LISENSI HET SUDAH BAGUS PENCANTUMAN TULISAN GENERIK 80 % DARI MEREK DAGANG DIREVISI

11 PEMANFAATAN OBAT GENERIK REVITALISASI PERMENKES 085 UNTUK RS PEMERINTAH KERAHKAN SEMUA BUMN UTK PRODUKSI OBAT MURAH SERBA SERIBU, JGN HANYA INDOFARMA

12

13 Obat generik tidak berlogo 1.Obat batuk pilek,isi 6 tablet 2.Obat batuk cair,isi 3 sachet 3.Obat batuk berdahak,isi 6 tablet 4.Obat sakit kepala,isi 6 kapsul 5.Obat flu, isi 6 kapsul 6.Obat penurun panas anak,isi 3 sachet 7.Obat penurun panas,isi 8 tablet 8.Obat asma, isi 6 tablet 9.Obat cacing anak,kemasan 30 7 ml 10.Obat cacing,kemasan 1 tablet kunyah 11.Obat maag,kemasan 6 tablet kunyah 12.Obat tambah darah

14 SISTEM PENGADAAN OBAT PUBLIK MENGACU KEPRES  LAMBAT TAPI AMAN  DIBUTUHKAN CEPAT TAPI AMAN! TIDAK DIDUKUNG KETERSEDIAAN OBAT GENERIK DI LAPANGAN

15 ADANYA JAMINAN KEAMANAN,KHASIAT &MUTU OBAT YG BEREDAR DI MASYARAKAT PERKETAT REGISTRASI TINGKATKAN PENGAWASAN MELALUI BBPOM PRO, DINKES PROP/KOTA,ISFI,IDI,GP FARMASI, LAB FAKULTAS FARMASI NEGERI/SWASTA, BILA PERLU MAHASISWA/I DILIBATKAN IKLAN DICERMATI, DITINDAK

16

17

18

19

20

21 LAW ENFORCEMENT PER UU SUDAH JELAS JAMU MENGANDUNG BKO DIBERI SANGSI RINGAN JALUR DISTRIBUSI ILLEGAL DEITINDAK, MISAL PRAMUKA (OBAT GENERIK & DAGANG), GLODOK (JAMU TRADISIONAL ASING) STERILKAN APOTIK DARI PETUGAS NON FARMASI MELALUI SWEEPING SIK

22 PENGGUNAAN OBAT SECARA RASIONAL (POSR) REVITALISASI DOEN REVITALISASI FORMULARIUM OBAT RS REVITALISASI PANITIA FARMASI DI RS LIBATKAN ORGANISASI PROFESI KENDALIKAN DETAILER INDUSTRI FARMASI

23 Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, posisi obat menjadi lebih penting lagi karena obat dapat menyebabkan biaya kesehatan menjadi lebih mahal. Di sisi lain obat merupakan sumber penerima utama untuk unit pelayanan kesehatan. Pelayanan

24 Pelayanan kesehatan akan menjadi sangat lebih mahal bila penggunaan obat tidak rasional. Hal ini akan terlihat bila manfaat yang didapat tidak seimbang dengan risiko maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien.

25 Dalam konferensi pakar Rational Use of Drugs yang diselenggarakan oleh WHO di Nairobi pada 1985, didefinisikan penggunaan obat rasional sebagai berikut: " the rational use of drugs requires that patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for an adequate periode of time, and at the lowest cost to them and their community".

26

27 Rabu, 24 Jan 2007 Jakarta RayaMetropolisOlahragaEkonomi BisnisShow & Selebriti Halaman Utama R U B R I K Berita Utama Internasional Opini Visite Politika Edisi Mingguan RUBRIK LAIN Pro Otonomi Riset & Polling Laporan Khusus Edukasi Ulasan Ekonomi Kajian Sosok Kolom Halte Nouvelle DETEKSI Deteksi Surabaya Deteksi Jakarta Movies Otomotif De-Style Aidoru Aime Cerpen Muzik Techno Toys & Hobby Game Anime Redaksi Jawa Pos Graha Pena Lt. 4 Jl. A. Yani 88 Surabaya Telp. : Fax. : / Selasa, 16 Jan 2007, RSU dr Soetomo Larang Detailer Best View : 1024 x 768 with IE 5.5 or above ©Copyright 2006, Jawa Pos dotcom colo'RADNET.

28 KOTRANAS 2007 PEDOMAN TERLALU UMUM, SEGERA DIIKUTI JUKNIS & ALOKASI DANA APBN DEPKES UNTK PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA MASIH KECIL SOSIALISASIKAN KE MASYARAKAT TERAPKAN CPOTB VERSI INDONESIA TUNDA HARMONISASI ASEAN 2008 DI BIDANG OT

29 Public Warning BPOM Harusnya diterbitkan DEPKES UMUMKAN PJ LEGAL YG MENGGUNAKAN BKO (BAHAN KIMIA OBAT), JANGAN CUMA YANG ILLEGAL SAJA

30 PERBANDINGAN JENIS BKO (sep) Parasetamol5121 Piroxicam620 Antalgin Theofilin6114 Fenilbutason5130 CTM212 Dexametason1053 Na Diclofenac432 Furosemid110 As. Mefenamat450 Sildenafil sitrat1215 Prednison400 Siproheptadin001 Sibutramin sitrat001

31 KESIMPULAN

32

33


Download ppt "Analisis Makro Kebijakan Pemerintah Bidang Kefarmasian (KONAS & KOTRANAS) Husin R Mallaleng,Apt,M.Kes DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google