Hal 1-1 Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Hal 1-2 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 2 Objective Learning : 1. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan.

Presentasi berjudul: "Hal 1-1 Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Hal 1-2 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 2 Objective Learning : 1. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan."— Transcript presentasi:

1 Hal 1-1 Assalamu’alaikum Wr. Wb.

2 Hal 1-2 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 2 Objective Learning : 1. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan tentang Good Governance 2. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan tentang Akuntabilitas 3. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan tentang Otonomi Daerah 4. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan tentang Privatisasi

3 Hal 1-3 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 3 Good Governance  1980 --------Isu di EropaTimur  Era Reformasi ------Keterpurukan perkonomian Nasional

4 Hal 1-4 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 4 DEFINISI  Ismail Muhammad Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan penegakan hukum  Shunglu Suatu Penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baikmelalui perumusan kebijakan yang berhubungan denganmasalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang dibawah sistem demokrasi

5 Hal 1-5 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 5 Lanjutan UNDP 1. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi 2. Political governance proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan 3. Administrative governance sistem Implementasi proses kebijakan

6 Hal 1-6 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 6 Arti Good  Nilai-nilai yang menjungjung tinggi/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial  Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

7 Hal 1-7 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 7 Prinsip Dasar 1. Transparansi (keterbukaan) Transparansi pemerintah dalam menjalankan manajemen ; pemerintahan, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik 2. Partisipasi (turut ambil bagian) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokrais, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi/menampung aspirasi rakyat. 3. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan.

8 Hal 1-8 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 8 Karakteristik 1. Participation 2. Rule of Law 3. Transparancy 4. Responsiveness 5. Equity 6. Effectiveness and Efficiency 7. Accountability 8. Strategic Vision

9 Hal 1-9 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 9 Participation Setiap warga negara memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung mp intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Rule of Law Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia Transparancy Dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, dapat dipahami dan dimonitor. Responsiveness Lembaga-lembaga dan proses-proses harus untuk melayani stakehoders

10 Hal 1-10 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 10 Equity Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan / menjaga kesejahteraan mereka Effectiveness and Efficiency Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber- sumber yang tersedia sebaik mungkin Accountability Para pembuat keputusan dalam pemerintah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga- lembaga stakeholders Strategic Vision Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangn manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan

11 Hal 1-11 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 11 Praktik di Indonesia  Inpres no.7/1999 tentang Laporan Akuntabilitas instansi pemerintah  Komite Nasional Mengenai Kebijakan Good Corporate Governance (GCG)  The indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)  BPK Mendorong Good Governance  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

12 Hal 1-12 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 12 Inpres no.7/1999 Upaya pemerintah untuk di lingkungan birokrasi. Diharapkan responsibility, transparancy, fairness, accountability instansi pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya dapat ditingkatkan

13 Hal 1-13 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 13 Komite Nasional SK Menkeu 19 Agustus 1999 Bertugas menyusun code of conduct good governance yang akan digunakan oleh dunia usaha dalam mengelola bisnis korporat agar profit motif yang menjadi tujuan utama suatu korporat dibentuk dapat dicapai tanpa meluipakan kepentingan stakeholders yang lain.

14 Hal 1-14 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 14 IICG  Suatu lembaga masyarakat yang perlu terhadap transparansi tentang studi praktik good governance  Memiliki Visi menjadi Lembaga independent dan bermartabat untuk menciptakan sound business practies

15 Hal 1-15 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 15 Perjalanan BPKP 1. Membantu pemerintah dalam pemberantasan praktik KKN 2. Meningkatkan optimalisasi penerimaan negara 3. Mendorong terselenggaranya akuntabilitas instansi pemerintah dan good governance pada BUMN/BUMN

16 Hal 1-16 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 16 Accountability  Pertanggungjawaban  Entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengeni keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, sert bila dibutuhkan ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

17 Hal 1-17 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 17 Tingkatan Akuntabilitas  Policy Accountability Akuntabilitas atas pilihan-pihan kebijakan yang dibuat  Program Akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien  Process Akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan  Probity and Legality Akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku

18 Hal 1-18 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 18 Akuntabilitas Keuangan  Akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan  Akuntabilitas untuk Ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif  Akuntabilitas untuk Efisiensi dan kehematan dalam operasi  Akuntabilitas untuk Hasil program dan efektivitasnya

19 Hal 1-19 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 19 Akuntabilitas Kinerja Pereujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik

20 Hal 1-20 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 20 Tipe Akuntabilitas 1. Internal Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu /kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik/sewaktu-waktu bila dipandang perlu 2. Eksternal Lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya

21 Hal 1-21 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 21 Otonomi Daerah  Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan RI.  UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah

22 Hal 1-22 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 22 Filosofi Orde Baru  Keterpurukan ekonomi Nasional  Ketidakmerataan Pembangunan diberbagai daerah Reformasi  Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan pengermbangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

23 Hal 1-23 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 23 Pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta Peacock Penjulan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya sbs 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta Company Act Pemindahan permanen dari aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara keperusahaan swasta Dunleavy Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta Clementi Pemindahan Produksi barang dan jasa dari sektor publik ke swasta Pirie Perpindahan pengelolaan perusahaan dari sektor publik ke swasta Posner Perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta Kay dan Thompson Pemindahan kepemilikan Shackleton Privatisasi : perubahan kepemilikan perusahaan negara menjadi swasta

24 Hal 1-24 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 24 Filosofi Privatisasi Model restrukturisasi pelayanan publik yang meliputi desentralisasi, pengendalian dan optimalisasi kapasitas ekonomi melalui multiply economic growth, artinya bagaimana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi menjadi lebih baik

25 Hal 1-25 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 25 QS; AT-TAUBAH 02 Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang- orang kafir.

26 Hal 1-26 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 26 Wassalamu’alaikum