Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STANDARD ETIKA PUBLIK DIKLATPIM TINGKAT III. Values prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STANDARD ETIKA PUBLIK DIKLATPIM TINGKAT III. Values prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti."— Transcript presentasi:

1 STANDARD ETIKA PUBLIK DIKLATPIM TINGKAT III

2 Values prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti yang diharapkan. Moral Adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku yang dilandasi oleh nilai2 tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang baik atau buruk Ethic Nilai2 atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya Value, Moral dan Ethic

3

4 PENGERTIAN ETIKA (1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 pengertian tentang etika, yaitu:  Ilmu tentang apa yg baik dan yg buruk, ttg hak dan kewajiban sosial.  Kumpulan azas atau nilai yg berkenaan dg akhlak.  Nilai mengenai benar dan salah yg dianut masyarakat Pengertian lain dari Etika dirumuskan oleh Sumaryono (1995), yakni: Etika adalah studi ttg kebenaran dan ketidak benaran berdasarkan kodrat manusia yg diwujudkan melalui kehendak manusia dlm perbuatannya.

5 PENGERTIAN ETIKA (2) Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu organisasi/ kelompok masyarakat ETIKA Publik Berkaitan dengan perilaku manusia, memberikan prinsip dalam berperilaku, sistem nilai manusia

6 ETIKA DALAM ORGANISASI Inovatif Keunggulan Keluwesan Kearifan Kebersamaan Empati Kepedulian Kedewasaan Kebajikan Respect Orientasi Organisasi Integritas ORGANISASI ETIKA

7 MORAL VS ETIKA Pengertian Perilaku Organisasi MORAL (Mores) Tata Cara Kebiasaan Adat Perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial ETIKA Seperangkat nilai yang menjadi acuan Nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja/profesi Perilaku yang sesuai sistem nilai yang disepakati PERBEDAAN UKURAN/LANDASAN

8 KODE ETIK POLA PERILAKU DISEPAKATI BERSAMA Untuk mencegah Perilaku yang tidak sesuai etika profesi NILAI ETIKA KODE ETIK

9 DIMENSI ETIKA PUBLIK ETIKA PUBLIK TUJUAN MODALITASAKUNTABILITASTRANSPARANSINETRALITAS TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN

10 ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ETIKA proses kebijakan pubik ETIKA pelayanan publik ETIKA EPOLEKSOS BUD ETIKA PENEGAKAN HUKUM ETIKA KEILMUAN ETIKA LINGKUNGAN Etika pembinaan & pemberdayaan masyarakat

11 Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan Patologi karena tindakan melanggar hukum Patologi akibat keprilakukan Patologi akibat sitasi internal PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN

12 PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal. 1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa : penyalah- gunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong menghindari kritik, nepoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter, patronase, dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri, tidak teliti, bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb. 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, tidak berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, ekstrosi/pemerasan, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi dan informasi, spoil sisten, oper personil dsb

13 PENGUASA MENJADI PELAYAN WEWENANG MENJADI PERANAN JABATAN ADALAH AMANAH YG HRS DIPERTANGGUNG JAWABKAN

14 ASN Nilai dasar Kode etik profesi Pemahaman mendasar Pengatur Laku

15 ASN Anatomi Pengatur laku Anatomi Pengatur laku Agen Human Profesi ‘Three in one’

16 Bekerja profesional Tanggung jawab (responsibility & accountability) --teratas ke ‘publik’ Mumpuni (Competent& its proof) Tunduk pada Pengatur laku (Conduct regulator int & ext)

17 KODE ETIK DAN KONFLIK KEPENTINGAN Kepemilikan Aset Gratifikasi Kepentingan Pribadi Konflik Kepentingan Tindak Pidana Rangkap Jabatan Hubungan Afiliasi Sumber Konflik Kepentingan di Indonesia Deklarasi Kepentingan Penyalahgunaan wewenang PERLUNYA KODE ETIK dan KODE PERILAKU

18


Download ppt "STANDARD ETIKA PUBLIK DIKLATPIM TINGKAT III. Values prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam cara bersikap dan berperilaku seperti."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google