Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMOTONG PAJAK BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMOTONG PAJAK BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB."— Transcript presentasi:

1

2 PEMOTONG PAJAK BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK (KPP) AKUNTAN, ARSITEK, NOTARIS, PPAT (KECUALI PPAT CAMAT, PENGACARA, KONSULTAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK PEMBAYARAN BERUPA SEWA

3 TARIF & DASAR PEMOTONGAN DEVIDEN BUNGA TERMASUK PREMIUM DISKONTO IMBALAN SEHUBUNGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UANG ROYALTI HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 21 BUNGA SIMPANAN YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH KOPERASI (BERSIFAT FINAL) SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN : JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSULTAN JASA LAIN YANG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 TARIF 15 % PENGHASILAN BRUTO TARIF 2 %

4 Saat Terutang PPh Pasal 23 – –Saat dibayarkan; – –Saat disediakan untuk dibayarkan; dan – –Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

5 DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK SEWA YANG DIBAYARKAN,TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH PT SEBAGAI WP DN, KOPERASI, YAYASAN, ORGANISASI SEJENIS, BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA selama 5 fahun pertama sejak PENDIRIAN BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN VENTURA SHU KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA BUNGA SIMPANAN YANG TIDAK MELEBIHI BATAS YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI  maksimal Rp /bulan

6 Contoh Soal KAP Hadi dan Rekan memberikan jasa Pemeriksaan Akuntansi (Audit) kepada PT. ANEKA SUMBER KENCANA. Nilai kontrak kegiatan pemeriksaan ini adalah sebesar Rp Untuk kegiatan pemeriksaan ini KAP HADI mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut : –Biaya Transportasi dan Akomodasi : Rp –Biaya Administrasi : Rp –FEE Akuntan/Tenaga Pelaksanaa : Rp –Biaya lainnya : Rp Berapakah Penerimaan Bersih KAP HADI setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak ? 2.Seandainya KAP Hadi mengharapkan besarnya penerimaan bersih 50% dari nilai kontrak, berapakah nilai kontrak yang seharusnya diajukan oleh PT HADI


Download ppt "PEMOTONG PAJAK BADAN PEMERINTAH SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google