Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sri Budi Eko Wardani Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI) 27 Mei 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sri Budi Eko Wardani Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI) 27 Mei 2015."— Transcript presentasi:

1 Sri Budi Eko Wardani Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI) 27 Mei 2015

2  Sistem Pemilu di Indonesia dari masa ke masa  Reformasi sistem proporsional: dari tertutup menuju terbuka  Refleksi sistem pemilu bagi penguatan demokrasi Indonesia  Apa setelah Pemilu 2014? 2

3  Rakyat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Sejak 1955 hingga 2014, dan terus (akan) berlanjut.  Tingkat partisipasi pemilih cukup baik: Pada pemilu-pemilu Orde Baru memang sangat tinggi (80-90%); pada pemilu-pemilu reformasi juga tidak bisa dikatakan rendah (70%). 3

4 PemiluSistem Pemilu Cara PencalonanPihak yang Mencalonkan Larangan Memilih dan Dipilih Pengisian Lembaga Perwakilan 1955Proporsional (pemilih memberikan suara kepada calon) Calon harus didukung sejumlah pemilih. Daftar Calon disusun oleh Panitia Pemilihan. Pemberian nomor urut diakukan dengan undian  Perorangan  Kumpulan (organisasi atau partai politik) Tidak adaDipilih 4

5 PemiluSistem Pemilu Cara PencalonanPihak yang Mencalonkan Larangan Memilih dan Dipilih Pengisian Lembaga Perwakilan 1971Perwakilan berimbang dengan stelsel daftar tertutup (Pemilih memberikan suara pada partai politik) Peserta pemilu membuat daftar calon dengan nomor urut. Pemerintah melakukan penelitian khusus memastikan tidak ada calon dari PKI atau ormas terlarang.  Bukan organisasi terlarang  Partai politik  Golongan karya  Bekas anggota PKI dan ormasnya  Anggota ABRI  Dipilih  Diangkat (ABRI) 1977 – 1997 Proporsional daftar tertutup (Pemilih memberikan suara pada partai politik) Daftar calon disusun oleh partai politik (PPP, PDI) dan Golkar PPP, PDI, Golkar  Bekas anggota PKI dan ormasnya  Anggota ABRI  Dipilih  Diangkat (ABRI) 5

6 PemiluSistem Pemilu Cara Pencalonan Pihak yang Mencalonkan Larangan Memilih dan Dipilih Pengisian Lembaga Perwakilan 1999Proporsional daftar tertutup (pilih partai) Daftar calon disusun oleh partai politik peserta pemilu Partai politik yang memenuhi syarat UU Anggota TNI/Polri  Dipilih  Diangkat (ABRI) 2004Proporsional semi terbuka (pilih partai atau partai dan calon) Daftar calon disusun oleh partai politik peserta pemilu Partai politik yang memenuhi syarat sesuai UU Anggota TNI/Polri Dipilih 2009 dan 2014 Proporsional daftar terbuka (pilih calon) Daftar calon disusun oleh partai politik peserta pemilu Partai politik yang memenuhi syarat UU Anggota TNI/Polri Dipilih 6

7 TERTUTUP  Parpol dominan menentukan nomor urut caleg yang berpengaruh pada keterpilihannya.  Penyelenggara pemilu adalah pemerintah yang berkepentingan memenangkan partai pemerintah (Orde Baru).  Memilih partai politik. TERBUKA  Parpol tetap dominan menentukan nomor urut caleg; namun keterpilihan caleg ditentukan oleh dukungan suara pemilih.  Penyelenggara pemilu adalah independen, mandiri, dan tetap (UUD 1945).  Memilih partai politik atau caleg. 7

8 1. Caleg lebih dikenal oleh pemilih di dapilnya. 2. Kampanye pemilu lebih terbuka, caleg turun ke dapil, dan mengedepankan dialog. 3. Potensi tawar pemilih terhadap caleg terpilih relatif lebih tinggi. 4. Ada keterikatan caleg terpilih dengan pemilih di dapilnya, utamanya sebagai modal dukungan pada pemilu berikutnya. 8

9 5. Persaingan antarcaleg satu partai dalam satu dapil sangat keras. 6. Popularitas dan uang berperan dalam peluang keterpilihan caleg. 7. Biaya kampanye caleg sangat besar. 8. Kurangnya dukungan partai terhadap kampanye caleg (platform dan logistik). 9. Suara terbanyak mendorong partai merekrut “siapa saja” yang berpeluang menang – tanpa memperhatikan kader/non kader – sebagai caleg. 9

10  Dalam sistem terbuka diasumsikan partai tidak dominan mengendalikan perilaku anggotanya di Dewan. Justru sebaliknya yang terjadi.  Sikap kritis anggota Dewan terhadap fraksi/partainya semakin rendah. Kepentingan elite partai lebih kuat memengaruhi sikap anggota Dewan dalam pelaksanaan fungsi perwakilan. 10

11  Dalam sistem terbuka, diasumsikan caleg terpilih akan lebih independen terhadap kepentingan partainya, dan lebih mengutamakan aspirasi konstituen.  Justru ada semacam ‘keterputusan’ hubungan antara momen pemilu dengan pascapemilu. Perilaku wakil terpilih lebih condong ke partai politiknya yang didominasi kepentingan elite partai politik. 11

12  Reformasi sistem pemilu selama ini masih berkutat pada aspek prosedural.  Sumber paradoks adalah partai politik.  Maka rekayasa sistem pemilu harus pula difokuskan pada aspek substansi untuk memperbaiki mekanisme pencalegan, penguatan platform partai dan partisipasi pemilih. 12

13  Proses pencalegan yang melibatkan anggota partai dan pemilih. Caleg harus menunjukkan bukti dukungan sejumlah anggota partai di daerah di mana dia dicalonkan (kab/kota, provinsi, nasional); dan dari sejumlah pemilih di dapilnya (bukan anggota partai). Bukti dukungan tersebut dilampirkan dalam formulir pendaftaran ke KPU. 13

14  Proses pencalegan memperhatikan kaderisasi di partai. Caleg harus memiliki pengalaman aktif di partainya sesuai tingkatan pencalonannya dalam kurun waktu tertentu (minimal 1 tahun). Misalnya untuk caleg DPRD kab/kota, harus memiliki pengalaman aktif dalam kegiatan kepengurusan partainya di tingkat kab/kota minimal 1 tahun. 14

15  Penguatan platform partai dan partisipasi pemilih. Sosialisasi platform partai politik peserta pemilu kepada masyarakat, yang difasilitasi oleh KPU. Dalam masa pendaftaran, partai politik peserta pemilu wajib melampirkan platform partai ke KPU.  Sosialisasi platform partai bisa dilakukan dengan format debat yang menghadirkan tim panelis dan mengundang kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota. 15

16  Sistem proporsional terbuka masih menjadi pilihan utama untuk penguatan demokrasi Indonesia.  Rekayasa sistem pemilu harus mendorong perbaikan internal partai khususnya dalam kaderisasi dan pencalegan.  Perbaikan sistem terbuka harus ditekankan pada aspek substansi, mengarah pada perbaikan mekanisme internal partai dalam pencalegan; dan ketegasan platform partai yang harus disosialisasikan kepada masyarakat/pemilih. 16


Download ppt "Sri Budi Eko Wardani Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI) 27 Mei 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google