Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASSESSMENT PENYELENGGARAAN PENRUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Akreditasi Perusahaan Angkutan Umum.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASSESSMENT PENYELENGGARAAN PENRUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Akreditasi Perusahaan Angkutan Umum."— Transcript presentasi:

1 ASSESSMENT PENYELENGGARAAN PENRUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Akreditasi Perusahaan Angkutan Umum

2 Pola Pikir Diklat Pembina / Inspektur ANGKUTAN UMUM Penyelenggaraan angkutan Umum Dijalankan Oleh Operator Angkutan Umum Perlu Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Harus Bernorma dan Berstandar Yaitu Dengan : AKREDITASI PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SDM ( yang mempunyei kompetensi dan kualifikasi ) INSPEKTUR PENGUSAH AAN ANGKUTAN UMUM

3 DASAR HUKUM Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan angkutan umum dan menjamin ketersediaannya. UU 22/2009 pasal 139 yang menyebutkan “Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum….”. UU 22 tahun 2009 pasal 141, standar pelayanan angkutan orang yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum wajib memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL yang meliputi: keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan; kesetaraan; dan keteraturan.

4 BAB X ANGKUTAN I.ANGKUTAN ORANG DAN BARANG a. menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. b. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: 1) rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; 2) untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 3) kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. II.KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum.  Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha (BUMN, BUMD dan BHI).

5 III.Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum 1) angkutan barang umum; 2) angkutan barang khusus dan alat berat. IV.Angkutan Multimoda V.Pengawasan Muatan Barang 1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; 2) alat penimbangan yang dapat dipindahkan (tidak tetap). II.ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEKTIDAK DALAM TRAYEKAngkutan Massal 1)lintas batas negara 2)AKAP 3)AKDP 4)Perkotaan 5)perdesaan. 1)taksi; 2)tujuan tertentu (Carter); 3)pariwisata 4)kawasan tertentu (lokal/lingkungan). 1)mobil bus 2)lajur khusus; 3)trayek tidak berimpitan; dan 4)angkutan pengumpan

6 Undang undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ (pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LLAJ )

7 2.Perusahaan Angkutan Umum 1) Hak a.Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. b.Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Kewajiban c.melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; d.menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; e.memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; f.memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan g.mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

8 Undang undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ (pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LLAJ )

9 Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah ( pembinaan dan pengawasan)

10 Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah ( pembinaan dan pengawasan)

11 Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( pasal 17 ayat (2), (3), (4) )

12 PENGERTIAN UMUM

13

14

15 UKURAN PENILAIAN PERMENHUB NO 98 TAHUN 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Pasal 7 Ayat (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sekurang- kurangnya memuat: a. fungsi dan manfaat jenis pelayanan; dan b. pemenuhan nilai ukuran jumlah jenis pelayanan

16 UKURAN PENILAIAN SESUAI PM NO 98 TAHUN 2013 TENTANG SPM ANGKUTAN ORANG 1 JENIS PELAYANAN, MELIPUTI : a. Keamanan; b. keselamatan; c. Kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; f. keteraturan. 2 MUTU PELAYANAN, MELIPUTI: a. indikator; dan b. nilai, ukuran atau jumlah.

17 STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG (1)

18 STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG ( 2)

19 STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG (3)

20 STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG (4)

21 KOMPETENSI INSPEKTUR KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN ORANG 1. Mengetahui dan memahami tentang Peraturan Perundangan di bidang LLAJ khusus penyelenggaran angkutan Orang 2. Mengetahui dan memahami tentang Etika dan Profesi Kompetensi Inspektur Angkutan Orang 3. Mengetahui dan memahami jenis pelayanan dan mutu pelayanan dalam penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. Mampu memberikan penilaian terhadap indikator mutu pelayanan Angkutan Orang menggunakan ukuran, nilai dan jumlahnya. 5. Praktek, penganalisaan dan teknik penyajian data dari hasil pemantauan atau pengamatan. 6. Mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian pelayanan Angkutan Orang

22 KURIKULUM DAN SILABI (50 JP 1 Minggu) NOKURIKULUMSILABY JUMLAH JP TEORIPRAKTEK 1PEMBANGUNAN KARAKTER 1.Etika Profesi 2.Integritas 3.Kemampuan Komunikasi 4 2PERATURAN PERUNDANGAN 1.UU No 22 tahun PP No 32 tahun PM No 98 tahun KELAYAKAN KEPENGUSAHAAN BRT 1.Karakteristik pelayanan AU 2.Tahapan perencanaan 3.Pengoperasian AU 4.Evaluasi kinerja AU 46 4 JENIS DAN MUTU PELAYANAN BRT Indikator jeinis pelayanan, Keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, keteraturan TEKNIK PENILAIAN MUTU PELAYANAN BRT 1.Formulir dan cheklist penilaian 2.Kriteria /standar kelulusan penilaian 3.Pemyusunan laporan penilaian dan rekomendasi 46 6 PRAKTEK DAN KUNJUNGAN LAPANGAN Parktek penilaian pengoperasian SPM AU di suatu kota 10 7ASSESMENT

23 Persayaratan Peserta Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Inspektur Kepenusahan angkutan Orang harus memenuhi persyaratan : Pendidikan Paling rendah D III Bidang Transportasi/Teknik Sipil/Planologi Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun.


Download ppt "ASSESSMENT PENYELENGGARAAN PENRUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Akreditasi Perusahaan Angkutan Umum."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google