Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM TRANSPORTASI BIS PUSPITEK, SERPONG 9 NOVEMBER 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM TRANSPORTASI BIS PUSPITEK, SERPONG 9 NOVEMBER 2010."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM TRANSPORTASI BIS PUSPITEK, SERPONG 9 NOVEMBER 2010

2 2 1.UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2.PP No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan 3.PP No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi 4.Kep Menhub No. KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum DASAR HUKUM.

3 TUJUAN PENYELENGGARAAN LLAJ Agar terwujud pelayanan LLAJ yang :  Aman  Selamat  Tertib  Lancar  Terpadu dengan moda angkutan lain  Mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan & kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. (UU 22 TH 2009 pasal 3 huruf a)

4

5 Sumber : Badan Pusat Statistik Data Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun

6 Pasal 137 UU.22/2009 tentang LLAJ ANGKUTAN ANGKUTAN ORANG ANGKUTAN BARANG KEND. BERMOTOR : - Sepeda Motor - Mobil Penumpang - Mobil Bus KEND.TIDAK BERMOTOR KEND. BERMOTOR : - Mobil Barang

7 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM ( ANGKUTAN UMUM ORANG DAN/ATAU BARANG HARUS DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM ) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yg selamat, aman, nyaman, dan terjangkau KEWAJIBAN MENJAMIN TEREDIANYA ANGKUTAN UMUM : - Pemerintah Pusat : jasa angkutan umum AKAP dan lintas batas negara - Pemerintah Provinsi : jasa angkutan umum AKDP - Pemerintah Kab./Kota : jasa angkutan umum dalam wilayah kab./kota - Penyedia jasa angkutan umum : dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan hukum lain.

8 PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM PELAYANAN DALAM TRAYEK : - angkutan lintas batas negara - angkutan antar kota antar provinsi - angkutan antar kota dalam provinsi - angkutan perkotaan - angkutan perdesaan PELAYANAN TIDAK DALAM TRAYEK : - angkutan orang dengan menggunakan taksi - angkutan orang dengan tujuan tertentu (misal angkutan karyawan dll.) - angkutan orang untuk keperluan pariwisata - angkutan orang di kawasan tertentu (di jalan lokal atau jalan lingkungan)

9 ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN PEMERINTAH MENJAMIN KETERSEDIAAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI KAWASAN PERKOTAAN ANGKUTAN MASSAL HARUS DIDUKUNG DENGAN : - mobil bus yang berkapasitas angkutan massal - lajur khusus - trayek tidak berhimpitan dengan angkutan umum lain - angkutan pengumpan (feeder)

10 STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi : - Keamanan - Keselamatan - Kenyamanan - Keterjangkauan - Kesetaraan, dan - Keteraturan Standar pelayanan minimal angkutan umum, ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

11 DAMPAK LINGKUNGAN Pasal 209 Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaranlingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 210 Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Pasal 211 Setiap Pemilik dan/ atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Prusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. 11 UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ KEBIJAKAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRASPORTASI

12 12 PENGGUNAAN CNG Gambar 1. bajaj Pada awalnya, CNG digunakan oleh taksi dan beberapa kendaraan pribadi di Jakarta. Selanjutnya, CNG juga digunakan pada taksi,beberapa kendaraan pribadi dan pemerintah, angkot, bajaj,Bus kota Perum PPD, kendaraan transjakarta koridor 2 dan 3. Saat ini kendaraan busway beroperasi di 6 (enam) koridor. Gambar 2. CNG Bus Transjakarta

13 13 Data kendaraan Busway Transjakarta No.Jenis Kendaraan Jumlah Armada Jumlah Kendaraan BBG 2009 Jumlah Kendaraan BBG 2010 Jumlah yang belum BBG 1.Busway (koridor 1-7) Busway (koridor 8-10) Busway (koridor 11-15) JUMLAH

14 NO. NAMA KOTA JENIS KENDARAANKEBUTUHAN BBM (UNIT)(LITER/HARI) BBBSBK/MPUTAKSISOLARBENSIN 1 Balikpapan Serang Pekanbaru Palembang Medan Kota Tangerang Kota Depok Kota Cirebon Kota Bogor Kota Bekasi Kota Bandung Kab. Tangerang Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Kerawang Kab. Gresik Kab. Cirebon Kab. Bogor Kab. Bekasi Jambi Dumai DKI Jakarta Cimahi Cilegon Batam Total Potensi Kota Yang Dapat Menggunakan BBG Untuk Angkutan Umum Sumber : Ditjen Perhubungan Darat

15

16 Pasal 47 UU.22/2009 tentang LLAJ KENDARAAN KENDARAAN BERMOTOR : - sepeda motor - mobil penumpang - mobil bus - mobil barang - kendaraan khusus KENDARAAN TIDAK BERMOTOR dikelompokan berdasarkan fungsi yaitu kend.bermotor perorangan dan kend.bermotor umum

17 DEFINISI Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari kilogram (penjelasan Pasal 47 UU.22/2009 tentang LLAJ)

18 DIMENSI UTAMA KENDARAAN BERMOTOR  Lebar max mm  Tinggi max mm atau tidak melebihi 1,7 x lebar kendaraan  Panjang max mm (kend. tunggal)  Panjang max. rangkaian kendaraan bermotor dan kereta tempelan atau kereta gandengan mm.  Rear Over Hang (ROH) max 62,5 % x wheel base  Front Over Hang (FOH) max 47,5% x wheel base  Sudut pergi (departure angle) bagian belakang bawah kendaraan min. 8° dari permukaan jalan.

19 UKURAN TEMPAT DUDUK  Lay out Kursi 400 Gang Way 650 Keterangan: Satuan:mm Ukuran minimal 350

20  TINGGI KABIN: Ket: - Satuan mm - Ukuran minimal DILENGKAPI TEMPAT BERDIRI (dengan ukuran tempat berdiri min. 0,17 m2 luas lantai untuk setiap penumpang) TIDAK DILENGKAPI TEMPAT BERDIRI

21 PINTU DAN TEMPAT DUDUK MOBIL BUS Keterangan : a.Lebar pintu keluar dan/atau masuk untuk bus yang dirancang dengan 1 pintu, sekurang-kurangnya 1200 mm. Untuk 2 pintu, satu pintu lebar min. 650 mm dan satu pintu lainnya min. 550 mm. b.Jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk didepannya sekurang- kurangnya 650 mm yang diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk di depannya. c.Kemiringan sandaran tempat duduk yang dipasang adalah 75º

22 TEMPAT KELUAR DARURAT - Pintu (L=430 mm) - Jendela (P x L = 600 mm x 430 mm) - Jumlah tergantung jumlah tempat duduk : * Jumlah 1 sisi kanan-kiri untuk jumlah tempat duduk < 26 * Jumlah 2 sisi kanan-kiri untuk jumlah tempat duduk * Jumlah 3 sisi kanan-kiri untuk jumlah tempat duduk * Jumlah 4 sisi kanan-kiri untuk jumlah tempat duduk > 80 Ketentuan tempat keluar darurat: - dapat dibuka/dirusak/dilepas dengan mudah & cepat serta tidak runcing - diberi tanda dengan tulisan & cara membuka - dilengkapi dengan alat pemukul/palu pemecah kaca - tidak dirintangi oleh jeruji pelindung -mudah dibuka setiap waktu dari dalam KACA * depan (laminated / kaca pengaman berlapis) * samping (tempered / kaca pengaman diperkuat) * belakang (laminated / tempered)

23  Telah dikeluarkan surat Dirjen Perhubungan Darat No. AJ.403/4/14/DRJD/2007 tanggal 5 Mei 2007 perihal Peniadaan Pintu Keluar Bagi Pengemudi.  Bahwa dalam konstruksi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dengan peruntukkan sebagai mobil bus, pintu keluar bagi pengemudi ditiadakan & keberadaan tempat keluar darurat (pintu dan/atau jendela) harus dimaksimalkan.  Pintu penumpang yang menggunakan sistem hidrolis untuk buka tutup harus dapat dibuka baik dari dalam maupun dari luar pada saat sistem hidrolis tersebut tidak berfungsi. PINTU KELUAR PENGEMUDI

24 PERYARATAN TEKNIS tdd. : 1. Susunan (rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-2, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan komponen pendukung (speedometer, kaca spion, penghapus kaca, klakson, spakbor, dan bumper)). 2. Perlengkapan (sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, peralatan P3K). 3. Ukuran. 4. Karoseri. 5. Rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya. 6. Pemuatan. 7. Penggunaan. 8. Penggandengan kendaraan bermotor. 9. Penempelan kendaraan bermotor. PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

25 PERYARATAN LAIK JALAN DITENTUKAN OLEH KINERJA MINIMAL KENDARAAN BERMOTOR YANG DIUKUR SEKURANG-KURANGNYA tdd. : 1. Emisi gas buang. 2. Kebisingan suara. 3. Efisiensi sistem rem utama. 4. Efisiensi sistem rem parkir. 5. Kincup roda depan. 6. Tingkat suara klakson. 7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama. 8. Radius putar. 9. Akurasi alat penunjuk kecepatan. 10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban. 11. Power to weight ratio.

26 SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Download ppt "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION SISTEM TRANSPORTASI BIS PUSPITEK, SERPONG 9 NOVEMBER 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google