Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional Direktorat Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan LKPP RI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional Direktorat Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan LKPP RI."— Transcript presentasi:

1 Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional Direktorat Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan LKPP RI

2 INPRES no 1 tahun 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAN PBJP INSTRUKSI KEDUA: 1.Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan; 2.Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; 3.Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement); “CONCERN”

3 Definisi RUP Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja)

4 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk kebutuhan barang/jasa yang sudah diidentifikasi Menetapkan Kebijakan Umum Pengadaan ; Pemaketan, Cara Pengadaan, Pengorganisasian, Penetapan PPDN Menyusun KAK, berisi : Uraian Kegiatan, waktu pelaksanaan, spek teknis, total perkiraan biaya pekerjaan Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN RUP

5 5 PPK dapat mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaan 1 Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan Pengkajian ulang rencana penganggara n biaya pengadaan Pengkajian ulang KAK Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan Pengkajian ulang rencana penganggara n biaya pengadaan Pengkajian ulang KAK 2 Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaan 3 PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPA berdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan 4 PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangan - nya 5 Langkah-langkah Pengkajian

6 Perka 13 Tahun 2012

7 Contoh Pengumuman RUP Pengumuman, paling kurang berisi : 1.Nama dan Alamat PA 2.Paket Pekerjaan 3.Lokasi Pekerjaan 4.Perkiraan Besaran Biaya

8

9 APA ITU SiRUP? 1.SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana/alat untuk mengumumkan RUP; 2.SiRUP akan mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP pada setiap SKPD/SKPD; 3.Menjadi salah satu media atau sarana bagi masyarakat luas dalam mengakses informasi Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional; 4.Mulai tahun 2015, paket-paket pekerjaan yang tidak diumumkan di SiRUP maka proses tendernya tidak dapat lakukan melalui SPSE (e-tendering)

10 SiRUP Privinsi (Sumber : SiRUP, 8 April 2015)

11

12

13

14

15 Hasilnya adalah

16 Aksi PPK Tahun 2015 Ukuran Keberhasilan: Diumumkannya RUP di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

17 DAFTAR HITAM PENGADAAN NASIONAL

18 Pasal 93 ayat (2) Perpres 70/2012 Pasal 134 Perpres 70/2012 Pasal 124 Perpres 70/2012 Pasal 118 ayat (2) Perpres 70/2012 Pasal 95 ayat (9) Perpres 70/2012 DASAR PELAKSANAAN DAFTAR HITAM Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 DASAR PELAKSANAAN DAFTAR HITAM

19 PIHAK YANG BERWENANG PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam 19 Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

20 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM a)berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang; b)melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya; c)membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar; d) mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran; e) mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak; f) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; 20

21 g)berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri; h)ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan; i)dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK; j)tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima; k)terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan; l)ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat; 21 Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM Lanjutan ……

22 m)menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan; n)hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data; o)menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); p)mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku; q)menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan; r)tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu; s)tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit; t)terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran 22 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM

23 URUTAN PENETAPAN DAFTAR HITAM PENGUSULANPEMBERITAHUANKEBERATANPERMINTAAN REKOMENDASI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM NASIONAL PENCANTUMAN DAFTAR HITAM PENETAPANPEMERIKSAAN USULAN PPK/ULP mengusulkan kepada PA/KPA PPK/ULP juga menembuskan surat usulan tsb. ke Penyedia Penyedia setelah mendapatkan surat usulan tsb. Dapat menyamapikan keberatan ke PA/KPA PPK/ ULP PPK/ ULP PPK/ ULP PA/ KPA PA/ KPA Meminta rekomendasi APIP PA/ KPA PA/ KPA APIP melakukan pemeriksanaan dengan mengundang Penyedia APIP Atas dasar rekomendasi APIP, PA/KPA kemudian mengeluarkan surat keputusan PA/ KPA PA/ KPA PA/KPA Mencatumkan penyedia yang dikenakan sanksi tsb ke Daftar Hitam dan mengirimkannya ke LKPP PA/ KPA PA/ KPA LKPP mencantumkan Penyedia tsb dalam Daftar Hitam Nasional LKPP

24 Penelitian dokumen Klarifikasi dengan pihak terkait Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Surat Usulan sanksi DH ke PA/KPA PENGUSULAN PEMBERITAHUAN PPK/Pokja ULP/ Pej. Pengadaan PA / KPA PPK/Pokja ULP/ Pej. Pengadaan Penyedia B/J Tembusan Surat Usulan sanksi DH ke PA/KPA Pasal 7 Perka 18/2014Pasal 8 Perka 18/2014

25 PERMINTAAN REKOMENDASI PA/KPA APIP Usulan sanksi DH Keberatan Penyedia KEBERATAN Penyedia B/J PA / KPA Surat penyampaian keberatan sanksi DH Disertai bukti pendukung Penyedia B/J Tidak dapat mengajukan keberatan jika APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi Keberatan tidak berlaku bila keberatan Penyedia B/J diterima pada saat APIP sedang memeriksa/ klarifikasi Pasal 10 Perka 18/2014 Pasal 9 Perka 18/2014

26 PEMERIKSAAN USULAN APIP PENETAPAN PA/KPA Penyedia B/J PPK / Pokja / Pej Pengadaan Surat Keputusan penetapan sanksi DH atau penolakan atas usulan DH Format SK Pemeriksaan dan klarifikasi Hasil Rekomendasi : (dikenain sanksi / tidak dikenain sanksi) APIP PA / KPA Pasal 11 Perka 18/2014Pasal 12 Perka 18/2014

27 Pencantuman/Pemasukan dalam Daftar Hitam APIP Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional LKPP Daftar Hitam Nasional Penelitian SK Penetapan DH dan Data pendukung Data pendukung berupa : 1.surat usulan DH dari PPK/Pokja/Pej Pengadaan 2.surat keberatan dari Penyedia 3.surat rekomendasi dari APIP Menyampaikan surat untuk dicantumkan dalam Portal Pengadaan Nasional Melampirkan SK Penetapan sanksi DH PA/KPA LKPP Pasal 14 Perka 18/2014Pasal 15 Perka 18/2014 Daftar Hitam

28 PEMBERLAKUAN SANKSI DAFTAR HITAM a)Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dimaksud dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; b)Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c)Sanksi yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan d)Sanksi yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan; e)Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan; f)Sanksi yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk. 28

29 LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang terbukti melakukan tindakan persekongkolan, penipuan, pemalsuan, Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme di bidang Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan penyampaian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan/atau PA/KPA Pasal 16 Perka 18/2014 PENCANTUMAN/ PEMASUKAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL

30 Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam Nasional LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan; Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA; LKPP tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung; Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimutakhirkan setiap saat oleh LKPP dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional; 30 Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

31 PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM Setelah diklarifikasi LKPP menghapus pencantuman DH PA/KPA menyampaikan kpd LKPP untuk menghapus pencantuman DH PA/KPA menerbitkan SK pembatalan penetapan sanksi DH Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

32 Dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PA/KPA PPK POKJAULP APIP Dalam hal jangka waktu ketentuan proses sanksi DH terlampaui Dalam hal jangka waktu ketentuan proses sanksi DH terlampaui PEJABAT PENGADAAN KETERLAMBATAN PENAYANGAN DAFTAR HITAM

33 1.TERIMA KASIH Kasubdit Perencanaan Pengadaaan LKPP- RI no hp:


Download ppt "Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional Direktorat Perencanaan Monitoring Evaluasi Pengadaan LKPP RI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google