Pemahaman Beberapa Istilah

Presentasi berjudul: "Pemahaman Beberapa Istilah"— Transcript presentasi:

1 Pemahaman Beberapa Istilah
Bangsa Negara Identitas Nasional Cinta Tanah Air Bela Negara Wawasan Nasional Demokrasi HAM Masyarakat Madani (Civil Society) Wawasan Kebangsaan (Wasbang) Karakter bangsa Nilai Kejuangan

2 HAKEKAT BANGSA Manusia = zoon politicon ? (Aristoteles) Bangsa ?
= homo-socius ? Makhluk yg berkelompok Bangsa ? Arti Sosiologis/antropologis persekutuan hidup masy yg diantara anggotanya merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat-istiadat. (ikatan primordial =pertimbangan emosional) Arti Politis masy dalam satu daerah yg sama, mereka tunduk pd kedaulatan negaranya sbg kekuasaan tertinggi ke dalam dan ke luar, Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik.  pertimbangan kepentingan bersama, bukan emosional Dlm konteks politik, arti sosiologis “bangsa” utk saat ini dapat diartikan dengan “ethnic” (suku bangsa)

3 Proses terbentuknya Bangsa Model ortodoks
Ada dua model : ortodoks dan mutakhir (Surbakti, 1999) Model ortodoks Bermula dari ada bangsa lebih dahulu yang kemudian membentuk negara. Contoh bangsa Yahudi, yg kmd membentuk neg Israel. Baru diikuti membentuk rezim politik, bds konstitusi neg & dikembangkan partisipasi wn. Model mutakhir Berawal dari ada negara yg terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk neg mrpk sekumpulan suku dan ras (etnis). Contoh USA Bangsa Indonesia ?

4 Perbedaan ( 4 hal ) Dalam hal Ortodoks Mutakhir Ada/tidaknya perubahan unsur Tidak ada, krn satu bangsa membentuk satu negara Harus ada krn dari banyak ethnic membentuk satu bangsa Lamanya proses membentuk bangsa-negara Singkat, hanya membentuk struktur pemerintahan, bukan identitas kultur baru Lama, hrs mencapai mencapai kesepakatan ttg identitas kultural baru Kesaran politik masyarakat Muncul setelah terbentuk bangsa-negara Muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal Derajat partisipasi politik dan rezim politik Sbg bag terpisah dr proses integrasi nasional Hal yang tak terpisahkan dr proses integrasi nasional

5 HAKEKAT NEGARA NEGARA ? George Jellinek
organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yg telah berkediaman di wilayah tertentu Kranenburg organisasi yg timbul krn kehendak dari suatu gol atau bangsanya sendiri Roger F. Soultau alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat Kamus Bahasa Indonesia Organisasi di suatu wil yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati rakyatnya Kelp sos yg menduduki wil atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, memp satu kesatuan politik, berdaulat shgg berhak menentuka tujuan nasionalnya

6 Unsur-unsur Negara : Rakyat Wilayah Pemerintah yang bdedaulat Fungsi Negara John Locke : legislatif, eksekutif, federatif (urusan LN, perang/damai) Montesquieu : legislatif, eksekutif, yudikatif Goodnow : policy making and policy executing Mirriam Budiardjo (ada 4 fungsi) a. stabilisator : menyelengg ketertiban utk mencapai tujuan bersama b. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya c. pertahanan : menangkal dari serangan musuh d. menegakkan keadilan Tujuan Negara Untuk Indonesia : MSS, MKU, MKB, IMKD (Alinea IV Pemb UUD ‘45)

7 HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Siapa Warganegara ? (ps. 26 ay 1) Siapa Penduduk ?  (ps. 26 ay 2) Hak-Hak Warganegara ? Kesamaan kedudukan dlm huk & pemth-an (ps. 27) Pek & penghdp layak (ps.27) Ikut serta dlm upaya BN (ps. 30) Kemerdekaan utk: berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan, tulisan dsb. (ps. 28) Memeluk agama dan menjalankannya sesuai keyakinannya itu (ps. 29) Mendapan pengajaran (ps. 31) Memajukan kebudayaan nasional (ps. 32) Kesejahteraan sosial (ps. 33 & 34)

8 TUGAS : buat review ! HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Pelaksanaan Hak dan Kebebasan Beragama  bagaimana dg munculnya aliran sesat, ekstrimitas ajaran agama termasuk terorisme ? Pelaksanaan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan  kasus kakao mbah Minah (Pwt), Prita, sopir BIN yg dihukum 10 th (2 ons ganja) jaksa Ester (menjual brg bukti narkoba) yg hanya 1 or 2 th ? Pelaksanaan Hak/Kewajiban Bela Negara: Kisah-kisah tradisional dan pengaruhnya terhadap CTA dan jiwa BN (contoh cerita pewayangan)

9 IDENTITAS NASIONAL (IN)
Identity : ciri, tanda atau jati diri yg melekat pd seseorang/ kelompok sehingga membedakan dg yang lain Nasional (Nation): persekutuan hidup manusia yg lbh besar drpd sekedar suku, agama, ras  political unity Identitas Nasional : manifestasi nilai2 budaya yg tumbuh dan berkembang dlm aspek kehidp suatu bangsa dengan ciri2 khas; dan dengan ciri2 khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dlm kehidupannya (Kunto Wibisono, 2005) Faktor2 Pembentuk Identitas Nasional primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999) Proses pembentukan IN butuh waktu dan perjuangan panjang di antara warga bangsa ybs, krn IN mrpk hasil kesepakatan masy bangsa itu

10 Identitas Nasional Indonesia
Bgs Ind’sia, relatif berhasil dlm membentuk identitas nasionalnya, hanya dlm hal ideologi yg pembentukannya sangat alot. Beberapa Identitas Nasional Indonesia : Bahasa nasional, bahasa persatuan, Bahasa Indonesia Bendera Negara, Sang Merah Putih Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Lambang Negara, Garuda Pancasila Semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila Konstitusi Negara UUD 1945 Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Konsepsi Wawasan Nusantara (Gepolitik Indonesia) Kebudayaan daerah yang diterima sebagai Kebudayaan nasional

11 Hal-hal berikut dapatkah menjadi ‘IN’ nya Indonesia? Batik Komodo
Bahan Diskusi Hal-hal berikut dapatkah menjadi ‘IN’ nya Indonesia? Batik Komodo Reog Ponorogo Wayang Kulit Angklung Tari Gambyong, tari pendet, dll.

12 H A M Apa arti HAM Mengapa timbul HAM
Bagaimana sejarah HAM : dulu  s.d. kini Pengalaman memperjuangkan HAM di negara-negara: Inggris, Perancis, USA, Indonesia ? The Universal Declaration of Human Right (DUHAM – PBB)  10 Desember 1948 Nilai2 dasar yang dikembangkan ? Bgmn implementasi HAM di negara2, dan bgmn di Indonesia ?

13 HAK AZASI MANUSIA (HAM)
HAM dan DEMOKRASI menjadi isu global berawal dari pemikiran2 filsuf dunia seperti: 1) Thomas Hobbes dan John Locke (Inggris) 2) Rousseau dan Montesquieu (Perancis) Hobbes : melihat kondisi masy yg kacau & liar spt dlm ungkapan “homo homini lopus” muncul teori kekuasaan absolut John Locke: memandang manusia sbg makhluk sosial yg padanya melekat hak2 azasi yg diberikan alam spt hak hidup, hak merdeka, dan hak milik (life, liberty and property) mempengaruhi pemikiran Montesquieu dan Rouseau Montesquieu: dikenal dengan teori “Trias Politica” (pemilahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) Rouseau : Teori “Du Contract Social” negara dilahirkan bebas yg tak boleh dibelenggu oleh manusia termasuk oleh raja

14 Pengertian HAM PBB : hak2 yg melekat pd setiap manusia yg tanpanya mustahil manusia dpt hidup sbg manusia. (contoh : hak hidup) John Locke hak yg diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sbg sesuatu yg bersifat kodrati, sehingga tidak ada kekuasaan apapun di dunia yg dpt mencabutnya UU NO.39 Th 1999 tentang HAM seperangkat hak melekat pd hakekat dan keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

15 Hakekat HAM HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusiawi secara otomatis HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa HAM tidak bisa dilanggar. Tak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun negara tidak melindungi HAM

16 Sejarah Perkembangan HAM
HAM di masa Sejarah HAM DI INGGRIS HAM DI USA HAM DI PERANCIS DEKLARASI UNIVERSAL HAM PBB (“DU-HAM”) HAM DI INDONESIA

17 HAM DI MASA SEJARAH Perjuangan Nabi Musa membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (600 SM) Hukum Hammurabi (Babilonia) : memberi jaminan bagi warganegara (2000 SM) Socrates ( SM), Plato ( SM), Aristoteles ( SM)  filsuf Yunani sbg peletak dasar diakuinya HAM, dengan cara mengeritik pemerintah yang tidak bds keadilan, cita2 dan kebijaksanaan Perjuangan Muhammad saw utk membebaskan para wanita & bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy (600 SM)

18 a). Pajak & pungutan istimewa hrs mendpt persetujuan
HAM di Inggris 1215 Piagam Magna Charta  utk melawan kesewenangan Raja John terhadap kaum bangsawan dan rakyat. Piagam ini membatasi kekuasaan raja 1628 keluarnya “Petition of Right”, Rakyat mempertanyakan hak-hak beserta jaminannya yg dituangkan dlm dokumen tsb: a). Pajak & pungutan istimewa hrs mendpt persetujuan b). WN tdk boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya c). Tentara tdk boleh menggunakan hukum perang dlm kond damai 1679, keluarnya “Habeas Corpus Act” UU yg mengatur penahanan seseorang: Hrs segera diperiksa maksimal 2 hari setelah penahanan Hrs disertai bukti yg syah 1689, keluar “Bill Of Rights”

19 Bill of Rights (1689) UU yg diterima Parlemen sbg bentuk perlawanan thd Raja James II, memuat: a) kebebasan dlm pemilihan anggota parlemen b) kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat c) Setiap UU, pajak2, dan pembentukan tentara harus seijin parlemen d) Hak WN utk memeluk agama dan kepercayaannya msg2 e) Parlemen berhak mengubah keputusan raja

20 HAM di USA Pemikiran John Locke ttg hak-hak alam seperti : life, liberty, property (hak hidup, kebebasan dan hak milik) menjadi dasar dikukuhkannya “Declaration of Independence” of USA Latar belakang deklarasi ini berangkat dari PD I dan PD II yang menimbulkan kesengsaraan masy dunia sekaligus menebarkan rasa ketakutan rasa tidak aman masy dunia. Tahun 1941 di hadapan Kongres Pres FD Roosevelt mendeklarasikan “The Four Freedom” 1. Freedom from speech (kebebasan bicara) 2. Freedom of religion (kebebasan agama) 3. Freedom from fear (bebas dari rasa takut) 4. Freedom from want (bebas dari kemelaratan) Tgl 10 Des 1948 : PBB mensyahkan The Universal Declaration of Human Right) 1946 PBB membentuk Komisi HAM merumuskan hak2 politik, ekonomi, sosial, dll.

21 HAM di Perancis Teori John Locke (Inggris): memandang manusia sbg makhluk sosia yg padanya melekat hak2 azasi yg diberikan alam spt hak hidup, hak merdeka, dan hak milik (life, liberty and property) mempengaruhi pemikiran Montesquieu dan Rouseau Montesquieu: dikenal dengan teori “Trias Politica” (pemilahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif) Rouseau : Teori “Du Contract Social” negara dilahirkan bebas yg tak boleh dibelenggu oleh manusia termasuk oleh raja Masa raja Louis XIV rakyt membentuk Assemblee Nationale (Dewan Rakyat) sist pemerinthn Feodallistik berubah jadi demokratis Raja yg se-wenang2 & bngswn yg feodalistik menimbulkan kebencian rakyat Rakyat tertidas timbul semangat utk memperjuangkan hak2nya 27 Agst 1789 Deklarasi Hak2 Azasi Manusia dan Warganegara

22 Deklarasi Universal HAM (DU-HAM PBB - 10 Des 1948)
Lima jenis hak asasi yg dimiliki setiap individu: Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi) Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum) Hak sipil dan politik Hak subsistensi (hak jaminan adanya sumberdaya utk menunjang kehidupan) Hak ekonomi, sosial dan budaya

23 Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik
Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan Hak bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yg tak berperikemanusiaan Hak pengakuan hukum di mana saja secara pribadi Hak pengampunan hukum scr efektif Hak bebas penangkapan, penahanan atau pembuangan yg se-wenang2 Hak utk peradilan yg independen dan tidak memihak Hak utk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah Hak bebas dari campurtangan se-wenang2 thd kek.pribadi, keluarga, tempat tinggal dan surat2 Hak bebas dari serangan thd kehormatan dan nama baik Hak atas perlindungan hukum thd serangan semacam itu Hak bergerak Hak memperoleh suaka Hak atas satu kebangsaan Hak utk menikah dan membentuk keluarga Hak utk mempunyai hak milik Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat Hak utk berhimpun dan berserikat, Hak ambil bagian dlm pemerintahan dan hak atas akses yg sama thd pelayanan publik

24 Hak ekonomi, sosial, budaya
Meliputi: Hak atas jaminan sosial Hak utk bekerja Hak atas upah yg sama utk pekerjaan yg sama Hak utk bergabung dlm serikat2 buruh Hak atas istirahat dan waktu senggang Hak atas standar hidup yg pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan Hak atas pendidikan Hak utk berpartisipasi dlm kehidupan yg berkebudayaan dari masyarakat

25 HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Siapa Warganegara ? (ps. 26 ay 1) Siapa Penduduk ?  (ps. 26 ay 2) Hak-Hak Warganegara ? Kesamaan kedudukan dlm huk & pemth-an (ps. 27) Pek & penghdp layak (ps.27) Ikut serta dlm upaya BN (ps. 30) Kemerdekaan utk: berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan, tulisan dsb. (ps. 28) Memeluk agama dan menjalankannya sesuai keyakinannya itu (ps. 29) Mendapan pengajaran (ps. 31) Memajukan kebudayaan nasional (ps. 32) Kesejahteraan sosial (ps. 33 & 34)

26 SEJARAH KONSITUSI NEGARA INDONESIA
Gus Dur SBY ( I ) SBY (II) Tidak Pemilu Soeharto Soeharto (6 kali Pemilu) Soekarno 1945 18 Ags 1949 27 Des 1950 17 Ags 1959 5 Juli 1966 11 Maret GBHN 1973 GBHN 1978 GBHN 1983 GBHN 1988 GBHN 1993 GBHN 1998 2004 2009 Pemilu 1971 Pemilu 1977 Pemilu 1982 Pemilu 1987 Pemilu 1992 Pemilu 1997 Pileg-Pilpres Pileg-Pilpres Pemilu 1999 UUD ‘45 UUD S 1950 UUD ‘45 Or - Ba UUD ‘45 Or-La UUD ’45 Reformasi UUD ’45 Amandemen Reformasi Konst RIS PKI Madiun 1948 Kartosuwiryo DI/TII PERMESTA PRRI/ G 30 S PKI MALARI Tragedi Jakarta

27 HAM DI INDONESIA UUD 1945 telah lebih dahulu mengakui HAM (Deklarasi Universal HAM “DUHAM” PBB disahkan 10 Desember 1948) Beberapa Pengakuan HAM dlm UUD ’45, a.l : Alinea I Pemb  “hak merdeka dan bebas dr segala bentuk penjajahan” Alinea IV Pemb  pengakuan sila “Kemanusiaan yang ….” sbg bentuk pengakuan HAM bgs Indonesia Batang Tubuh UUD (pasal 28 (sub A s/d. J) : hasil amandemen Beberapa produk hukum lain : a. Tap No. XVII/MPR/1998 ttg HAM  diikuti dengan … b. UU No. 39/1999 ttg HAM… C. UU No. 26/2000 ttg Pengadilan HAM

28 HAM DI INDONESIA Tim ICCE UIN Jakarta memilah jadi 2 periode:
Pelanggaran HAM oleh pemeth kolonial: penjajahan, pemerasan hak memunculkan pergerakan nas : BO, SI, IP, PKI, PI, PNI Seblm merdeka ( Mereka menyuarakan: Kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat (BO) Konsep perwakilan rakyat diperjuangkan Hak menentukan nasib sendiri Usaha2 utk memperoleh penghidupan yg layak, bebas dari penin dasan & diskriminasi rasilal HAM Di Indonesia Perdebatan terbawa pd sidang2 BPUPKI dlm merumuskan dasar2 Ketatanegaraan PIAGAM JAKARTA (22 JUNI 45) Berkisar wacana utk merdeka, berserikat Lewat parlemen & kebebasan Dem.Parlmntr Suasana kebebasan dalam politik nasional Sejalan dg wacana demokrasi liberal Setelah merdeka ( ) Dem.Liberal Kek Pres absolut Pres tdk dpt dikontrol parlemenjustru sebalik Dem.Terpimpin Orba apriori HAM krn: -produk barat, Ind tlh lbh dulu, HAM sbg alat menekan neg2 berkemb Or-Ba Ratifikasi perundangan HAM Internasional, per-UU-an Baru yg junjung tinggi prinsip2 HAM 1998- ?

29 Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan RI
TAP XX/MPRS/1966 TAP No. III/MPR/2000 UU No.10 Tahun 2004 Ttg: Pembentukan Peraturan Per-UU-an UUD 1945 KETETAPAN MPR UU / PERPPU PP KEPPRES PERATURAN PELAKSANA LAIN: Peraturan Menteri….. Instruksi Menteri …. Lainnya ………. UU PERPPU PER-DA PERATURAN PRE-SIDEN (Perpres) a. Perda Provinsi b. Perda kab/kota c. Perdes

30 Hak utk berkeluarga (psl. 10)
HAM dalam UUD 1945 dan UU 39/1999 Tertuang pada pasal 28A s.d sub 28J UUD 1945 (BAB XA) Di dalam UU No. 39 Th ttg HAM Hak untuk hidup (psl. 4) Hak utk berkeluarga (psl. 10) Hak utk mengembangkan diri (psl. 11 s.d 16) Hak keadilan Hak atas kebebasan informal Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak (psl )

31 DEMOKRASI PENGERTIAN Scr harfiah : “demos” (rakyat) + “kratein” ”kratos” (pemerintahan/ kekuasaan) pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) Hornby, dkk dalam The Advance Learner’s Dictionary 1) negara dengan asas pemerintahan yang memberi kesempatan partisipasi dlm pemerintahan melalui wakilnya atas setiap penduduk dewasa 2) negara yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, pemerintahan mayoritas yang menghormati hak2 minoritas 3) masyarakat yg warganegaranya saling memberi peluang yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak

32 Manfaat Demokrasi Srijanti, dkk. (2009: 52)
Kesetaraan sebagai warganegara Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum Pluralisme dan kompromi Menjamin hak-hak dasar Pembaruan kehidupan sosial

33 Nilai-nilai Demokrasi
Kesadaran akan pluralisme Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat, sikap dan iktikad baik Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral

34 Prinsip-prinsip Demokrasi
Robert A. Dahl mengemukakan 6 prinsip: Adanya kontrol/kendali atas keputusan pemerintah Adanya pemilihan yang teliti dan jujur (jujur, adil, transparan) Adanya hak memilih dan dipilih Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman Adanya kebebasan mengakses informasi Adanya kebebasan berserikat yang terbuka

35 Parameter Demokrasi Empat parameter untuk mengukur demokrasi
Pembentukan pemerintahan melalui pemilu Sistem pertanggungjawaban pemerintahan Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara Pengawasan oleh rakyat

36 Jenis-jenis Demokrasi
Berdasar Cara menyampaikan pendapat 1) Demokrasi langsung rakyat diikutsertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan utk jalankan kebijakan pemerintah 2) Demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan) rakyat memilih wakilnya utk duduk dalam lembaga perwakilan yang menyuarakan kepentingan mereka menjadi keputusan politik 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung oleh rakyat kerja wakil rakyat yang duduk dlm lembaga perwakilan diawasi langsung oleh rakyat melalui mekanisme referendum Referendum ? Pemungutan suara utk mengetahui kehendak rakyat scr langsung

37 Jenis Demokrasi (lanjutan)….
Referendum diklasifikasikan menjadi 3: Referendum wajib - dilakukan saat ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD atau UU yang sangat politis - utk meminta persetujuan rakyat thd hal2 yg sangat penting dan mendasar Referendum tidak wajib dilaksanakan jika dlm jangka waktu tertentu setelah suatu RUU diumumkan sejumlah besar rakyat mengusulkan diadakan referendum Referendum konsultatif hanya sebatas meminta persetujuan rakyat atas suatu permasalahan, pemerintah meminta pertimbangan ahli bidang tertentu yg kemudian dimintakan pendapat rakyat sebelum sesuatu diputuskan

38 Jenis Demokrasi (lanjutan)….
Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas Demokrasi formal scr hukum menempatkan semua orang dlm kedudukan yg sama dlm bid politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial, individu diberi kebebasan seluas2nya Demokrasi material memandang manusia memp kesamaan dlm bid sos-ek shngg persamaan bid politik tdk menjadi prioritas Demokrasi campuran berusaha menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dg menempatkan persamaan derajad dan hak setiap orang

39 Jenis Demokrasi (lanjutan)….
Berdasarkan Prinsip Ideologi Demokrasi liberal memberikan kebebasan se-luas2nya kpd individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak, Tindakan sewenang2 dihindari, Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara dibentuk tdk mengenal perbedaan kelas. Semua WN mempunyai persamaan dalam hukum dan politik

40 Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara
Demokrasi parlementer, ciri2: DPR lebih kuat dari pemerintah Kepala Pemrthn/eksktf : PM Program kebijkn kabinet disesuaikan dg tuju politik angg parlemen Kedudukan Kep Neg terpisah dgn Kep Pemerthn (KepNeg hanya sbg simbol neg) Jika pemerintah tdk mampu, angg parlemen bisa meminta mosi tdk percaya kpd parlemen utk membubarkan pemerintah Demokrasi presidensial, ciri2: Neg dikepalai presiden Kek eksktf/pres bds kedaulatan yg dipilih dari dan oleh rkyt atau melalui badan perwakilan Pres memp kek mengangkat dan memberhentikan menteri2 Menteri2 tdk bertg-jwb kpd DPR, melainkan kpd pres. Pres dan DPR memp kedudukan yg sama sbg lembaga negara

41 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
UUD 1945 Demokrasi Parlementer kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil kabinet terlalu sering berganti (berumur kurang 1 tahun) parlemen lebih kuat dari pemerintrah/kabinet konflik ideologi pada internal parlemen sangat tajam setiap negara bagian punya konstitusi sendiri (hanya neg bag yang ibukotanya di Yogya yg masih bertahan UUD 45 Konstitusi RIS Demokrasi Parlementer Dewan Konstituante gagal menetapkan konstitusi Konflik ideologi semakin tajam (Nas-A-Kom) Negara di ambang perpecahan UUD S 1950 Demokrasi Liberal UUD 1945 (Orla) Demokrasi Terpimpin Dekrit Pres sbg upaya menyusun pemerintahan yg kuat Figur Soekarno yg kharismatik berhasil membangun kepercayaan rakyat UUD 1945 (Orba) Demokrasi Pancasila Supersemar menjadi dasar lahirnya tatanan baru (Orba) Demokrasi Pancasila dimaknai secara sempit oleh penguasa indoktrinasi dilakukan dengan dalih P4 Rakyat memilih secara langsung presiden, Gub, bupati/wakot Hak kebebasar media massa Fungsi Lembaga Tertinggi MPR direduksi skrg UUD 45 (diamandemen) Demokrasi ?

42 (LANJUT KE MODUL WASANTARA)
CUKUP SEKIAN (LANJUT KE MODUL WASANTARA)

43 SEJARAH KONSITUSI NEGARA INDONESIA
Gus Dur SBY ( I ) SBY (II) Tidak Pemilu Soeharto Soeharto (6 kali Pemilu) Soekarno 1945 18 Ags 1949 27 Des 1950 17 Ags 1959 5 Juli 1966 11 Maret GBHN 1973 GBHN 1978 GBHN 1983 GBHN 1988 GBHN 1993 GBHN 1998 2004 2009 Pemilu 1971 Pemilu 1977 Pemilu 1982 Pemilu 1987 Pemilu 1992 Pemilu 1997 Pileg-Pilpres Pileg-Pilpres Pemilu 1999 UUD ‘45 UUD S 1950 UUD ‘45 Or - Ba UUD ‘45 Or-La UUD ’45 Reformasi UUD ’45 Amandemen Reformasi Konst RIS PKI Madiun 1948 Kartosuwiryo DI/TII PERMESTA PRRI/ G 30 S PKI MALARI Tragedi Jakarta