Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU Pemberian Bantuan Sosial.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU Pemberian Bantuan Sosial."— Transcript presentasi:

1 Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU Pemberian Bantuan Sosial

2 KUITANSI

3 SP2D

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 PAKTA INTEGRI TAS

14 BERITA ACARA PEMBAYAR AN

15 SPTJM

16 Contoh perbaikan apabila ada kesalahan penulisan dalam Kuitansi, SP2D, SPTJM, Pakta Integritas, Berita Acara Pembayaran

17 Noviyanti, M.Pd

18 CARA PEMASANGAN MATERAI Arsip untuk Direktorat Arsip untuk sekolah

19 Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah, tidak perlu ditempel materai

20 Apabila Kepala Sekolah berhalangan hadir & wakilnya diberi kuasa untuk penandatanganan MoU Drs. Wismo, M.Pd Noviyanti, M.Pd

21 Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah

22 Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah

23 Untuk arsip Direktorat Untuk arsip sekolah

24 PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SUPERVISI

25 TUJUAN Dilaksanakan Dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA kontrol terhadap pelaksanaan program Bansos Pemenuhan volume & fungsi ruang Kualitas Waktu pelaksanaan Pengelolaan keuangan Peran & partisipasi masyarakat Saat pekerjaan berlangsung Setelah pekerjaan selesai Dinas Pendidikan provinsi/kab/kota

26 SKENARIO PELAPORAN Laporan Lengkap Berisi : dokumen teknis dan dokumen keuangan lengkap Disimpan di Sekolah Laporan Ringkas Berisi : ringkasan dokemen teknis dan keuangan Dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA Laporan Ringkas disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan tembusan ke Propinsi.

27 SKENARIO PELAPORAN LAPORAN RINGKAS berisi informasi yang mencakup: Penggunaan dana dari sisi pembelanjaan Pelaksanaan pembangunan  Rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan  Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor  Berita Acara Penutupan Kas terakhir  Rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan  Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor  Berita Acara Penutupan Kas terakhir  Pengantar Laporan  Lembar pengesahan Dinas Pendidikan Kab./Kota  Pernyataan tanggungjawab muthlak  Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir  Isian Format pernyataan selesai pekerjaan bantuan tahun 2015  Foto fisik bangunan sesuai ketentuan (0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan).  Fotokopi BAST-BMN  Pengantar Laporan  Lembar pengesahan Dinas Pendidikan Kab./Kota  Pernyataan tanggungjawab muthlak  Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir  Isian Format pernyataan selesai pekerjaan bantuan tahun 2015  Foto fisik bangunan sesuai ketentuan (0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan).  Fotokopi BAST-BMN

28 SKENARIO PELAPORAN LAPORAN LENGKAP berisi informasi yang mencakup: Penggunaan dana dari sisi pembelanjaan Pelaksanaan pembangunan  Pertanggungjawaban keuangan berikut semua bukti-bukti transaksi  RAB (analisa harga, daftar harga, dll)  Setoran pajak berikut bukti setor pajak) Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor  Berita Acara Penutupan Kas lengkap.  Data pendukung lainnya  Pertanggungjawaban keuangan berikut semua bukti-bukti transaksi  RAB (analisa harga, daftar harga, dll)  Setoran pajak berikut bukti setor pajak) Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi fotokopi bukti setor  Berita Acara Penutupan Kas lengkap.  Data pendukung lainnya  Dokumen Perencanaan, ( rencana kerja dilengkapi scedule pelaksanaan, strategi kerja, dsb )  Dokumen Pelaksanaan ( persiapan, proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hasil pekerjaan )  Hasil pelaksanaan ( realisasi pelaksanaan pembangunan baik yang menggunakan dana bansos dan sharing)  Lampiran-lampiran (SK panitia & tenaga teknis, Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir, BAST-BMN, lampiran pendukung lainnya)  Foto fisik bangunan sesuai ketentuan (0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan).  Dokumen Perencanaan, ( rencana kerja dilengkapi scedule pelaksanaan, strategi kerja, dsb )  Dokumen Pelaksanaan ( persiapan, proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hasil pekerjaan )  Hasil pelaksanaan ( realisasi pelaksanaan pembangunan baik yang menggunakan dana bansos dan sharing)  Lampiran-lampiran (SK panitia & tenaga teknis, Berita acara pemeriksaan pekerjaan terakhir, BAST-BMN, lampiran pendukung lainnya)  Foto fisik bangunan sesuai ketentuan (0%, 25%, 50%, 100%, dilihat dari 4 sisi tampak bangunan luar dan dalam ruangan).

29 Warna cover Kertas ukuran A4 Laporan bansos RKB SMA Tahun 2015 Ditulis “Laporan bansos RKB SMA Tahun 2015” COVER JILID DENGAN RAPI RKB SKENARIO PELAPORAN

30 DISAMPAIKAN KE DIREKTORAT PEMBINAAN SMA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH PEKERJAAN PEMBANGUNAN SELESAI Rangkap 3 (tiga) 1.Sekolah (dokumen asli) 2.Dinas Pendidikan Kab/kota 3.Direktorat Pembinaan SMA 1.Sekolah (dokumen asli) 2.Dinas Pendidikan Kab/kota 3.Direktorat Pembinaan SMA SKENARIO PELAPORAN

31 SUBDIT SARANA PRASARANA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN GEDUNG A LANTAI 2 JL. RS FAMAWATI, CIPETE JAKARTA SELATAN SUBDIT SARANA PRASARANA DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN GEDUNG A LANTAI 2 JL. RS FAMAWATI, CIPETE JAKARTA SELATAN

32 TATA CARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BAST-BMN)

33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, maka perlu diadakan serah terima kekayaan negara kepada pemerintah daerah untuk diinventaris, ditata dan dirawat BAST-BMN

34 Mengetahui bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kab/kota melalui bantuan sosial Memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk menjaga dan merawat barang yang telah diterima melalui pengawasan Dinas Pendidikan Kab/Kota atau yayasan sekolah tersebut Tercatat ke dalam buku induk daftar inventaris barang milik daerah dinas pendidikan kab/kota BAST-BMN TUJUANTUJUAN TUJUANTUJUAN

35 SMAN Dinas Pendidikan Kab./Kota aset Pemerintah Daerah Yayasan aset Yayasan SMAS BAST-BMN Kepala Sekolah Ketua Yayasan Kadis Kab/kota Badan Aset Daerah Kadis Kab/kota Mengetahui

36 Ketentuan & Tata Cara BMN S ekolah penerima bantuan wajib melakukan serah terima:kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota bagi SMA Negeri, dan kepada Yayasan bagi SMA Swasta, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST-BMN). Serah terima Barang Milk Negara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pekerjaan selesai; BAST-BMN harus mencantumkan adanya pencatatan sebagai aset daerah/yayasan dan pengalihan tanggungjawab mengelola merawat aset; BAST-BMN

37 Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan Direktorat Pembinaan SMA BAST-BMN dinyatakan sah apabila ditandatangani:  Kepala SMA kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, diketahui Badan Asset Daerahyang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah (bagi SMA Negeri).  Kepala SMA kepada Ketua Yayasan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan yang selanjutnya dicatat sebagai aset Yayasan (bagi SMA Swasta) BAST-BMN dinyatakan sah apabila ditandatangani:  Kepala SMA kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, diketahui Badan Asset Daerahyang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah (bagi SMA Negeri).  Kepala SMA kepada Ketua Yayasan dan diketahui oleh Dinas Pendidikan yang selanjutnya dicatat sebagai aset Yayasan (bagi SMA Swasta) Lanjutan Ketentuan & Tata Cara BMN

38 SANKSI LAPORAN BAST BMN Apabila setelah proses pelaksanaan pekerjaan atau pembangunan selesai sekolah penerima bantuan tidak mengirimkan LAPORAN dan atau BAST- BMN, maka akan kehilangan hak untuk mendapat bantuan sejenis dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun berikutnya.

39 Informasi Lainnya

40 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (3P) Direktorat Pembinaan SMA membuka kesempatan kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun RKB atau ruang penunjang lainnya Masyarakat di sini adalah Lembaga/instansi atau perorangan di luar pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Seperti kalangan dunia usaha, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, ikatan alumni, komite sekolah atau donatur perorangan

41 Disediakan kuota khusus. Kuota ini ditawarkan kepada sekolah dan masyarakat, diluar mekanisme pembagian kuota yang ada; Ruang yang dibangun kurang lebih setara dengan kuota yang diberikan. Masyarakat yang berpartisipasi mempunyai hak penamaan terhadap ruang yang mereka bangun jika diperlukan dengan mencantumkan identitasnya pada ruangan yang mereka bangun. Bentuk kerjasama PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (3P)

42 Direktorat Pembinaan SMA membuka kesempatan kerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun RKB atau ruang penunjang lainnya PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (3P)

43 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Dokumen SP2D, Kuitansi, SPTJM Pedoman & Panduan Bansos Proposal hasil review

44 PENUGASAN KE PANITIA PELAKSANA PROGRAM

45 KELOLA KEUANGAN BANSOS DENGAN BAIK & BENAR SESUAI KETENTUAN

46 SELESAIKAN PEKERJAAN & LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TEPAT WAKTU

47 PATUHI ETIKA PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL

48


Download ppt "Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU Pemberian Bantuan Sosial."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google