Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pelayanan Warga Negara Asing YUDI KURNIADI S.H.,M.H KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pelayanan Warga Negara Asing YUDI KURNIADI S.H.,M.H KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN."— Transcript presentasi:

1 Pelayanan Warga Negara Asing YUDI KURNIADI S.H.,M.H KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN

2 Gambaran Umum Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

3  Pelayanan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan  Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Terbatas  Pelayanan Alih Status ITK menjadi ITAS, Alih Status ITAS menjadi ITAP  Alih Jabatan, Alih Penjamin  Izin Masuk Kembali (IMK)  Pelaporan setiap perubahan alamat, status sipil, kewarganegaraan, dan alamat tempat tinggal.  Pelayanan Sertifikat Kewarganegaraan Ganda dan Kartu Fasilitas Keimigrasian APA PELAYANAN WARGA NEGARA ASING?

4 Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Th tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Surat Edaran Nomor IMI-1119.GR TAHUN 2014 tentang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Izin Tinggal Kunjungan apa yang baru?

5  Mulai 1 Oktober 2014 Izin Tinggal Kunjungan apa yang baru? NOPeraturan LamaPeraturan Baru 1Kewenangan perpanjanga n -Perp I dan II Kanim -Perp III dan IV Persetujuan Kanwil -Perp V Persetujuan Ditjenim Seluruh Kewenangan perpanjangan ITK dari Kanim 2Mekanisme Pemberian dan Perpanjanga n -Tidak dilakukan wawancara -Pengambilan biomterik berupa foto dan sidik jari bagi pemegang IK yang ≥ 90 hari -Dilakukan wawancara, Pengambilan biomterik berupa foto dan sidik jari pada pemberian dan perpanjangan ITK 1

6 Izin Tinggal Kunjungan apa yang baru? NOPeraturan LamaPeraturan Baru 3Jumlah Perpanjangan -Perpanjangan ITK paling banyak 5 kali setiap kali jangka waktu paling lama 30 hari Perpanjangan ITK paling banyak 4 kali setiap kali jangka waktu paling lama 30 hari 4Tarif-Rp untuk setiap perpanjangan. -Rp untuk perpanjangan ke-1 -Rp untuk perpanjangan ke-2, 3, & 4

7 Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Th tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,  Surat Edaran Nomor IMI-1370.GR TAHUN 2014 tentang Pemberlakuan Pemberian Pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas dan Penyesuaian Personalisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas maupun Kartu Izin Tinggal Tetap Izin Tinggal Terbatas apa yang baru? DIKOSONGKAN

8 Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Th tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Surat Edaran Nomor IMI-1370.GR TAHUN 2014 tentang Pemberlakuan Pemberian Pemberian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas dan Penyesuaian Personalisasi Kartu Izin Tinggal Terbatas maupun Kartu Izin Tinggal Tetap Izin Tinggal Tetap apa yang baru? DIKOSONGKAN

9  Untuk KITAP yang masa berlakunya Tidak Terbatas wajib lapor 5 tahun sekali, Namun tidak mengesampingkan kewajiban Orang Asing untuk melaporkan segala segala bentuk perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin atau perubahan lamatnya kepada Kantor Imigrasi Setempat (Pasal 71 UU No. 6 TH. 2011) Izin Tinggal Tetap apa yang baru? DICORET MANUAL WAJIB LAPOR 5 TAHUN SEKALI

10 Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Th tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Surat Edaran Nomor IMI-1118.GR TAHUN 2014 tentang Pemberian Izin Masuk Kembali pada Pemberian atau Perpanjangan Jangka Waktu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap  Memproses pemberian Izin Masuk Kembali secara bersamaan dengan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas termasuk Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan. Izin Masuk Kembali apa yang baru?

11 ITAS dengan jangka waktu 2 (dua) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 2 (dua) Tahun; ITAS kurang dari 2 (dua) tahun namun lebih dari 1 (satu) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 2 (dua) tahun; ITAS dengan jangka waktu 1 (satu) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAS kurang dari 1 (satu) tahun namun lebih dari 6 (enam) bulan – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAS jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari – IMK 90 hari dengan PNBP IMK 6 (enam) bulan ITAS jangka waktu 30 (tiga puluh) hari – IMK 30 hari dengan PNBP IMK 6 (enam) bulan ITAS dengan jangka waktu 2 (dua) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 2 (dua) Tahun; ITAS kurang dari 2 (dua) tahun namun lebih dari 1 (satu) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 2 (dua) tahun; ITAS dengan jangka waktu 1 (satu) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAS kurang dari 1 (satu) tahun namun lebih dari 6 (enam) bulan – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAS jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari – IMK 90 hari dengan PNBP IMK 6 (enam) bulan ITAS jangka waktu 30 (tiga puluh) hari – IMK 30 hari dengan PNBP IMK 6 (enam) bulan

12 Izin Masuk Kembali apa yang baru? ITAP dengan jangka waktu 5 (lima) tahun – IMK 2 (dua) tahun dengan PNBP IMK 2 (dua) Tahun; ITAP dengan jangka waktu 2 (dua) tahun atau kurang – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 2 (dua) tahun; ITAP dengan jangka waktu 1 (satu) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAP kurang dari 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun namun lebih dari 6 (enam) bulan – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAP jangka waktu 6 (enam) bulan atau kurang – IMK 6 bulan dengan PNBP IMK 6 (enam) bulan ITAP dengan jangka waktu 5 (lima) tahun – IMK 2 (dua) tahun dengan PNBP IMK 2 (dua) Tahun; ITAP dengan jangka waktu 2 (dua) tahun atau kurang – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 2 (dua) tahun; ITAP dengan jangka waktu 1 (satu) tahun – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAP kurang dari 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun namun lebih dari 6 (enam) bulan – IMK sesuai dengan masa berlaku dengan PNBP IMK 1 (satu) tahun; ITAP jangka waktu 6 (enam) bulan atau kurang – IMK 6 bulan dengan PNBP IMK 6 (enam) bulan

13 Izin Masuk Kembali apa yang baru? 1.Izin Masuk Kembali maupun jangka waktu ITAS tergantung masa berlaku Paspor Kebangsaan; 2.Jangka waktu ITAP dapat lebih lama dari masa berlaku Paspor Kebangsaan.

14  Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 Tarif PNBP Pelayanan WNA apa yang baru?

15  Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 Tarif PNBP Pelayanan WNA apa yang baru?

16 TERIMA KASIH


Download ppt "Pelayanan Warga Negara Asing YUDI KURNIADI S.H.,M.H KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google