Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015."— Transcript presentasi:

1  BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015

2 PENGERTIAN BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll.

3 TUJUAN UMUM Secara umum tujuan program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di Madrasah.

4 TUJUAN KHUSUS Secara khusus tujuan program BOS :  Membebaskan biaya operasional madrasah bagi seluruh peserta didik di Madrasah Negeri.  Meringankan beban biaya operasional madrasah bagi peserta didik di madrasah swasta/pps.  Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan menengah, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta

5 PROGRAM PRIORITAS  Merupakan Program Direktif Dari Presiden.  Merupakan Program Mandatory Nasional.  Merupakan Program Prioritas Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga harus dijaga ketetapan volume dan satuannya.

6 BIAYA SATUAN MI/PPS UlaRp ,-/siswa/tahun MTs/PPS Wustha Rp ,-/siswa/tahun MA/PPS Ulya Rp ,-/siswa/tahun

7 ALOKASI LEMBAGA DAN JUMLAH SISWA No.Jenjang Negeri Lembaga Siswa Swasta Lembaga Siswa 1.MI1,686449,46122,5953,114,233 2.MTs1,437739,29615,2102,491,238 3.MA759392,9016,736818,565 JUMLAH3,8821,581,65844,5416,424,036 TOTAL LEMBAGA NEGERI DAN SWASTA48,423 TOTAL SISWA NEGERI DAN SWATA8,005,694

8 ALOKASI DANA No.Jenjang Negeri Siswa Anggaran Swasta Siswa Anggaran 1.MI 449,461359,568,800,0003,114,2332,491,386,400,000 2.MTs 739,296739,296,000,0002,491,2382,491,238,000,000 3.MA 392,901471,481,200,000818,565982,278,000,000 JUMLAH1,581,6581,570,346,000,0006,424,0365,964,902,400,000 TOTAL ANGGARAN NEGERI DAN SWATA7,535,248,400,000 TOTAL SISWA NEGERI DAN SWATA8,005,694

9 Tidak Tepat Sasaran : Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh K/L dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial. Tidak Tepat Sasaran : Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang penerimanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial. Hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Belanja Modal maupun Belanja Barang sehingga oleh K/L dimasukkan dalam Belanja Bantuan Sosial. Tumpang Tindih: Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada K/L (dalam satu K/L) yang bersangkutan atau diantara K/L yang direviu (antar K/L). Tumpang Tindih: Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesamaan baik substansi maupun penerimanya diantara Eselon I pada K/L (dalam satu K/L) yang bersangkutan atau diantara K/L yang direviu (antar K/L). Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel: Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan : 1.Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang jelas; 2.Program, Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas; 3.Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan secara terbuka. Tidak Transparan dan Tidak Akuntabel: Anggaran yang direncanakan untuk membiayai kegiatan : 1.Rencana pelaksanaannya tidak didukung dengan Pedoman Penyaluran yang jelas; 2.Program, Kegiatan dan Pedoman nya tidak dipublikasikan secara luas; 3.Daftar penerima dan jumlahnya tidak ditetapkan secara jelas dan diumumkan secara terbuka. HASIL REVIEW BPKP TENTANG BELANJA BANSOS

10 No.Kementerian/LembagaTidak Tepat Sasaran Tumpang Tindih Tidak Transparan/Akunta bel Total 1.Kemendikbud7.274,9657, ,46 2.Kementerian Kesehatan5,00 3.Kementerian Agama973, , ,29 4.Kementerian Tenaga Kerja16,7611,5028,26 5.Kementerian Pekerjaan Umum25,80 6.Kementerian Pariwisata49,00 7.Kementerian Koperasi & UKM6,89 8.Kementerian PDT4,6010,0014,60 9.Kementerian Perumahan Rakyat 36,00 72,00 TOTAL8.392,1457, , ,32 HASIL REVIEW BPKP TENTANG BELANJA BANSOS

11 HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014 Alokasi Dana pada Kemenag untuk : 1.Beasiswa Berprestasi 2.Tunjangan Guru 3.Dana Operasional (BOS/BOP) 4.Pengadaan Fisik Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai Belanja Barang Satker/KPA526XXX Pengadaan Barjas 521XXXUP/TUP LS/SK Penetapan Belanja Pegawai Satker/KPA Dengan SK Penetapan

12 Pemberi Bantuan (KPA/ PPK) Pemberi Bantuan (KPA/ PPK) KPPN Bank/Pos Penyalur Rekening Penerima Bantuan Rekening Penerima Bantuan Penerima Bantuan BO I Bantuan uang tunai MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BANSOS

13 KEGIATAN AKUN BELANJA BARANG/JASA AKUN 52xxxx BOP RA BOS Madrasah/PPS Rehab Ruang Kelas/RKB Beasiswa Prestasi

14 No.Kegiatan/output/komponen/uraianAkun saat iniAkun yg seharusnya IBeasiswa/BSM 1. Beasiswa & Mahasiswa Berprestasi (Bansos dalam bentuk uang) Bantuan Siswa & Mahasiswa Miskin untuk MI/MTs/PTA Negeri/Swasta Bansos dalam bentuk uang IITunjangan 1. Tunjangan Profesi Guru/Dosen Non PNS (Bansos dalam bentuk uang) Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS (Bansos dalam bentuk uang) IIIOperasional Lembaga/Administrasi 1. BOS Madrasah/PTA Swasta (Bansos dalam bentuk uang) untuk bantuan operasional dan/atau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang PEMETAPAN PERUBAHAN AKUN BOS

15 No.Kegiatan/output/komponen/uraianAkun saat iniAkun yg seharusnya IV.Pengadaan Fisik 1.Pembangunan/Rehab Ruang Kelas MI/MTs/MA Swasta (Bansos dalam bentuk uang) 526xxx sesuai dengan peruntukannya 2.Peralatan Laboratorium/Perpustakaan/Meubelair (Bansos dalam bentuk uang) 526xxx sesuai dengan peruntukannya 4.Bantuan Sarana Prasarana Sekolah/PT Keagamaan Swasta (Bansos dalam bentuk uang) 526xxx sesuai dengan peruntukannya 5.Bantuan Rumah ibadah (Bansos dalam bentuk uang) untuk bantuan operasional dan/atau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang 6.Asrama Pondok Pesantren (Bansos dalam bentuk uang) untuk bantuan operasional dan/atau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang PEMETAPAN PERUBAHAN AKUN BOS

16 TIME LINE PELAKSANAAN Surat Edaran DJPB Kemenkeu Tentang Perubahan Akun Bansos Peluncuran Juknis BOS via Website Madrasah Surat Dirjen Pendis kepada DJPB Kemenkeu tentang Pengaturan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Kepada Mitra Kerja Rapat FGD dengan DJPB Kemenkeu Surat jawaban DJPB Kemenkeu tentang Pengaturan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Kepada Mitra Kerja Surat DJPB kepada Sekjen Kemenag tentang Kebijakan Dispensasi Akun BOS dan BOP RA Rapat Sekjen Kemenag dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Rapat Koordinasi Nasional BOS Tahap I di Hotel Permata Bogor Surat Edaran Direktur Pendidikan Madrasah tentang Pencairan dana BOS Madrasah dan BOP RA

17 Melakukan pendataan jumlah siswa setiap madrasah Madrasah yang baru memiliki ijin operasional diusulkan pada tahun anggaran Kantor Kemenag EMIS Kanwil Kemenag Provinsi melakukan pendataan jumlah siswa setiap kabupaten Melakukan verifikasi ulang terhadap alokasi jumlah siswa yang akan ditetapkan Kanwil Kemenag Direktorat Pendidikan Madrasah Menetapkan alokasi jumlah siswa penerima dana BOS berbasis data EMIS Pusat Pendataan dilakukan setiap semester Ditjen Pendis MEKANISME PENETAPAN ALOKASI DANA BOS

18 PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN Kepala Kanwil Kemenag/KPA Menetapkan PPK eselon III/IV dan BPP PNS pada Kanwil Kemenag Provinsi Menetapkan PPK eselon IV dan BPP PNS pada Kantor Kemenag Kab./Kota Kepala Kantor Kemenag/KPA Menetapkan PPK eselon IV dan BPP PNS pada Kantor Kemenag Kab./Kota

19 KOMPONEN PEMBIAYAAN  Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran  Kegiatan pembelajaran  Kegiatan Ulangan dan Ujian  Pembelian peralatan pendidikan  Pembelian bahan habis pakai  Kegiatan Pembinaan siswa dan ekstra kurikuler  Perawatan madrasah  Langganan daya dan jasa  Pembiayaan pengelolaan BOS  Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru  Pengembangan profesi guru  Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer

20 NoJenis Belanja Jenis Komponen PembiayaanBukti Laporan Pertanggung 1. Belanja Barang/Jasa  Pengembangan perpustakaan  Pembelian bahan-bahan habis pakai  Langganan daya dan jasa  Perawatan madrasah  Pembelian perangkat komputer  Pembiayaan pengelolaan BOS  Biaya lainnya yang bersifat pembelian barang Surat Perjanjian/Kontrak Kuitansi/Bukti Pembayaran/Bukti Pembelian Faktur Pajak dan SSP Nota/bukti penerimaan barang Bukti lainnya (foto fisik) untuk rehab/perawatan gedung 2. Belanja Kegiatan  Penerimaan Peserta Didik Baru  Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Siswa  Ulangan dan Ujian  Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Kuitansi/Bukti Pembelian Faktur Pajak dan SSP Nota/bukti penerimaan barang/jasa dan bukti lainnya (foto fisik) SK honor panitia/petugas beserta lampiran nama dan besaran nominatifnya yang ditandatangani oleh PPK Daftar tanda terima pembayaran panitia/petugas dan bukti foto kegiatan Biaya akomodasi dibuktikan dengan bukti pembayaran Daftar hadir peserta KLASIFIKASI BELANJA DANA BOS

21 NoJenis Belanja Jenis Komponen Pembiayaan Bukti Laporan Pertanggungjawaban 3. Belanja Pegawai  Honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer  Honorarium panitia/petugas kegiatan  SK honor guru honorer dan tenaga kependidikan honorer beserta lampiran nama dan besaran nominatifnya yang ditandatangani oleh PPK  SK honor panitia/petugas beserta lampiran nama dan besaran nominatifnya yang ditandatangani oleh PPK  Bukti pembayaran 4. Belanja Bansos  Bantuan siswa miskin  Kuitansi  Bukti pembayaran  Bukti Pembelian 5. Perjalanan Dinas  Transportasi pengelola dana BOS  Transportasi kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan  Transportasi kegiatan ulangan dan ujian  Transpoprtasi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa  Biaya transport/akomodasi dibuktikan dengan tiket/karcis/bukti ril dan bukti pembayaran KLASIFIKASI BELANJA DANA BOS

22 SYARAT PENYALURAN DANA BOS  KPA dapat membuka rekening pengeluaran atas nama BPP dengan persetujuan kuasa BUN.  PPK menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) BOS yang diajukan oleh setiap Madrasah.  BPP merekapitulasi RKAM setiap madrasah, kemudian PPK dan BPP mengajukan rekapitulasi RKAM tersebut ke Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai pedoman kebutuhan Pembayaran Langsung (LS) belanja barang/jasa, Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) khusus pencairan dana BOS.  PPK dapat mengklasifikasikan kategori belanja barang/jasa, belanja kegiatan, belanja pegawai, belanja bansos dan perjalanan dinas dari rekapitulasi RKAM setiap madrasah sebagai pedoman dalam mekanisme pembayaran dana BOS.  Madrasah harus menyampaikan SPPB dan RKAM setiap pengajuan pencairan dana BOS.

23 MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)  Pembayaran di atas Rp ,- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) belanja barang/jasa oleh PPK, namun di bawah Rp ,- juga dapat dilakukan mekanisme LS.  PPK membuat Surat Perjanjian/Kontrak terhadap pihak penyedia barang/jasa.  PPK dapat menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) apabila persyaratan pembayaran tagihan sudah terpenuhi dan sudah diuji secara materil.  KPA dapat mengeluarkan SPM-LS sebagai pengajuan pencairan terhadap pihak penyedia barang/jasa kepada KPPN.  Pembayaran LS selain ditujukan kepada pihak penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak, ditujukan pula ke Bendahara Pengeluaran untuk keperluan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.

24  Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa harus disertai : 1).Bukti perjanjian/kontrak; 2).Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; 3).Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 4).Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; 5).Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; 6).Berita Acara Pembayaran; 7).Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK sesuai (format lampiran 4); 8).Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; 9).Jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)

25 MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UP/TUP  Pembayaran sampai dengan Rp ,- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barang/jasa dapat menggunakan mekanisme UP/TUP melalui PPK dan BPP.  KPA mengajukan permintaan UP/TUP kepada Kepala KPPN setempat.  KPA dapat mengajukan persetujuan besaran UP melampaui besaran yang ditetapkan sesuai pagu DIPA kepada Kepala Kanwil DJPB berdasarkan pengajuan rekapitulasi RKAM dari BPP kepada BP.  Pembayaran melebihi Rp ,- (lima puluh juta rupiah) kepada satu penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan UP oleh PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA.  BP dapat mentransfer dana UP/TUP kepada BPP melalui rekening sesuai kebutuhan mengacu pada RKAM.

26  Setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui BP apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) sehingga BP dapat melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.  Pengajuan pembayaran UP/TUP tahap berikutnya, BPP harus menyiapkan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban kepada BP terhadap UP/TUP yang telah dibayarkan sebelumnya.  KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak/ tidak dapat ditunda  Permohonan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan dapat diajukan KPA kepada Kepala KPPN. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UP/TUP

27 Pemberian UP diberikan paling banyak: a. Rp ,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp (sembilan ratus juta rupiah); b. Rp (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp (dua miliar empat ratus juta rupiah); c. Rp (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp (enam miliar rupiah); atau d. Rp (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp (enam miliar rupiah). BESARAN UANG PERSEDIAAN

28  Jika diperlukan dapat dilakukan mekanisme uang muka dengan menyalurkan dana UP oleh BPP kepada pihak madrasah swasta berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh BPP, Kepala Madrasah, dan PPK atas nama KPA dengan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban.  Madrasah dapat membelanjakan sendiri atas uang muka tersebut sesuai RKAM yang telah diajukan dengan memperhatikan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban.  Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; b. Rincian kebutuhan dana; dan c. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja. MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MELALUI PEMBAYARAN UP/TUP

29 KENDALA YANG DIHADAPI 1.Sumber Daya Manusia (SDM)  Kurangnya tenaga teknis pada Kanwil Kemenag provinsi maupun Kantor Kemenag Kab./Kota dengan beban kerja yang begitu banyak (Bantuan Siswa Miskin, Tunjangan Profesi Guru, Pembangunan RKB, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembinaan Madrasah, dll).  Kurangnya pejabat eselon III dan IV pada Kanwil Kemenag Provinsi atau pejabat eselon IV pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sebagai syarat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menangani banyak proses pembayaran dana BOS madrasah swasta dari seluruh jenjang.

30 KENDALA YANG DIHADAPI 2.Sulitnya transportasi dari Madrasah ke Kabupaten atau Provinsi karena banyak letak Madrasah Swasta di wilayah terpencil dan kepulauan (letak geografis). 3.Masih Banyak Madrasah Swasta dengan kondisi keuangan sangat minim jika permohonan pembayaran melalui LS belanja barang, karena pelaksanaan kegiatan Madrasah satu-satunya dari dana BOS.

31 TERIMAKASIH


Download ppt " BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google