Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Hj. Meiyana, EW.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Hj. Meiyana, EW.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;"— Transcript presentasi:

1 Oleh : Hj. Meiyana, EW

2  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L stdt Permenkeu Nomor 194/PMK.02/2013;  Pedoman Umum Pengelolaan/Penyaluran Bansos yang disusun oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;  Hasil Temuan BPK terkait Bansos.

3  Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat;  Belanja BOS Tahun 2015 bukan Bansos melainkan Belanja Barang dan jasa dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa;  Biaya-biaya tersebut dialokasikan pada Belanja Barang;

4  BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;  Tujuan pemberian BOS secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sedangkan tujuan secara khusus adalah : 1.Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta 2)Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.  Penerima BOS adalah semua madrasah negeri dan swasta yang telah mendapatkan izin operasi wajib menerima program BOS, bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;  BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1.MI/PPS Ula : Rp ,-/siswa/tahun 2. MTs/PPS Wustha : Rp /siswa/tahun 3. MA/PPS Ulya : Rp /siswa/tahun

5  Dengan adanya BOS madrasah swasta dan PPS sudah dapat menyelenggarakan program Wajar Dikdas dengan lancar  Dengan adanya BOS kualitas madrasah swasta sudah hampir sejajar dengan madrasah negeri  Dengan adanya BOS, masalah pembayaran honor bagi guru honorer yang selama ini dihadapi oleh madrasah dan PPS dapat teratasi  Dengan adanya BOS, hampir semua madrasah swasta tidak lagi menarik iuran pada siswa  Dengan adanya BOS, program Wajar Dikdas di lingkungan PPS dapat berjalan dengan baik, sehingga santri yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dapat menyelesaikan program wajar dikdasnya di PPS

6 HASIL PEMETAAN DANA BANSOS 2014 Klasifikasi ke Jenis Belanja yang sesuai Belanja Barang Belanja Pegawai Satker Pusat 521XXX 526XXX Pengadaa n Barang & Jasa Satker Pusat Dengan SK Penetapan Mekanism e UP Alokasi Dana Pada Kemenag untuk : 1.Bea Siswa Berprestasi 2.Tunjangan Guru 3.Dana Operasional Lembaga/Adminstrasi (BOS/BOP) 4.Pengadaan Fisik Alokasi Dana Pada Kemenag untuk : 1.Bea Siswa Berprestasi 2.Tunjangan Guru 3.Dana Operasional Lembaga/Adminstrasi (BOS/BOP) 4.Pengadaan Fisik Tidak memenuhi kriteria sebagai Dana Bansos

7 PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG (Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014) PEMETAAN AKUN EKS BANTUAN SOSIAL PADA KEMENAG (Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-8245/PB/2014) No. Kegiatan/output/komponen/uraianAkun saat iniAkun yg seharusnya IBeasiswa/BSM 1. Beasiswa & Mahasiswa Berprestasi (Bansos dalam bentuk uang) Bantuan Siswa & Mahasiswa Miskin untuk MI/MTs/PTA Negeri/Swasta Bansos dalam bentuk uang IITunjangan 1. Tunjangan Profesi Guru/Dosen Non PNS (Bansos dalam bentuk uang) Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS (Bansos dalam bentuk uang) IIIOperasional Lembaga/Administrasi 1. BOS Madrasah/PTA Swasta (Bansos dalam bentuk uang) untuk bantuan operasional dan/atau 526xxx untuk bantuan dalam bentuk barang

8 P A K P A PPK KHUSUS BPP KHUSUS B P Pedoman Umum Pedoman Teknis Penerima Bantuan 12 2a 3 5a 5b SK Penerima Bantuan 3a 3b Seleksi dan Penentuan 6 PP SPM SPM 4 Penyedia B/J 4a

9  Pemanfaatan dana BOS tidak akan optimal dalam meningkatkan mutu madrasah, kesulitan dalam mencapai SPM (standar pelayanan Minimal), karena penggunaan dana BOS dibatasi pada Akun BNOL  Dibutuhkan sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan belanja yang tidak bisa dipenuhi dari Akun , sehingga kemungkinan madrasah menarik iuran bulanan pada siswa sangat tinggi  Madrasah dan PPS harus memiliki dana talangan jika ingin mengajukan pencairan melalui mekanisme LS, sementara sumber dana mereka hanya dari BOS  Dibutuhkan kemampuan menyusun SPP dan RAB bagi bendahara madrasah swasta dan PPS, sementara bintek tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat jumlah madrasah swasta dan PPS hampir 91% dari seluruh lembaga penerima BOS  Dibutuhkan transport yang tinggi untuk proses pengajuan pencairan dana BOS dari madrasah ke provinsi atau kab/kota, terutama di daerah2 yang alat transportasinya sulit. Kalau lembaga yang jumlah santrinya kurang kurang dari 25, sehingga dana BOS akan tersedot ke biaya transport untuk proses pencairan.  Dibutuhkan personil yang banyak untuk melayani proses pencairan dana BOS dari madrasah swasta dan PPS, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengganggu pelaksanaan program Kanwil/kankemenag kab/kota lainnya di luar BOS

10 NO.KOMPONEN PEMBIAYAAN 1.Pengembangan perpustakaan :buku teks pelajaran 2.Kegiatan dalam rangka PPDB 3.Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler: transport perlombaan 4.Kegiatan ulangan dan ujian 5Pembelian bahan-bahan habis pakai 6.Langganan daya dan jasa : listrik, telepon, air, internet 7.Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah 8.Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. 9.Pengembangan profesi guru 10Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain 11.Pembiayaan pengelolaan BOS 12.Pembelian dan perawatan perangkat komputer: printer, infokus, laptop 13.Peralatan UKS, meja dan kursi belajar, peralatan pendidikan.

11 1. Mekanisme, LS. UP dan TUP 2. Penempatan Kanwil dan dapat pada Kemenag Kab/Kota 3. Perlu ada pembaharuan Juknis 4. Persiapan SDM Daerah 5. Tim Pelaksana TINDAK LANJUT AKUN

12 Subdit Srana dan Prasarana Direktorat Pendidikan Madrasah Subdit Srana dan Prasarana Direktorat Pendidikan Madrasah MADRASAH SWASTA LANGKAH PERTAMA MERANCANG DAN MENGUSULKAN PROGRAM LANGKAH KEDUA LANGKAH KETIGA MELAKSANAKAN MENDOKUMENTASIKAN DAN MEMBUAT LPJ

13 LSUP Pejabat Perbendaharaan: KPA, PPK, PPSPM Pejabat Perbendaharaan: KPA, PPK, BP/BPP, PPSPM 1.Pembuatan Komitmen antara PPK dengan Pihak Ketiga : (Perjanjian/Surat Keputusan) 2.Pengajuan tagihan disertai kontrak/kuitansi/bukti pengeluaran 1.Permintaan besaran UP untuk BP/BPP -Dispensasi besaran UP (Kanwil DJPB) -Dispensasi pembayaran dengan UP melebihi Rp 50 juta (Dirjen PB) 2.BP/BPP membayarkan dana UP berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK berdasarkan bukti pemngeluaran/Surat Keputusan 3.Penggantian UP/Revolving setelah UP dipergunakan minimal 50% oleh BP/ masing-masing BPP MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS (PMK No. 190/PMK.05/2012) MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS (PMK No. 190/PMK.05/2012)

14 KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP Pemberian UP diberikan paling banyak: a. Rp ,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp (sembilan ratus juta rupiah); b. Rp (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp (dua miliar empat ratus juta rupiah); c. Rp (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp (enam miliar rupiah); atau d. Rp (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp (enam miliar rupiah). Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS (PMK No. 190/PMK.05/2012) MEKANISME PENCAIRAN DANA NON-BANSOS (PMK No. 190/PMK.05/2012)

15 o KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN jika sisa UP pada BP tdk cukup tersedia membiayai kegiatan yang mendesak/ tidak dapat ditunda o Syarat penggunaan TUP : Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tgl SP2D diterbitkan Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yg harus dilaksanakan dengan pembayaran LS o KPA mengajukan TUP kepada Kepala KPPN (KBUN) disertai : Rincian rencana penggunan TUP Surat yang memuat syarat penggunaan TUP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

16 1. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. 2. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri:  rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;  rincian kebutuhan dana; dan  batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja; 3. Berdasarkan SPBy yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan:  pengujian atas tagihan pada SPBy; dan  pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara. 4. Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran dan rincian kebutuhan dana, Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian ketersediaan dana. 1. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. 2. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri:  rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;  rincian kebutuhan dana; dan  batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja; 3. Berdasarkan SPBy yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan:  pengujian atas tagihan pada SPBy; dan  pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan menyetorkan ke kas negara. 4. Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran dan rincian kebutuhan dana, Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian ketersediaan dana.

17 5. Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran, BP/ BPP melakukan pembayaran, bila tidak memenuhi persyaratan maka BP/ BPP harus menolak SPBy. 7. Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansi.bukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota/ bukti penerimaan barang/ jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK. Berdasarkan pertanggungjawaban tsb, BP/ BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran. 8. Dalam hal sampai batas waktu, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, BP/ BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK 9. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP 10. BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil. 5. Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan pembayaran, BP/ BPP melakukan pembayaran, bila tidak memenuhi persyaratan maka BP/ BPP harus menolak SPBy. 7. Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu berupa kuitansi.bukti pembelian yg disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP serta nota/ bukti penerimaan barang/ jasa atau dokumen pendukung lain yg disahkan PPK. Berdasarkan pertanggungjawaban tsb, BP/ BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran. 8. Dalam hal sampai batas waktu, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, BP/ BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja ditembuskan kepada PPK 9. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada BP 10. BP menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil.

18 IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS No.Komponen PembiayaanItem PembiayaanIdentifikasi Pencairan 1. Pengembangan Perpustakaan  Pembelian buku/perabot Perpustakaan  Akses internet  Pengembangan database perpustakaan  Peningkatan kapasitas Pustakawan  Pembelian AC perpustakaan Pengadaan barang/jasa dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Termasuk untuk honor tambahan jam mengajar, transportasi, pembelian peralatan  Penerbitan SK Honor  Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian  ATK  Honor pengawas dan koreksi hasil ujian  Transportasi  Penerbitan SK Honor  Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 5.Pembelian bahan-bahan habis pakai  ATK  Suku cadang alat kantor  Alat kebersihan Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP

19 IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS No.Komponen PembiayaanItem PembiayaanIdentifikasi Pencairan 6. Langganan daya dan jasa Listrik, Air, Telepon Akses internet Pembelian genset atau panel surya Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 7. Perawatan madrasah Rehab ringan tidak lebih dari Rp 10 juta Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.  Guru honorer  Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk MI)  Pegawai perpustakaan  Penjaga Madrasah  Satpam  Pegawai kebersihan  Penerbitan SK Honor  Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan  Biaya akomodasi seminar  Fotocopy  Transportasi Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 10Membantu siswa miskin  Transportasi  Seragam sekolah Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP

20 IDENTIFIKASI PENGGUNAAN & PENYALURAN DANA BOS No.Komponen PembiayaanItem PembiayaanIdentifikasi Pencairan 11. Pembiayaan pengelolaan BOS  ATK  Penggandaan  Transportasi Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 12. Pembelian perangkat komputer  Dekstop  Laptop  Proyektor Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 13. Pembiayaan asrama dan pembelian peralatan ibadah  Pembelian kitab kuning  Peralatan sholat Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP 14.Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS  Alat peraga pendidikan  UKS  Mebelair Pengadaan barang dengan nilai s.d. Rp 50 juta untuk setiap penerima pembayaran dapat dilaksanakan melalui UP

21  Disimpan dalam jangka waktu lama  Dipinjamkan pada pihak lain  Membeli Lembar Kerja Siswa  Membiayai kegiatan yg bukan prioritas  Digunakan untuk rehab gedung  Membangun gedung baru  Membiayai kegiatan yang telah didanai oleh Pemerintah  Untuk Belanja Modal, terutama karena bukan Bansos lagi

22 PERBEDAAN TUGAS BPP KHUSUS DAN MADRASAH No.Komponen TugasBPPMadrasah 1. Telaah RAPBM sbg pengganti POK BPP wajib mempunyai RABPM Madrasah dan memahami setiap isinya Membuat Matriks kegiatan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Matriks dikirim ke BPP 2. Membuat SPBy (Surat Perintah Bayar) -Tugas Madrasah, harus detil, harus ada pelaksanaan kegiatan dan batas maksimal penyelesaian SPJ 3. Pembuatan SPJ Keuangan, berupa daftar penerimaan honor dll - Tugas Madrasah membuat SPJ Keuangan 4. Pembuatan Kuitansi Rutin atas SPJ yang diminta Tugas BPP melakukan rekap semua SPJ Keuangan dan menggabungkannya di Kuitansi Rutin agar dalam pembukuan tidak terlalu banyak Membuat SPJ belanja bahan atau yang kiranya tidak bisa digabung dgn madrasah lain 5.Pajak  Setor pajak gabungan dri beberapa SPJ  Membukukan pajak dlm SILABI Pungut Pajak, dan menyetorkan uang pajak ke BPP Khusus 6.SILABI (Pembukuan BPP)  Tugas BPP tiap bulan sehingga menghasilkan LPJ Bulanan dan dikirim ke BP di Kanwil disahkan tiap bulan ttd PPK khusu Madrasah tidak perlu melakukan pembukuan secara resmi 7.Laporan Kegiatan  Menerima laporan kegiatan dan dikirim ke Kanwil/ BP sebagai dokumen yang hrs disimpan BP Tugas Madrasah membuat Laporan Kegiatan beserta laporan Keuangan Lengkap dgn dokumentasi kegiatan

23  RKAM : Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah harus memuat rencana penerimaan uang dan penggunaan uang  Madrasah wajib membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun  Pembukuan dilakukan oleh BPP  Jika Bendahara Madrasah ingin melakukan pembukuan bendahara cukup intern saja  Hal-hal yang harus ada di Laporan Kegiatan:  RAB/ROK/TOR  Laporan kegiatan dari Kata Pengantar, Isi Laporan (narasi), Jadwal Kegiatan, Sumber Pembiayaan, Pelaksanaan Kegiatan  Lampiran-lampiran berisi: Surat tugas, SPJ Keuangan lengkap, Dokumentasi foto, Materi Kegiatan dll

24  Pajak yang di pungut dan disetor :  PPN atas pembelian barang diatas 1 jt, sebesar 1/11 x Anggaran Belanja Barang, jika harga barang masih kotor berarti ditambah PPN 10 %  PPh 22 atas Belanja Barang, sebesar 1.5 % dikalikan DPP  PPh 21 atas Honorarium Kegiatan, sebesar 5 % utk gol III, 15 % utk gol IV, 6 % utk non PNS, Gol II 0%  Jika Honorarium Guru tdk tetap/honorer tidak dikenai pajak jk dibawah PTKP  PPh 23 atas Konsumsi sebesar 2% utk ber NPWP, 4 % utk non NPWP

25  MI YAPPI melakukan kegiatan pembinaan potensi siswa didik pada tanggal 16 Februari 2015 dengan rincian: 1. Bayar konsumsi 50 org x = Rp ,- 2. fotocopy bahan pelatihan = Rp Honorarium Pembicara = Rp Honorarium panitia kegiatan = 5 orang  Pembelian ATK pada tanggal 12 Maret 2015 berupa kertas, pensil, pulpen, kapur, spidol, dll sebesar Rp ,-  Pembayaran Guru Honorer sebesar Rp ,- untuk bulan Januari sd Mei 2015

26  Kuitansi Rutin dilampiri Nota Pembelian dirinci tentang penggunaannya  Belanja sd ,- materai 3000  Belanja diatas materai dan dikenai pajak untuk belanja bahan  Belanja

27 DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA ANGKATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2014 Pada Tanggal : 23 Februari 2015, di Aula Lantai III Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta NO NAMA JABATAN GOL HONORARIUM PAJAK PENERIMAANTANDA TANGAN 1Ketua IV Rp Rp Rp Sekretaris IV Rp Rp Rp Anggota III Rp Rp Rp Anggota III Rp Rp Rp Anggota III Rp Rp Rp JUMLAH Rp Rp Rp satu juta enam ratus ribu rupiah Setuju dibayar, Lunas dibayar, tanggal Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Bidang Pendidikan MadrasahBendahara Pengeluaran Pembantu Nadhif, S.Ag, MSI Hj. Meiyana EW, SE, MPA NIP NIP

28 DAFTAR HADIR PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA ANGKATAN IV BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2014 Pada Tanggal : 23 Februari 2015, di Aula Lantai III Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta NO NAMA JABATAN GOL ASAL INSTANSITANDA TANGAN 1Ketua IV1 2Sekretaris IV 2 3Anggota III3 4Anggota III 4 5Anggota III5 Mengetahui Ketua Panitia Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I NIP

29 DAFTAR PENERIMAAN TRANSPORT PESERTA RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA BSM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2014 TANGGAL 06 NOVEMBER 2014 TEMPAT : GOEBOG RESTO, JL. WONOSARI RUKO TANDAN RAYA, BANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA NO NAMA INSTANSI ASAL GOL TRANSPORTTANDA TANGAN 1- Rp JUMLAH Rp lima ratus ribu rupiah Setuju dibayar,Lunas dibayar, tanggal Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan MadrasahBendahara Pengeluaran Pembantu Imam Khoiri, S.AgHj. Meiyana EW, SE, MPA NIP NIP

30 DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA BSM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2014 TANGGAL 06 NOVEMBER 2014 TEMPAT : GOEBOG RESTO, JL. WONOSARI RUKO TANDAN RAYA, BANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA NO NAMA INSTANSI ASAL GOLTANDA TANGAN Ketua Panitia/Kepala Madrasah NAMA NIP

31 KOP KANWIL SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal : 21 April 2015 Nomor: /IV/2015 Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Khusus Bantuan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp ,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) - Kepada :Penerima Uang/Uang Muka Kerja Untuk Pembayaran: 1. AKSARA Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembayaran : 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa Dibebankan pada: Kegiatan, output, MAK : Kode: = Rp JUMLAH= Rp Setuju/lunas dibayar, tanggal Diterima tanggal, 21 April 2015Yogyakarta, 21 April 2015 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran PembantuPenerima Uang/Uang Muka KerjaPejabat Pembuat Komitmen NamaxxxxxxxxxKepala MadrasahNamaxxx NIP. xxxxNIP NIP. xxxxx

32 KOP KANWIL RINCIAN PENARIKAN DANA ATAS UANG PERSEDIAAN BOS PADA MADRASAH XXX NOKegiatan PAGU DPA Realisasi Sisa dana Yang dimintakan UP Pelaksanaan Kegiatan Batas Waktu Pertanggungja waban A. AKSARA 21 April April Rapat PanitiaRp Rp - Rp Rp Rapat Technical MeetingRp Rp - Rp Jumlah (1) Rp JUMLAH Rp Yogyakarta, 21 April 2015 Bendahara Pengeluaran Pembantu Penerima Uang/Uang Muka KerjaPejabat Pembuat Komitmen xxx Kepala Madrasahxxx NIP NIP NIP

33

34

35

36


Download ppt "Oleh : Hj. Meiyana, EW.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google