Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MODUL 10 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Penyelesaian Delik Pers di Indonesia.

Diterbitkan olehHandoko Budiaman Telah diubah "8 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "MODUL 10 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Penyelesaian Delik Pers di Indonesia."— Transcript presentasi:

1 MODUL 10 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Penyelesaian Delik Pers di Indonesia

2 MODUL 10 Mahasiswa mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Sistemnya serta Penyelesaian Delik Pers di Indonesia

3 MODUL 10 Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers yang pernah di terapkan di Eropa dan sistem yang diterapkan di Indonesia serta kasus-kasus Penyelesaian Delik Pers di Indonesia

4 Sistem pertanggung jawaban pidana delik pers di Eropa
Pers Sistem KUHP

5 MODUL 10 Sistem UU PErs No. 11 thn 1966 Sistem UU Pers No. 40 thn 1999
Penyelesaian delik pers di Indonesia

6 DAFTAR PUSTAKA Mass media dan Hukum Oemar Seno Adjie;
Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Bambang Sadono; UU Pers No. 40 thn 1999

Download ppt "MODUL 10 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Delik Pers dan Penyelesaian Delik Pers di Indonesia."

Presentasi serupa

Analisa Perancangan Sistem

Analisa Perancangan Sistem
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
TEKNIK OPTIMASI MULTIVARIABEL DENGAN KENDALA PERTIDAKSAMAAN

TEKNIK OPTIMASI MULTIVARIABEL DENGAN KENDALA PERTIDAKSAMAAN
Ketidak Mampuan Bertanggung Jawab

Ketidak Mampuan Bertanggung Jawab
PEMBIDANGAN HUKUM Menurut bentuk, sifat, isi, tempat berlakunya, cara mempertahankan dan cara pembentukannya.

PEMBIDANGAN HUKUM Menurut bentuk, sifat, isi, tempat berlakunya, cara mempertahankan dan cara pembentukannya.
Hukum Pidana & Pers.

Hukum Pidana & Pers.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Hukum Pidana.

Hukum Pidana.
Hukum Etika Pers Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat

Hukum Etika Pers Kelompok 3 Firsta Vaulina A Febbiadi Rahmat
Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum
Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.

Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.
Hukum Lingkungan “ BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP”

Hukum Lingkungan “ BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP”
DASAR-DASAR PERINGAN PIDANA

DASAR-DASAR PERINGAN PIDANA
Pasal 44.

Pasal 44.
SIFAT MELAWAN HUKUM Penilaian Objektif terhadap perbuatan

SIFAT MELAWAN HUKUM Penilaian Objektif terhadap perbuatan
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.

Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
MALIKA LULU ATUN AMANAH, 3450406504 Analisis Hukum Pidana Terhadap Penerapan Pasal 338 KUHP Bagi Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang.

MALIKA LULU ATUN AMANAH, Analisis Hukum Pidana Terhadap Penerapan Pasal 338 KUHP Bagi Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang.
ALASAN PENGHAPUS PIDANA

ALASAN PENGHAPUS PIDANA
Etika dan Hukum MR. SL Batubara dari MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia) mengatakan bahwa pada masa reformasi ini kendali kebebasan pers lebih.

Etika dan Hukum MR. SL Batubara dari MPPI (Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia) mengatakan bahwa pada masa reformasi ini kendali kebebasan pers lebih.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google