Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kec. Rancah 27Agustus 2015 SUSUNAN ACARA NoMateriWaktuKeterangan 1. Pembukaan08.30 – 08..35Pembawa Acara 2. Sambutan : a. Camat b. F-Kab / TK PNPM-MP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kec. Rancah 27Agustus 2015 SUSUNAN ACARA NoMateriWaktuKeterangan 1. Pembukaan08.30 – 08..35Pembawa Acara 2. Sambutan : a. Camat b. F-Kab / TK PNPM-MP."— Transcript presentasi:

1

2 Kec. Rancah 27Agustus 2015

3 SUSUNAN ACARA

4 NoMateriWaktuKeterangan 1. Pembukaan08.30 – Pembawa Acara 2. Sambutan : a. Camat b. F-Kab / TK PNPM-MP – – Camat F-Kab/TK PNPM-MP 3. Penyampaian Maksud dan Tujuan MAD dan Pembacaan Tata Tertib MAD09.00 – 09.30Ketua Forum/BKAD 4. Materi Sosialisasi : a.Panduan Penyelesaian Kegiatan PNPM-MPd TA b.Panduan Pengelolaan Dana Bergulir c.Panduan Penataan Kepemilikian dan Pengelolaan Hasil-hasil Fisik PNPM-MPd – 11.00Pendamping Desa/FK 5. Identifikasi Kegiatan PNPM-MPd TA termasuk permasalahan yang belum selesai – 11.30Korlap 6. -Penyusunan RKTL Musyawarah Desa Pengakhiran PNPM-MPd BKAD 7. Doa/Tutup12.00 – 13.00

5 Tujuan MAD Sosialisasi Panduan Pengakhiran PNPM MPd; Identifikasi lokasi desa yang belum menyelesaikan tahapan kegiatan PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST); Identifikasi desa-desa yang memiliki aset sarana prasarana hasil PNPM MPd dan program-program sejenis; Penetapan jadwal penyelarasan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan penataan aset dana bergulir hasil PNPM MPd selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak mobilisasi Pendamping Desa/Fasilitator PNPM MPd;

6 TATA TERTIB MAD KECAMATAN RANCAH 1.Peserta yang mempunyai hak suara/atau mengikuti diskusi dalam kelompok adalah wakil-wakil Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa 2.Bagi Desa yang wakilnya digantikan maka harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa beserta BPD. 3. Peserta wajib hadir di tempat yang ditentukan selambat-lambatnya 5 menit sebelum acara dimulai (sesuai susunan acara). 4. Peserta wajib mengisi daftar hadir, dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. 5. Peserta wajib mengikuti proses MAD sampai dengan selesai. 6. Setiap peserta tidak diperkenankan ikut terlibat dalam diskusi diluar kelompoknya. 7. Peserta diperbolehkan berbicara apabila telah dipersilahkan oleh pimpinan forum musyawarah. 8. Sebelum berbicara hendaknya memberikan isyarat kepada pimpinan forum musyawarah dengan cara mengangkat tangan. 9. Setiap pembicaraan hendaknya langsung pada pokok persoalan dan disampaikan secara singkat, jelas, sopan, serta tidak memancing suasana menjadi kacau.

7 10. Apabila ada peserta yang membuat suasana Forum menjadi kacau maka : - Akan diberi peringatan oleh pimpinan musyawarah. - Apabila peserta masih tetap membuat suasana Forum kacau, maka peserta tersebut dikeluarkan dari Forum MAD dan menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh Forum MAD. 11. Setiap peserta diwajibkan menjaga suasana forum tetap kondusif, tertib dan lancar. 12 Pembicaraan dan pertanyaan hanya fokus pada materi MAD yang bersangkutan 13. Peserta tidak diperkenankan berbicara atau memotong pembicaraan pada saat peserta lain berbicara. 14. Bagi peserta yang meninggalkan ruangan rapat untuk sementara, harus ada ijin dari pimpinan forum musyawarah. 15. Keputusan musyawarah diutamakan dengan mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka ditentukan dengan vooting. 16. Pelaksanaan musyawarah dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah peserta yang diundang. 17. Keputusan musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah yang hadir. 18. Jika ada satu atau beberapa orang peserta yang tidak hadir atau meninggalkan ruangan musyawarah, maka yang bersangkutan menyetujui keputusan apapun yang diambil oleh Forum MAD. 19. Seluruh peserta harus menghormati keputusan MAD. 20.Keputusan akhir MAD tidak bisa diganggu gugat. 21.Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dan dipandang perlu akan diatur kemudian, sepanjang disepakati oleh Forum MAD.

8 Oleh : Andi Yogaswara

9 Surat Dirjen PPMD Nomor 134 /DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd :  Dilampiri Panduan Pengakhiran serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil PNPM Perdesaan  Kepemilikan Surat Plt Dirjen PPMD Nomor 022/SD/Dep.I- PDT/2015 tgl 30 Maret 2015 Perihal Pedoman Pendamping Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku  Tugas Pendamping Teknis dan Pendamping Desa pasca dimobilisasi (launching Pendamping Desa, 2 Juli 2015), adalah : by. Andi Yogaswara

10 by. Eka Setia Darma Putra

11  Memfasilitasi Pemda dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa  Memfasilitasi Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati point a. dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa  Memfasilitasi penyusunan RPJMDesa, RKP Desa untuk tahun 2016, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2015 sebagaimana dimandatkan oleh UU 6/2014  Mengakhiri pelaksanaan PNPM MPd dengan berpedoman pada Panduan Pengakhiran serta Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil PNPM Perdesaan by. Andi Yogaswara Tugas Pendamping Teknis dan Desa

12 Kebijakan Pokok Pengakhiran PNPM MPd 12 3

13 Alur Penyelesaian Tahapan Kegiatan PNPM MPd MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM MPd Dipimpin oleh ketua BKAD, Sosialisasikan Panduan Pengakhiran PNPM MPd : a.Penyelesaian Tahapn 2014 b.Inventarisasi Sarana/Prasarana hasil PPK- PNPM MPd c.Jadwal Penyelarasan BKAD d.Penataan Aset dana Bergulir PESSERTA : Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, KPMD, TPK, lembaga lain di desa tokoh masyarakat, mempertimbangkan keterwakilan perempuan; Narasumber : -Unsur SKPD yang bertanggung jawab mengelola PNPM MPd, Pendamping Desa/Fasilitator Kecamatan; Narasumber : -Unsur SKPD yang bertanggung jawab mengelola PNPM MPd, Pendamping Desa/Fasilitator Kecamatan; 1

14 Alur Penyelesaian Tahapan Kegiatan PNPM MPd Musdes (MD) Sosialisasi Pengakhiran PNPM MPd Dipimpin oleh ketua BPD, Sosialisasi Panduan Pengakhiran PNPM MPd : a.Penyelesaian Tahapn 2014 b.Inventarisasi Sarana/Prasarana hasil PPK-PNPM MPd c.Penyelarasan BKAD d.Sosialisasi Penataan Aset dana Bergulir Dipimpin oleh ketua BPD, Sosialisasi Panduan Pengakhiran PNPM MPd : a.Penyelesaian Tahapn 2014 b.Inventarisasi Sarana/Prasarana hasil PPK-PNPM MPd c.Penyelarasan BKAD d.Sosialisasi Penataan Aset dana Bergulir PESERTA : anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, Tomas, tokoh pendidikan, Wakil klmpk tani, nelayan, perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin PESERTA : anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, Tomas, tokoh pendidikan, Wakil klmpk tani, nelayan, perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin 2

15 Agenda Musdes meliputi: 1.Sosialisasi Panduan Pengakhiran PNPM MPd; 2.bagi desa yang belum menyelesaikan pelaksanaan PNPM MPd TA 2014 sampai dengan tahapan MDST wajib melakukan identifikasi tahapan kegiatan PNPM MPd Tahun Anggaran 2014; 3. identifikasi dokumen Berita Acara MDST PNPM MPd dan program- program sejenis; 4. penetapan jadwal MDST pada desa-desa yang belum menyelengarakan MDST selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak mobilisasi Pendamping Desa/Fasilitator PNPM MPd; 5.penetapan jadwal penataan dan pengalihan kepemilikan aset sarana prasarana di desa hasil PNPM MPd selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak mobilisasi Pendamping Desa/Fasilitator PNPM MPd; 6.penetapan Tim Inventarisasi Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 7.Menetapkan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD 1.Sosialisasi Panduan Pengakhiran PNPM MPd; 2.bagi desa yang belum menyelesaikan pelaksanaan PNPM MPd TA 2014 sampai dengan tahapan MDST wajib melakukan identifikasi tahapan kegiatan PNPM MPd Tahun Anggaran 2014; 3. identifikasi dokumen Berita Acara MDST PNPM MPd dan program- program sejenis; 4. penetapan jadwal MDST pada desa-desa yang belum menyelengarakan MDST selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak mobilisasi Pendamping Desa/Fasilitator PNPM MPd; 5.penetapan jadwal penataan dan pengalihan kepemilikan aset sarana prasarana di desa hasil PNPM MPd selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak mobilisasi Pendamping Desa/Fasilitator PNPM MPd; 6.penetapan Tim Inventarisasi Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 7.Menetapkan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD

16 Alur Penyelesaian Tahapan Kegiatan PNPM MPd Sosialisasi  MAD di Kec.  Musdes di Desa 1 Fasiltiasi Penyelesaian  Pendampingan oleh FK/Pend. Desa, KPMD, TPK, dll sesuai PTO 2 M D S T  Diselenggarakan oleh BPD 3  PNPM MPd Berakhir  PTO Tidak Berlaku  PNPM MPd Berakhir  PTO Tidak Berlaku

17  Prinsip, seluruh sarana prasarana hasil program yang sudah diserahterimakan dari TPK kepada masyarakat Desa dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa (barang publik) harus menjadi aset desa. Aset hasil PNPM MPd yang bersifat barang publik wajib mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa;  Kelembagaan Pengelola sarana prasarana hasil program yang sudah menjadi aset desa dikelola, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa;  Penataan dan pengalihan kepemilikan aset sarana prasarana PNPM MPd dimusyawarahkan dan disepakati dalam Musyawarah Desa, dan hasil Musyawarah Desa tersebut Peraturan Desa.  Prinsip, seluruh sarana prasarana hasil program yang sudah diserahterimakan dari TPK kepada masyarakat Desa dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa (barang publik) harus menjadi aset desa. Aset hasil PNPM MPd yang bersifat barang publik wajib mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan dialihkan menjadi aset desa;  Kelembagaan Pengelola sarana prasarana hasil program yang sudah menjadi aset desa dikelola, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa;  Penataan dan pengalihan kepemilikan aset sarana prasarana PNPM MPd dimusyawarahkan dan disepakati dalam Musyawarah Desa, dan hasil Musyawarah Desa tersebut Peraturan Desa.

18 Alur Penataan Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd Inventarisasi Aset Sarana Prasarana Inventarisasi Aset Sarana Prasarana 1.Dilakukan oleh Tim Inventarisasi yang dibentuk melalui SK Kepala desa, sesuai hasil Musdes; 2.Inventarisasi thd seluruh sarpras sejak PPK – PNPM MPd. Kategorisasi Hasil Inventarisasi Dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan: 1.Kondisi fisik dan kemanfaatan; 2.Jenis Pengelola; 3.Asal Usul Lahan dan Status Kepemilikan Dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan: 1.Kondisi fisik dan kemanfaatan; 2.Jenis Pengelola; 3.Asal Usul Lahan dan Status Kepemilikan Musyawarah Desa Musdes dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengalihan kepemilikan aset sarpras; Hasil Musdes menjadi dasar penerbitan Perdes ttg Status Kepemilikan Aset Sarpras Hasil PNPM MPd. Pelaporan Hasil Inventarisasi Draft laporan disusun Tim Inventarisasi, dan disampaikan kepada Kades; Kades menyampaikan draft laporan tsb kepada Ketua BPD; Draft laporan menjadi bahan pembahasan dalam Musdes yang selenggarakan oleh BPD Peraturan Desa tentang Kepemilikan Aset Sarana Prasarana Hasil PNPM MPd 5 1.Sekretaris Desa sebagai Ketua; 2.Kaur Pembangunan Desa / atau sebutan lain, sebagai Sekretaris; Anggota: 1.Pengurus LKD/LPM atau sebutan lain, 2.KPMD, 3.Kader Teknis Desa, 4.Perwakilan Masyarakat dan Kelompok Pemanfaat

19 Oleh : Andi Yogaswara Agenda Musdes dalam rangka pembahasan status kepemilikan sarana prasarana hasil PNPM MPd adalah sebagai berikut: Sarana prasarana hasil PNPM MPd terbukti secara sah sebagai milik desa, dalam forum Musdes disepakati untuk ditetapkan dan dicatatkan sebagai aset desa; Sarana prasarana hasil PNPM MPd yang berpotensi menjadi aset milik desa tetapi belum memiliki bukti kepemilikan yang sah sebagai aset milik desa, maka disepakati agar Pemerintah Desa wajib mengurus proses pengalihan status kepemilikan atas aset PNPM MPd dimaksud dengan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

20 Oleh : Andi Yogaswara Sarana prasana hasil PNPM MPd yang status kepemilikannnya disepakati oleh masyarakat desa untuk diberikan kepada pihak lain, maka kesepakatan masyarakat desa dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen alih kelola dan alih kepemilikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Sarana dan prasarana yang secara fisik berada di lahan milik desa lain, statusnya tetap menjadi aset milik desa, dan pemanfaatannya dapat dilakukan melalui mekanisme izin pakai, kerjasama antar desa, sewa menyewa atau pun jual beli. Lanjutan……

21 Oleh : Andi Yogaswara

22 Kebijakan Pokok Penataan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd  Prinsip, seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);  Kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan perlu didudukan secara jelas subyek hukumnya agar tercipta kepastian hukum terhadap kepemilikan dana bergulir ;  Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PNPM MPd yang menempatkan mekanisme kerjasama antar desa sebagai dasar pengelolaan dana bergulir, maupun mandat UU Desa yang mengatur tata cara kerjasama antar desa, maka perlu dilakukan penyelarasan kelembagaan BKAD sesuai dengan pengaturan UU Desa, dan penataan dana bergulir hasil PNPM MPd. by. Andi Yogaswara

23 Oleh : Andi Yogaswara

24 Untuk melestarikan Kerjasama antar Desa yg dikembangkan oleh PNPM MPd; Menyepakati dana bergulir tetap milik masy melalui representasi kepemilikan desa2 dalam BKAD Untuk melestarikan Kerjasama antar Desa yg dikembangkan oleh PNPM MPd; Menyepakati dana bergulir tetap milik masy melalui representasi kepemilikan desa2 dalam BKAD Musdes Penetapan Delegasi BKAD Desa A PENYELARASAN BKAD Desa C dst Desa B Pembentukan Tim Penataan Dana Bergulir melalui SK Ketua BKAD; Pelaksanaan kegiatan penataan Pembentukan Tim Penataan Dana Bergulir melalui SK Ketua BKAD; Pelaksanaan kegiatan penataan RAPAT PENGURUS BKAD Dilakukan oleh Tim Penataan, dan disampaikan kepada Ketua BKAD PELAPORAN Laporan digunakan sebagai dasar bagi BKAD dalam menetapkan subyek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM MPd dan penataan kelembagaan UPK, berdasarkan perundang- undangan Alur Tahapan Penataan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd Musdes Penetapan Delegasi BKAD by. Andi Yogaswara

25 a. BKAD yang telah dibentuk dalam pelaksanaan PNPM MPd ditata sesuai dengan ketentuan UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya; b. Penataan BKAD diarahkan untuk melestarikan kerjasama antar desa yang sudah dikembangkan dalam pelaksanaan PNPM MPd utamanya kerjasama antar desa di bidang pengembangan usaha ekonomi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; c. Langkah-langkah penataan BKAD eks PNPM MPd adalah sebagai berikut by. Andi Yogaswara

26 LANGKAH-LANGKAH PENATAAN BKAD EKS PNPM MPD by. Andi Yogaswara

27 kerjasama antar desa dalam rangka pelestarian hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd meliputi bidang pengembangan usaha ekonomi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; membahas dan menyepakati bahwa aset dana bergulir maupun aset sarana/prasarana hasil pelaksanaan PNPM MPd pengelolaannya melalui mekanisme kerjasama antar desa, dan tidak akan dikelola sendiri oleh masing-masing desa anggota BKAD; 1. Musdes di seluruh desa yang akan bekerjasama untuk membahas dan menyepakati: by. Andi Yogaswara

28 menetapkan delegasi desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) sesuai ketentuan UU Desa yaitu terdiri dari: - Pemerintah Desa, - Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), - Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), - Lembaga Desa lainnya, dan - Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender; hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam berita acara Musdes yang ditandatangani Ketua BPD dan Kepala Desa; delegasi desa dalam MAD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Lanjutan by. Andi Yogaswara

29 2. menetapkan Peraturan Desa tentang kerjasama antar desa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 3. Delegasi desa-desa menyelenggarakan MAD membahas dan menyepakati penataan BKAD eks PNPM MPd sesuai dengan ketentuan UU Desa dgn agenda : membahas dan menyepakati BKAD hasil pelaksanaan PNPM MPd sebagai pengelola kerjasama antar desa dalam rangka pelestarian hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd yang meliputi bidang pengembangan usaha ekonomi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; by. Andi Yogaswara

30 membahas dan menyepakati lingkup kerjasama antar desa dalam rangka pelestarian hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd yang meliputi bidang pengembangan usaha ekonomi serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; penyelarasan kelembagaan BKAD hasil pelaksanaan PNPM MPd meliputi: - membahas dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD; - membentuk struktur organisasi BKAD - membentuk pengurus BKAD dengan memprioritaskan pengurus BKAD eks PNPM MPd dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi; Lanjutan MAD by. Andi Yogaswara

31 4. Hasil MAD dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Desa; 5. Peraturan Bersama Kepala Desa, paling sedikit memuat: Ruang lingkup kerja sama; Bidang kerja sama; Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; Jangka waktu; Hak dan kewajiban; Pendanaan; Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; Penyelesaian perselisihan. by. Andi Yogaswara

32 6. Camat atas nama Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan proses penyelarasan kelembagaan BKAD hasil PNPM MPd dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. by. Andi Yogaswara

33 Oleh : Andi Yogaswara

34 BKAD menyelenggarakan rapat pengurus membahas : Mekanisme dan tata cara inventarisasi dana bergulir; Pembentukan Tim Penataan Dana Bergulir; Hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara rapat kerja BKAD; Tim Penataan Dana Bergulir ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD. by. Andi Yogaswara

35 Tim Penataan Dana Bergulir melaksanakan kegiatan penataan, meliputi: 1. Pendataan aset yang dikelola UPK meliputi dana bergulir, bunga bank, surplus, aset bergerak dan aset tidak bergerak; 2. Penentuan nilai aset fisik yang dikelola UPK; 3. Penentuan nilai dana bergulir yang dikelola UPK; 4. Verifikasi aset yang dikelola UPK dengan cara menilai kondisi empiris dana bergulir dan aset fisik yang dikelola UPK; 5. Validasi dana Bergulir dan Aset fisik 6. Penyusunan laporan hasil penataan dana bergulir 7. Penyampaian laporan hasil penataan dana bergulir kepada ketua BKAD

36 Pemanfaatan Hasil Penataan Dana Bergulir laporan hasil penataan dana bergulir akan digunakan sebagai dasar bagi BKAD dalam menetapkan subjek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM MPd dan Penataan Kelembagaan UPK Pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan pengelolaan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang undangan

37 Terima Kasih

38 Identifikasi Kegiatan PNPM-MPd TA termasuk permasalahan yang belum selesai


Download ppt "Kec. Rancah 27Agustus 2015 SUSUNAN ACARA NoMateriWaktuKeterangan 1. Pembukaan08.30 – 08..35Pembawa Acara 2. Sambutan : a. Camat b. F-Kab / TK PNPM-MP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google