Struktur perusahaan Oleh edi purwanto kelas 2A Teknik mesin D3 Politeknik Negari Jakarta.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Badan Layanan Umum (BLU)
STANDAR 2.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pengorganisasian dan Struktur Organisasi
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSEROAN TERBATAS 1.
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
AUDIT KLINIS DI RUMAH SAKIT
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Copyright by Elok Hikmawati 1 PERTEMUAN 10.  Surat Saham (Pasal 40, 41,42, dan 43) dan UU PT No. 40 Tahun 2007  Charter Party (Pasal 454, 455, 456,
Pertemuan 3 Pengoperasian Pelabuhan
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
STATUTA PERGURUAN TINGGI
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
RISK MANAGEMENT Kelompok 6 : AKUNTANSI C Dina Ariandari ( )
SURAT BERHARGA YANG DIATUR DALAM KUHD
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Presented by: Cempaka Paramita,
BADAN USAHA MILIK NEGARA
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Organ, Pegawai, Perencanaan, Operasional, dan Laporan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
DASAR-DASAR MANAJEMEN YANG EFEKTIF
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Struktur Pasar Modal. OTORITAS PASAR MODAL : BAPEPAM-LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) TUGAS (UU PASAR MODAL NO.8 PASAL 3) Melakukan.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

Struktur perusahaan Oleh edi purwanto kelas 2A Teknik mesin D3 Politeknik Negari Jakarta

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN – A. Struktur Organisasi Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kerja yang merupakan rangkaian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk hubungan ke bawah dengan garis bagan. Dengan adanya bagan tersebut, maka dapat diketahui pembagian tanggung jawab dari setiap bagiannya (Swastha dan Sukotjo, 1998).

Menurut Swastha dan Sukotjo (1998), bentuk struktur organisasi bermacam- macam, teteapi secara umum terdiri dari: a. Organisasi garis (line organization) Setiap bagian yang ada di dalamnya merupakan unit yang berdiri sendiri dan mempunyai tanggung jawab serta wewenang sendiri. Kekuasaan mengalir langsung dari atasan ke bawahan. b.Organisasi garis dan staf (line and staf organization) Staf dapat memberi saran kepada atasan, tetapi tidak mempunyai hak untuk memberikan perintah. Pada organisasi ini terdapat hubungan langsung dari atasan ke bawahan (hubungan garis) dan hubungan tidak langsung dengan adanya staf yang memberi saran (hubungan staf). c. Organisasi fungsional (functional organization) Pada organisasi ini, masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dibidangnya. Organisasi ini jarang dipakai karena seorang bawahan memungkinkan mempunyai beberapa pimpinan sehingga tidak ada

d. Komite (committee) Komite ini biasanya dibentuk di semua bagian dalam organisasi karena fungsinya sebagai “tempat” untuk mengumpulkan pendapat. e. Organisasi matrik Penggunaannya berdasar organisasi garis dan staf yang ada. Organisasi ini juga disebut organisasi proyek yang dapat diartikan sebagai struktur organisasi dimana para spesialis dari bagian-bagian yang berbeda disatukan untuk mengerjakan proyek khusus. Organisasi ini menghasilkan kombinasi wewenang ganda dengan adanya pimpinan yang lebih dari satu, dan untuk menghindari terjadinya konflik antar atasan, maka manajer proyek diberi jaminan wewenang dan manajer tersebut memberikan laporan pada pimpinan puncak. Lanjutan macam macam struktur organisasi…

BAHWA…………. Setiap perusahaan membentuk struktur organisasi yang mengidentifikasikan tugas dan tanggungjawab setiap posisi pekerjaan serta alur hubungan antara posisi tersebut serta saling melengkapi. Struktur organisasi berdampak pada efesiensi dan efektivitas dalam menghasilkan produk dan pada akhirnya akan berdampak pada nilai perusahaan.

1.1 Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat yang berkantor di Surabaya, mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 7 anak perusahaan. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Umum, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat bertanggung jawab atas Keselamatan Pelayaran, Penyelenggaraan Pelabuhan, Angkutan Perairan dan Lingkungan Maritim. Dengan demikian status Pelindo bukan lagi sebagai regulator melainkan operator Pelabuhan, yang secara otomatis mengubah bisnis PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat dari Port Operator menjadi Terminal Operator. Surat dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut yang diterbitkan bulan Pebruari 2011 menjelaskan tentang penunjukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). GAMBARAN UMUM PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat ini memiliki beberapa lintas sejarah yang terbagi beberapa fase berikut ini : 1. Perseroan pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun Selanjutnya pada kurun waktu bentuk Perusahaan Negara diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun Kemudian pada kurun waktu tahun , untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan, diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha, maka status Perum diubah menjadi Perseroan pada tahun 1992 dan tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Kepmen BUMN 236.

1.2.1 Visi Menjadi pelaku penyediaan jasa kepelabuhan yang prima, berkomitmen memacu integrasi logistik nasional Misi  Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten.  Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistic yang kompetitif.  Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik.  Menjadikan SDM yang kompeten, berkinerja handal dan berpekerti luhur.  Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1.2.3 Tujuan dari PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat adalah dapat memberikan (deliverable) suatu value kepada konsumennya, antara lain:  Satisfaction (Kepuasan Pelanggan) Senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan melalui kegiatan pelayanan dengan metode dan mekanisme yang berlaku.  Motivator (Motivator) Berkomitmen untuk selalu menjadi motivator dalam meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang professional dengan dilandasi iman dan takwa.  Accurate (Tepat) Bertindak tepat dan cepat dalam mewujudkan kinerja perusahaan.  Reputable (Nama Baik) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perusahaan.  Totality (Totalitas) Bertindak dan bersikap secara total dalam menciptakan kepedulian sosial bagi masyarakat di lingkungan perusahaan. Tujuan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

1.3 Lokasi Perusahaan Lokasi kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat. tepatnya berada di Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya Indonesia. Sedangkan lokasi kantor perwakilan berada di Apartemen Mediterania Palace Residence Tower C/OR/G, Blok A1 Kav. No. 2 Jalan. Landas Pacu Utara Selatan, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran - Jakarta Pusat 10630, Indonesia. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, bidang usaha PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat mempunyai fungsi dalam menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yang meliputi pengusahaan: 1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu-lintas dan tempat berlabuhnya kapal. 2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. 3.Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang. 4.Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. 5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung- 6.gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut. 7.Pengediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih dan instalasi limbah pembuangan. Struktur Organisasi

8. Jasa terminal, kegiatan konsolisadi dan distribusi barang termasuk hewan. 9. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan. 10. Jasa pelayanan kesehatan. 11. Jasa transportasi laut, Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang 12. pelabuhan, Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan. 13. Properti di daerah lingkungan pelabuhan. 14. Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan, Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan. 15. Depo petikemas. 16. Jasa konsultan di bidang kepelabuhan, Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhan, Jasa konstruksi di bidang pelabuhan.

1.5 Fungsi Setiap Bidang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat terdiri dari 3 tingkat jabatan (direksi) yang memiliki beberapa bidang diantaranya Direktur Utama, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha, Direktur Operasioanl & Teknis, Direktur Keuangan, Direktur Personalia & Umum, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa, SM Pemasaran, SM Pelayanan Kapal, SM Akutansi Manajemen, SM Perencanaan & Pengembangan SDM, SM Rancang Bangun, SM Pelayanan Terminal, SM Akutansi Keuangan, SM Kesejahteraan & Kinerja SDM, SM Supervisi Investasi, SM Pemeliharaan Fasilitas, SM Tresuri, SM Sistem Informasi. 3 tingkat jabatan tersebut antara lain : URABAY

A.Direksi Utama Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya d1peroleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya(fiduciary duty) dan kedua yaitu prinsip duty of skill ang care atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi. Di dalam Undang-Undang Peseroan Terbatas, tugas dan wewenang direksi terdapat dalam Pasal 92 yaitu antara lain : 1.Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2.Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Lebih lanjut tentang tanggung jawab direksi daitur dalam Pasal 97, antara lain : 1.Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). 2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. 5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b.Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c.Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 3.Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

B.Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas, antara lain: 1. Menyiapkan penyusunan program kerja dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan bisnis, pencapaian program kerja dan analisis serta evaluasi program kerja. 2. Menyiapkan penyusunan program kerja, dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan bisnis terhadap unit kerja. 3. Menyiapkan penyusunan program kerja, dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan asset tanah, bangunan/gedung, gudang, air untuk kepentingan kapal, listrik di lingkungan kerja pelabuhan. RABAY

C.Direktorat Operasional & Teknik Direktorat Operasional & Teknik mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan perencanaan teknik, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan bangunan dan peralatan pelabuhan serta pengendalian lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Operasional & Teknik mempunyai tugas: 1. Pembinaan dan penyelenggaraan prasarana teknik. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan sarana teknik. 3. Pembinaan dan penyelenggaraan master plan dan lingkungan. D.Direktorat Keuangan D. Direktorat Keuangan mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan kegiatan administrasi perencanaan dan pengendalian anggaran, perbendaharaan dan portofolio investasi, akuntansi dan kemitraan serta bina lingkungan, sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan perusahaan.Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Keuangan mempunyai tugas: 1. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan pengendalian anggaran. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan perbendaharaan dan portfolio investasi. 3. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi. 4. Pembinaaan dan penyelenggaraan kemitraan dan bina lingkungan.

E.Direktorat Personalia dan Administrasi Umum Direktorat Personalia dan Administrasi Umum mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, memelihara hubungan industrial, kesejahteraan pegawai serta administrasi personalia yang telah di tetapkan perusahaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Personalia dan Administrasi Umum mempunyai fungsi: 1. Perencanaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan industrial, kesejahteraan pegawai dan administrasi personalia. F. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja dan menyelenggarakan kegiatan public relation, protokol, dan kehumasan dan hubungan intenasional, kegiatan hukum dan perikatan, kegiatan kesekretariatan direksi untuk melancarkan tugas-tugas kepengurusan perusahaan. Untuk melancarkan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi:

1. Peningkatan citra perusahaan dan penyiapan informasi perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal. 2. Fasilitator direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. 3. Penyelenggara rapat direksi, rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa. 4. Penelaah peraturan perusahaan. Penjagaan kepentingan umum dan perikatan perusahaan serta pemantauan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan keterbukaan.

G. Kepala Satuan Pengawas Intern Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melakukan penilaian secara independent atas pengendalian pengelolaan perusahaan dan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan melalui pemeriksaan keuangan dan operasional pada bidang bidang dan unit-unit kerja di lingkungan perusahaan serta memberikan laporan dan saran-saran perbaikan kepada direktur utama dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang efisien, efektif dan ekonomis dalam rangka mendorong perwujudan good corporate governance. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi: 1. Penyelenggaraan penilaian pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen perusahaan. 2. Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional perusahaan. 3. Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif di perusahaan. 4. Pemantau dan mengupayakan penetapan good corporate governance. 5. Penyelenggaraan dokumentasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta ketatausahaan dan kesekretariatan satuan pengawas intern. 6. Bersama dengan Komite Audit penyiap Audit charter dan memantau pelaksanaannya.

H.Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan menyusun program kerja dan rencana jangka panjang perusahaan (RJJP), melakukan penelitian pengembangan perusahaan dan menyiapkan kajian kelayakan investasi dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Biro Perencanaan mempunyai fungsi : 1. Penyiapan pembinaan renbang dan penyusutan program kerja serta RJJP melalui pengintegrasian rencana fungsional masing-masing direktorat. 2. Penyiapan pembinaan dan penyusunan program kerja serta penyelenggaraan penelitian dan pengumpulan serta pengolahan data renbang. 3. Penyiapan pembinaan dan penyusunan program kerja serta penyelenggaraan kerja serta kajian kelayakan sebelum pelaksanaan pekerjaan investasi. I.Kepala Biro Hukum Kepala Biro Hukum, mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perusahaan/perundang undangan yang berlaku, penelaah peraturan perusahaan, perlindungan kepentingan perusahaan, penyimpanan dokumen, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan

J. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai tugas melakukan & menyiapkan pembinaan dan pengembangan sistem logistik perusahaan, menyusun program kerja serta menyelenggarakan kegiatan logistik perusahaan, yang meliputi pengadaan, perbekalan, pendistribusian, dan pengendalian, pengadaan bidang teknik dan non teknik, serta pengolahan administrasi pengadaan barang dan jasa. K. Senior Manager Senior Manager memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin bidangnya masing-masing di dalam direktorat yang bersangkutan, selain itu Senior Manager bertindak sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI), Perencananan Informasi dan Pengembangan (Renimbang). Pada tingkat ini, Senior Manajer bergerak sebagai pemikir, perencana dan mengendalikan keuangan pada bidangnya masing-masing. Dilihat dari struktur organisasi pada Gambar 2.1 terdapat 12 Senior Manager yang mengendalikan setiap bidang yang berbeda, antara lain: 1. SM (Senior Manager) Pemasaran. 2. SM (Senior Manager) Pelayanan Kapal. 3. SM (Senior Manager) Akutansi Manajemen. 4. SM (Senior Manager) Perencanaan dan Pengembangan SDM. 5. SM (Senior Manager) Rancang Bangun.

6. SM (Senior Manager) Pelayanan Terminal. 7. SM (Senior Manager) Akutansi Keuangan. 8.SM (Senior Manager) Kesejahteraan dan Kinerja SDM. 9. SM (Senior Manager) Supervisi Investasi. 10. SM (Senior Manager) Pemeliharaan Fasilitas. 11. SM (Senior Manager) Tresuri. 12. SM (Senior Manager) Sistem Informasi.

1. Pria / wanita berusia tahun belum menikah 2. Pendidikan minimal Diploma / Strata 1 sesuai bidangnya 3. Berpenampilan menarik, mempunyai penguasaan komunikasi yang baik 4. Berkompeten dalam bidang masing masing bagian minimanl berpengalaman selama 3 tahun 5. Bertanggung jawab, disiplin dan mampu berkerja didalam tekanan 6. Mampu melakukan operasi komputer dengan baik, Bahasa inggris yang baik diutamakan (skor TOEFL min 700) 7. Berjiwa entrepreneurship dan bisa memimpin bawahan ( orang karyawan ) Job specification pada bagian SENIOR MANAGER