Bab 1 Pendahuluan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Overview Audit dan Atestasi
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Matriks BHMN, BLU, PTN.
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah – Audit Keuangan
SISTEMATIKA KARYA ILMIAH
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Bina Nusantara AKUNTAN PUBLIK Pertemuan 2. Bina Nusantara Akuntan Publik.
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
 Serangkaian prinsip atau nilai moral
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sarah Martharina 5apb
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
MATERI KULIAH SIFAT BISNIS, PROFESI AKUNTAN
BAB 1 SEKILAS TENTANG AKUNTANSI
BIDANG DISIPLIN AKUNTANSI DAN BIDANG PROFESI AKUNTANSI
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI KELAS XI SEMESTER II.
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Konvergensi IFRS dan Perpajakan
Topik 12 Internal auditing & operational auditing & auditing pemerintahan ( jpg)
TEKNIK PENULISAN ILMIAH
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI
AUDIT SEKTOR PUBLIK.
Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si
4.Penulisan draft SAP oleh Kelompok Kerja.
Defenisi Akuntansi Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan penilalan serta pengambilan keputusari.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
AKUNTANSI.
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KELOMPOK 2 ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN AKUNTANSI.
Regulasi dan Standar Akuntansi Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Andi Soemantri Nurul Ulfah Andri Yogi Somantri Irma Dian Restari Evi
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
TEKNIK PENULISAN ILMIAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
TINJAUAN ATAS KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL PADA PT
PENINGKATAN KAPABILITAS INSPEKTUR UTAMA BPK-RI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BAB 13 PEMBAHASAN KASUS Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
Pengertian Pemeriksa Akuntansi atau Auditing
KONSEP DASAR AKUNTANSI
 Dimanakah Akuntansi?  Pengertian Akuntansi  Akuntansi Sebagai Bahasa Bisnis  Persamaan Dasar Akuntansi  Matematika Akuntansi?  Perusahaan  PABU.
ENTITAS PEMERINTAHAN.
REGULASI KEUANGAN NEGARA
PROFESI AKUNTANSI KD 3.2 AKUNTANSI DASAR. KOMPETENSI DASAR (KD) 3.2Memahami jenis-jenis profesi akuntansi (bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya.
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Bab 1 Pendahuluan

Bahasan Sejarah akuntansi pemerintah indonesia Reformasi pelaporan keuangan pemerintah Otoritas penyusun standar akuntansi pemerintah Profesi akuntan pemerintah

Sejarah Akuntansi Pemerintah Indonesia 1975 Belum ada sistem akuntansi 1979-1980 Tidak ada standar Single entry PAN 1986 Desain SAP dan SAI 1987-1988 Simulasi akuntansi manual di bbrp departemen 1992 BAKUN 2001-2002 Otonomi daerah Kepmendagri 29/2002 basis CTA 2003-2004 Pake UU KN 2005 SAP berbasis CTA PP 24/2005 2010 SAP berbasis akrual PP 71/2010

Reformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Otonomi Daerah UU Keuangan Negara mengamanahkan penyususn SAP Pembentukan KSAP Diterbitlkan SAP dengan PP 24 Tahun 2005

Otoritas Penyusun SAP Dibentuk berdasar amanah Pasal 57 UU No.1 Tahun 2204 tententang Perbendaharaan Negara KSAP terdiri dari Komite konsultatif: konsultasi dan pendapat perumusan koonsep Komite Kerja: Menyiapkan, merumuskan dan menyusun konsep rancangan SAP Due process sama dengan due process dalam penyusunan SAK: Identifikasi topik Penyusunan draft Public hearing dan permintaan pendaoat ke BPK Perbaikan Penetapan

Profesi Akuntan Pemerintah Akuntan pengelola keuangan negara/daerah Akuntan pemeriksa pajak Auditor internal dan eksternal

Terima Kasih See you ..