BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
Data-Data, Tata Cara Pendataan, dan Pemetaan Keluarga
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
KONDISI UMUM KABUPATEN WONOSOBO
BAPERMAS, PP, PA, KB KABUPATEN CILACAP
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Amanat Presiden RI pada tanggal 29 September 2015 dan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
SELAMAT DATANG DIKAMPUNG KB
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
Sirih berlipat sirih pinang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
TAHAP AWAL KKN POSDAYA OBSERVASI.
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB/PKS TAHUN 2008
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB MARET 2012 PROVINSI DKI JAKARTA.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Capaian Kinerja Pembangunan
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
 Wujud pemberdayaan masyarakat  UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)  Promotif, Preventif  Mulai dicanangkan 1986.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Ketua LPM Pasirluyu Ketua LPM Pasirluyu Sekretaris Paguyuban Pamacan Wakil Sekretaris LPM Kec. Regol Ketua Posyantek.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
BARENLITBANG BENGKULU TENGAH TAHUN Lintas Sektor Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
PEMBENTUKAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) OLEH: Ali Fauzan. MH TIM POSDAYA STAI BREBES.
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
SOSIALISASI GERMAS SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN STUNTING DI KAB. LANGKAT.
SOSIALISASI GERMAS SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN STUNTING DI KAB. LANGKAT.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
LABUAN KUNGGUMA. 1. Penanggung jawab: Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB; Mengkoordinasikan.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
SOSIALISASI GERMAS SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN STUNTING DI KAB. LANGKAT.
Transcript presentasi:

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CIREBON KAMPUNG KB KABUPATEN CIREBON

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB a. GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON 1. POTENSI WILAYAH LUAS WILAYAH   990,36 KM 2 BATAS WILAYAH SEBELAH UTARA : KOTA CIREBON DAN KABUPATEN INDRAMAYU SEBELAH SELATAN : KABUPATEN KUNINGAN SELBELAH TIMUR : KABUPATEN BREBES, PROV. JAWA TENGAH SEBELAH BARAT : KABUPATEN MAJALENGKA WILAYAH JML KECAMATAN : 40 ADMINISTRATIF JML. DESA : 412 JML. KELURAHAN : 12 JML. RW : 2.711 JML. RT : 9.648

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Cirebon 2. KEADAAN DEMOGRAFI & KB (hasil pendataan keluarga 2015) JUMLAH PENDUDUK 2.183.695 JIWA LAKI-LAKI 1.110.990 PEREMPUAN 1.072.705 JUMLAH KELUARGA 644.231 KK PRA SEJAHTERA 196.141 (28,96 %) SEJAHTERA I 193.822 (28,62 %) JML. KELUARGA PRA S + KS I 398.963 (57,59 %)   JUMLAH PUS 464.849 PESERTA KB AKTIF 338.158 (72,74 %)

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Cirebon 3 . POTENSI TENAGA LINI LAPANGAN JUMLAH KA UPT PPKB 40 ORANG JUMLAH PLKB/PKB 60 JUMLAH TPD 159 JUMLAH MOTEKAR 70 JUMLAH POS KB DESA 424 JUMLAH SUB POS KB DESA 2.735

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Cirebon 4. KEADAAN KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) JUMLAH KELOMPOK BKB 699 KELOMPOK JUMLAH KELOMPOK BKR 391 JUMLAH KELOMPOK BKL 456 JUMLAH KELOMPOK UPPKS 350 JUMLAH KELOMPOK PIK REMAJA 172 PIK REMAJA TUMBUH 107 PIK REMAJA TEGAK 17 PIK REMAJA TEGAR 48

B. VISI - MISI Visi Kabupaten Cirebon 2014 - 2019: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera (Amanah)”

Misi: Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik; Meningkatkan Pembangunan SDM yang sehat, berbudaya, berilmu dan berktrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan; Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan: 4) Menciptakan sinergi pembangunan antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti); 5) Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram; 6) Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Cirebon 3. RPJMD KAB. CIREBON 2014-2019 BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019, ADA 18 (DELAPAN BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI CIREBON: Cirebon Bebas Buta Huruf Al Qur’an / Cirebon Melek Huruf Qur’an; Cirebon Bebas Biaya Pendidikan Dan Bebas Putus Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah / Pendidikan Dasar Dan Menengah Untuk Semua; Cirebon Berbudaya Membaca; 4. Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin/Cirebon Bebas Balita Gizi Buruk /Cirebon Gratis Pelayanan Jaminan Persalinan/Cirebon Sehat;

8. Kampung Keluarga Berencana (Ber-KB); 5. Cirebon Kota Kreasi Seni, Berbudaya, Dan Dimensi Destinasi Wisata; 6. Cirebon Berprestasi; 7. Cirebon Bebas Pengangguran; 8. Kampung Keluarga Berencana (Ber-KB); Cirebon Berhotmik, Mulus Dan Bebas Banjir; 10. Penyediaan Rumah Murah Bagi Keluarga Miskin; 11. Cirebon Bersih, Asri, Dan Lestari; 12. Cirebon Berkesetaraan Gender Dan Anak Ceria;

Cirebon Bebas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Informal; Kampung Wirausaha Cirebon Bebas Rawan Pangan; Klinik Agribisnis Bagi Petani; Cirebon Terang Bagi Keluarga Miskin; Fasilitasi Beasiswa 250 Master.

C. PENGERTIAN: Kampung KB adalah: “Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana program KKBPK dan pembangunan sektor dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan”.

D. TUJUAN umum: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

E. TUJUAN khusus: Meningkatkan peran pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan; 3. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern; 4. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan KLA; 5. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS;

6. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 8. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah; 9. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung; 10. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih; 11. Menurunkan tingkat kemiskinan (Menurunkan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I).

F. Sasaran: Keluarga Remaja Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Pasangan Usia Subur (PUS) Keluarga dengan balita Keluarga dengan remaja Keluarga dengan lansia Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing G. Pelaksana: Kuwu/Lurah Ketua RW Ketua RT PKB/PLKB/TPD Petugas Lapangan sektor terkait PKK Tingkat Desa/Kelurahan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan) Kader

H. PRASAYARAT WAJIB Pembentukan KAMPUNG KB Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat  Pendataan Keluarga Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah  Bupati -Camat-Kepala Desa/Lurah Partisipasi aktif Masyarakat  Toma, Toga-Todat-Masyarakat

I. Kriteria UTAMA Dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB: Jumlah Pra S dan KS -1 (miskin) di atas rata-rata Pra S dan KS -1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada. 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

J. Kriteria WILAYAH Setelah terpenuhi dua kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut: Kumuh Pesisir/Nelayan; Daerah Aliran Sungai (DAS); Bantaran Kereta Api; Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan); Terpencil; Perbatasan; Kawasan Industri; Kawasan Wisata; Padat penduduk

K. Kriteria KHUSUS 1. Kriteria Data Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.   2. Kriteria Kependudukan Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah 3. Kriteria Program Keluarga Berencana Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingka desa/kelurahan; Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

L. Kriteria PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA Partisipasi keluarga dalam program ketahanan keluarga lebih rendah dari rata-rata desa; 2. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan keluarga lebih rendah dari rata-rata desa; 3. Partisipasi Remaja dalam PIK Remaja lebih rendah dari rata-rata desa;

M. Kriteria PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR TERKAIT Kesehatan: Derajat kesehatan dan gizi masyarakat di bawah rata-rata derajat kesehatan dan gizi masyarakat desa; 2. Sosial Ekonomi: Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat wilayah Desa lebih rendah dari rata-rata desa; 3. Pendidikan: Rata-rata lama sekolah penduduk lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk tingkat desa; 4. Pemukiman dan Lingkungan: Kualitas pemukiman dan lingkungan masyarakat di bawah rata-rata pemukiman dan lingkungan tingkat desa;

N. tim koordinasi KAMPUNG KB KAB. CIREBON

Struktur Tim Koordinasi Kampung KB Tingkat Kabupaten SKPD BENDAHARA UNSUR BID. BINDUK SEKRETARIS KABID BINDUK KABID KBKR KETUA : KA. BAPPEDA WAKIL KETUA : KEPALA BPPKB PENANGGUNGJAWAB BUPATI CIREBON PEMBINA SEKDA

Kampung KB Tingkat Kecamatan Struktur Satgas Kampung KB Tingkat Kecamatan ANGGOTA: KA UPT PENDIDIKAN KA UPT KA UPT PUSKESMAS KA UPT PERTANIAN UPT PENYULUHAN KUA UNSUR UPT PPKB UPT CIPTA KARYA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BENDAHARA Kasi Kesra SEKRETARIS Ka UPT PPKB KETUA Camat

Kampung KB Tingkat Desa Struktur Pokja Kampung KB Tingkat Desa SATGAS KETAHANAN KELUARGA KB PENDATAAN KELUARGA SATGAS KDRT TRAFICKING SATGAS KESEHATAN BENDAHARA SEKRETARIS KETUA PEMBINA KUWU SATGAS PENDIDIKAN SATGAS EKONOMI

O. TAHAPAN PEMBENTUKKAN KAMPUNG KB 1. KOMITMEN: a. Bupati b. Sektor terkait c. Camat d. Kuwu /Lurah e. Ketua RW/RT f. Masyarakat 2. PEMILIHAN KRITERIA CALON KAMPUNG KB: a. Luas dan letak Geografis wilayah b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB c. Data demografi wilayah Kampung KB d. Data Keluarga Berencana e. Data Sosial Ekonomi

3. PENGUSULAN CALON LOKASI KAMPUNG KB: a. Desa/Kelurahan memilih lokasi Kampung KB sesuai kriteria; b. Desa/Kelurahan mengfusulkan ke satgas Kampung KB kecamatan; c. Satgas Kampung KB Kecamatan menyeleksi usulan tingkat desa/kelurahan; d. Satgas Kampung KB Kecamatan merekomendasikan calon lokasi kampung KB ke Tingkat Kabupaten; e. Tim Koordinasi Kampung KB Tingkat Kabupaten memberikan persetujuan lokasi Kampung KB.

4. PROSES PENETAPAN: a. Penetapan Kampung KB, dilaksanakan oleh desa/kelurahan dengan memperhatikan kriteria b. Penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB oleh kuwu/lurah dan disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Kuwu. 5. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI: a. Data anggota Keluarga/Data Individu b. Data dan Informasi yang terkait dengan cacatan sipil pada lokasi Kampung KB. c. Data dan informasi Kelompok Kegiatan (Poktan)

TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN KAMPUNG KB BAGAN TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN KAMPUNG KB

INDIKATOR KEBERHASILAN NO INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN 1 Data dan Informasi Setiap RT/RW memiliki data dan peta 100 % keluarga yang bersumber dari pendataan keluarga 2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Peserta KB Aktif (CU/PUS) > 70 MKJP 25 KB Pria dari total Peserta KB 5 Unmetneed < 10 3 Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Partisipasi klg. yang memiliki balita dalam BKB 80 Partisipasi klg. yang memiliki remaja dalam BKR Partisipasi klg. yang memiliki lansia dalam BKL Partisipasi lansia dalam BKL 75 Partisipasi remaja dan PIK R/M Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20 tahun

INDIKATOR KEBERHASILAN NO INDIKATOR KEBERHASILAN CAPAIAN 4 Tingkat kekerasan dalam rumah tangga kasus (KDRT) 5 Tingkat Kesehatan Masyarakat AKI < 2 / 1.000 kelahiran AKB / 100.000 kelahiran AHD > 60 tahun 6 Tingkat Kehidupan Sosial Ekonomi 70 (IPM) 7 Rata-rata lama sekolah anak usia sekolah 8 Jumlah Keluarga Pra S dan KS I 10 %

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Cirebon P. Lounching Kampung KB Tingkat Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada Tgl. 27 Oktober 2015 di Desa : Kamarang, Kec. Greged. Balad Kec. Dukupuntang Jatiseeng Kec. Ciledug oleh Bupati Cirebon.

2. Pencanangan Kampung KB Tingkat Nasional Oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo Dilaksanakan pada Tgl. 14 Januari 2016 di Desa Mertasinga, Kec. Gunungjati

Q. EVALUASI Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester dan tahunan) oleh Ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Kepala BPPKB dengan ditembuskan kepada Bupati selaku Pembina Kampung KB.

INTERVENSI SKPD DI KAMPUNG KB NO SKPD BENTUK INTERVENSI 1 BPPKB KAB. CIREBON 1. PEMENTUKAN DAN PEMBINAAN PIK REMAJA DAN PEMBERIAN 4 SET GENRE KIT UNTUK 4 KAMPUNG KB. 2. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KETAH. KELUARGA DAN PEMBERIAN 8 SET APE UNTUK 4 KAMPUNG KB. 3. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UPPKS DAN PEMBERIAN ATTG. 4. PEMBERIAN SARANA MEDIA LUAR RUANG 5. PEMBERIAN HONOR KADER KAMPUNG KB 6. SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH, DLL 2 DINAS PERINDSTRIAN DAN PERDAGANGAN PELATIHAN KETRAMPILAN INDUSTRI (KOMODITI UNGGULAN DAERAH) 3 DINAS BINAMARGA PENINGKATAN JALAN 4 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI DAN PEMBERIAN PERALATAN.

LANJUTAN NO SKPD BENTUK INTERVENSI 5 KANTOR PERPUSTAKAAN PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBERIAN BUKU-BUKU. 6 BKP5K PEMBERIAN BIBIT POHON MANGGA, LENGKENG, JAMBU CITRA, JAMBU MERAH SIRSAK, KELOMPOK WANITA TANI. 7 BPMPD BANTUAN MODAL KELOMPOK UP2K 8 DINAS SOSIAL RUTILAHU, PELATIHAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL (PENINGKATAN EKONOMI) 9 DINAS KESEHATAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 10 DISDUKCAPIL PELAYANAN AKTE LAHIR DAN KK (GRATIS)

LANJUTAN NO SKPD BENTUK INTERVENSI 11 PSDA PEMBUATAN JARINGAN IRIGASI 12 DINAS CIPTA KARYA PEMBUATAN SALURAN AIR BERSIH 13 BAGIAN KESRA SETDA PEMBERIAN SANTUNAN ANAK YATIM 14 DISKOMINFO PEMUTARAN FILM PROGRAM PEMBANGUNAN 15 FK UNSWAGATI CIREBON PENYULUHAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 16 PDAM KABUPATEN CIREBON PEMBEIAN SARANA PENAMPUNGAN DAN AIR BERSIH

DUKUNGAN OPD/SKPD DI KAMPUNG KB KAMPUNG KELUARGA BERENCANA B P P K B DISDUKCAPIL DISPERINDAG KAMPUNG KELUARGA BERENCANA BINA MARGA D I N S O S D I N K E S B L H D PERPUSTAKAAN B P M P D B K P 5 K

OPD/ SKPD DENGAN PROGRAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA BPPKB – UPPKS, PEKKA DAN PRIMA DISPERINDAG – PELATIHAN KETERAMPILAN (MAKANAN OLAHAN, JASA) DINSOS – PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI WANITA BKP5K – KELOMPOK WANITA TANI, BIBIT TANAMAN PRODUKTIF DISKANLA – PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL TANGKAPAN

R. RENCANA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB TAHUN 2016 NO DESA KECAMATAN 1 PENPEN MUNDU 2 SUSUKANLEBAK 3 CIBOGO WALED 4 SEDONGLOR SEDONG 5 LOSARI KIDUL LOSARI 6 SIDAWANGI SUMBER 7 KARANGMULYA PLUMBON 8 GINTUNG TENGAH CIWARINGIN 9 ARJAWINANGUN 10 GEGESIK KIDUL GEGESIK

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Cirebon Terima Kasih