TIPOLOGI PARTAI POLITIK. Metode Klasifikasi A. Klasifikasi Katz dan Mair membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu : 1. Partai Elit. Partai jenis.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Aktivitas Serikat Buruh di Tempat Kerja
Advertisements

SISTEM PEMILU.
PARTAI POLITIK.
KEMUNCULAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI BARAT DAN PENGARUH-PENGARUH PARTAI TERHADAP SISTEM PEMILIHAN.
PARTAI POLITIK.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Typologi Partai Politik
TIPOLOGI PARTAI POLITIK& SISTEM KEPARTAIAN
PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM
Pertemuan 6 PARTAI POLITIK
Strategi POLITICALMARKETING COMMUNICATION Lely Arrianie.
TIPOLOGI PARTAI POLITIK
Analisa kekuatan-kekuatan Politik ECW
Assalamualaikum….
P ARTAI POLITIK AMERIKA SERIKAT Rachmalia Dewi Sukmawati Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
ARTI AROFAH Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
By: Mustopa JEJARING ADVOKASI.
Psikologi Dunia Kerja Organisasi Informal
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Beberapa Perspektif Sosiologi Politik
SISTEM POLITIK INDONESIA
SPLIT TICKET VOTING DAN STRAIGHT TICKET VOTING
Pengantar Partai Politik
SISTEM PEMILIHAN UMUM.
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU
Budaya Politik di Indonesia
Partai Politik & Pemilu
Pertemuan Ke – Dua Struktur Partai Politik
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Komunikasi Politik.
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Partai Politik & Pemilu
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
SISTEM PEMILU.
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
LEMBAGA KEPARTAIAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SISTEM KEPARTAIAN.
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
PARTAI POLITIK DAN IDEOLOGI KEPARTAIAN
PARTAI POLITIK (Kelas B)
KULIAH 7 Rational Choice Theory Dua teori dalam pergerakan sosial ini adalah teori-teori yg berbeda dari teori mobilisasi sumber daya (RMT) karena dalam.
Sosiologycal Approach
MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL
DEMOKRASI Antara KONSEP DAN REALITA.
PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT.
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
Tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam Masyarakat Indonesia
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
Partai Politik.
PARTAI POLITIK.
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
HUBUNGAN SOSIAL ANTAR KELOMPOK ETNIK
Transcript presentasi:

TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Metode Klasifikasi A. Klasifikasi Katz dan Mair membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu : 1. Partai Elit. Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk di dalam parlemen. 2. Partai Massa. Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tesingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan..

3. Partai Catch-All. Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai Electoral-Professional atau Partai Rational-Efficient. 4. Partai Kartel. Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan- pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

B. Klasifikasi Partai ala Richard Gunter dan Larry Diamond, (2000: 9 -34) di dalam studinya tentang parpol memperkenalkan beberapa tipologi partai. Setidaknya ada 3 kriteria dalam melihat tipologi partai yaitu : (1) besarnya organisasi formal partai dan tingkat fungsiu yang dijalankan parrtai; (2) apakah partai toleran dan pluralistic atau proto hagemonik dalam tujuan dan perilaku partai; (3) apakah partai memiliki komitmen idiologis atau praksis. 1) Partai elit, partai yang mempunyai struktur organisasi utama sangat minimal dan sangat bergantung pada terbentuknya elit elit di dalam wilayah geografi tertentu, serta sangat menghargai tradisi lokal; 2) Partai yang berbasiskan massa, dicirikan dengan basis yang luas pada anggota pekerja, berupaya memantapkan ideologi partai dan membangun basis keanggotaan yang aktif, berupaya masuk ke dalam sejumlah ruang kehidupan sosial misalnya serikat dagang kesatuan agama;

3 ) Partai yang berbasiskan etnis, berupaya memobilisasi pemilih dalam kelompok –kelompok etnis, memiliki derajad idiologi yang sangat rendah, komitmennya sangat pragmatis yaitu menjamin proteksi dan keuntungan materiil, kultural dan politik untuk kelompok etnis di dalam kompetisi dengan kelompok lain; 4) Partai elektoralist, partai yang sangat professional melakukan kampanye, berupaya mengagregasikan berbagai kepentingan sosial, berorientasi pada kebijakan, kurang menyatakan secara tegas idiologi, cenderung menekankan pada atribut personal yang sangat menarik dari kandidat-kandidatnya dan nominasi lebih ditentukan oleh sumber sumber suara dari kandidat daripada kriteria organisasi seperti lamanya pengalaman dedikasi pada partai; 5) Partai gerakan, ini merupakan tipologi antara partai dan gerakan.

C. Wolinetz (2002) menggunakan dua variabel – jumlah anggota dan tingkat keterlibatan anggota dalam aktifitas partai – untuk menyusun kategoriasi baru, yaitu partai kader klasik ( classic cadre party ), partai kader moderen ( modern cadre party ), partai tokoh ( leader-centered party ), dan partai massa ( mass party ). Wolinetz juga mengemukakan skema kategorisasi berdasarkan orientasi partai, yaitu partai pejuang kebijakan ( the policy-seeking party ), partai pengejar suara ( the vote-seeking party ), dan partai pengejar jabatan publik ( the office-seeking party ). Kategorisasi tersebut kategorisasi tersebut juga menggambarkan perilaku dan kecenderungan faksi-faksi yang ada dalam partai, di samping struktur dan organisasi partai. Ketiga kategori berdasarkan orientasi tersebut tidak bersifat mutually exclusive dan independen satu sama lain. Dengan demikian, partai menampakkan “wajah” yang berubah-ubah, tergantung faksi atau kelompok mana yang dominan pada saat itu

Pencari-KebijakanPencari-Jabatan Pencari-Suara Catch-all atau Partai profesional elektoral Partai Programatik Partai Politik Baru Partai Pengintegrasi Massa Partai-Kartel Partai Berorientasi Patronase party Tipe Partai ala Steven B. Wolinetz